Adianto Mardijono - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by Adianto Mardijono
IBLAM Law Review, Jan 30, 2024
Technological developments in Indonesia are very rapid, especially in the field of artificial int... more Technological developments in Indonesia are very rapid, especially in the field of artificial intelligence. The existence of artificial intelligence also has a major influence in the field of medical services. One form of service using remote robotic surgical technology is telesurgery. Telesurgery is a surgical operation that is perfomed remotely and this service is currently popular. In general, the regulation of telesurgery practice refers to Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, Indonesia still does not have specific laws and regulations that regulate the practice of medical services using remote surgical methods. Because the practice of telesurgery in Indonesian has not been clearly regulated, it can be concluded that there are still problems in the use of telesurgery. Therefore, this research will discuss and analyze reguulations related to the use of robotic remote surgery technology. This research uses conventional legal methods and is based on a statutory and conceptual approach, then provides an analysis of the form of regulation for the use of telesurgical technology using robots in medical practice.
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH), Dec 29, 2023
Journal of Social Science
This paper aims to explain diversion efforts in sexual violence crimes committed by children. Kno... more This paper aims to explain diversion efforts in sexual violence crimes committed by children. Knowing the weaknesses of diversion efforts if these efforts are applied in sexual violence crimes committed by children. This paper uses a normative juridical method with a statutory approach as well as a conceptual approach with two legal materials, namely the law on criminal acts of sexual violence, the law on child protection and the law on the juvenile justice system. The result of this study is that the crime of sexual violence is a crime against the sexuality and dignity of another person's body. The perpetrators of this crime are not only adults but also children who will later be referred to as children in conflict with the law. The perpetrator's child has a different justice system as stated in the spa law with its specialty, namely diversion efforts. However, this does not support the goal of diversion itself which prioritizes the interests of the victim and provides a de...
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
The purpose of this research is to determine whether the rights of workers in providing severance... more The purpose of this research is to determine whether the rights of workers in providing severance pay according to article 43 of government regulation 35 of 2021. Fulfillment of rights is the obligation of every person to have rights which are everything that must be obtained by individuals because these rights are inherent in each of them. Same thing with work. It is known that government laws and regulations also limit workers and severance pay. Basically, a worker/labourer is a person who works in a company who has the right to receive an imbalance or wage from a company where he works, the company also has regulations and the government also provides regulations to employees. The company is known that the rules that have been set by the government are the ones that must be obeyed by every company. The existence of a working relationship with this company creates a working relationship between the worker and the entrepreneur that not only builds a relationship but also the compan...
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), Aug 3, 2022
Hak bekerja bagi pengungsi sering kali menjadi hak yang tidak terpenuhi hal ini dikarenakan dilat... more Hak bekerja bagi pengungsi sering kali menjadi hak yang tidak terpenuhi hal ini dikarenakan dilatarbelakangi banyak factor. Pemenuhan hak bekerja bagi pengungsi adalah hal yang diamanatkan dan telah diatur dalam pasal 17 Konvensi 1951 tentang status pengungsi sehingga hak ini perlu diberikan, namun dalam hal pemenuhan nya hak bekerja sering kali diabaikan banyak pengungsi yang tidak diperbolehkan bahwa terlibat dalam kegiatan yang berpenghasilan baik itu dalam berbisnis, ataupun bekerja. sebagai negara yang tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang penentuan status pengungsi indonesia secara tegas melarang seorang pencari suaka atau pengungsi untuk bekerja atau terlibat dalam suatu kegiatan yang berpenghasilan lewat peraturan Dirjen imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal. Sehingga pengungsi yang berada di indonesia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan haknya sebagai manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual serta menganalisis suatu peraturan perundang undangan. Kata Kunci : hak bekerja, pencari suaka, pengungsi luar negeri.. PENDAHULUAN Manusia sering melakukan perpindahan atau migrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya yang dilakukan sejak zaman dahulu. Perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya yang bukan merupakan negara ke tempat ia memiliki kewarganegaraan ini disebut imigrasi. Sedangkan orang yang melakukan perpindahan disebut dengan imigran. Imigrasi bisa dilakukan baik dengan cara Legal dan Ilegal (Rahayu and others 2020). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan seseorang tersebut di latar belakangi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik Ada kalanya imigrasi dilakukan dengan kesadaran dan kemauannya sendiri dan juga imigrasi bisa dilakukan karena adanya keterpaksaan, yaitu Seseorang takut akan penganiayaan dan kemungkinan pembunuhan jika dia tetap di negaranya, sehingga dia terpaksa pergi.. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya konflik yang ada di negaranya tersebut, baik konflik perang, atau kebencian yang berbasis ras, agama, suku dan golongan tertentu sehingga membuat seorang harus melakukan imigrasi. Mereka ini terpaksa meninggalkan negaranya umumnya disebut sebagai pengungsi ((Juani, 2017) Persoalan pengungsi menjadi persoalan yang Klasik yang muncul dalam peradaban manusia karena ketakutan akan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.. Ancaman ini bisa timbul karena bencana alam atau karena perbuatan manusia. Beberapa negara di kawasan tertentu, seperti Afrika, Amerika Latin, atau Asia Tenggara, sangat rentan terhadap kerentanan sosial, ekonomi, dan politik. sehingga ini memicu perpindahan manusia dalam skala yang besar (66743-ID-Pengantar-Hukum-Pengungsi-Internasional.Pdf, n.d.)Indonesia
Abstrak: Tidak dapat dipungkiri apabila sektor industri yang berkembang telah menyumbang pertumb... more Abstrak: Tidak dapat dipungkiri apabila sektor industri yang berkembang telah menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ekploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan (misalnya kasus Lumpur Lapindo, adanya pencemaran yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara khusus adalah adanya aturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan . Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara konsisten dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan rasa penerimaan akan kehadiran perusahaan keberlanjutan perusahaan dan juga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Kondisi seperti inilah yang nantinya akan dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis bagi perusahaan yang bersangkutan serta masyarakat setempa...
Di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Mili... more Di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Membicarakan sistem peradilan di Indonesia tidak hanya terbatas pada lingkungan yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, melainkan juga mekanisme di luar peradilan yaitu Pengadilan Pajak yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak bersifat Non Reguler Yudisial
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Aug 30, 2022
Pornografi merupakan asupan buruk bagi perkembangan anak, terutama pada video klip yang dikonsums... more Pornografi merupakan asupan buruk bagi perkembangan anak, terutama pada video klip yang dikonsumsi anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian yang cukup. Membiarkan anak mengakses situs yang bermuatan pornografi akan memberikan dampak besar terhadap proses tumbuh kembang pada anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diterapkan kepada anak yang mengkonsumsi situs yang bermuatan pornografi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Analisis teknis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengkonsumsi Pornografi dimaksudkan untuk memberikan rasa aman,nyaman dan kesejahteraan bagi sang anak dengan memberikan perlindungan khusus kepada anak agar kebiasaan buruk dan kesehatan mentalnya tidak terganggu. Melindungi anak yang mengkonsumsi pornografi berhak atas rehabilitasi. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua selaku orang yang terdekat, pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anak yang mengkonsumsi pornografi yaitu sebagai orang tua wajib memberikan arahan kepada anak mana perbuatan yang tidak diperbolehkan mana yang tidak diperbolehkan, seseringkali mengantar anak untuk pergi mengaji agar sang anak bisa sibuk dengan hal yang baik, mengadakan seminar, himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat agar perlindungan anak dari kasus mengkonsumsi situs pornografi tidak tersebar luas ke generasi muda untuk penerus bangsa dan dapat dilakukan dengan berbagai cara pencegahan.
IBLAM Law Review, Jan 30, 2024
Technological developments in Indonesia are very rapid, especially in the field of artificial int... more Technological developments in Indonesia are very rapid, especially in the field of artificial intelligence. The existence of artificial intelligence also has a major influence in the field of medical services. One form of service using remote robotic surgical technology is telesurgery. Telesurgery is a surgical operation that is perfomed remotely and this service is currently popular. In general, the regulation of telesurgery practice refers to Law of the Republic of Indonesia Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2023 concerning Health. Currently, Indonesia still does not have specific laws and regulations that regulate the practice of medical services using remote surgical methods. Because the practice of telesurgery in Indonesian has not been clearly regulated, it can be concluded that there are still problems in the use of telesurgery. Therefore, this research will discuss and analyze reguulations related to the use of robotic remote surgery technology. This research uses conventional legal methods and is based on a statutory and conceptual approach, then provides an analysis of the form of regulation for the use of telesurgical technology using robots in medical practice.
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH), Dec 29, 2023
Journal of Social Science
This paper aims to explain diversion efforts in sexual violence crimes committed by children. Kno... more This paper aims to explain diversion efforts in sexual violence crimes committed by children. Knowing the weaknesses of diversion efforts if these efforts are applied in sexual violence crimes committed by children. This paper uses a normative juridical method with a statutory approach as well as a conceptual approach with two legal materials, namely the law on criminal acts of sexual violence, the law on child protection and the law on the juvenile justice system. The result of this study is that the crime of sexual violence is a crime against the sexuality and dignity of another person's body. The perpetrators of this crime are not only adults but also children who will later be referred to as children in conflict with the law. The perpetrator's child has a different justice system as stated in the spa law with its specialty, namely diversion efforts. However, this does not support the goal of diversion itself which prioritizes the interests of the victim and provides a de...
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance
The purpose of this research is to determine whether the rights of workers in providing severance... more The purpose of this research is to determine whether the rights of workers in providing severance pay according to article 43 of government regulation 35 of 2021. Fulfillment of rights is the obligation of every person to have rights which are everything that must be obtained by individuals because these rights are inherent in each of them. Same thing with work. It is known that government laws and regulations also limit workers and severance pay. Basically, a worker/labourer is a person who works in a company who has the right to receive an imbalance or wage from a company where he works, the company also has regulations and the government also provides regulations to employees. The company is known that the rules that have been set by the government are the ones that must be obeyed by every company. The existence of a working relationship with this company creates a working relationship between the worker and the entrepreneur that not only builds a relationship but also the compan...
Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research), Aug 3, 2022
Hak bekerja bagi pengungsi sering kali menjadi hak yang tidak terpenuhi hal ini dikarenakan dilat... more Hak bekerja bagi pengungsi sering kali menjadi hak yang tidak terpenuhi hal ini dikarenakan dilatarbelakangi banyak factor. Pemenuhan hak bekerja bagi pengungsi adalah hal yang diamanatkan dan telah diatur dalam pasal 17 Konvensi 1951 tentang status pengungsi sehingga hak ini perlu diberikan, namun dalam hal pemenuhan nya hak bekerja sering kali diabaikan banyak pengungsi yang tidak diperbolehkan bahwa terlibat dalam kegiatan yang berpenghasilan baik itu dalam berbisnis, ataupun bekerja. sebagai negara yang tidak ikut meratifikasi Konvensi 1951 tentang penentuan status pengungsi indonesia secara tegas melarang seorang pencari suaka atau pengungsi untuk bekerja atau terlibat dalam suatu kegiatan yang berpenghasilan lewat peraturan Dirjen imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 tahun 2010 tentang penanganan imigran ilegal. Sehingga pengungsi yang berada di indonesia tidak bisa mendapatkan penghasilan. Maka diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di Indonesia sehingga mereka bisa mendapatkan haknya sebagai manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual serta menganalisis suatu peraturan perundang undangan. Kata Kunci : hak bekerja, pencari suaka, pengungsi luar negeri.. PENDAHULUAN Manusia sering melakukan perpindahan atau migrasi dari suatu tempat ke tempat lainnya yang dilakukan sejak zaman dahulu. Perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya yang bukan merupakan negara ke tempat ia memiliki kewarganegaraan ini disebut imigrasi. Sedangkan orang yang melakukan perpindahan disebut dengan imigran. Imigrasi bisa dilakukan baik dengan cara Legal dan Ilegal (Rahayu and others 2020). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perpindahan seseorang tersebut di latar belakangi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik Ada kalanya imigrasi dilakukan dengan kesadaran dan kemauannya sendiri dan juga imigrasi bisa dilakukan karena adanya keterpaksaan, yaitu Seseorang takut akan penganiayaan dan kemungkinan pembunuhan jika dia tetap di negaranya, sehingga dia terpaksa pergi.. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya konflik yang ada di negaranya tersebut, baik konflik perang, atau kebencian yang berbasis ras, agama, suku dan golongan tertentu sehingga membuat seorang harus melakukan imigrasi. Mereka ini terpaksa meninggalkan negaranya umumnya disebut sebagai pengungsi ((Juani, 2017) Persoalan pengungsi menjadi persoalan yang Klasik yang muncul dalam peradaban manusia karena ketakutan akan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.. Ancaman ini bisa timbul karena bencana alam atau karena perbuatan manusia. Beberapa negara di kawasan tertentu, seperti Afrika, Amerika Latin, atau Asia Tenggara, sangat rentan terhadap kerentanan sosial, ekonomi, dan politik. sehingga ini memicu perpindahan manusia dalam skala yang besar (66743-ID-Pengantar-Hukum-Pengungsi-Internasional.Pdf, n.d.)Indonesia
Abstrak: Tidak dapat dipungkiri apabila sektor industri yang berkembang telah menyumbang pertumb... more Abstrak: Tidak dapat dipungkiri apabila sektor industri yang berkembang telah menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun ekploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor industri seringkali menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan (misalnya kasus Lumpur Lapindo, adanya pencemaran yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat setempat). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur secara khusus adalah adanya aturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan . Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) secara konsisten dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan rasa penerimaan akan kehadiran perusahaan keberlanjutan perusahaan dan juga Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup. Kondisi seperti inilah yang nantinya akan dapat memberikan keuntungan ekonomi bisnis bagi perusahaan yang bersangkutan serta masyarakat setempa...
Di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Mili... more Di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Membicarakan sistem peradilan di Indonesia tidak hanya terbatas pada lingkungan yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 10 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, melainkan juga mekanisme di luar peradilan yaitu Pengadilan Pajak yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak bersifat Non Reguler Yudisial
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Aug 30, 2022
Pornografi merupakan asupan buruk bagi perkembangan anak, terutama pada video klip yang dikonsums... more Pornografi merupakan asupan buruk bagi perkembangan anak, terutama pada video klip yang dikonsumsi anak merupakan salah satu bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan terhadap anak perlu mendapat perhatian yang cukup. Membiarkan anak mengakses situs yang bermuatan pornografi akan memberikan dampak besar terhadap proses tumbuh kembang pada anak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum seperti apa yang diterapkan kepada anak yang mengkonsumsi situs yang bermuatan pornografi. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Analisis teknis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum bagi anak yang mengkonsumsi Pornografi dimaksudkan untuk memberikan rasa aman,nyaman dan kesejahteraan bagi sang anak dengan memberikan perlindungan khusus kepada anak agar kebiasaan buruk dan kesehatan mentalnya tidak terganggu. Melindungi anak yang mengkonsumsi pornografi berhak atas rehabilitasi. Upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua selaku orang yang terdekat, pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kebiasaan buruk yang dilakukan oleh anak yang mengkonsumsi pornografi yaitu sebagai orang tua wajib memberikan arahan kepada anak mana perbuatan yang tidak diperbolehkan mana yang tidak diperbolehkan, seseringkali mengantar anak untuk pergi mengaji agar sang anak bisa sibuk dengan hal yang baik, mengadakan seminar, himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat agar perlindungan anak dari kasus mengkonsumsi situs pornografi tidak tersebar luas ke generasi muda untuk penerus bangsa dan dapat dilakukan dengan berbagai cara pencegahan.