Azizah Puspasari | Western Michigan University, School of Public Affairs and Administration (original) (raw)

Books by Azizah Puspasari

Buku Saku merupakan panduan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat lebih mudah memahami mana... more Buku Saku merupakan panduan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat lebih mudah memahami manajamen talenta, menyusun peta jalan serta strategi implementasi yang sesuai dengan kebutuhan instansi, serta menjadi salah satu rujukan praktis bagi pelaksana manajemen talenta di instansi pemerintah.

Pusat Kajian Manajemen ASN - LAN, 2021

Posisi Indonesia di lingkungan regional dan global, saat ini menunjukkan pada peringkat daya sain... more Posisi Indonesia di lingkungan regional dan global, saat ini menunjukkan pada peringkat daya saing yang rendah. Data World Competitiveness Ranking 2020, yang didasarkan pada economic performance, government efficiency, business efficiency dan infrastructure, menunjukan Indonesia berada di peringkat 40. Peringkat ini mengalami penurunan 8 (delapan) poin dari peringkat Indonesia di tahun sebelumnya yakni tahun 2019. Hal serupa juga dilihat dari Data Ease of Doing Business 2020 yang juga menunjukan posisi Indonesia masih tertinggal dibawah negara-negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam dengan nilai 69,6 sedikit lebih tinggi dibandingkan Filipina, Kamboja, Laos dan Myanmar.
Upaya untuk melakukan perbaikan (reformasi) dan peningkatan daya saing serta kemudahan berbisnis telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam program Grand Design Reformasi Birokrasi, namun masih banyak catatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional ini. Selain itu, Presiden Joko Widodo sebagai salah satu program kerjanya dalam mempercepat waktu layanan publik, menetapkan 5 (lima) agenda prioritas 2019-2024, yang salah satunya yakni penyederhanaan Birokrasi. Agenda penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan delayering dengan mengalihkan jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF).
Penyederhanaan birokrasi merupakan arahan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi, serta untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik. Salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden, yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah yaitu pengalihan atau penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
Pengalihan atau Penyetaraan jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi mempunyai tujuan untuk mendapatkan ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi dalam hal manajerial, namun yang utama adalah sisi keahlian (expert) yang memenuhi kriteria pengakuan yang diperoleh dari kombinasi pendidikan, bakat, pengalaman, dan afirmasi dari komunitas kepakarannya dibidang tertentu dan harus benar-benar teruji, yang menunjang kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan mendukung pelaksanaan birokrasi yang lebih baik
Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix method untuk menjawab permasalahan dengan melihat prespektif efektifitas pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan model proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang ideal. Teknik pengumpulan data menggunakan survey, diskusi terbatas, wawancara dan review dokumen, serta menggunakan mining big data. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Random Sampling diambil minimal 10% dari keseluruhan setiap JF atau minimal 1 JF. Data survey juga melibatkan 3.408 JF, 146 JPT/KUKM (Jabatan pimpinan Tinggi/Kepala UKM) dan 656 stakeholders.
Hasil analisis data survey menunjukkan bahwa secara keseluruhan presepsi terhadap perubahan mekanisme kerja menunjukkan 86 % tidak ada perubahan, pemahaman terhadap proses pengalihan 61% memahami atas proses pengalihan, kesesuaian dengan JF 73% dan perolehan reward 62%. Sedangkan berdasarkan presepsi masayarakat atas pelayanan publik dihasilkan 61% pelayanan yang doterimas masyarakat tidak berpenagruh atau sediti berpengaruh dengan adanya prose pengalihan JA ke JF ini.
Secara umum, pengolahan data survey mulai dari proses pembersihan, analisis, sampai analisis data dilakukan dengan menggunakan Bahasa pemrograman Phyton. Proses pembersihan meliputi identifikasi dan pemilihan data kosong atau data tidak lengkap serta penghapusan data duplikat. Proses analisis data dilakukan dengan melakukan visualisasi data menjadi grafik, pie chart, dan tabel pada data nominal dan ordinal dengan memanfaatkan paket program Pandas, Numpy, Matplotlib, dan Seaborn pada Bahasa pemrograman Phyton. Sementara itu, untuk data dengan tipe teks dilakukan dengan Metode Natural Language Processing (NLP) dengan memanfaatkan paket program di Bahasa pemrograman Phyton yang bernama Natural Language Toolkit (NLTK).
Sedangkan untuk analisis data FGD (Diskusi Terbatas) dilakukan dengan bantuan software QSR NVivo 12. Diskusi terbatas melibatkan instansi dari Pemerintah Daerah: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Pusat: Kementerian ATR/BPN; Ombusman RI; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Koperasi dan UMKM; dan Kementerian ESDM. Penggunaan bantuan software QSR NVivo 12 dilakukan untuk memastikan dan melihat keakuratan dari penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan fitur coding comparison query. Kegunaannya agar dapat dilakukan dengan membandingkan koding yang dilakukan oleh beberapa pengguna.
Hasil analisis data FGD dihasilkan bahwa permasalahan pengalihan/penyetaraan JA ke JF yang didasarkan pada aspek persiapan, desain, implementasi dan evaluasi bahwa pengalihan/penyetaraan merupakan hal yang menyebabkan kesenjangan, bisa jadi dengan dilakukan penyetaraan atau pengalihan jabatan bagi seseorang bisa berdampak positif namun bagi yang lain bisa berdampak negatif. Penyetaraan atau pengalihan jabatan pada dasarnya dilakukan atas dasar kebijakan yang ada, yang dilakukan dengan beberapa tahapan menghasilkan personil yang akan dialihkan jabatannya, namun juga perlu memperhatikan penyesuaian dan evaluasi setelah pengalihan tersebut dan instrument yang jelas dalam implementasinya.
Dalam Kajian ini ditawarkan Model Pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pada tingkat nasional dan instansional. Ada 4 (empat) tahapan dalam model ini, yaitu: Persiapan, Desain, Implementasi, dan Evaluasi dalam proses pengalihan JA ke JF yang melibatkan beberapa stakeholders dan lingkup internal instansi. Keseluruhan tahapan ini menjadi kesatuan yang holistik dan matang dalam melaksanakan pengalihan JA ke JF pada proses penyederhanaan birokrasi, sehingga terwujud sebuah pemerintahan yang tidak hanya kuat dari sisi organisasinya tetapi juga dari sisi keahlian sumberdayanya. Model ini merupakan pengejawantahan birokrasi pemerintah kita menuju world class beuracracy.

Pusat Kajian Manajemen Aparatur SIpil Negara, 2020

Dalam upaya pembenahan manajemen kinerja pegawai yang lebih baik, pemerintah telah menerbitkan PP... more Dalam upaya pembenahan manajemen kinerja pegawai yang lebih baik, pemerintah telah menerbitkan PP 30 Tahun 2019.
Pusat Kajian Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara melakukan kajian

APWI (Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia), 2021

Policy Brief Inovasi Administrasi Negara adalah sebum legacy dari para Pejabat Fungsional LAN yan... more Policy Brief Inovasi Administrasi Negara adalah sebum legacy dari para Pejabat Fungsional LAN yang diharapkan data mewarnai diskursus intelektual dan dinamika kebijakan administrasi negara kedepan.
Hadirnya policy brief ini merupakan salad sat wujud komitmen LAN dalam menciptakan evidence based policy. Kebijakan Public diharapkan tidak lagi dibuat atas dasar intuisi dari pimpinan, namun berdasarkan data dan informasi faktual. Sehingga, kebijakan publik benar-benar dalat täta sasaran dan semakin menambah hadirnya negara di tengah masyarakat.

APWI (Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia), 2021

Manajemen kinerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi yang menghubungk... more Manajemen kinerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi yang menghubungkan sinergi antara tujuan individual dengan visi dan misi organisasi. Namun, dalam sistem pemerintahan Indonesia, manajemen kinerja dinilai masih belum terimplementasikan dengan baik, dan masih dalam tataran konsep dan kebijakan yang ramai didiskusikan di berbagai seminar ataupun diskusi terbatas.
Dalam upaya memperkaya referensi Manajemen Kinerja Pegawai, Buku Sistem Manajemen Kinerja ASN ini membahas beberapa hal mendasar meliputi:
1. Perencanaan Kinerja Pegawai
2. Pelaksanaan dan Pemantauan Kinerja
3. Coaching dan Mentoring
4. Pengukuran Kinerja Pegawai
5. Tindak Lanjut Penilaian Kinerja
6. Sistem Informasi Kinerja

APWI (Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia), 2021

Pengembangan Kompetensi ASN telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan di beberapa waktu... more Pengembangan Kompetensi ASN telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan di beberapa waktu terakhir. Seiring perubahan zaman dan kemajuan pada bidang teknologi informasi, secara langsung berdampak pada pengembangan kompetensi ASN tersebut. Buku Antologi Pengembangan Kompetensi ASN: Kebijakan, Teori dan Praktik adalah sekumpulan artikel ilmiah yang berupa buah pemikiran, analisis, dan hasil praktik terbaik dari rekan-rekan Pejabat Fungsional lintas bidang dan sektor yang berada pada wadah Community of Practice - LAN RI. Dengan hadirnya buku ini diharapkan data memberikan pandangan dan melengkapi pemahaman umum tentang pengembangan komptensi ASN bagi BANYAK pihak sehingga dapat memberikan dampak mandaat nyata bagi masyarakat.

Papers by Azizah Puspasari

KnE Social Sciences

The provision of rewards for the performance of State Civil Apparatus (ASN) personnel within the ... more The provision of rewards for the performance of State Civil Apparatus (ASN) personnel within the Indonesian Government is not currently regulated by an efficient system. Budget reallocation for priority handling of the COVID-19 pandemic has been important. This study aimed to map and develop a performance and reward system model for the Ministry of Finance, the Indonesian National Police (POLRI), the Corruption Eradication Commission (KPK), state-owned enterprises (Telkom, PLN, and Pertamina), the West Java Provincial Government, and the Yogyakarta City Government. Qualitative descriptive methods were used to create a reward system model for high-performing ASN employees that took into account the components of their performance. It was concluded that the reward system could be financial or non-financial in nature and should be given in accordance with employee performance achievement. The findings can be used to provide an overview of a fair reward system for civil servants in Indo...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor- faktor yang mempengaruhi perila... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi penumpang rute perjalanan Solo-Jakarta di Bandara Adisumarmo Surakarta. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah penumpang transportasi penerbangan komersial rute Solo-Jakarta di Bandara Adisumarmo Surakarta. Sample dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang responden, yang diambil dari maskapai penerbangan domestik yang beroperasi di Bandara Adisumarmo yang menangani rute penumpang Solo-Jakarta, yaitu Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, dan Asia Air. Dalam penelitian ini sampling yang digunakan adalah sampling insidental. Pengumpulan data dengan menggunakan questioner, data diolah menggunakan analisis regresi berganda uji F dan uji t dengan bantuan program SPSS for Windows V. 10.5. Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji statistik meliputi uji norma...

Buku Saku merupakan panduan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat lebih mudah memahami mana... more Buku Saku merupakan panduan bagi para pemangku kepentingan untuk dapat lebih mudah memahami manajamen talenta, menyusun peta jalan serta strategi implementasi yang sesuai dengan kebutuhan instansi, serta menjadi salah satu rujukan praktis bagi pelaksana manajemen talenta di instansi pemerintah.

Pusat Kajian Manajemen ASN - LAN, 2021

Posisi Indonesia di lingkungan regional dan global, saat ini menunjukkan pada peringkat daya sain... more Posisi Indonesia di lingkungan regional dan global, saat ini menunjukkan pada peringkat daya saing yang rendah. Data World Competitiveness Ranking 2020, yang didasarkan pada economic performance, government efficiency, business efficiency dan infrastructure, menunjukan Indonesia berada di peringkat 40. Peringkat ini mengalami penurunan 8 (delapan) poin dari peringkat Indonesia di tahun sebelumnya yakni tahun 2019. Hal serupa juga dilihat dari Data Ease of Doing Business 2020 yang juga menunjukan posisi Indonesia masih tertinggal dibawah negara-negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam dengan nilai 69,6 sedikit lebih tinggi dibandingkan Filipina, Kamboja, Laos dan Myanmar.
Upaya untuk melakukan perbaikan (reformasi) dan peningkatan daya saing serta kemudahan berbisnis telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam program Grand Design Reformasi Birokrasi, namun masih banyak catatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional ini. Selain itu, Presiden Joko Widodo sebagai salah satu program kerjanya dalam mempercepat waktu layanan publik, menetapkan 5 (lima) agenda prioritas 2019-2024, yang salah satunya yakni penyederhanaan Birokrasi. Agenda penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan delayering dengan mengalihkan jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF).
Penyederhanaan birokrasi merupakan arahan kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi, serta untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik yang lebih baik. Salah satu upaya dalam proses penyederhanaan birokrasi sesuai dengan tujuan dari arahan Presiden, yang harus ditempuh oleh instansi pemerintah yaitu pengalihan atau penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional.
Pengalihan atau Penyetaraan jabatan Administrasi ke dalam Jabatan fungsional dalam penyederhanaan birokrasi mempunyai tujuan untuk mendapatkan ASN yang tidak hanya memiliki kompetensi dalam hal manajerial, namun yang utama adalah sisi keahlian (expert) yang memenuhi kriteria pengakuan yang diperoleh dari kombinasi pendidikan, bakat, pengalaman, dan afirmasi dari komunitas kepakarannya dibidang tertentu dan harus benar-benar teruji, yang menunjang kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan mendukung pelaksanaan birokrasi yang lebih baik
Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix method untuk menjawab permasalahan dengan melihat prespektif efektifitas pengalihan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dan model proses penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang ideal. Teknik pengumpulan data menggunakan survey, diskusi terbatas, wawancara dan review dokumen, serta menggunakan mining big data. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Random Sampling diambil minimal 10% dari keseluruhan setiap JF atau minimal 1 JF. Data survey juga melibatkan 3.408 JF, 146 JPT/KUKM (Jabatan pimpinan Tinggi/Kepala UKM) dan 656 stakeholders.
Hasil analisis data survey menunjukkan bahwa secara keseluruhan presepsi terhadap perubahan mekanisme kerja menunjukkan 86 % tidak ada perubahan, pemahaman terhadap proses pengalihan 61% memahami atas proses pengalihan, kesesuaian dengan JF 73% dan perolehan reward 62%. Sedangkan berdasarkan presepsi masayarakat atas pelayanan publik dihasilkan 61% pelayanan yang doterimas masyarakat tidak berpenagruh atau sediti berpengaruh dengan adanya prose pengalihan JA ke JF ini.
Secara umum, pengolahan data survey mulai dari proses pembersihan, analisis, sampai analisis data dilakukan dengan menggunakan Bahasa pemrograman Phyton. Proses pembersihan meliputi identifikasi dan pemilihan data kosong atau data tidak lengkap serta penghapusan data duplikat. Proses analisis data dilakukan dengan melakukan visualisasi data menjadi grafik, pie chart, dan tabel pada data nominal dan ordinal dengan memanfaatkan paket program Pandas, Numpy, Matplotlib, dan Seaborn pada Bahasa pemrograman Phyton. Sementara itu, untuk data dengan tipe teks dilakukan dengan Metode Natural Language Processing (NLP) dengan memanfaatkan paket program di Bahasa pemrograman Phyton yang bernama Natural Language Toolkit (NLTK).
Sedangkan untuk analisis data FGD (Diskusi Terbatas) dilakukan dengan bantuan software QSR NVivo 12. Diskusi terbatas melibatkan instansi dari Pemerintah Daerah: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purbalingga. Pemerintah Pusat: Kementerian ATR/BPN; Ombusman RI; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Kementerian Koperasi dan UMKM; dan Kementerian ESDM. Penggunaan bantuan software QSR NVivo 12 dilakukan untuk memastikan dan melihat keakuratan dari penelitian ini, peneliti menggunakan bantuan fitur coding comparison query. Kegunaannya agar dapat dilakukan dengan membandingkan koding yang dilakukan oleh beberapa pengguna.
Hasil analisis data FGD dihasilkan bahwa permasalahan pengalihan/penyetaraan JA ke JF yang didasarkan pada aspek persiapan, desain, implementasi dan evaluasi bahwa pengalihan/penyetaraan merupakan hal yang menyebabkan kesenjangan, bisa jadi dengan dilakukan penyetaraan atau pengalihan jabatan bagi seseorang bisa berdampak positif namun bagi yang lain bisa berdampak negatif. Penyetaraan atau pengalihan jabatan pada dasarnya dilakukan atas dasar kebijakan yang ada, yang dilakukan dengan beberapa tahapan menghasilkan personil yang akan dialihkan jabatannya, namun juga perlu memperhatikan penyesuaian dan evaluasi setelah pengalihan tersebut dan instrument yang jelas dalam implementasinya.
Dalam Kajian ini ditawarkan Model Pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam penyederhanaan birokrasi yang dilakukan pada tingkat nasional dan instansional. Ada 4 (empat) tahapan dalam model ini, yaitu: Persiapan, Desain, Implementasi, dan Evaluasi dalam proses pengalihan JA ke JF yang melibatkan beberapa stakeholders dan lingkup internal instansi. Keseluruhan tahapan ini menjadi kesatuan yang holistik dan matang dalam melaksanakan pengalihan JA ke JF pada proses penyederhanaan birokrasi, sehingga terwujud sebuah pemerintahan yang tidak hanya kuat dari sisi organisasinya tetapi juga dari sisi keahlian sumberdayanya. Model ini merupakan pengejawantahan birokrasi pemerintah kita menuju world class beuracracy.

Pusat Kajian Manajemen Aparatur SIpil Negara, 2020

Dalam upaya pembenahan manajemen kinerja pegawai yang lebih baik, pemerintah telah menerbitkan PP... more Dalam upaya pembenahan manajemen kinerja pegawai yang lebih baik, pemerintah telah menerbitkan PP 30 Tahun 2019.
Pusat Kajian Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara melakukan kajian

APWI (Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia), 2021

Policy Brief Inovasi Administrasi Negara adalah sebum legacy dari para Pejabat Fungsional LAN yan... more Policy Brief Inovasi Administrasi Negara adalah sebum legacy dari para Pejabat Fungsional LAN yang diharapkan data mewarnai diskursus intelektual dan dinamika kebijakan administrasi negara kedepan.
Hadirnya policy brief ini merupakan salad sat wujud komitmen LAN dalam menciptakan evidence based policy. Kebijakan Public diharapkan tidak lagi dibuat atas dasar intuisi dari pimpinan, namun berdasarkan data dan informasi faktual. Sehingga, kebijakan publik benar-benar dalat täta sasaran dan semakin menambah hadirnya negara di tengah masyarakat.

APWI (Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia), 2021

Manajemen kinerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi yang menghubungk... more Manajemen kinerja memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi yang menghubungkan sinergi antara tujuan individual dengan visi dan misi organisasi. Namun, dalam sistem pemerintahan Indonesia, manajemen kinerja dinilai masih belum terimplementasikan dengan baik, dan masih dalam tataran konsep dan kebijakan yang ramai didiskusikan di berbagai seminar ataupun diskusi terbatas.
Dalam upaya memperkaya referensi Manajemen Kinerja Pegawai, Buku Sistem Manajemen Kinerja ASN ini membahas beberapa hal mendasar meliputi:
1. Perencanaan Kinerja Pegawai
2. Pelaksanaan dan Pemantauan Kinerja
3. Coaching dan Mentoring
4. Pengukuran Kinerja Pegawai
5. Tindak Lanjut Penilaian Kinerja
6. Sistem Informasi Kinerja

APWI (Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia), 2021

Pengembangan Kompetensi ASN telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan di beberapa waktu... more Pengembangan Kompetensi ASN telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan di beberapa waktu terakhir. Seiring perubahan zaman dan kemajuan pada bidang teknologi informasi, secara langsung berdampak pada pengembangan kompetensi ASN tersebut. Buku Antologi Pengembangan Kompetensi ASN: Kebijakan, Teori dan Praktik adalah sekumpulan artikel ilmiah yang berupa buah pemikiran, analisis, dan hasil praktik terbaik dari rekan-rekan Pejabat Fungsional lintas bidang dan sektor yang berada pada wadah Community of Practice - LAN RI. Dengan hadirnya buku ini diharapkan data memberikan pandangan dan melengkapi pemahaman umum tentang pengembangan komptensi ASN bagi BANYAK pihak sehingga dapat memberikan dampak mandaat nyata bagi masyarakat.

KnE Social Sciences

The provision of rewards for the performance of State Civil Apparatus (ASN) personnel within the ... more The provision of rewards for the performance of State Civil Apparatus (ASN) personnel within the Indonesian Government is not currently regulated by an efficient system. Budget reallocation for priority handling of the COVID-19 pandemic has been important. This study aimed to map and develop a performance and reward system model for the Ministry of Finance, the Indonesian National Police (POLRI), the Corruption Eradication Commission (KPK), state-owned enterprises (Telkom, PLN, and Pertamina), the West Java Provincial Government, and the Yogyakarta City Government. Qualitative descriptive methods were used to create a reward system model for high-performing ASN employees that took into account the components of their performance. It was concluded that the reward system could be financial or non-financial in nature and should be given in accordance with employee performance achievement. The findings can be used to provide an overview of a fair reward system for civil servants in Indo...

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor- faktor yang mempengaruhi perila... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor- faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi penumpang rute perjalanan Solo-Jakarta di Bandara Adisumarmo Surakarta. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah penumpang transportasi penerbangan komersial rute Solo-Jakarta di Bandara Adisumarmo Surakarta. Sample dalam penelitian ini adalah sebanyak 60 orang responden, yang diambil dari maskapai penerbangan domestik yang beroperasi di Bandara Adisumarmo yang menangani rute penumpang Solo-Jakarta, yaitu Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, dan Asia Air. Dalam penelitian ini sampling yang digunakan adalah sampling insidental. Pengumpulan data dengan menggunakan questioner, data diolah menggunakan analisis regresi berganda uji F dan uji t dengan bantuan program SPSS for Windows V. 10.5. Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan uji statistik meliputi uji norma...