Aditia Syaprillah - Academia.edu (original) (raw)

Uploads

Papers by Aditia Syaprillah

Research paper thumbnail of A Social Justice Legitimacy to Protect Coastal Residents

Journal of Human Rights, Culture and Legal System

This research aimed to establish the legitimacy of protecting coastal residents from a social jus... more This research aimed to establish the legitimacy of protecting coastal residents from a social justice perspective. This was normative legal research conducted following cases, statutes, facts, and comparisons. The results of this study show how important it is to prioritize social equity for coastal protection. As natural calamities become more frequent, property protection becomes more difficult. Countries endowed with substantial financial and human resources can effectively tackle the challenges associated with climate change mitigation through the development and establishment of state-of-the-art scientific and technological infrastructure. In multicultural social justice, all individuals are valued. Priorities for environmental and social justice are prevalent in developing nations afflicted by coastal ecological degradation and widening income gaps. Developed nations like Germany have implemented and enforced coastal protection policies to uphold environmental justice principl...

Research paper thumbnail of Legal Management of Natural Resources in Coastal Region of Indonesia

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

The objective of this study is to discover and discuss the legal management of natural resources ... more The objective of this study is to discover and discuss the legal management of natural resources in the Indonesian coastal region using preventive monitoring and licensing tools. The employed method is a normative method with a conceptual and legislative approach. Preventive instruments in controlling pollution and environmental damage in coastal areas need to be implemented using supervision instruments and business permits. The relevant agencies under their respective authorities supervise the coastal regions and small islands in a coordinated manner. Local communities and traditional communities can also carry out control. Everyone who uses coasts and tiny islands, partly and permanently, must have a business permit. Communities governed by customary law are excluded from obtaining business permits for the use of space in coastal and marine zones. Therefore, beginning with the process of planning, usage, supervision, and control in coastal regions and tiny islands, society must b...

Research paper thumbnail of Legislative drafting : perancangan perundang-undangan

Research paper thumbnail of ASPEK HUKUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN (Legal Aspects of Community Empowerment in Protected Forest Area of Tarakan Island)

Abstrak Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km²... more Abstrak Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km², kebutuhan terhadap lahan perkebunan dan pemukiman menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan degradasi kawasan hutan, kondisi ini diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu melakukan penelitian hukum tentang pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar hutan lindung pulau Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung Pulau Tarakan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan lindung pulau Tarakan, hal tersebut perlu ditunjang dengan perubahan pendekatan melalui pemberian akses da...

Research paper thumbnail of Management of Marine Resources in Coastal Areas with Sustainable Development Principles

1st Virtual Workshop on Writing Scientific Article for International Publication Indexed SCOPUS, 2022

Research paper thumbnail of Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Yang Melanggar Hak Warga Negara the Role of Judicial Administration of the Government Action Arbitrary or Violate Rights Citizens

Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dalam rangka memberikan perlin-dungan kepada ... more Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dalam rangka memberikan perlin-dungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Segala tindakan pemerintah agar tidak menimbulkan perbuatan yang sewenang-wenang dan menimbukan kerugian terhadap warga-negaranya atas perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dibutuhkan sebuah sistem pengawasan (control system) yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah dan Kekuasaan Kehakiman. Penulisan ini mencoba untuk mengkaji Bagaimana peranan PTUN untuk melindungi setiap warga negara dari segala tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Metode penulisan melalui pendekatan normatif dan pendekatan doktriner, yaitu atas esensi Peraturan perundang-undangan atau pendekatan Peraturan perundang-undangan (statute approach atau legislation regulation approach). Kewenangan pemerintah yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan itu tidak dapat dijalankan sebebas-...

Research paper thumbnail of Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DI Indonesia

Masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin... more Masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatikan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokok-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, harus ditambah juga dengan pendekatan pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji Apakah Perkembangan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mencerminkan cita-cita bangsa indonesia. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di era reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dan Dan analisis data yang digunakan ialah analisis komparasi. Nampak sangat jelas kontruksi dan alur pikir politik hukum sebagai legal policy, telah memuat c...

Research paper thumbnail of Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview

Abstrak Implementasi otonomi daerah hendaknya dapat dipahami sebagai suatu kesempatan untuk dapat... more Abstrak Implementasi otonomi daerah hendaknya dapat dipahami sebagai suatu kesempatan untuk dapat mengembangkan daerah dengan keleluasaan yang telah diberikan Pemerintah melalui desentralisasi yang berujung pada kewenangan dalam membentuk Perda. Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki, disamping merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kewenangan tersebut dimana Perda mengalami peningkatan jumlah yang sangat tidak terkendali, jarang dari Perda tersebut dibatalkan dengan berbagai alasan. Permasalahan Materi muatan Perda yang tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu penataan harmonisasi penyusunan Perda melalui mekanisme executive preview oleh pemerintah atasan dalam mengevaluasi Perda yang dibentuk oleh pemerintah bawahan. Kewenangan pemer...

Research paper thumbnail of Marine Resources Management for the Welfare of Fishing Community based on Pancasila

Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)

Research paper thumbnail of The Role of Judicial Administration of the Government Action Arbitrary or Violate Rights Citizens

Tadulako Law Review

The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers... more The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers who felt indiscriminate with the decision made by judicial administration. Government policies have released with careful consideration on the interest of citizen, therefore district institutions have to be set up as a means for control system.Goal of this study is to analyze the role of state judicial administration to provide protection from indiscrimination for all citizens. The research methods used in this study are normative and doctrine approaches, which are statute approach and regulation approach. Government authority has taken by regulation cannot be operated freely.

Research paper thumbnail of Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsiple Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan

Research paper thumbnail of Aspek Hukum Pemberdayaan Masyarakat DI Sekitar Hutan Lindung Pulau Tarakan

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional

Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km², kebutu... more Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km², kebutuhan terhadap lahan perkebunan dan pemukiman menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan degradasi kawasan hutan, kondisi ini diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu melakukan penelitian hukum tentang pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar hutan lindung pulau Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) yang menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung Pulau Tarakan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan lindung pulau Tarakan, hal tersebut perlu ditunjang dengan perubahan pendekatan melalui pemberian akses dan peli...

Research paper thumbnail of LEGAL FRAMEWORK IN THE FULFILMENT OF RIGHT TO EDUCATION AS CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS IN BORDER AREA OF NUNUKAN-NORTH KALIMANTAN PROVINCE (Comparison Study and Legal Framework of Right to Education of Citizens in Border Area of Indonesia-Sabah, Malaysia)

Tadulako Law Review

The issues was found based on research results in the first year of the model of the fulfillment ... more The issues was found based on research results in the first year of the model of the fulfillment of the right to education as a constitutional right of citizens in the Nunukan-North Kalimantan Province. The research addresses the policies and models of the fulfillment of the right to education there are still various weaknesses, especially related to the implementation of policies has been contained in the Local Regulations, even worsened by the neglect of border area management principles based on the fulfillment of the right to education that will break the poverty chain, and will strengthen the orientation of border area management based on the welfare of the people. This is of course very interesting when compared to Malaysia's neighboring state Sabah in the fulfillment of the right to education concerning the availability, affordability, acceptance, and conformity of education.The main issues be discussed in this study are how is comparative policies and how os comparison o...

Research paper thumbnail of The Role of Judicial Administration of the Government Action Arbitrary or Violate Rights Citizens

Tadulako Law Review

The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers... more The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers who felt indiscriminate with the decision made by judicial administration. Government policies have released with careful consideration on the interest of citizen, therefore district institutions have to be set up as a means for control system.Goal of this study is to analyze the role of state judicial administration to provide protection from indiscrimination for all citizens. The research methods used in this study are normative and doctrine approaches, which are statute approach and regulation approach. Government authority has taken by regulation cannot be operated freely.

Research paper thumbnail of Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi DI Desa Gunung Putih Dan Desa Tanjung Buka Melalui Revolusi Mental Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih Dan Indonesia Mandiri

Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo

Pemberdayaan masyarakat merupakan treding topik setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal... more Pemberdayaan masyarakat merupakan treding topik setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan sasaran utama oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kompeten sehingga dengan keberadaan perguruan tinggi di setiap daerah membawa dampak positif bagi masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan nawacita presiden yakni melalui revolusi mental khususnya membentuk pola pikir masyarakat kesadaran atas kebersihan dan kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Selama pelasakaan kegiatan ini, rata-rata masyarakat tidak menyadari akan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemandirian desanya yang dapat menumbuhkembangkan pemasukan bagi desanya. Dari hasil pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa kurangnya kepedulian masyarakat baik yang ada di desa tanjung buka maupun desa gunung putih akan kebersihan, terlihat bahwa masih banyaknya sampah yang berserakan d...

Research paper thumbnail of The Model of Law on the Fulfillment of Right to Education as the Constitutional Right of Citizenship in Territorial Border

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Various weaknesses are still found in the protection of the rights of citizens, pertaining to the... more Various weaknesses are still found in the protection of the rights of citizens, pertaining to the right to education in border area, that resulted in the backwardness and poverty of its citizens. The government of Nunukan District has released a regulation in fulfilling the right to education of citizens, that is regional regulation Number 05 Year 2012 on the management and implementation of education. Legal model for the fulfillment of the right to education of citizens in the border area should refer to the constitutional rights of citizens and in accordance with the international covenant on ECOSOC rights and principles of national education. IntisariPersoalan kebijakan perlindungan hak-hak warga negara khususnya terkait hak pendidikan di wilayah perbatasan selama ini masih terdapat berbagai macam kelemahan yang berakibat keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan warga negara di wilayah perbatasan. Kebijakan Pemda Kab. Nunukan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan warga...

Research paper thumbnail of Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan

Bina Hukum Lingkungan, 2016

Research paper thumbnail of Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2014

Research paper thumbnail of The Role of Judicial Administration of the Government Action Arbitrary or Violate Rights Citizens

Tadulako Law Review

The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers... more The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers who felt indiscriminate with the decision made by judicial administration. Government policies have released with careful consideration on the interest of citizen, therefore district institutions have to be set up as a means for control system.Goal of this study is to analyze the role of state judicial administration to provide protection from indiscrimination for all citizens. The research methods used in this study are normative and doctrine approaches, which are statute approach and regulation approach. Government authority has taken by regulation cannot be operated freely.

Research paper thumbnail of A Social Justice Legitimacy to Protect Coastal Residents

Journal of Human Rights, Culture and Legal System

This research aimed to establish the legitimacy of protecting coastal residents from a social jus... more This research aimed to establish the legitimacy of protecting coastal residents from a social justice perspective. This was normative legal research conducted following cases, statutes, facts, and comparisons. The results of this study show how important it is to prioritize social equity for coastal protection. As natural calamities become more frequent, property protection becomes more difficult. Countries endowed with substantial financial and human resources can effectively tackle the challenges associated with climate change mitigation through the development and establishment of state-of-the-art scientific and technological infrastructure. In multicultural social justice, all individuals are valued. Priorities for environmental and social justice are prevalent in developing nations afflicted by coastal ecological degradation and widening income gaps. Developed nations like Germany have implemented and enforced coastal protection policies to uphold environmental justice principl...

Research paper thumbnail of Legal Management of Natural Resources in Coastal Region of Indonesia

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science

The objective of this study is to discover and discuss the legal management of natural resources ... more The objective of this study is to discover and discuss the legal management of natural resources in the Indonesian coastal region using preventive monitoring and licensing tools. The employed method is a normative method with a conceptual and legislative approach. Preventive instruments in controlling pollution and environmental damage in coastal areas need to be implemented using supervision instruments and business permits. The relevant agencies under their respective authorities supervise the coastal regions and small islands in a coordinated manner. Local communities and traditional communities can also carry out control. Everyone who uses coasts and tiny islands, partly and permanently, must have a business permit. Communities governed by customary law are excluded from obtaining business permits for the use of space in coastal and marine zones. Therefore, beginning with the process of planning, usage, supervision, and control in coastal regions and tiny islands, society must b...

Research paper thumbnail of Legislative drafting : perancangan perundang-undangan

Research paper thumbnail of ASPEK HUKUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN LINDUNG PULAU TARAKAN (Legal Aspects of Community Empowerment in Protected Forest Area of Tarakan Island)

Abstrak Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km²... more Abstrak Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km², kebutuhan terhadap lahan perkebunan dan pemukiman menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan degradasi kawasan hutan, kondisi ini diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu melakukan penelitian hukum tentang pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar hutan lindung pulau Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) yang menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung Pulau Tarakan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan lindung pulau Tarakan, hal tersebut perlu ditunjang dengan perubahan pendekatan melalui pemberian akses da...

Research paper thumbnail of Management of Marine Resources in Coastal Areas with Sustainable Development Principles

1st Virtual Workshop on Writing Scientific Article for International Publication Indexed SCOPUS, 2022

Research paper thumbnail of Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Yang Melanggar Hak Warga Negara the Role of Judicial Administration of the Government Action Arbitrary or Violate Rights Citizens

Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dalam rangka memberikan perlin-dungan kepada ... more Abstrak Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dalam rangka memberikan perlin-dungan kepada masyarakat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan Tata Usaha Negara (TUN). Segala tindakan pemerintah agar tidak menimbulkan perbuatan yang sewenang-wenang dan menimbukan kerugian terhadap warga-negaranya atas perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah, maka dibutuhkan sebuah sistem pengawasan (control system) yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah dan Kekuasaan Kehakiman. Penulisan ini mencoba untuk mengkaji Bagaimana peranan PTUN untuk melindungi setiap warga negara dari segala tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Metode penulisan melalui pendekatan normatif dan pendekatan doktriner, yaitu atas esensi Peraturan perundang-undangan atau pendekatan Peraturan perundang-undangan (statute approach atau legislation regulation approach). Kewenangan pemerintah yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan itu tidak dapat dijalankan sebebas-...

Research paper thumbnail of Politik Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup DI Indonesia

Masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin... more Masalah-masalah lingkungan yang terjadi seperti ledakan penduduk, meningkatnya jumlah kaum miskin, menderasnya arus urbanisasi, terlantarnya tanah-tanah pedesaan, dan pembangunan industri yang tidak mengindahkan ketahanan sumber-sumber daya alam telah memprihatikan banyak kalangan seperti kaum politisi, intelektual, tokok-tokoh masyarakat, dan para kritisi pembangunan. Pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, harus ditambah juga dengan pendekatan pembangunan sosial-budaya dan pembangunan lingkungan hidup. Penelitian ini mengkaji Apakah Perkembangan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sudah mencerminkan cita-cita bangsa indonesia. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di era reformasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian pustaka (library research) dan Dan analisis data yang digunakan ialah analisis komparasi. Nampak sangat jelas kontruksi dan alur pikir politik hukum sebagai legal policy, telah memuat c...

Research paper thumbnail of Strategi Harmonisasi Penyusunan Peraturan Daerah Melalui Mekanisme Executive Preview

Abstrak Implementasi otonomi daerah hendaknya dapat dipahami sebagai suatu kesempatan untuk dapat... more Abstrak Implementasi otonomi daerah hendaknya dapat dipahami sebagai suatu kesempatan untuk dapat mengembangkan daerah dengan keleluasaan yang telah diberikan Pemerintah melalui desentralisasi yang berujung pada kewenangan dalam membentuk Perda. Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki, disamping merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kewenangan tersebut dimana Perda mengalami peningkatan jumlah yang sangat tidak terkendali, jarang dari Perda tersebut dibatalkan dengan berbagai alasan. Permasalahan Materi muatan Perda yang tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu penataan harmonisasi penyusunan Perda melalui mekanisme executive preview oleh pemerintah atasan dalam mengevaluasi Perda yang dibentuk oleh pemerintah bawahan. Kewenangan pemer...

Research paper thumbnail of Marine Resources Management for the Welfare of Fishing Community based on Pancasila

Proceedings of the International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)

Research paper thumbnail of The Role of Judicial Administration of the Government Action Arbitrary or Violate Rights Citizens

Tadulako Law Review

The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers... more The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers who felt indiscriminate with the decision made by judicial administration. Government policies have released with careful consideration on the interest of citizen, therefore district institutions have to be set up as a means for control system.Goal of this study is to analyze the role of state judicial administration to provide protection from indiscrimination for all citizens. The research methods used in this study are normative and doctrine approaches, which are statute approach and regulation approach. Government authority has taken by regulation cannot be operated freely.

Research paper thumbnail of Memperkokoh Ekonomi Sosial Indonesia Melalui Kolaborasi Rochdale Prinsiple Dan Karakteristik Masyarakat Nelayan

Research paper thumbnail of Aspek Hukum Pemberdayaan Masyarakat DI Sekitar Hutan Lindung Pulau Tarakan

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional

Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km², kebutu... more Kota Tarakan merupakan kota di atas pulau dengan luas daratan hanya mencapai ± 250.80 km², kebutuhan terhadap lahan perkebunan dan pemukiman menjadi salah satu penyebab terjadinya permasalahan degradasi kawasan hutan, kondisi ini diperparah dengan semakin pesatnya perkembangan jumlah penduduk di Kota Tarakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu melakukan penelitian hukum tentang pemberdayaan masyarakat setempat di sekitar hutan lindung pulau Tarakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) yang menelaah peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan lindung Pulau Tarakan mempunyai peran yang sangat strategis dalam pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan serta untuk menjaga kelestarian hutan lindung pulau Tarakan, hal tersebut perlu ditunjang dengan perubahan pendekatan melalui pemberian akses dan peli...

Research paper thumbnail of LEGAL FRAMEWORK IN THE FULFILMENT OF RIGHT TO EDUCATION AS CONSTITUTIONAL RIGHT OF CITIZENS IN BORDER AREA OF NUNUKAN-NORTH KALIMANTAN PROVINCE (Comparison Study and Legal Framework of Right to Education of Citizens in Border Area of Indonesia-Sabah, Malaysia)

Tadulako Law Review

The issues was found based on research results in the first year of the model of the fulfillment ... more The issues was found based on research results in the first year of the model of the fulfillment of the right to education as a constitutional right of citizens in the Nunukan-North Kalimantan Province. The research addresses the policies and models of the fulfillment of the right to education there are still various weaknesses, especially related to the implementation of policies has been contained in the Local Regulations, even worsened by the neglect of border area management principles based on the fulfillment of the right to education that will break the poverty chain, and will strengthen the orientation of border area management based on the welfare of the people. This is of course very interesting when compared to Malaysia's neighboring state Sabah in the fulfillment of the right to education concerning the availability, affordability, acceptance, and conformity of education.The main issues be discussed in this study are how is comparative policies and how os comparison o...

Research paper thumbnail of The Role of Judicial Administration of the Government Action Arbitrary or Violate Rights Citizens

Tadulako Law Review

The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers... more The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers who felt indiscriminate with the decision made by judicial administration. Government policies have released with careful consideration on the interest of citizen, therefore district institutions have to be set up as a means for control system.Goal of this study is to analyze the role of state judicial administration to provide protection from indiscrimination for all citizens. The research methods used in this study are normative and doctrine approaches, which are statute approach and regulation approach. Government authority has taken by regulation cannot be operated freely.

Research paper thumbnail of Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi DI Desa Gunung Putih Dan Desa Tanjung Buka Melalui Revolusi Mental Dalam Mewujudkan Indonesia Bersih Dan Indonesia Mandiri

Jurnal Pengabdian Masyarakat Borneo

Pemberdayaan masyarakat merupakan treding topik setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal... more Pemberdayaan masyarakat merupakan treding topik setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan sasaran utama oleh perguruan tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang kompeten sehingga dengan keberadaan perguruan tinggi di setiap daerah membawa dampak positif bagi masyarakat. Pemberdayaan yang dimaksudkan disini adalah berkaitan dengan nawacita presiden yakni melalui revolusi mental khususnya membentuk pola pikir masyarakat kesadaran atas kebersihan dan kemandirian dengan memanfaatkan potensi yang ada di desanya masing-masing. Selama pelasakaan kegiatan ini, rata-rata masyarakat tidak menyadari akan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kemandirian desanya yang dapat menumbuhkembangkan pemasukan bagi desanya. Dari hasil pelaksanaan kegiatan terlihat bahwa kurangnya kepedulian masyarakat baik yang ada di desa tanjung buka maupun desa gunung putih akan kebersihan, terlihat bahwa masih banyaknya sampah yang berserakan d...

Research paper thumbnail of The Model of Law on the Fulfillment of Right to Education as the Constitutional Right of Citizenship in Territorial Border

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Various weaknesses are still found in the protection of the rights of citizens, pertaining to the... more Various weaknesses are still found in the protection of the rights of citizens, pertaining to the right to education in border area, that resulted in the backwardness and poverty of its citizens. The government of Nunukan District has released a regulation in fulfilling the right to education of citizens, that is regional regulation Number 05 Year 2012 on the management and implementation of education. Legal model for the fulfillment of the right to education of citizens in the border area should refer to the constitutional rights of citizens and in accordance with the international covenant on ECOSOC rights and principles of national education. IntisariPersoalan kebijakan perlindungan hak-hak warga negara khususnya terkait hak pendidikan di wilayah perbatasan selama ini masih terdapat berbagai macam kelemahan yang berakibat keterbelakangan, ketertinggalan dan kemiskinan warga negara di wilayah perbatasan. Kebijakan Pemda Kab. Nunukan dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan warga...

Research paper thumbnail of Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan

Bina Hukum Lingkungan, 2016

Research paper thumbnail of Pengelolaan Hutan Lindung Kota Tarakan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2014

Research paper thumbnail of The Role of Judicial Administration of the Government Action Arbitrary or Violate Rights Citizens

Tadulako Law Review

The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers... more The state of judicial administration is formed in order to provide protection for justice seekers who felt indiscriminate with the decision made by judicial administration. Government policies have released with careful consideration on the interest of citizen, therefore district institutions have to be set up as a means for control system.Goal of this study is to analyze the role of state judicial administration to provide protection from indiscrimination for all citizens. The research methods used in this study are normative and doctrine approaches, which are statute approach and regulation approach. Government authority has taken by regulation cannot be operated freely.