Olan Nur Rakhmat Johansyah | Universitas Hasanuddin Makassar (original) (raw)

Papers by Olan Nur Rakhmat Johansyah

Palita: Journal of Social Religion Research

The expectation of reform for the bureaucracy remains neutral in elections and still encounters s... more The expectation of reform for the bureaucracy remains neutral in elections and still encounters structural conflicts inherent in the bureaucracy as an agency. In the context of local politics, the government bureaucracy plays a crucial role in influencing the results of the regional elections. This article employs Anthony Giddens' theory of structuration to examine the strategic behaviour of the Indonesian government bureaucracy in regional elections. The data collection method used in this study was literature research, which aimed to gather data and information using various materials available in the library. The results of this study found that the bureaucracy involved in regional elections is at the level of discursive and practical consciousness, which originates from the bureaucracy's ability to reflect on itself and monitor similar practices in broader space and time. Integrating space and time in social practices is fundamental in observing agents' actions in in...

Era reformasi berimplikasi langsung terhadap mekanisme yang digunakan dalam memilih pejabat-pejab... more Era reformasi berimplikasi langsung terhadap mekanisme yang digunakan dalam memilih pejabat-pejabat pemerintahan dan politik, rakyat memiliki kebebasan menyatakan pendapat dan memilih, terkhusus dalam pemilihan umum (Pemilu). Paradoks dari demokrasi sendiri berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, misal nilai kesataraan, kebebasan, dan hak-hak individu tersebut malahan yang menjadi ketidakstabilan terhadap demokrasi. Nilai kesetaraan, kebebasan, dan hak-hak individu berimplikasi terhadap lahirnya kelompokkelompok berbasiskan identitas dalam negara demokrasi. Mobilisasi identitas yang dipertemukan dengan gerakan politik dalam rangkaian Pemilu nampaknya menjadi sebuah fenomena yang hadir di tengah masyarakat dewasa ini. Hal ini menjadi sebuah variabel yang dapat mengganggu kestabilan demokrasi. Demokrasi konsosiasional (Consociational Democracy) dapat menjadi jawaban dalam mengkerangkai otonomi daerah dan asas desentralisasi yang berlaku. Demokrasi konsosiasonal dapat dikatakan sebagai suatu kombinasi antara unsur tradisional-primordial dengan nilai demokrasi modern.

Politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya (who, gets what, when, and how) ... more Politik ialah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana caranya (who, gets what, when, and how) merupakan sebuah ungkapan oleh Laswell dalam menjelaskan politik. Sedangkan politik dapat dimaknai berdasarkan sebuah aktivitas seperti yang diungkapkan oleh Roelofs yaitu politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik (berpolitik) adalah kegiatan berbicara, yang dilakukan oleh para politikus, aktivis atau professional. Sehingga Politik tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Model yang diformulasikan oleh Laswell melahirkan penelitian yang dikenal dengan Model Laswell. Di mana model ini menunjuk pada model analisis, yaitu analisis sumber (siapa), analisis isi (berkata apa), analisis khalayak (kepada siapa), analisis media (melalui saluran apa), dan analisis efek (bagaimana efeknya).

Politik memiliki banyak arti, dapat didekati dari berbagai paradigma, seperti paradigma kekuasaan... more Politik memiliki banyak arti, dapat didekati dari berbagai paradigma, seperti paradigma kekuasaan (power), kewenangan (authority), kebijakan (policy), pengambilan keputusan (decision making), dan pembagian (distribution). Sehingga kekuasaan menjadi yang paling fundamental dalam sebuah negara. Kekuasan dianggap dan dicurigai sering diselewengkan dan disalahgunakan oleh para penguasa. Hal tersebut yang menjadi dasar pemikiran dari John Locke dan Montesquieu bahwa kekuasan harus dibagi atau lebih dikenal dengan istilah divided of power dalam konsep Trias Politica.
Keberadaan Lembaga Eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan perwujudan dari konsep Trias Politica milik Montesquieu. Namun dalam pembahasan kali ini, penulis akan fokus pada perbandingan Kekuasaan Legislatif di Negara Otoriter dan Demokrasi Baru. Sehingga dalam tulisan ini, penulis akan melakukan perbandingan antara Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Turki.

Filsafat ilmu memiliki berbagai peran dalam ilmu pengetahuan. Pertama, melengkapi perannya dalam ... more Filsafat ilmu memiliki berbagai peran dalam ilmu pengetahuan. Pertama, melengkapi perannya dalam klarifikasi konseptual (conceptual clarification). Kedua, Filsafat memilki peran dan kontribusi sebagai pengkritik terhadap asumsi ilmiah (scientific assumption). Ketiga, Proaktif dalam merumuskan teori baru. Keempat, dapat diuji (testable), prediktif (predictive) yang membantu menetapkan jalur baru (new path) untuk penilitian empiris.Dengan memahami proses bekerjanya cabang-cabang filsafat dalam ilmu pengetahuan, dapat memudahkan para calon peniliti/ilmuwan dalam melakukan penilitannya, khususnya dalam ilmu politik. Sebab, dalam ilmu politik sangat luas cakupannya dan memiliki objek yang abstrak, sehingga memiliki berbagai konsep dalam menjelaskan suatu masalah. Penting untuk diingat, untuk menjelaskan suatu ilmu dapat dikaji dengan melalui pertanyaan-pertanyaan dalam cabang filsafat yaitu, What, How & Why, What for.

Kata Kunci: Filsafat, Teori, Politik, Ilmu Politik, Ontologi, Epistimologi, aksiologi.

Sistem Parlementer (pariliamentary system) ditandai dengan tidak adanya pemilihan kepala negara s... more Sistem Parlementer (pariliamentary system) ditandai dengan tidak adanya pemilihan kepala negara secara langsung. Posisi kepala negara diisi oleh seorang Presiden ataupun Kaisar/Raja/Ratu (sesuai dengan bentuk negara, Republik Konstitusional atau Monarki Konstitusional). Kepala negara Presiden atau Kaisar/Raja/Ratu menjadi simbol negara dan menjalankan peran-peran seremonial serta menjalankan peran pemersatu bangsa. Sedangkan peran eksekutif dijalankan oleh PM (disebut Premier di Italia atau Kanselir di Jerman).

Kata Kunci : Sistem Pemerintahan, Parlementer, Eksekutif, Legislatif, Sistem Pemilu

Jurnal yang telah ditulis oleh Martin dan Vanberg menjelaskan beberapa hal penting dalam sebuah s... more Jurnal yang telah ditulis oleh Martin dan Vanberg menjelaskan beberapa hal penting dalam sebuah sistem pemerintahan khusus terkait dengan praktek politik dalam dinamika antar partai-partai yang membentuk koalisi dalam sebuah pemerintahan.
Secara sederhana Martin dan Vanberg melihat bahwa, pemerintah Multipartai membutuhkan sebuah kompromi; di sisi lain, kompromi (berpotensi) mahal/beresiko.
Tulisan Martin dan Vanberg menjabarkan mengenai pola Koalisi yang
terbangun dalam sebuah Pemerintahan, di mana menurut Martin dan Vanberg sebuah norma dalam Demokrasi Perwakilan Kontemporer ialah yaitu sebuah KOALISI. Salah satu ciri khas dari Koalisi adalah bahwa ia merupakan (dalam terminologi game-theoritic) sebuah permainan motif campuran. Di sisi lain Martin dan Vanberg melihat kehadiran Koalisi agar pemerintahan yang berlangusng dapat efektif dan kompeten guna untuk mengejar tujuan bersama, mitra koalisi (gabungan partai politik) harus bekerja sama dan saling mengakomodasi dalam proses kebijakan.

Kata Kunci : Legislatif, Parlemen, Koalisi, Pengawasan, Parlementer

Pembahasan pada makalah ini akan menganilisa dan mengkaji mengenai tanggung jawab negara dalam ke... more Pembahasan pada makalah ini akan menganilisa dan mengkaji mengenai tanggung jawab negara dalam kehidupan politik, khususnya di Indonesia. Sehingga dalam makalah ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang tanggung jawab Negara, terutama dari sisi kesejahteraan sosial, maupun dari sisi menciptakan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial dan keadilan sosial merupakan sebuah ide pokok Negara Indonesia yang dapat terlihat dari ideologi bangsa Indonesia yakni dalam Pancasila.
Penulis melihat, pemerintah Indonesia sudah mengupayakan meingkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. De jure pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara hakikatnya guna meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.
Penulis melihat kesejahteraan tidak akan pernah tercapai jika keadilan struktural tidak dilakukan secara optimal. Negara memiliki peran besar dalam menyelenggarakan keadilan tanpa memandang golongan, kelompok, organisasi, dan sebagainya dalam setiap kebijakan yang akan dihasilkan.

Kata Kunci : Etika, Negara, Pancasila, Kesejahteraan Sosial, Keadilan Sosial

Neoklasik memberikan pengertian mengenai teori nilai kegunaan subyektif berdasarkan pada intensit... more Neoklasik memberikan pengertian mengenai teori nilai kegunaan subyektif berdasarkan pada intensitas dari perasaan subyektif manusia (logika subyektif individu). Dan kaum neoklasik juga mengembangkan kalkulus marjinal sebagai suatu konseptual dan metodologis. Kalkulus marjinal yang dimaksud oleh neoklasik adalah hal-hal diluar biaya produksi, seperti kelangkaan dan atau penilaian subyektif manusia berdasarkan perasaan. Ide utama dalam pendekatan ekonomi politik neoklasik melahirkan mengenai konsep “pilihan yang dibatasi” (constrained choice). Konsep ini memandang bahwa, individu-lah sebagai pelaku yang membuat pilihan. Neoklasik memandang bahwa individu-lah yang harus memilih dari beberapa alternatif tindakan berdasarkan pandangan individu itu sendiri. Imajinasi individu tersebut yaitu tentang apa dampak dari tiap-tiap alternatif itu bagi individu tersebut.
Menggeliatnya bisnis transportasi berbasis online tidak hanya berimplikasi terhadap transportasi konvensional, melainkan memiliki implikasi juga terhadap sesama “pemain” transportasi online harga/tarif yang digunakan oleh transportasi online. Menggeliatnya bisnis transportasi berbasis online tidak hanya berimplikasi terhadap transportasi konvensional, melainkan memiliki implikasi juga terhadap sesama “pemain” transportasi online harga/tarif yang digunakan oleh transportasi online.

Kata kunci : Neoklasik, Bitcoin, Cypto, Transportasi, Ojek Online.

Pemikiran ekonomi klasik sosialis-marxisme merupakan pendekatan yang paling dekat dengan landasan... more Pemikiran ekonomi klasik sosialis-marxisme merupakan pendekatan yang paling dekat dengan landasan berdirinya Koperasi di Indonesia. Kesadaran anggota koperasi terhadap akumulasi kapital yang terbatas menjadi bentuk kesadaran awal terhadap berdirinya koperasi sebagai alat perjuangan guna memenuhi kesejahteraan rakyat secara umum ataupun kesejahteraan anggota koperasi secara khusus. Prinsip dasar dalam terbentuknya koperasi sebagai bentuk elaborasi dari nilai demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan dijadikan acuan pada praktek koperasi di Indonesia. Mohammad Hatta sebagai bapak Koperasi Indonesia menjadi penggerak dalam berkembangnya ekonomi kerakyatan (demokrasi ekonomi) yang dianggap sebagai model ekonomi ideal dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan
rakyat di Indonesia.

Kata Kunci: Ekonomi, Koperasi, Sosialis, Marxian. Ekonomi Kerakyatan.

Tulisan ini akan membahas mengenai Pembangunan Politik yang dijabarkan oleh Lucian W Pye. Beberap... more Tulisan ini akan membahas mengenai Pembangunan Politik yang dijabarkan oleh Lucian W Pye. Beberapa pengamat dan ilmuwan melihat bahwa, pembangunan politik yang sungguh-sungguh ialah bermakna pada aspek pembinaan demokrasi. Menggunakan pembinaan demokrasi sebagai kunci pembangunan politik dapat dipandang sebagai suatu usaha memaksakan kepada bangsa lain nilai-nilai yang dilhami dari Barat.
Penulis mencoba mengulas keterkaitan kesetaraan dengan pembangunan politik dan ekonomi di Indonesia. Penulis memberikan sebuah contoh atau gambaran bagaimana nilai persamaan dalam pembangunan politik dapat menjadi prasyarat pembangunan ekonomi.
Demokrasi mengalami paradoksnya, nilai kesataraan, kebebasan, dan hak-hak individu tersebut malahan yang menjadi ketidakstabilan dari demokrasi liberal itu sendiri.

KEPEMIMPINAN POLITIK , 2016

Kepemimpinan politik merupakan inti dari pada sistem politik karena kepemimpinan adalah penggera... more Kepemimpinan politik merupakan inti dari pada sistem politik karena
kepemimpinan adalah penggerak utama bagi sumber-sumber dan alat-alat lainnya
dalam organisasi politik dan mampu mempengaruhi orang lain dengan strategi
politiknya.
Gaya kepemimpinan politik Danny Pomanto jika ditinjau dari kepribadian,
menunjukkan Danny Pomanto memiliki kepribadian Ekstrover-Intuition-Thingking-
Perceiving (ENTP). Ditinjau dari tingat keterlibatan dalam proses kebijakan, Danny
Pomanto tergolong pemimpin dengan gaya Aktif-Positif. Danny Pomanto dilihat dari
pola hubungan dengan pengikut, gaya kepemimpinan Danny Pomanto tergolong
dalam demokratis-pratisipatif yang melahirkan kepemimpinan transaksional dan
transformasional. Kepemimpinan transaksional Danny Pomanto direspon oleh
masyarakat lorong dengan bentuk respon positif-partisipasi aktif; dan respon positif-
partisipasi pasif. Kepemimpinan transformasional Danny Pomanto direspon oleh
masyarakat lorong dengan bentuk respon postif-partisipasi aktif; dan respon negatif-
partisipasi pasif.

Kata Kunci: Kepemimpinan Politik, Gaya Kepemimpinan, Kepribadian, Psikologi, Politik