Jurnal Hukum Magnum Opus | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (original) (raw)
Papers by Jurnal Hukum Magnum Opus
Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2021 Volume 4, Nomor 2
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2021 Volume 4, Nomor 1
Food security is a multidimensional problem that covers economic, social and legal aspects. This ... more Food security is a multidimensional problem that covers economic, social and legal aspects. This economic problem arises from the existence of commodity aspects in food resources that correlate with the social conditions of the community related to research and use of food, also to the law which becomes the guiding rule in its function to protect the constitutional rights of research and use of food. In this paper, the research covers food availability and affordability, while utilization covers production to food consumption. Availability and affordability of food needs have been done through food diversification, among others by genetic engineering, which then at the utilization level will result in acceleration of the food security program. The interdisciplinary approach results a humanist legal concept of research and utilization by not leaving human aspects and the survival of biological resources, so that in the research and utilization of food resources the existence of life values cannot be reduced by commodity factors. The strengthening of research regulations and the utilization of food resources is carried out by constructing legislation at the level of applicable Government Regulations with the revitalization of the Food Security Institution at the regional level that performs the function of controlling and evaluating research and food resources in the regions within the frame of humanity and justice. Abstrak Ketahanan pangan adalah masalah multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan hukum. Masalah ekonomi ini muncul dari adanya aspek komoditas dalam sumber daya pangan yang berkorelasi dengan kondisi sosial masyarakat terkait dengan penelitian dan penggunaan pangan, juga hukum yang menjadi pedoman aturan dalam fungsinya untuk melindungi hak-hak konstitusional penelitian dan menggunakan makanan. Dalam makalah ini, penelitian mencakup ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sedangkan pemanfaatan mencakup produksi untuk konsumsi makanan. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan telah dilakukan melalui diversifikasi pangan, antara lain oleh rekayasa genetika, yang kemudian pada tingkat pemanfaatan akan menghasilkan percepatan program ketahanan pangan. Pendekatan interdisipliner menghasilkan konsep hukum humanis penelitian dan pemanfaatan dengan tidak meninggalkan aspek manusia dan kelangsungan hidup sumber daya hayati, sehingga dalam penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan keberadaan nilai-nilai kehidupan tidak dapat dikurangi oleh faktor-faktor komoditas. Penguatan peraturan penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan dilakukan dengan membangun undang-undang di tingkat Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan revitalisasi Lembaga Ketahanan Pangan di tingkat daerah yang melakukan fungsi mengendalikan dan mengevaluasi penelitian dan sumber daya makanan di wilayah dalam bingkai kemanusiaan dan keadilan.
Secara yuridis, adanya asas hukum Equality Before The Law, merupakan asas hukum yang tertuang dal... more Secara yuridis, adanya asas hukum Equality Before The Law, merupakan asas hukum yang tertuang dalam Konstitusi. Sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945, asas ini berarti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan keadilan. Pengenjawanatah dari asas ini juga tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence). Yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang bersifat tetap. Beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, di anataranya tidak adanya pengawasan terhadap kekuasaan penegak hukum dalam menjalankan fungsainya. Terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana. Di samping itu, terdapat perbedaan penafsiran terutama bagi penegak hukum (dalam hal ini hakim) ketika menerapkan sanksi pidana yang sama untuk tindak pidana yang sama. Perbedaan penafsiran itu, terlihat dalam perkara-perkara tindak pidana terorisme, atau dalam menangani kasus-kasus kerusuhan yang berindikasi SARA. Menawarkan pendekatan viktimologi untuk meminimalisir disparitas pidana, adalah salah satu wujud tanggung jawab negara melindungi hak asasi mansuia. Pendekatan viktimologi ini, terutama dalam tindak pidana terorisme maupun kasus yang berindikasi SARA, seringkali korban yaitu masyakat luas, tidak mendapat perhatian yang serius dari negara. Negara melalui undang-undang, (terkait dalam pembahasan ini yaitu Undang-undang Tindak Pidana Terorisme), lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada tersangka/terdakwa tindak pidana tersebut. Sementara korban akibat terjadinya tindak pidana teorisme, belum sepeunuhnya mendapat perhatian negara. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, maupun peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II adalah fakta bahwa negara belum memperhatikan nasib korban akibat tindak pidana ini. Kata kunci: viktimologi, disparitas, pidana
Salah satu masalah utama dalam berlalu-lintas adalah kecelakaan lalu-lintas yang berakibat menimb... more Salah satu masalah utama dalam berlalu-lintas adalah kecelakaan lalu-lintas yang berakibat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Perilaku masyarakat sangat menentukan dalam pelanggaran dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (E-Tilang) dalam berlalu lintas saat ini, (2) perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang) dalam berlalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya. Penelitian juga dilakukan berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (e-tilang) dalam berlalu lintas.
Masalah perlindungan hukum terhadap profesi perawat dalam melakukan tindakan medis dewasa ini ser... more Masalah perlindungan hukum terhadap profesi perawat dalam melakukan tindakan medis dewasa ini sering kali kurang menjadi perhatian karena perawat mempuyai kompetensi dalam menjalankan praktik dan memperjuangkan tingkat kesehatan ternyata harus menelan pil pahit. Minimnya pemahaman hukum oleh pihak pihak terkait serta kurangnya perlindungan hukum baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan. Maka hasil kerja keras Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan apabila tidak berhasil akan berhadapan dengan hukum bahkan dikategorikan tindakan malpraktik dengan sangsi pidana. Atas dasar itu maka peneliti akan difokuskan pada beberapa masalah yaitu bagaimanakah pelimpahan wewenang dokter kepada profesi perawat pada aktivitasnya dalam peristiwa tindakan medis? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitaian dengan mengunakan peraturan perundang-undangan yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum terdiri atas telaahan dokmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Adapun Hasil Pembahasan menemukan bahwa pelimpahan wewenang Dokter kepada profesi perawat dalam tindakan medis dari perspektif hukum. Perawat adalah seseorang berperan dalam merawat dan membantu seseorang dengan melindunginya dari sakit, luka dan proses penuan. Hal tidak sesuai dengan peraturan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 32 ayat (1) dan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Pasal 23 yat (1). Hal yang sifatnya tindakan memeberikan diagnosa medis serta penentuan terapi medis tidak boleh didelegasikan kepada perawat Undang-Undang No.38 Tahun 2014. Kewenangan perawat sebagai berikut Pasal 30 ayat (1) dan (2). Kedua payung hukum tersebut tentunya bisa menjadikan pemahaman dan perlindungan perawat dalam menjalankan tugas mediknya. Kata kunci: perlindungan, pelimpahan wewenang, profesi perawat
A person in legal studies can be referred to as a legal subject because he commits the rights and... more A person in legal studies can be referred to as a legal subject because he commits the rights and obligations relating to certain matters. As in the early part of Surabaya mayor's draft regulation about the procedures of choosing the Board of Community Empowerment Institution of Local Village Village Institution, Citizen Association and the Neighborhood Association (draft regulation of surabaya's mayor) that in order to regulate the relationship between Surabaya government with Community Empowerment Institution (LPMK), Citizen Association (RW and the Neighborhood Association (RT) as partners in the implementation of development in the city of Surabaya, the government of Surabaya has established the Mayor's regulation No. 38 year 2016 on implementation of the Surabaya City Regulation number 15 year 2003 about the guidelines for forming the organization of resilience community of Kelurahan Institutions, RW and RT who are about to organize the electoral ordinances Management of LPMK, RW and RT. The draft of Surabaya's Mayor regulation before it was confirmed was conducted socialization by the law of the secretariat of Surabaya area in Surabaya on 19 March 2019. This activity has been in accordance with Act No. 12-2011 where the socialization of the first to know the aspirations of the public in this case stakeholders related to the draft Perwali Surabaya. Article 21 of Act No. 25-2009 shows the purpose of a legal state relating to the so-called task of managing and organizing tasks.
Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi t... more Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang fundamental, karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan terhadap UUD NRI 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Seiring dengan momentum perubahan UUD NRI 1945 pada masa reformasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2002 ketika gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dimasukkan dalam perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Perubahan Ketiga. 2 Di dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan MPR pada 9 Nopember 2001, menambahkan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman baru, yakni Mahkamah Konstitusi.
ISSN 2622-982X (Media Cetak) ISSN 2622-9668 (Media Online) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volu... more ISSN 2622-982X (Media Cetak)
ISSN 2622-9668 (Media Online)
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Volume 2, Nomor 1
Februari 2019
Editor in Chief
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Assistant Editor
Dr. Hufron, S.H., M., M.H.
Editor on Board
Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
Agus Muwarto, S.H., M.Hum.
Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
Subscription Manager
Teddy Prihantono, S.E., M.M.
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
http://jurnal.untag-sby.ac.id/
jurnalhbbc@untag-sby.ac.id
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2, 2019
Dony Setiawan Putra Magister Hukum Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Suraba... more Dony Setiawan Putra
Magister Hukum Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia
081233746821, Donysetiawanputra@gmail.com
Abstrak
Rumah sakit yang telah memiliki badan hukum atau korporasi apabila terbukti telah terjadi praktek jual-beli organ dalam lingkungannya dapat dikenakan sanksi pidana yang juga telah diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Sesuai dengan Teori Vicarious Liability dimana apabila orang-orang yang ada dalam lingkungan korporasi terbukti melakukan pelanggaran hukum karena tugas yang diberikan oleh korporasi maka pertanggungjawaban dapat dikenakan pada korporasi berupa pidana denda serta pidana tambahan. Penjatuhan sanksi pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi atau badan hukum juga harus dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam UU ini khusus mengatur mengenai pembuatan badan hukum hingga pembubaran status badan hukum. Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbuatan pidana yang dilakukan oleh rumah sakit yang berbadan hukum dan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada rumah sakit yang telah melakukan pelanggaran pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Kata kunci: rumah sakit, jual beli organ, badan hukum (perseroan terbatas)
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2, 2019
Salsa Wirabuana Dewi, Karina Kurniawati Harriman, Destika Embeng Humunisiati Fakultas Hukum, Magi... more Salsa Wirabuana Dewi, Karina Kurniawati Harriman, Destika Embeng Humunisiati
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
salsawirabuana@gmail.com, angela_karina@rocketmail.com, destika.united@yahoo.co.id.
Abstrak
Penulisan ini membahas mengenai permasalahan buku Fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin tokoh yang telah digunakan dalam cerita tersebut. Buku fanfiksi sendiri termasuk dalam perlindungan Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta mencakup hasil karya asli dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Didalam buku Fanfiksi terdapat 2 pihak yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu Penulis dan Penerbit Fanfiksi. Penulis Fanfiksi dan Penerbit adalah sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari penjualan buku Fanfiksi. Penulis Fanfiksi selaku Pencipta, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang digunakan dalam buku Fanfiksi tersebut. Sedangkan penerbit selaku Pemegang Hak Cipta, menyebarluaskan dan menginformasikan keberadaan buku Fanfiksi ke masyarakat. Yang mana didalam Hak Cipta yang dipunyai oleh pencipta terdapat hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena penulis Fanfiksi disebut sebagai pencipta, disebabkan karena penulis telah mengalihwujudkan Fanfiksi yang biasanya ditampilkan dalam satu tayangan di media sosial atau situs web ke dalam buku cerita berbentuk novel. Dengan demikian penerbit bertanggung gugat atas buku fanfiksi yang telah dikomersilkan tanpa adanya ijin dari tokoh yang bersangkutan karena hal tersebut adalah pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.
Kata kunci: tanggung-gugat, fanfiksi, pelaku pertunjukkan, hak terkait
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2, 2019
Wijayanti Puspita Dewi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga... more Wijayanti Puspita Dewi
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
wijayantipuspitadewi@gmail.com
Abstrak
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya seringkali putusan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai apakah sanksi pidana dalam putusan hakim terhadap penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya secara deskriptif, menggunakan data sekunder, dan metode pengumpulan data didapat melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus akan menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberi kepastian hukum yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya keadilan bagi masyarakat.
Kata kunci: narkotika, putusan hakim, pidana minimum khusus
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2, 2019
Ahmad Mahyani Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45, Sura... more Ahmad Mahyani
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
08121791990, mahyani.fh@untag-sby.ac.id
Abstrak
Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara bahkan juga di Indonesia, kejahatan terorisme dilakukan oleh Anak. Aturan penanganan anak sebagai Pelaku terorisme belum diatur secara khusus. Hal ini yang menyebabkan apa yang dilakukan pemerintah selama ini sejak dari proses penangkapan, penyidikan hingga penahanan belum dikatakan baik, bahkan terdapat pelanggaran hak-hak anak. Prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi. Permasalahan: Bagaimana perlindungan dan penerapan hukuman terhadap Anak pelaku terorisme. Menggunakan penelitian normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.
Kata kunci: perlindungan hukum, anak, terorisme
Jurnal Hukum Magnum Opus Agustus 2021 Volume 4, Nomor 2
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2021 Volume 4, Nomor 1
Food security is a multidimensional problem that covers economic, social and legal aspects. This ... more Food security is a multidimensional problem that covers economic, social and legal aspects. This economic problem arises from the existence of commodity aspects in food resources that correlate with the social conditions of the community related to research and use of food, also to the law which becomes the guiding rule in its function to protect the constitutional rights of research and use of food. In this paper, the research covers food availability and affordability, while utilization covers production to food consumption. Availability and affordability of food needs have been done through food diversification, among others by genetic engineering, which then at the utilization level will result in acceleration of the food security program. The interdisciplinary approach results a humanist legal concept of research and utilization by not leaving human aspects and the survival of biological resources, so that in the research and utilization of food resources the existence of life values cannot be reduced by commodity factors. The strengthening of research regulations and the utilization of food resources is carried out by constructing legislation at the level of applicable Government Regulations with the revitalization of the Food Security Institution at the regional level that performs the function of controlling and evaluating research and food resources in the regions within the frame of humanity and justice. Abstrak Ketahanan pangan adalah masalah multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan hukum. Masalah ekonomi ini muncul dari adanya aspek komoditas dalam sumber daya pangan yang berkorelasi dengan kondisi sosial masyarakat terkait dengan penelitian dan penggunaan pangan, juga hukum yang menjadi pedoman aturan dalam fungsinya untuk melindungi hak-hak konstitusional penelitian dan menggunakan makanan. Dalam makalah ini, penelitian mencakup ketersediaan dan keterjangkauan pangan, sedangkan pemanfaatan mencakup produksi untuk konsumsi makanan. Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pangan telah dilakukan melalui diversifikasi pangan, antara lain oleh rekayasa genetika, yang kemudian pada tingkat pemanfaatan akan menghasilkan percepatan program ketahanan pangan. Pendekatan interdisipliner menghasilkan konsep hukum humanis penelitian dan pemanfaatan dengan tidak meninggalkan aspek manusia dan kelangsungan hidup sumber daya hayati, sehingga dalam penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan keberadaan nilai-nilai kehidupan tidak dapat dikurangi oleh faktor-faktor komoditas. Penguatan peraturan penelitian dan pemanfaatan sumber daya makanan dilakukan dengan membangun undang-undang di tingkat Peraturan Pemerintah yang berlaku dengan revitalisasi Lembaga Ketahanan Pangan di tingkat daerah yang melakukan fungsi mengendalikan dan mengevaluasi penelitian dan sumber daya makanan di wilayah dalam bingkai kemanusiaan dan keadilan.
Secara yuridis, adanya asas hukum Equality Before The Law, merupakan asas hukum yang tertuang dal... more Secara yuridis, adanya asas hukum Equality Before The Law, merupakan asas hukum yang tertuang dalam Konstitusi. Sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Dasar 1945, asas ini berarti setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan keadilan. Pengenjawanatah dari asas ini juga tersurat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocence). Yang berarti setiap orang harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang bersifat tetap. Beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, di anataranya tidak adanya pengawasan terhadap kekuasaan penegak hukum dalam menjalankan fungsainya. Terutama dalam pelaksanaan peradilan pidana. Di samping itu, terdapat perbedaan penafsiran terutama bagi penegak hukum (dalam hal ini hakim) ketika menerapkan sanksi pidana yang sama untuk tindak pidana yang sama. Perbedaan penafsiran itu, terlihat dalam perkara-perkara tindak pidana terorisme, atau dalam menangani kasus-kasus kerusuhan yang berindikasi SARA. Menawarkan pendekatan viktimologi untuk meminimalisir disparitas pidana, adalah salah satu wujud tanggung jawab negara melindungi hak asasi mansuia. Pendekatan viktimologi ini, terutama dalam tindak pidana terorisme maupun kasus yang berindikasi SARA, seringkali korban yaitu masyakat luas, tidak mendapat perhatian yang serius dari negara. Negara melalui undang-undang, (terkait dalam pembahasan ini yaitu Undang-undang Tindak Pidana Terorisme), lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum kepada tersangka/terdakwa tindak pidana tersebut. Sementara korban akibat terjadinya tindak pidana teorisme, belum sepeunuhnya mendapat perhatian negara. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, maupun peristiwa Bom Bali I dan Bom Bali II adalah fakta bahwa negara belum memperhatikan nasib korban akibat tindak pidana ini. Kata kunci: viktimologi, disparitas, pidana
Salah satu masalah utama dalam berlalu-lintas adalah kecelakaan lalu-lintas yang berakibat menimb... more Salah satu masalah utama dalam berlalu-lintas adalah kecelakaan lalu-lintas yang berakibat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Perilaku masyarakat sangat menentukan dalam pelanggaran dalam berlalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perilaku masyarakat terhadap operasi bukti pelanggaran (E-Tilang) dalam berlalu lintas saat ini, (2) perilaku masyarakat yang seharusnya terhadap operasi bukti pelanggaran (Tilang) dalam berlalu lintas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya. Penelitian juga dilakukan berdasarkan teori-teori hukum yang ada, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun pendapat para sarjana dan ahli. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Belum ada perubahan terhadap perilaku masyarakat dengan operasi bukti pelanggaran (e-tilang) dalam berlalu lintas.
Masalah perlindungan hukum terhadap profesi perawat dalam melakukan tindakan medis dewasa ini ser... more Masalah perlindungan hukum terhadap profesi perawat dalam melakukan tindakan medis dewasa ini sering kali kurang menjadi perhatian karena perawat mempuyai kompetensi dalam menjalankan praktik dan memperjuangkan tingkat kesehatan ternyata harus menelan pil pahit. Minimnya pemahaman hukum oleh pihak pihak terkait serta kurangnya perlindungan hukum baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan. Maka hasil kerja keras Perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan apabila tidak berhasil akan berhadapan dengan hukum bahkan dikategorikan tindakan malpraktik dengan sangsi pidana. Atas dasar itu maka peneliti akan difokuskan pada beberapa masalah yaitu bagaimanakah pelimpahan wewenang dokter kepada profesi perawat pada aktivitasnya dalam peristiwa tindakan medis? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitaian dengan mengunakan peraturan perundang-undangan yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum terdiri atas telaahan dokmatika hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Adapun Hasil Pembahasan menemukan bahwa pelimpahan wewenang Dokter kepada profesi perawat dalam tindakan medis dari perspektif hukum. Perawat adalah seseorang berperan dalam merawat dan membantu seseorang dengan melindunginya dari sakit, luka dan proses penuan. Hal tidak sesuai dengan peraturan UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 32 ayat (1) dan Permenkes No. 2052 Tahun 2011 Pasal 23 yat (1). Hal yang sifatnya tindakan memeberikan diagnosa medis serta penentuan terapi medis tidak boleh didelegasikan kepada perawat Undang-Undang No.38 Tahun 2014. Kewenangan perawat sebagai berikut Pasal 30 ayat (1) dan (2). Kedua payung hukum tersebut tentunya bisa menjadikan pemahaman dan perlindungan perawat dalam menjalankan tugas mediknya. Kata kunci: perlindungan, pelimpahan wewenang, profesi perawat
A person in legal studies can be referred to as a legal subject because he commits the rights and... more A person in legal studies can be referred to as a legal subject because he commits the rights and obligations relating to certain matters. As in the early part of Surabaya mayor's draft regulation about the procedures of choosing the Board of Community Empowerment Institution of Local Village Village Institution, Citizen Association and the Neighborhood Association (draft regulation of surabaya's mayor) that in order to regulate the relationship between Surabaya government with Community Empowerment Institution (LPMK), Citizen Association (RW and the Neighborhood Association (RT) as partners in the implementation of development in the city of Surabaya, the government of Surabaya has established the Mayor's regulation No. 38 year 2016 on implementation of the Surabaya City Regulation number 15 year 2003 about the guidelines for forming the organization of resilience community of Kelurahan Institutions, RW and RT who are about to organize the electoral ordinances Management of LPMK, RW and RT. The draft of Surabaya's Mayor regulation before it was confirmed was conducted socialization by the law of the secretariat of Surabaya area in Surabaya on 19 March 2019. This activity has been in accordance with Act No. 12-2011 where the socialization of the first to know the aspirations of the public in this case stakeholders related to the draft Perwali Surabaya. Article 21 of Act No. 25-2009 shows the purpose of a legal state relating to the so-called task of managing and organizing tasks.
Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi t... more Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada era reformasi tersebut merupakan suatu langkah terobosan yang fundamental, karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan terhadap UUD NRI 1945. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 pada akhirnya menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjutnya, tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan UUD NRI 1945 melalui mekanisme empat kali sidang Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Seiring dengan momentum perubahan UUD NRI 1945 pada masa reformasi, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia semakin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2002 ketika gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dimasukkan dalam perubahan UUD NRI 1945 yang dilakukan oleh MPR sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 dalam Perubahan Ketiga. 2 Di dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 yang ditetapkan MPR pada 9 Nopember 2001, menambahkan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman baru, yakni Mahkamah Konstitusi.
ISSN 2622-982X (Media Cetak) ISSN 2622-9668 (Media Online) Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volu... more ISSN 2622-982X (Media Cetak)
ISSN 2622-9668 (Media Online)
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune
Volume 2, Nomor 1
Februari 2019
Editor in Chief
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.
Assistant Editor
Dr. Hufron, S.H., M., M.H.
Editor on Board
Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum.
Agus Muwarto, S.H., M.Hum.
Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum.
Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.
H. R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.
Subscription Manager
Teddy Prihantono, S.E., M.M.
Penerbit
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jl. Semolowaru 45 Surabaya Telp. 031-5905442
http://jurnal.untag-sby.ac.id/
jurnalhbbc@untag-sby.ac.id
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2, 2019
Dony Setiawan Putra Magister Hukum Universitas Airlangga Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Suraba... more Dony Setiawan Putra
Magister Hukum Universitas Airlangga
Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Indonesia
081233746821, Donysetiawanputra@gmail.com
Abstrak
Rumah sakit yang telah memiliki badan hukum atau korporasi apabila terbukti telah terjadi praktek jual-beli organ dalam lingkungannya dapat dikenakan sanksi pidana yang juga telah diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang TPPO. Sesuai dengan Teori Vicarious Liability dimana apabila orang-orang yang ada dalam lingkungan korporasi terbukti melakukan pelanggaran hukum karena tugas yang diberikan oleh korporasi maka pertanggungjawaban dapat dikenakan pada korporasi berupa pidana denda serta pidana tambahan. Penjatuhan sanksi pidana tambahan yang diberikan kepada korporasi atau badan hukum juga harus dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam UU ini khusus mengatur mengenai pembuatan badan hukum hingga pembubaran status badan hukum. Permasalahan dan tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbuatan pidana yang dilakukan oleh rumah sakit yang berbadan hukum dan sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada rumah sakit yang telah melakukan pelanggaran pidana. Dengan menggunakan metode penelitian normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Kata kunci: rumah sakit, jual beli organ, badan hukum (perseroan terbatas)
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2, 2019
Salsa Wirabuana Dewi, Karina Kurniawati Harriman, Destika Embeng Humunisiati Fakultas Hukum, Magi... more Salsa Wirabuana Dewi, Karina Kurniawati Harriman, Destika Embeng Humunisiati
Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan
Universitas Airlangga
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan
salsawirabuana@gmail.com, angela_karina@rocketmail.com, destika.united@yahoo.co.id.
Abstrak
Penulisan ini membahas mengenai permasalahan buku Fanfiksi yang dikomersilkan tanpa seijin tokoh yang telah digunakan dalam cerita tersebut. Buku fanfiksi sendiri termasuk dalam perlindungan Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta mencakup hasil karya asli dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Didalam buku Fanfiksi terdapat 2 pihak yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu Penulis dan Penerbit Fanfiksi. Penulis Fanfiksi dan Penerbit adalah sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dari penjualan buku Fanfiksi. Penulis Fanfiksi selaku Pencipta, tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh yang digunakan dalam buku Fanfiksi tersebut. Sedangkan penerbit selaku Pemegang Hak Cipta, menyebarluaskan dan menginformasikan keberadaan buku Fanfiksi ke masyarakat. Yang mana didalam Hak Cipta yang dipunyai oleh pencipta terdapat hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Oleh karena penulis Fanfiksi disebut sebagai pencipta, disebabkan karena penulis telah mengalihwujudkan Fanfiksi yang biasanya ditampilkan dalam satu tayangan di media sosial atau situs web ke dalam buku cerita berbentuk novel. Dengan demikian penerbit bertanggung gugat atas buku fanfiksi yang telah dikomersilkan tanpa adanya ijin dari tokoh yang bersangkutan karena hal tersebut adalah pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta.
Kata kunci: tanggung-gugat, fanfiksi, pelaku pertunjukkan, hak terkait
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2, 2019
Wijayanti Puspita Dewi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Airlangga... more Wijayanti Puspita Dewi
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
wijayantipuspitadewi@gmail.com
Abstrak
Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengingat bahaya maupun dampak dari narkotika, pemerintah membuat aturan mengenai narkotika dengan tujuan bahwa kejahatan ini dapat diberantas dengan pemberlakuan sanksi pidana yang cukup berat kepada para pelaku maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Namun dalam praktiknya seringkali putusan pidana yang diberikan hakim kepada terdakwa lebih ringan dari ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai apakah sanksi pidana dalam putusan hakim terhadap penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya secara deskriptif, menggunakan data sekunder, dan metode pengumpulan data didapat melalui studi dokumen atau studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim terhadap sanksi pidana di bawah ketentuan minimum khusus akan menimbulkan disparitas pidana dan tidak dapat memberi kepastian hukum yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya keadilan bagi masyarakat.
Kata kunci: narkotika, putusan hakim, pidana minimum khusus
Jurnal Hukum Magnum Opus Februari 2019 Volume II, Nomor 2, 2019
Ahmad Mahyani Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45, Sura... more Ahmad Mahyani
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia
08121791990, mahyani.fh@untag-sby.ac.id
Abstrak
Berdasarkan fakta yang telah terjadi di berbagai negara bahkan juga di Indonesia, kejahatan terorisme dilakukan oleh Anak. Aturan penanganan anak sebagai Pelaku terorisme belum diatur secara khusus. Hal ini yang menyebabkan apa yang dilakukan pemerintah selama ini sejak dari proses penangkapan, penyidikan hingga penahanan belum dikatakan baik, bahkan terdapat pelanggaran hak-hak anak. Prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Densus 88 ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta BNPT dalam melakukan deradikalisasi. Permasalahan: Bagaimana perlindungan dan penerapan hukuman terhadap Anak pelaku terorisme. Menggunakan penelitian normatif metode pendekatan perundang-undangan dan konsep yang didukung teknik preskriptif. Anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orang tua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra, tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial.
Kata kunci: perlindungan hukum, anak, terorisme