Yahya Zakaria | The Australian National University (original) (raw)

Papers by Yahya Zakaria

Research paper thumbnail of Carik Jakarta dan Tantangan Integrasi Data

sdgs.jakarta.go.id, 2023

Pendataan berbagai informasi warga secara daring melalui Carik Jakarta menjadi terobosan Pemerint... more Pendataan berbagai informasi warga secara daring melalui Carik Jakarta menjadi terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan informasi administrasi kependudukan, kesejahteraan hingga ketahanan keluarga. Pengumpulan informasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 76.114 Kader Dasawisma. Setiap kader menggali, melengkapi, dan mengunggah informasi ke aplikasi Carik Jakarta yang dikelola Pusat Data dan Informasi Keluarga (Pusdatin Keluarga) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP). Per November 2021, Carik Jakarta telah menjangkau 2,3 juta keluarga dan 7,4 juta individu di Provinsi DKI Jakarta. Inovasi tersebut potensial mendukung kebijakan semakin tepat sasaran ke depan.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Laporan Pencapaian SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (Tujuan 16)

sdgs.jakarta.go.id, 2022

Analisis terhadap pencapaian target dan indikator Tujuan 16 SDGs di Provinsi DKI Jakarta pada tah... more Analisis terhadap pencapaian target dan indikator Tujuan 16 SDGs di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Laporan Pencapaian SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 (Tujuan 16)

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Analisis terhadap pencapaian target dan indikator Tujuan 16 SDGs di Provinsi DKI Jakarta pada tah... more Analisis terhadap pencapaian target dan indikator Tujuan 16 SDGs di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Memutus Rantai Kekerasan di Ruang Publik

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Sebagai ibu kota dengan kepadatan penduduk mencapai 16.704 jiwa/km² (Discukcapil, 2019) titik-tit... more Sebagai ibu kota dengan kepadatan penduduk mencapai 16.704 jiwa/km² (Discukcapil, 2019) titik-titik simpul interaksi banyak orang, seperti transportasi publik, halte, taman hingga perkantoran menjadi penting untuk dijamin keamanannya. Sebagai ruang publik, seluruh kelompok masyarakat, tak terkecuali kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas dan anak berhak atas rasa aman selama memanfaatkan ruang-ruang tersebut. Namun tantangannya, kekerasan masih menghantui ruang-ruang publik di Provinsi DKI Jakarta.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Bantuan Hukum dan Keadilan Bagi Kelompok Miskin-Rentan

sdgs.jakarta.go.id, 2020

Jakarta memiliki sejarah panjang upaya memenuhi akses bantuan hukum. Sejak tahun 1970-an, Gubernu... more Jakarta memiliki sejarah panjang upaya memenuhi akses bantuan hukum. Sejak tahun 1970-an, Gubernur Ali Sadikin telah berkomitmen dengan memberikan dukungan pendirian lembaga bantuan hukum yang dimotori oleh Adnan Buyung Nasution. Belum terbangunnya budaya melek hukum di kalangan warga Jakarta kala itu serta tingginya biaya bantuan hukum menjadi beberapa alasan lahirnya komitmen tersebut. Hingga kini, dukungan bagi lembaga bantuan hukum masih terus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Ikhtiar Memenuhi Hak Atas Informasi

sdgs.jakarta.go.id, 2020

Tahun ini Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan keterbukaan informasi publik untuk ketiga kalin... more Tahun ini Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan keterbukaan informasi publik untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Menyandang predikat badan publik informatif membawa tantangan tersendiri, terutama bagaimana mengoptimalkan tata kelola informasi publik sekaligus mempertahankan kanal-kanal informasi publik yang telah ada saat ini.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Jakarta dan Musim Semi Demokrasi

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi provinsi paling demokratis berdasarkan Indeks Demokrasi Indo... more Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi provinsi paling demokratis berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pencapaian tersebut menandai keempat kalinya Provinsi DKI Jakarta menduduki puncak peringkat IDI secara berturut-turut, terhitung sejak tahun 2017. Begitu pula dengan total nilai yang didapat Provinsi DKI Jakarta, dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Penulis melihat kondisi ini sebagai musim semi demokrasi.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Memangkas Kesenjangan Digital di Tengah Pandemi

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Sejak pandemi COVID-19, berbagai layanan publik di Provinsi DKI Jakarta berangsur-angsur beralih ... more Sejak pandemi COVID-19, berbagai layanan publik di Provinsi DKI Jakarta berangsur-angsur beralih ke layanan secara daring. Pemanfaatan teknologi informasi seperti internet dan gawai menjadi strategi untuk memastikan layanan publik dapat diakses seluruh masyarakat di tengah pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat (PSBB, PSBL dan PPKM). Tentu bukan hal mudah, kesenjangan digital (digital divide) baik secara akses maupun kesadaran (pengetahuan) menjadi tantangan utamanya.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Merawat Marwah Kebebasan Pers Ibu Kota

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Sebagai provinsi paling demokratis di Indonesia—berdasarkan rilis Indeks Demokrasi BPS tahun 2020... more Sebagai provinsi paling demokratis di Indonesia—berdasarkan rilis Indeks Demokrasi BPS tahun 2020—Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan soal kebebasan pers. Merujuk hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dewan Pers, Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat bawah di antara provinsi lainnya.

Berdasarkan penilaian terhadap 20 indikator dalam survey, Provinsi DKI Jakarta menyandang predikat cukup baik dengan skor total 72,63 dari 100. Meski tercatat meningkat cukup signifikan dari tahun 2018 sebesar 65,18 menjadi 72,63, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional (34 provinsi) sebesar 77,67.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Pandemi & Tata Kelola Data Kependudukan Jakarta

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Pandemi COVID-19 semakin menyadarkan kita betapa pentingnya data kependudukan. Belakangan berbaga... more Pandemi COVID-19 semakin menyadarkan kita betapa pentingnya data kependudukan. Belakangan berbagai kebijakan perlindungan sosial mulai marak digulirkan sebagai langkah penanggulangan dampak pandemi, mulai dari bantuan sosial pangan, tunai hingga program eksisting bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Meski nama dan pendekatan kebijakannya beragam, tantangan utamanya cenderung serupa: bagaimana memastikan tepat sasaran dan beri dampak optimal bagi seluruh penerimanya.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 secara... more Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
pada tahun 2020 secara kuantitas didominasi oleh perempuan. Dalam catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta dari total 60.193 ASN, lebih dari separuhnya atau setara 54,70% merupakan perempuan. Totalnya sebanyak 32.925 ASN perempuan (BKD, 2021). Data Badan Pusat Statistik (2020) juga menunjukan fakta serupa, lebih dari separuh ASN di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan perempuan. Namun, dengan angka yang cukup besar dari ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum diikuti dengan tingginya angka perempuan yang menduduki jabatan struktural, terutama di eselon I hingga IV.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Tantangan Pandemi dan Tindakan Kekerasan

sdgs.jakarta.go.id, 2020

Tindakan kekerasan menjadi salah satu tantangan berat bagi kawasan perkotaan seperti Provinsi DKI... more Tindakan kekerasan menjadi salah satu tantangan berat bagi kawasan perkotaan seperti Provinsi DKI Jakarta. Berbagai bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun bentuk lain masih terus terjadi dan mengancam berbagai kelompok masyarakat. Sepanjang tahun 2018, Bakesbangpol DKI Jakarta mencatat sebanyak 0,11% dari 100.000 penduduk di DKI Jakarta menjadi korban tindak kekerasan secara berkelompok dalam tawuran yang berujung kematian. Angka tersebut tidak beranjak turun di tahun 2019.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Pembelajaran Reforma Agraria dari Filipina

Suara Pembaruan Agraria, 2016

Catatan lapangan dari kunjungan delegasi Indonesia ke Filipina untuk belajar tentang pelaksanaan ... more Catatan lapangan dari kunjungan delegasi Indonesia ke Filipina untuk belajar tentang pelaksanaan Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) di Filipina. CARP merupakan kebijakan reforma agraria yang telah berjalan selama puluhan tahun di Filipina.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Menyoal Reforma Agraria Jokowi-JK

Suara Pembaruan Agraria, 2015

Tulisan singkat yang memotret kebijakan reforma agraria Jokowi pada masa awal kepemimpinannya, se... more Tulisan singkat yang memotret kebijakan reforma agraria Jokowi pada masa awal kepemimpinannya, sekitar tahun 2015

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Mempercepat Reforma Agraria: Analisis Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) 86/2018 tentang Reforma Agraria

Joko Widodo has been signed President Regulation Number 86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA) l... more Joko Widodo has been signed President Regulation Number 86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA) last year. This regulation plays important role as a regulatory framework and guidance for government to implement agrarian reform. There are three main focus highlighted by Perpres RA: establishment of Task Force of Agrarian Reform (GTRA), subject and object of agrarian reform, asset and access reform mechanism. Those main focuses intended to address bottleneck problems on implementation process and reducing mistargeted subject and object of agrarian reform. More than 4 years agrarian reform has been implemented by the government, but some of peasant organization and NGOs concerning agrarian reform claims that those problems remain occur. On the other hand, along with government attempts to tackle inequality and agrarian conflicts, the issuance of Perpres RA bring significant opportunities for government and civil society, including peasant/indigenous people’s organization to be maximized. But, the government has to find strategy to implement it that will solve those remaining problems in implementation process.

Keywords: agrarian reform, policy implementation

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Initiating Deliberative Policy as Innovation for Government in Democracy Era

ASPA International Seminar on Innovative Governance, 2012

When the wave of democratization swept through Indonesia, it was altered and impacted nearly ever... more When the wave of democratization swept through Indonesia, it was altered and impacted nearly every aspect of social life. It noticed a change from a centralized to a decentralized system, with opportunities and difficulties emerging. The shift toward decentralization poses a significant challenge for government, particularly in terms of public policy, because the democratic era offers the public access to information through a variety of media as well as widespread freedom of expression. As a result, it indirectly calls for public participation in formulating policy. With this circumstance, the government ought to be able to innovate and adapt to manage various challenges and turn them into opportunities for good governance. Contrarily, several government initiatives to increase citizen involvement in public policy still need to demonstrate effective citizen involvement, necessitating the urgent need for innovations that can genuinely engage citizens and take into account their aspirations. Deliberative public policy is one of the feasible innovations to meet the demands of citizen participation in the democratic era. Government and citizenry are the two main pillars on which this innovation is based, and both need to develop cooperation and bolster equal positions in the public policy-making process. Additionally, these innovations will enable the government to strengthen democratic governance while minimizing conflict between the two parties that often arise during the public policy process. This essay will discuss the concept of public deliberation.

Keywords: deliberative public policy, public involvement, public sphere, democracy

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of After the Customary Forest Recognition (Setelah Pengakuan Hutan Adat)

The Jakarta Post, 2017

Nine customary forest has been recognized by Jokowi through decrees by the end of 2016. A breakth... more Nine customary forest has been recognized by Jokowi through decrees by the end of 2016. A breakthrough to restore the constitutional rights of indigenous peoples, as well as the implementation of the Constitutional Court Decision 35/PUU-X/2012. However, in the midst of the existing regulations related to the rights of indigenous peoples, the process of the customary forests recognition should be synergized. Moreover, if the government is seriously intend to restore the rights of indigenous communities, it shall develop the road map for future implementation. The question is whether the government has start developing it?.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of UU P3H Hambat Penyelesaian Konflik Agraria

Policy Brief Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2016

Konflik agraria di sektor kehutanan hingga kini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Tidak j... more Konflik agraria di sektor kehutanan hingga kini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Tidak jelasnya tata batas kawasan hutan, serta lahirnya peraturan perundangan yang memicu konflik menjadi alasan mengapa konflik tak kunjung berhenti. Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menjadi salah satu undang-undang yang melanggengkan konflik. Alih-alih menjadi instrumen hukum untuk menjerat korporasi perusak hutan, justru pemerintah menggunakannya untuk melakukan kriminalisasi pada para petani dalam kawasan hutan. Undang-undang instrumental tersebut hingga kini terus menjerat banyak petani dan kontraproduktif dengan usaha penyelesaian konflik agraria aju perusakan hutan di Indonesia semakin pesat, minimnya kesadaran untuk menjaga hutan dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan serta

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Mau Dibawa Kemana Konflik Hutan Kita?

Policy Brief Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2016

Sektor kehutanan jadi salah satu penyumbang angka konflik agraria. Selain belum jelasnya tata bat... more Sektor kehutanan jadi salah satu penyumbang angka konflik agraria. Selain belum jelasnya tata batas kawasan hutan negara, serta tumpang tindih perijinan kawasan hutan, intensi pemerintah untuk menyelesaikan konflik juga minim. Namun, melalui Peraturan Bersama 4 Menteri Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada dalam Kawasan Hutan jadi tanda munculnya itikad baik dari pemerintah selesaikan soal tersebut. Sayang, Perber tak cukup efektif untuk diimplementasikan. Kini, rancangan Peraturan Presiden sebagai pengganti dari Perber 4 Menteri tengah disusun. Tapi, terdapat beberapa hal dalam rancangan tersebut yang masih potensial menghambat penyelesaian konflik agraria.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika Dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi

Prosiding Simposium Nasional Etika Administrasi Negara Sebagai Fondasi Negara yang Kuat , 2012

Corruption in Indonesia that occurred since the Soeharto era has not been resolving in the change... more Corruption in Indonesia that occurred since the Soeharto era has not been resolving in the change towards democracy era that emphasizing transparency and governance accountability. After Soeharto regime fell in 1998s, decentralization becomes the antithesis of centralization systems of previous regime, but in decentralization system, the corruption have not been resolving, even more become a worrisome epidemic, and attack to the local government level. In fact, many officials in the central and local government involved corruption cases, and also decreasing public trust to the government. Variety ways to prevention of corruption has been done by government, through education, training at various institutions, establishment of state auxiliary agencies, such as anti-corruption commission (KPK), as well as regulations of gratification and remuneration for public servant (PNS). These efforts encountered many difficulties and obstacles that led to failure to achieve expected goals. At this point, to avoid these obstacle, the government must apply new approach to solve corruption problems, that is conduct effective prevention of corruption from public involvement in various public policy as a real control from public, where public are encouraged to actively get information, involved in the formulation that will eventually be able to control the implementation of the policy. It’s assuming that public which involved in policy formulation will get variety of information related to a public policy and the public will be able to monitor if there is any indications of corruption in policy implementation. Furthermore, the practice of public involvement in policy formulation should be an ethics for all policy makers to realize the good governance.

Keywords: public policy, public involvement, deliberative policy, prevent corruption

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Carik Jakarta dan Tantangan Integrasi Data

sdgs.jakarta.go.id, 2023

Pendataan berbagai informasi warga secara daring melalui Carik Jakarta menjadi terobosan Pemerint... more Pendataan berbagai informasi warga secara daring melalui Carik Jakarta menjadi terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengintegrasikan informasi administrasi kependudukan, kesejahteraan hingga ketahanan keluarga. Pengumpulan informasi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan 76.114 Kader Dasawisma. Setiap kader menggali, melengkapi, dan mengunggah informasi ke aplikasi Carik Jakarta yang dikelola Pusat Data dan Informasi Keluarga (Pusdatin Keluarga) Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP). Per November 2021, Carik Jakarta telah menjangkau 2,3 juta keluarga dan 7,4 juta individu di Provinsi DKI Jakarta. Inovasi tersebut potensial mendukung kebijakan semakin tepat sasaran ke depan.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Laporan Pencapaian SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (Tujuan 16)

sdgs.jakarta.go.id, 2022

Analisis terhadap pencapaian target dan indikator Tujuan 16 SDGs di Provinsi DKI Jakarta pada tah... more Analisis terhadap pencapaian target dan indikator Tujuan 16 SDGs di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Laporan Pencapaian SDGs Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 (Tujuan 16)

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Analisis terhadap pencapaian target dan indikator Tujuan 16 SDGs di Provinsi DKI Jakarta pada tah... more Analisis terhadap pencapaian target dan indikator Tujuan 16 SDGs di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Memutus Rantai Kekerasan di Ruang Publik

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Sebagai ibu kota dengan kepadatan penduduk mencapai 16.704 jiwa/km² (Discukcapil, 2019) titik-tit... more Sebagai ibu kota dengan kepadatan penduduk mencapai 16.704 jiwa/km² (Discukcapil, 2019) titik-titik simpul interaksi banyak orang, seperti transportasi publik, halte, taman hingga perkantoran menjadi penting untuk dijamin keamanannya. Sebagai ruang publik, seluruh kelompok masyarakat, tak terkecuali kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas dan anak berhak atas rasa aman selama memanfaatkan ruang-ruang tersebut. Namun tantangannya, kekerasan masih menghantui ruang-ruang publik di Provinsi DKI Jakarta.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Bantuan Hukum dan Keadilan Bagi Kelompok Miskin-Rentan

sdgs.jakarta.go.id, 2020

Jakarta memiliki sejarah panjang upaya memenuhi akses bantuan hukum. Sejak tahun 1970-an, Gubernu... more Jakarta memiliki sejarah panjang upaya memenuhi akses bantuan hukum. Sejak tahun 1970-an, Gubernur Ali Sadikin telah berkomitmen dengan memberikan dukungan pendirian lembaga bantuan hukum yang dimotori oleh Adnan Buyung Nasution. Belum terbangunnya budaya melek hukum di kalangan warga Jakarta kala itu serta tingginya biaya bantuan hukum menjadi beberapa alasan lahirnya komitmen tersebut. Hingga kini, dukungan bagi lembaga bantuan hukum masih terus dijalankan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Ikhtiar Memenuhi Hak Atas Informasi

sdgs.jakarta.go.id, 2020

Tahun ini Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan keterbukaan informasi publik untuk ketiga kalin... more Tahun ini Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan keterbukaan informasi publik untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Menyandang predikat badan publik informatif membawa tantangan tersendiri, terutama bagaimana mengoptimalkan tata kelola informasi publik sekaligus mempertahankan kanal-kanal informasi publik yang telah ada saat ini.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Jakarta dan Musim Semi Demokrasi

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi provinsi paling demokratis berdasarkan Indeks Demokrasi Indo... more Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi provinsi paling demokratis berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pencapaian tersebut menandai keempat kalinya Provinsi DKI Jakarta menduduki puncak peringkat IDI secara berturut-turut, terhitung sejak tahun 2017. Begitu pula dengan total nilai yang didapat Provinsi DKI Jakarta, dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Penulis melihat kondisi ini sebagai musim semi demokrasi.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Memangkas Kesenjangan Digital di Tengah Pandemi

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Sejak pandemi COVID-19, berbagai layanan publik di Provinsi DKI Jakarta berangsur-angsur beralih ... more Sejak pandemi COVID-19, berbagai layanan publik di Provinsi DKI Jakarta berangsur-angsur beralih ke layanan secara daring. Pemanfaatan teknologi informasi seperti internet dan gawai menjadi strategi untuk memastikan layanan publik dapat diakses seluruh masyarakat di tengah pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat (PSBB, PSBL dan PPKM). Tentu bukan hal mudah, kesenjangan digital (digital divide) baik secara akses maupun kesadaran (pengetahuan) menjadi tantangan utamanya.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Merawat Marwah Kebebasan Pers Ibu Kota

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Sebagai provinsi paling demokratis di Indonesia—berdasarkan rilis Indeks Demokrasi BPS tahun 2020... more Sebagai provinsi paling demokratis di Indonesia—berdasarkan rilis Indeks Demokrasi BPS tahun 2020—Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi tantangan soal kebebasan pers. Merujuk hasil survey Indeks Kemerdekaan Pers Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dewan Pers, Provinsi DKI Jakarta berada di peringkat bawah di antara provinsi lainnya.

Berdasarkan penilaian terhadap 20 indikator dalam survey, Provinsi DKI Jakarta menyandang predikat cukup baik dengan skor total 72,63 dari 100. Meski tercatat meningkat cukup signifikan dari tahun 2018 sebesar 65,18 menjadi 72,63, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional (34 provinsi) sebesar 77,67.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Pandemi & Tata Kelola Data Kependudukan Jakarta

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Pandemi COVID-19 semakin menyadarkan kita betapa pentingnya data kependudukan. Belakangan berbaga... more Pandemi COVID-19 semakin menyadarkan kita betapa pentingnya data kependudukan. Belakangan berbagai kebijakan perlindungan sosial mulai marak digulirkan sebagai langkah penanggulangan dampak pandemi, mulai dari bantuan sosial pangan, tunai hingga program eksisting bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Meski nama dan pendekatan kebijakannya beragam, tantangan utamanya cenderung serupa: bagaimana memastikan tepat sasaran dan beri dampak optimal bagi seluruh penerimanya.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan

sdgs.jakarta.go.id, 2021

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 secara... more Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
pada tahun 2020 secara kuantitas didominasi oleh perempuan. Dalam catatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta dari total 60.193 ASN, lebih dari separuhnya atau setara 54,70% merupakan perempuan. Totalnya sebanyak 32.925 ASN perempuan (BKD, 2021). Data Badan Pusat Statistik (2020) juga menunjukan fakta serupa, lebih dari separuh ASN di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan perempuan. Namun, dengan angka yang cukup besar dari ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, belum diikuti dengan tingginya angka perempuan yang menduduki jabatan struktural, terutama di eselon I hingga IV.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Tantangan Pandemi dan Tindakan Kekerasan

sdgs.jakarta.go.id, 2020

Tindakan kekerasan menjadi salah satu tantangan berat bagi kawasan perkotaan seperti Provinsi DKI... more Tindakan kekerasan menjadi salah satu tantangan berat bagi kawasan perkotaan seperti Provinsi DKI Jakarta. Berbagai bentuk tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun bentuk lain masih terus terjadi dan mengancam berbagai kelompok masyarakat. Sepanjang tahun 2018, Bakesbangpol DKI Jakarta mencatat sebanyak 0,11% dari 100.000 penduduk di DKI Jakarta menjadi korban tindak kekerasan secara berkelompok dalam tawuran yang berujung kematian. Angka tersebut tidak beranjak turun di tahun 2019.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Pembelajaran Reforma Agraria dari Filipina

Suara Pembaruan Agraria, 2016

Catatan lapangan dari kunjungan delegasi Indonesia ke Filipina untuk belajar tentang pelaksanaan ... more Catatan lapangan dari kunjungan delegasi Indonesia ke Filipina untuk belajar tentang pelaksanaan Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) di Filipina. CARP merupakan kebijakan reforma agraria yang telah berjalan selama puluhan tahun di Filipina.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Menyoal Reforma Agraria Jokowi-JK

Suara Pembaruan Agraria, 2015

Tulisan singkat yang memotret kebijakan reforma agraria Jokowi pada masa awal kepemimpinannya, se... more Tulisan singkat yang memotret kebijakan reforma agraria Jokowi pada masa awal kepemimpinannya, sekitar tahun 2015

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Mempercepat Reforma Agraria: Analisis Kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) 86/2018 tentang Reforma Agraria

Joko Widodo has been signed President Regulation Number 86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA) l... more Joko Widodo has been signed President Regulation Number 86/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA) last year. This regulation plays important role as a regulatory framework and guidance for government to implement agrarian reform. There are three main focus highlighted by Perpres RA: establishment of Task Force of Agrarian Reform (GTRA), subject and object of agrarian reform, asset and access reform mechanism. Those main focuses intended to address bottleneck problems on implementation process and reducing mistargeted subject and object of agrarian reform. More than 4 years agrarian reform has been implemented by the government, but some of peasant organization and NGOs concerning agrarian reform claims that those problems remain occur. On the other hand, along with government attempts to tackle inequality and agrarian conflicts, the issuance of Perpres RA bring significant opportunities for government and civil society, including peasant/indigenous people’s organization to be maximized. But, the government has to find strategy to implement it that will solve those remaining problems in implementation process.

Keywords: agrarian reform, policy implementation

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Initiating Deliberative Policy as Innovation for Government in Democracy Era

ASPA International Seminar on Innovative Governance, 2012

When the wave of democratization swept through Indonesia, it was altered and impacted nearly ever... more When the wave of democratization swept through Indonesia, it was altered and impacted nearly every aspect of social life. It noticed a change from a centralized to a decentralized system, with opportunities and difficulties emerging. The shift toward decentralization poses a significant challenge for government, particularly in terms of public policy, because the democratic era offers the public access to information through a variety of media as well as widespread freedom of expression. As a result, it indirectly calls for public participation in formulating policy. With this circumstance, the government ought to be able to innovate and adapt to manage various challenges and turn them into opportunities for good governance. Contrarily, several government initiatives to increase citizen involvement in public policy still need to demonstrate effective citizen involvement, necessitating the urgent need for innovations that can genuinely engage citizens and take into account their aspirations. Deliberative public policy is one of the feasible innovations to meet the demands of citizen participation in the democratic era. Government and citizenry are the two main pillars on which this innovation is based, and both need to develop cooperation and bolster equal positions in the public policy-making process. Additionally, these innovations will enable the government to strengthen democratic governance while minimizing conflict between the two parties that often arise during the public policy process. This essay will discuss the concept of public deliberation.

Keywords: deliberative public policy, public involvement, public sphere, democracy

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of After the Customary Forest Recognition (Setelah Pengakuan Hutan Adat)

The Jakarta Post, 2017

Nine customary forest has been recognized by Jokowi through decrees by the end of 2016. A breakth... more Nine customary forest has been recognized by Jokowi through decrees by the end of 2016. A breakthrough to restore the constitutional rights of indigenous peoples, as well as the implementation of the Constitutional Court Decision 35/PUU-X/2012. However, in the midst of the existing regulations related to the rights of indigenous peoples, the process of the customary forests recognition should be synergized. Moreover, if the government is seriously intend to restore the rights of indigenous communities, it shall develop the road map for future implementation. The question is whether the government has start developing it?.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of UU P3H Hambat Penyelesaian Konflik Agraria

Policy Brief Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2016

Konflik agraria di sektor kehutanan hingga kini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Tidak j... more Konflik agraria di sektor kehutanan hingga kini belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Tidak jelasnya tata batas kawasan hutan, serta lahirnya peraturan perundangan yang memicu konflik menjadi alasan mengapa konflik tak kunjung berhenti. Undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) menjadi salah satu undang-undang yang melanggengkan konflik. Alih-alih menjadi instrumen hukum untuk menjerat korporasi perusak hutan, justru pemerintah menggunakannya untuk melakukan kriminalisasi pada para petani dalam kawasan hutan. Undang-undang instrumental tersebut hingga kini terus menjerat banyak petani dan kontraproduktif dengan usaha penyelesaian konflik agraria aju perusakan hutan di Indonesia semakin pesat, minimnya kesadaran untuk menjaga hutan dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan serta

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Mau Dibawa Kemana Konflik Hutan Kita?

Policy Brief Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2016

Sektor kehutanan jadi salah satu penyumbang angka konflik agraria. Selain belum jelasnya tata bat... more Sektor kehutanan jadi salah satu penyumbang angka konflik agraria. Selain belum jelasnya tata batas kawasan hutan negara, serta tumpang tindih perijinan kawasan hutan, intensi pemerintah untuk menyelesaikan konflik juga minim. Namun, melalui Peraturan Bersama 4 Menteri Tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada dalam Kawasan Hutan jadi tanda munculnya itikad baik dari pemerintah selesaikan soal tersebut. Sayang, Perber tak cukup efektif untuk diimplementasikan. Kini, rancangan Peraturan Presiden sebagai pengganti dari Perber 4 Menteri tengah disusun. Tapi, terdapat beberapa hal dalam rancangan tersebut yang masih potensial menghambat penyelesaian konflik agraria.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Pelibatan Masyarakat Sebagai Etika Dalam Formulasi Kebijakan Publik Guna Mencegah Praktik Korupsi

Prosiding Simposium Nasional Etika Administrasi Negara Sebagai Fondasi Negara yang Kuat , 2012

Corruption in Indonesia that occurred since the Soeharto era has not been resolving in the change... more Corruption in Indonesia that occurred since the Soeharto era has not been resolving in the change towards democracy era that emphasizing transparency and governance accountability. After Soeharto regime fell in 1998s, decentralization becomes the antithesis of centralization systems of previous regime, but in decentralization system, the corruption have not been resolving, even more become a worrisome epidemic, and attack to the local government level. In fact, many officials in the central and local government involved corruption cases, and also decreasing public trust to the government. Variety ways to prevention of corruption has been done by government, through education, training at various institutions, establishment of state auxiliary agencies, such as anti-corruption commission (KPK), as well as regulations of gratification and remuneration for public servant (PNS). These efforts encountered many difficulties and obstacles that led to failure to achieve expected goals. At this point, to avoid these obstacle, the government must apply new approach to solve corruption problems, that is conduct effective prevention of corruption from public involvement in various public policy as a real control from public, where public are encouraged to actively get information, involved in the formulation that will eventually be able to control the implementation of the policy. It’s assuming that public which involved in policy formulation will get variety of information related to a public policy and the public will be able to monitor if there is any indications of corruption in policy implementation. Furthermore, the practice of public involvement in policy formulation should be an ethics for all policy makers to realize the good governance.

Keywords: public policy, public involvement, deliberative policy, prevent corruption

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Paradoks Perlawanan Petani

Pustaka Pelajar, 2018

This book titled Paradoks Perlawanan Petani (Land Reform dari Bawah dan Partisipasi Petani di Kec... more This book titled Paradoks Perlawanan Petani (Land Reform dari Bawah dan Partisipasi Petani di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung) based on my research findings which conducted at Bandung Regency on 2013-2014. Transformation of peasant movement to push agrarian reform implementation and political participation of peasants in the agrarian reform policy are two main focus in the book. Richness of the book not only in innovative findings, but also multi approaches, between public administration and political studies.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Pandangan dan Usulan atas RUU Pertanahan

Konsorsium Pembaruan Agraria, 2016

Pembahasan RUU Pertanahan telah lama bergulir di legislatif. Hingga kini, Pemerintah dan DPR RI t... more Pembahasan RUU Pertanahan telah lama bergulir di legislatif. Hingga kini, Pemerintah dan DPR RI terus melakukan revisi atas substansi RUU Pertanahan. Terdapat beberapa poin krusial yang masih cenderung diatur secara tidak tepat didalamnya. Untuk itu, Konsorsium Pembaruan Agraria, beserta organisasi sipil lain melakukan advokasi terhadap RUU Pertanahan, terutama terkait dengan reforma agraria, prioritas hak atas tanah dan penyelesaian konflik agraria.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Quo Vadis Televisi? Masa Depan Televisi dan Televisi Masa Depan

FISIP, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010

Sejarah pertelevisian di Indonesia diawali oleh kehadiran TVRI pada 1962 di Jakarta, disusul keha... more Sejarah pertelevisian di Indonesia diawali oleh kehadiran TVRI pada 1962 di Jakarta, disusul kehadiran televisi swasta sejak 1989 hingga sekarang. Sejak kelahirannya, terutama sejak kehadiran stasiun-stasiun televisi swasta di Indonesia, dunia televisi berkembang pesat. Televisi merupakan media yang paling mendapat perhatian khalayak, pengamat, dan pemerhati. Cukup banyak artikel, penelitian maupun buku yang mengkaji tentang televisi. Benci tapi rindu! Di satu sisi TV begitu dibenci. Ada gerakan “Matikan TV-mu”, “Jangan Nonton Sinetron Indonesia”, dan lain-lain. Gerakan seperti ini merupakan ‘perlawanan’ terhadap tayangan dan dampak buruk televisi yang makin sering disuarakan.

Di sisi lain, banyak orang merindukan dan mencintai televisi. Televisi menjadi teman setia sejak bangun tidur hingga tidur. Televisi bahkan menjadi sosok yang bisa menggantikan tugas guru, agamawan maupun orang tua sebagai educator. Televisi menyediakan role-model bagi anakanak dan remaja, dan menjadi sumber acuan untuk mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk dan menjadi semacam agama sipil kontemporer (Robert N. Bellah, 1967, Ratna Noviani, 2008) yang melibatkan bentuk-bentuk pemujaan baru lewat ritual-ritual menonton dan mengkonsumsi media.

Perkembangan televisi di Indonesia telah memunculkan beragam isu dan persoalan, seperti kualitas tayangan, wacana televisi jaringan, televisi lokal, televisi digital, persoalan etika, sumber daya, persoalan kepemilikan, dan lain-lain. Berbagai isu dan permasalahan tersebut menantang kami, sebagai komunitas yang belajar dan melakukan studi tentang media dan televisi untuk menyampaikan pemikiran, gagasan, dan gerundelan tentang televisi kita.

Lewat buku berjudul “Quo Vadis Televisi? Masa Depan Televisi dan Televisi Masa Depan” kami ingin mempertanyakan ke mana masa depan televisi?.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Analisa dan Evaluasi Hukum Bidang Pertanahan

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2015

Kajian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui penerapan hukum yang telah dibuat dapat member... more Kajian yang dilakukan dimaksudkan untuk mengetahui penerapan hukum yang telah dibuat dapat memberikan daya guna bagi masyarakat dan negara secara efektif dan efisien. Kajian ini dilakukan dengan mengingat pada perkembangan, kemajuan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kajian terhadap analisis dan evaluasi ini diarahkan untuk memberikan dukungan bagi terwujudnya penerapan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara.

Terdapat tiga pertanyaan yang hendak dijawab. Pertama, bagaimanakah Politik Hukum Bidang Pertanahan di Indonesia?. Kedua, bagaimanakah permasalahan hukum dalam bidang pertanahan?. Ketiga, bagaimanakah arah Pembangunan Hukum dalam bidang Pertanahan?.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Mempercepat Pelaksanaan Reforma Agraria

Seminar Meninjau Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial Dekade Terakhir, 2019

Joko Widodo has been signed President Regulation Number 89/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA) l... more Joko Widodo has been signed President Regulation Number 89/2018 on Agrarian Reform (Perpres RA) last year. This regulation plays important role as a regulatory framework and guidance for government to implement agrarian reform. There are three main focus highlighted by Perpres RA: establishment of Task Force of Agrarian Reform (GTRA), subject and object of agrarian reform, asset and access reform mechanism. Those main focuses intended to address bottleneck problems on implementation process and reducing mistargeted subject and object of agrarian reform. More than 4 years agrarian reform has been implemented by the government, but some of peasant organization and NGOs concerning agrarian reform claims that those problems remain occur. On the other hand, along with government attempts to tackle inequality and agrarian conflicts, the issuance of Perpres RA bring significant opportunities for government and civil society, including peasant/indigenous people’s organization to be maximized. But, the government has to find strategy to implement it that will solve those remaining problems in implementation process.

Keywords: agrarian reform, policy implementation

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Membaca Reforma Agraria dalam Perpres 86/2018

Seminar Nasional Fraksi Gerindra DPR RI, 2018

Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria mengatur pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sebaga... more Perpres 86/2018 tentang Reforma Agraria mengatur pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Sebagai terjemahan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Perpres tersebut menawarkan Peluang sekaligus tantangan. Presentasi ini hendak membedah kedua hal tersebut.

Bookmarks Related papers MentionsView impact

Research paper thumbnail of Land Rights & Business and Human Rights (BHR)

Global Land Forum , 2018

This presentation aim to show the current state of advocacy progress on mainstreaming land rights... more This presentation aim to show the current state of advocacy progress on mainstreaming land rights issues as human rights, particularly in the National Action Plan of BHR.

Bookmarks Related papers MentionsView impact