DEVIANA YUANITASARI - Academia.edu (original) (raw)

Papers by DEVIANA YUANITASARI

Research paper thumbnail of Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan

COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Perusahaan Pembiayaan semakin berkembang di Indonesia dengan dukungan organ perusahaan seperti di... more Perusahaan Pembiayaan semakin berkembang di Indonesia dengan dukungan organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan RUPS untuk meningkatan kinerja dan eksistensi perusahaan. Untuk menjadi anggota direksi dan dewan komisaris telah diatur syarat dan tata cara pengangkatannya melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian, dalam POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ditentukan kembali syarat keberlanjutan yang bersifat wajib dipenuhi oleh para pemangku jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui bentuk tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan yang telah melanggar kewajiban untuk memenuhi syarat keberlanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui dampak hukum dari perbuatan para pihak yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Serta spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari peneliti...

Research paper thumbnail of Venture Capital Law Renewal: A Solution for Business Convenience and Legal Certainty in Indonesia

Jambura Law Review

Investing, for example, using venture funds, can now be done easily. Venture funds are raised by... more Investing, for example, using venture funds, can now be done easily. Venture funds are raised by venture capital companies and given to investee companies. Problems can arise when the venture capital company does not have a license to operate but carries out activities as if it has a permit. Of course, this can have legal consequences for venture fund investors, investee companies, and venture capital companies. Another problem concerns the legal certainty of venture capital companies for foreigners who wish to invest in Indonesia; foreigners need to be able to judge the appropriateness of the legal products governing venture capital companies. This article is intended to determine the legal consequences facing unlicensed venture capital companies and the legal certainty for foreign investors. This research method uses a normative juridical method by conducting a literature study on the provisions of venture capital companies in Indonesia. Article VCC in Indonesia has contributed t...

Research paper thumbnail of Acte Van Dading In the settlement of industrial relations disputes in Indonesia

Research paper thumbnail of Legal obstacle course for surrogacy in Indonesia

Research paper thumbnail of A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law

Research paper thumbnail of Tinjauan Yuridis terhadap Influencer yang Merekomendasikan Saham Tertentu berdasarkan Hukum Pasar Modal di Indonesia

Reformasi Hukum, Dec 8, 2022

Beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan ketertarikan masyarakat terkait investasi di pasar ... more Beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan ketertarikan masyarakat terkait investasi di pasar modal. Hal ini mendorong beberapa tokoh terkenal untuk ikut menyebarkan informasi seputar pasar modal, sehingga dikenal yang namanya influencer saham. Walaupun fenomena ini dapat meningkatkan edukasi masyarakat akan pentingnya berinvestasi, di sisi lain justru membuka kekhawatiran di mana influencer merekomendasikan saham tertentu tanpa adanya analisis yang jelas. Padahal, investasi merupakan hal yang berisiko dan tidak sembarang orang dapat memberikan rekomendasi saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan influencer yang merekomendasikan saham tertentu menurut peraturan pasar modal Indonesia dan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggapi isu ini. Metode pendekatan yuridis normatif dan analisis berupa normatif kualitatif dipakai dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikarenakan uniknya isu ini, belum ada peraturan dalam Hukum Pasar Modal maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus kedudukan influencer saham dalam pasar modal. Namun, perbuatan influencer saham itu tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dalam Hukum Pasar Modal yang dapat menjadi pertanggungjawaban influencer saham tersebut. Kemudian, terkait isu ini Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan preventif berupa penggiatan edukasi dan represif berupa layanan pengaduan konsumen dan menindaklanjuti gugatan konsumen sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

Research paper thumbnail of Analisis Yuridis Mengenai Keabsahan Dimasukkannya Aset Rumah Warga Perumahan Violet Garden Bekasi Ke Dalam Boedel Pailit Dalam Kepailitan PT Nusuno Karya Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Jurnal Sains Sosio Humaniora

Sistem pemasaran Pre Project Selling digunakan oleh pengembang untuk menjual unit rumah sebelum b... more Sistem pemasaran Pre Project Selling digunakan oleh pengembang untuk menjual unit rumah sebelum bangunan fisik rumah dibangun dengan menggunakan PPJB sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat pihak pengembang dan pihak pembeli. Pelaksanaan jual beli atas dasar PPJB ini dapat menimbulkan permasalahan, yaitu apabila pengembang, sebelum penandatanganan AJB dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan aset rumah yang telah dibayar lunas oleh pihak pembeli terancam dilakukan sita umum oleh kurator seperti yang terjadi di Perumahan Violet Garden Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum kepemilikan unit rumah di Perumahan Violet Garden Bekasi sebagai objek dalam PPJB serta keabsahan unit rumah warga Perumahan Violet Garden Bekasi sebagai boedel pailit pengembang PT Nusuno Karya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sta...

Research paper thumbnail of Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal Sains Sosio Humaniora

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usia mi... more Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usia minimal kawin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Terhadap usia minimal kawin bisa dilakukan suatu penyimpangan, yaitu dispensasi kawin yang diartikan sebagai izin kawin bagi seseorang yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Diketahui pada tahun 2020 terdapat 330.000 perkawinan anak yang tidak mempunyai dispensasi kawin. Oleh karenanya tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis mengenai status hukum dari perkawinan bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin dan perlindungan hukum bagi perempuan yang melaksanakan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bawah...

Research paper thumbnail of Human Rights Thought: Between Islamic Law and The Universal Declaration of Human Rights

Asian Journal of Law and Humanity

The issue of human rights among Muslim countries is nothing new. Islamic Shari'a which is uni... more The issue of human rights among Muslim countries is nothing new. Islamic Shari'a which is universal explains a lot of basic principles regarding equality of human rights and freedoms, even when the Prophet Muhammad declared the Medina Charter. The history of the enactment of Islamic law among Muslim communities has shifted from a vertical normativity point to a horizontal one. This is because the development of the enactment of Islamic law has also been influenced by socio-cultural dynamics and legal politics in Islamic society itself. Islam has first taught mankind about the concept of egalitarianism, universalism and democracy. This beautiful and comprehensive concept is allegedly adopted by the West through the emergence of universal ideas which are standardized in the Universal Declaration of Human Rights convention. Islam is an ash-Syumul religion. Islamic teachings cover all aspects of human life. Islam provides regulations and demands on humans, ranging from the smallest ...

Research paper thumbnail of Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas DI Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

IBLAM Law Review, Sep 30, 2022

Limited Liability Company in Indonesia along with the development of the business, it is necessar... more Limited Liability Company in Indonesia along with the development of the business, it is necessary to establish a branch office in order to expand its reach and increase the quantity and quality of its business activities. Not infrequently Limited Liability Companies enter the realm of court because of legal actions, but in the application of the law, often the head of the branch office becomes a party to a case, even though the branch office does not have legal standing as a legal subject. This study aims to determine the position of the head of a branch office of a limited liability company to represent a limited liability company and the legality of the head of a branch office of a limited liability company to represent a limited liability company in civil cases in court. The research method used is normative juridical through the library research and field research stages. Based on the results of the study, the legal position of the head of the branch office cannot carry out legal actions legally without the presence of a branch attorney. PT can not be responsible for errors or omissions committed by the head of the branch office as long as it can be proven that the action taken exceeds the power given and the legality of the head of the branch office of the PT as a party to civil cases in court based on the legal rules contained in permanent jurisprudence which states that the head of a branch office can be withdrawn as a party in a civil case is inappropriate, because the branch office is not a legal subject, then the head office can sue or be sued.

Research paper thumbnail of Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli

Tindakan pelaku usaha minimarket yang memberikan pengembalian pembayaran bukan dalam bentuk uang ... more Tindakan pelaku usaha minimarket yang memberikan pengembalian pembayaran bukan dalam bentuk uang atau yang tidak sesuai menimbulkan beberapa permasalahan yaitu pelanggaran terhadap hakhak konsumen. Pelang-garan terhadap konsumen menimbulkan kerugian, bahwa dengan digantinya uang kembalian yang bukan dalam bentuk uang atau tidak sesuai, maka konsumen tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya yaitu kembalian dengan bentuk uang. Konsumen dapat mengadukan permasalahan ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) untuk mendapatkan perlindungan hukum. BPSK dapat menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis. BPSK akan menindaklanjuti setiap pengaduan dari konsumen dengan melakukan pemeriksaan terhadap sengketa konsumen yang terjadi. BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka konsumen dapat memanfaatkan badan pemerintah tersebut untuk melindungi hak-hak konsumen. Kegiatan penyuluhan berisi pemaparan mengenai perlindungan hak konsum...

Research paper thumbnail of Activities of Uncertified Crypto Asset Physical Traders: A Study of Legal Protection for Investor

SIGn Jurnal Hukum

This study examines and analyzes the legal protection for Investors from the activities of uncert... more This study examines and analyzes the legal protection for Investors from the activities of uncertified crypto asset physical Traders. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. The data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal material is then analyzed using qualitative data analysis methods. The results show that the Government has provided legal protection for investors from the activities of uncertified crypto asset physical traders based on Law No. 10 of 2011, CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022. The crypto asset investment mechanism regulated in these laws and regulations is a form of preventive legal protection. In contrast, there is not a single CoFTRA Regulation that contains provisions on repressive legal protection for Investors suffering losses from uncertified Traders. However, Investors suffering losses from uncertified Tr...

Research paper thumbnail of The urgence of the criminal act of sexual violence as the empowerment of women's rights

International journal of health sciences

Efforts to discriminate against women in the form of actions carried out based on gender differen... more Efforts to discriminate against women in the form of actions carried out based on gender differences, harming or endangering women. Research is preferred in the form of research that prioritizes secondary data The importance of the existence of a law that specifically regulates sexual violence is as follows: 1) The number of sexual violence in Indonesia continues to increase. 2) Cases of sexual violence have caused a lot of harm to women as parties who often become victims. 3) There is no deterrent effect for perpetrators after the incident 4) Enforcement of cases of sexual violence often does not have a victim's perspective. 5) Lack of legal instruments that are able to maximally resolve any sexual violence that has occurred, especially from the aspect of the availability of regulations. 6) In order to reduce the number of sexual violence, it is necessary to optimize the function of the commissions that oversee various sectors of sexual violence cases. 7) The prosecution of c...

Research paper thumbnail of The Government’s Role in Indonesian Halal Industry to Protect Muslim Consumer

Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia, 2022

The era of free trade makes Indonesia a destination in the trade of foreign products, thus halal ... more The era of free trade makes Indonesia a destination in the trade of foreign products, thus halal certification is important in the distribution of food and medicine in Indonesia. For the Indonesian Muslim community, knowledge of halal and haram with regards to a product is critical. With halal label, the Muslim community can be sure which products they can consume, namely products that have and include a halal label on their packaging. The Muslim community must have the right to know whether a product has a halal label or not, especially every product distributed in Indonesia. The word 'guarantee' as stated in Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution denotes support for protection and obligations at the same time, all of which require arrangements to be implemented in the form of legal action. Hence, constitutional guarantees describe the support, protection, and obligation of the state for the independence of every citizen to embrace and practice their belief according to their respective religions and this is carried out with all efforts to fulfil the rights, including the right to consume halal food for Muslims.

Research paper thumbnail of Postnuptial Agreement: A Comparison of Legal Systems in Indonesia and Other Countries

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021

Research paper thumbnail of Gender Equality: Challenges toward Efforts to Minimize Child Marriage in Indonesia during the Covid-19 Pandemic

International Journal of Criminology and Sociology, 2021

The practice of child marriage in Indonesia is a serious problem that must be resolved. This is a... more The practice of child marriage in Indonesia is a serious problem that must be resolved. This is a problem faced in various countries in the world. The SDG's programs include achieving gender equality and empowering women and girls, with a target to achieve the abolition of child marriage by 2030. The research method used is a social-legal approach. The purpose of this study is to find out the government's efforts in overcoming the problem of gender inequality in the age requirements for marriage in Indonesia and the application for dispensation for marriage during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The old Marriage Law stipulates that the age of marriage for men is 19 years and for women 16 years. The government then changed this provision through Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, in which the marriage age for men and women is the same, which is 19 years. During the Covid-19 pandemic, applications for marriage dispensation in Indonesia indicated a sharp increase. T...

Research paper thumbnail of The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers

Sriwijaya Law Review, 2017

Public Notary is needed in conducting businesses of varying sectors. For example, people who want... more Public Notary is needed in conducting businesses of varying sectors. For example, people who want to own a house through a bank with House Ownership Loan (Kredit Pemilikan Rumah - KPR). Quite similar to a purchase of common loan contracts, the purchase of KPR contract is formulated into a standard contract. Its contents and clauses have been previously prepared by the bank. Then, bank customers as debtors only have the option to accept the entire contents and clauses of the KPR contract, otherwise they will not be granted KPR loan. As the consequence, the position of banks as lenders and customers as debtors are never equal. Debtors are powerless and have to comply with the content of the contract. This research discusses the protection given by notary in the drafting process of standard contract based on Law No 8 of 1999 on Consumer Protection (Undang-Undang Perlindungan Konsumen - UUPK) and Law No. 2 of 2014 on the Rules of Notary Profession (Undang-Undang Jabatan Notaris - UUJN)....

Research paper thumbnail of Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur DI Indonesia

Jurnal Bina Mulia Hukum, 2019

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraik... more Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang paling kuat untuk terhindar dari perkawinan anak. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditingkatkan masa waktu menduduki pendidikan menjadi 12 tahun melalui "Program Indonesia Pintar" yang merupakan janji politik era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat terkait peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, dalam kaitannya untuk megentaskan perkawinan bawah umur, wajib belajar baru mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan namun belum cukup untuk mengentaskan perkawinan bawah umur keseluruhan karena diketahui banyaknya pelangsungan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16-17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang terjadi maka perlu didukung dengan dibuat aturan hukum yang mengatur peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, sehingga adanya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan usia 18 tahun.

Research paper thumbnail of Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual

ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Jun 29, 2020

ABSTRAKSebagai perjanjian pendahuluan, MoU dibuat sebagai perjanjian awal yang dibuat oleh para p... more ABSTRAKSebagai perjanjian pendahuluan, MoU dibuat sebagai perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak. Isi dari MoU mengenai hal-hal yang pokok saja, maksudnya substansi MoU itu nantinya akan menjadi substansi kontrak yang dibuat secara lengkap dan detail oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai praktik penerapan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual di Indonesia dibandingkan dengan negara yang menganut sistem hukum Common Law, pertanggungjawaban pihak yang memiliki itikad tidak baik pada tahap pra kontraktual dalam Memorandum of Understanding, ditinjau dari Buku III KUH Perdata dan Prinsip Hukum UNIDROIT. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama Praktik Penerapan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontaktual di Indonesia Dibandingkan dengan Negara yang Menganut Sistem Hukum Common Law adalah bahwa asas itikad baik (good faith) merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang bersifat universal. Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law, mengatur juga keberadaan asas itikad baik dalam hukum perjanjiannya. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. kedua Pertanggungjawaban Pihak yang Memiliki Itikad Tidak Baik pada Tahap Prakontraktual dalam Memorandum of Understanding Ditinjau dari Buku III KUHPerdata dan Prinsip Hukum UNIDROIT adalah apabila salah satu pihak dianggap bertikad tidak baik misalnya membatalkan MoU, padahal pihak yang dirugikan tersebut sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan biaya besar dalam rangka melaksanakan MoU, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang dirasa telah merugikannya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.Kata kunci: asas itikad baik; hukum perjanjian; MOU. ABSTRACTThe MoU is an initial agreement as a result of negotiations made in written form. The MoU only outlines fundamental matters, meaning that the substance of the MoU will later be the substance of the contract made comprehensively and in detail by the parties. This study aims to comprehensively examine the practice of applying a principle of good faith in the pre-contractual stage. Furthermore, this study investigates the liability for parties who entered into a pre-contractual stage with bad faith in the formulation of an MoU. This study results in the following, firstly, a practice of applying a good faith principle in the pre-contractual stage is that the principle of good faith is one of the universal principles in Contract Law. Indonesia, as a country that adheres to the Civil Law System, also regulates the principle of good faith in its Contract Law. The principle of good faith in Indonesian Contract Law is reflected in the provisions of Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code. Secondly, based on Book III of the Civil Code and UNIDROIT's Legal Principles, if one party is deemed entering a contract in bad faith, meanwhile another party has suffered losses for taking actions that incur large amount of costs in implementing the MoU, then the aggrieved party can sue the party deemed to have caused him/her loses based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code on Tort (unlawful act).Keywords: contract law; MOU; principle of good faith

Research paper thumbnail of Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Jurnal Bina Mulia Hukum, 2016

Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan telah membawa kepas an hukum penyelesaian sengketa konsumen ... more Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan telah membawa kepas an hukum penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Namun keberadaan LAPS sektor jasa keuangan juga menimbulkan ke dakjelasan mengenai kedudukan dan pilihan forum penyelesaian sengketa konsumen terkait keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode peneli an yang digunakan merupakan metode yuridis norma f dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi peneli an bersifat deskrip f anali s. Analisa data menggunakan norma f kualita f, dengan metode deduksi dan dianalisis secara yuridis kualita f. Kedudukan Lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa (LAPS) di njau berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ditujukan khusus untuk konsumen di sektor jasa keuangan, yang memiliki karakteris k permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan. Hak konsumen dalam penentuan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan merupakan hak konsumen. Dalam hal konsumen memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, konsumen sektor jasa keuangan yang merupakan konsumen akhir dapat memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK maupun melalui LAPS. Namun bagi konsumen sektor jasa keuangan yang bukan merupakan konsumen akhir, hanya dapat memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS. Perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yakni BPSK maupun LAPS.

Research paper thumbnail of Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Pada Pemenuhan Syarat Keberlanjutan

COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Perusahaan Pembiayaan semakin berkembang di Indonesia dengan dukungan organ perusahaan seperti di... more Perusahaan Pembiayaan semakin berkembang di Indonesia dengan dukungan organ perusahaan seperti direksi, dewan komisaris, dan RUPS untuk meningkatan kinerja dan eksistensi perusahaan. Untuk menjadi anggota direksi dan dewan komisaris telah diatur syarat dan tata cara pengangkatannya melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kemudian, dalam POJK Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ditentukan kembali syarat keberlanjutan yang bersifat wajib dipenuhi oleh para pemangku jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui bentuk tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris Perusahaan Pembiayaan yang telah melanggar kewajiban untuk memenuhi syarat keberlanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengetahui dampak hukum dari perbuatan para pihak yang berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative. Serta spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari peneliti...

Research paper thumbnail of Venture Capital Law Renewal: A Solution for Business Convenience and Legal Certainty in Indonesia

Jambura Law Review

Investing, for example, using venture funds, can now be done easily. Venture funds are raised by... more Investing, for example, using venture funds, can now be done easily. Venture funds are raised by venture capital companies and given to investee companies. Problems can arise when the venture capital company does not have a license to operate but carries out activities as if it has a permit. Of course, this can have legal consequences for venture fund investors, investee companies, and venture capital companies. Another problem concerns the legal certainty of venture capital companies for foreigners who wish to invest in Indonesia; foreigners need to be able to judge the appropriateness of the legal products governing venture capital companies. This article is intended to determine the legal consequences facing unlicensed venture capital companies and the legal certainty for foreign investors. This research method uses a normative juridical method by conducting a literature study on the provisions of venture capital companies in Indonesia. Article VCC in Indonesia has contributed t...

Research paper thumbnail of Acte Van Dading In the settlement of industrial relations disputes in Indonesia

Research paper thumbnail of Legal obstacle course for surrogacy in Indonesia

Research paper thumbnail of A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law

Research paper thumbnail of Tinjauan Yuridis terhadap Influencer yang Merekomendasikan Saham Tertentu berdasarkan Hukum Pasar Modal di Indonesia

Reformasi Hukum, Dec 8, 2022

Beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan ketertarikan masyarakat terkait investasi di pasar ... more Beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan ketertarikan masyarakat terkait investasi di pasar modal. Hal ini mendorong beberapa tokoh terkenal untuk ikut menyebarkan informasi seputar pasar modal, sehingga dikenal yang namanya influencer saham. Walaupun fenomena ini dapat meningkatkan edukasi masyarakat akan pentingnya berinvestasi, di sisi lain justru membuka kekhawatiran di mana influencer merekomendasikan saham tertentu tanpa adanya analisis yang jelas. Padahal, investasi merupakan hal yang berisiko dan tidak sembarang orang dapat memberikan rekomendasi saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan influencer yang merekomendasikan saham tertentu menurut peraturan pasar modal Indonesia dan upaya yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggapi isu ini. Metode pendekatan yuridis normatif dan analisis berupa normatif kualitatif dipakai dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikarenakan uniknya isu ini, belum ada peraturan dalam Hukum Pasar Modal maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus kedudukan influencer saham dalam pasar modal. Namun, perbuatan influencer saham itu tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran dalam Hukum Pasar Modal yang dapat menjadi pertanggungjawaban influencer saham tersebut. Kemudian, terkait isu ini Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pengawasan preventif berupa penggiatan edukasi dan represif berupa layanan pengaduan konsumen dan menindaklanjuti gugatan konsumen sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan.

Research paper thumbnail of Analisis Yuridis Mengenai Keabsahan Dimasukkannya Aset Rumah Warga Perumahan Violet Garden Bekasi Ke Dalam Boedel Pailit Dalam Kepailitan PT Nusuno Karya Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia

Jurnal Sains Sosio Humaniora

Sistem pemasaran Pre Project Selling digunakan oleh pengembang untuk menjual unit rumah sebelum b... more Sistem pemasaran Pre Project Selling digunakan oleh pengembang untuk menjual unit rumah sebelum bangunan fisik rumah dibangun dengan menggunakan PPJB sebagai perjanjian pendahuluan yang mengikat pihak pengembang dan pihak pembeli. Pelaksanaan jual beli atas dasar PPJB ini dapat menimbulkan permasalahan, yaitu apabila pengembang, sebelum penandatanganan AJB dinyatakan pailit oleh Pengadilan dan aset rumah yang telah dibayar lunas oleh pihak pembeli terancam dilakukan sita umum oleh kurator seperti yang terjadi di Perumahan Violet Garden Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum kepemilikan unit rumah di Perumahan Violet Garden Bekasi sebagai objek dalam PPJB serta keabsahan unit rumah warga Perumahan Violet Garden Bekasi sebagai boedel pailit pengembang PT Nusuno Karya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sta...

Research paper thumbnail of Pelaksanaan Perkawinan Bawah Umur Yang Dilakukan Tanpa Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal Sains Sosio Humaniora

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usia mi... more Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum cukup usia minimal kawin sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Terhadap usia minimal kawin bisa dilakukan suatu penyimpangan, yaitu dispensasi kawin yang diartikan sebagai izin kawin bagi seseorang yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan. Diketahui pada tahun 2020 terdapat 330.000 perkawinan anak yang tidak mempunyai dispensasi kawin. Oleh karenanya tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis mengenai status hukum dari perkawinan bawah umur yang dilakukan tanpa dispensasi kawin dan perlindungan hukum bagi perempuan yang melaksanakan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis normatif, data diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bawah...

Research paper thumbnail of Human Rights Thought: Between Islamic Law and The Universal Declaration of Human Rights

Asian Journal of Law and Humanity

The issue of human rights among Muslim countries is nothing new. Islamic Shari'a which is uni... more The issue of human rights among Muslim countries is nothing new. Islamic Shari'a which is universal explains a lot of basic principles regarding equality of human rights and freedoms, even when the Prophet Muhammad declared the Medina Charter. The history of the enactment of Islamic law among Muslim communities has shifted from a vertical normativity point to a horizontal one. This is because the development of the enactment of Islamic law has also been influenced by socio-cultural dynamics and legal politics in Islamic society itself. Islam has first taught mankind about the concept of egalitarianism, universalism and democracy. This beautiful and comprehensive concept is allegedly adopted by the West through the emergence of universal ideas which are standardized in the Universal Declaration of Human Rights convention. Islam is an ash-Syumul religion. Islamic teachings cover all aspects of human life. Islam provides regulations and demands on humans, ranging from the smallest ...

Research paper thumbnail of Kedudukan Hukum Pimpinan Kantor Cabang Dalam Mewakili Perseroan Terbatas DI Dalam Pengadilan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

IBLAM Law Review, Sep 30, 2022

Limited Liability Company in Indonesia along with the development of the business, it is necessar... more Limited Liability Company in Indonesia along with the development of the business, it is necessary to establish a branch office in order to expand its reach and increase the quantity and quality of its business activities. Not infrequently Limited Liability Companies enter the realm of court because of legal actions, but in the application of the law, often the head of the branch office becomes a party to a case, even though the branch office does not have legal standing as a legal subject. This study aims to determine the position of the head of a branch office of a limited liability company to represent a limited liability company and the legality of the head of a branch office of a limited liability company to represent a limited liability company in civil cases in court. The research method used is normative juridical through the library research and field research stages. Based on the results of the study, the legal position of the head of the branch office cannot carry out legal actions legally without the presence of a branch attorney. PT can not be responsible for errors or omissions committed by the head of the branch office as long as it can be proven that the action taken exceeds the power given and the legality of the head of the branch office of the PT as a party to civil cases in court based on the legal rules contained in permanent jurisprudence which states that the head of a branch office can be withdrawn as a party in a civil case is inappropriate, because the branch office is not a legal subject, then the head office can sue or be sued.

Research paper thumbnail of Penyuluhan Hukum Mengenai Hak Konsumen Dalam Mendapatkan Pengembalian Pembayaran Dalam Bentuk Uang Pada Transaksi Jual Beli

Tindakan pelaku usaha minimarket yang memberikan pengembalian pembayaran bukan dalam bentuk uang ... more Tindakan pelaku usaha minimarket yang memberikan pengembalian pembayaran bukan dalam bentuk uang atau yang tidak sesuai menimbulkan beberapa permasalahan yaitu pelanggaran terhadap hakhak konsumen. Pelang-garan terhadap konsumen menimbulkan kerugian, bahwa dengan digantinya uang kembalian yang bukan dalam bentuk uang atau tidak sesuai, maka konsumen tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya yaitu kembalian dengan bentuk uang. Konsumen dapat mengadukan permasalahan ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK) untuk mendapatkan perlindungan hukum. BPSK dapat menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis. BPSK akan menindaklanjuti setiap pengaduan dari konsumen dengan melakukan pemeriksaan terhadap sengketa konsumen yang terjadi. BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka konsumen dapat memanfaatkan badan pemerintah tersebut untuk melindungi hak-hak konsumen. Kegiatan penyuluhan berisi pemaparan mengenai perlindungan hak konsum...

Research paper thumbnail of Activities of Uncertified Crypto Asset Physical Traders: A Study of Legal Protection for Investor

SIGn Jurnal Hukum

This study examines and analyzes the legal protection for Investors from the activities of uncert... more This study examines and analyzes the legal protection for Investors from the activities of uncertified crypto asset physical Traders. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. The data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal material is then analyzed using qualitative data analysis methods. The results show that the Government has provided legal protection for investors from the activities of uncertified crypto asset physical traders based on Law No. 10 of 2011, CoFTRA Regulation No. 8 of 2021, and CoFTRA Regulation No. 11 of 2022. The crypto asset investment mechanism regulated in these laws and regulations is a form of preventive legal protection. In contrast, there is not a single CoFTRA Regulation that contains provisions on repressive legal protection for Investors suffering losses from uncertified Traders. However, Investors suffering losses from uncertified Tr...

Research paper thumbnail of The urgence of the criminal act of sexual violence as the empowerment of women's rights

International journal of health sciences

Efforts to discriminate against women in the form of actions carried out based on gender differen... more Efforts to discriminate against women in the form of actions carried out based on gender differences, harming or endangering women. Research is preferred in the form of research that prioritizes secondary data The importance of the existence of a law that specifically regulates sexual violence is as follows: 1) The number of sexual violence in Indonesia continues to increase. 2) Cases of sexual violence have caused a lot of harm to women as parties who often become victims. 3) There is no deterrent effect for perpetrators after the incident 4) Enforcement of cases of sexual violence often does not have a victim's perspective. 5) Lack of legal instruments that are able to maximally resolve any sexual violence that has occurred, especially from the aspect of the availability of regulations. 6) In order to reduce the number of sexual violence, it is necessary to optimize the function of the commissions that oversee various sectors of sexual violence cases. 7) The prosecution of c...

Research paper thumbnail of The Government’s Role in Indonesian Halal Industry to Protect Muslim Consumer

Proceedings of the 4th International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2021, June 8-9 2021, Semarang, Indonesia, 2022

The era of free trade makes Indonesia a destination in the trade of foreign products, thus halal ... more The era of free trade makes Indonesia a destination in the trade of foreign products, thus halal certification is important in the distribution of food and medicine in Indonesia. For the Indonesian Muslim community, knowledge of halal and haram with regards to a product is critical. With halal label, the Muslim community can be sure which products they can consume, namely products that have and include a halal label on their packaging. The Muslim community must have the right to know whether a product has a halal label or not, especially every product distributed in Indonesia. The word 'guarantee' as stated in Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution denotes support for protection and obligations at the same time, all of which require arrangements to be implemented in the form of legal action. Hence, constitutional guarantees describe the support, protection, and obligation of the state for the independence of every citizen to embrace and practice their belief according to their respective religions and this is carried out with all efforts to fulfil the rights, including the right to consume halal food for Muslims.

Research paper thumbnail of Postnuptial Agreement: A Comparison of Legal Systems in Indonesia and Other Countries

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021

Research paper thumbnail of Gender Equality: Challenges toward Efforts to Minimize Child Marriage in Indonesia during the Covid-19 Pandemic

International Journal of Criminology and Sociology, 2021

The practice of child marriage in Indonesia is a serious problem that must be resolved. This is a... more The practice of child marriage in Indonesia is a serious problem that must be resolved. This is a problem faced in various countries in the world. The SDG's programs include achieving gender equality and empowering women and girls, with a target to achieve the abolition of child marriage by 2030. The research method used is a social-legal approach. The purpose of this study is to find out the government's efforts in overcoming the problem of gender inequality in the age requirements for marriage in Indonesia and the application for dispensation for marriage during the Covid-19 pandemic in Indonesia. The old Marriage Law stipulates that the age of marriage for men is 19 years and for women 16 years. The government then changed this provision through Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, in which the marriage age for men and women is the same, which is 19 years. During the Covid-19 pandemic, applications for marriage dispensation in Indonesia indicated a sharp increase. T...

Research paper thumbnail of The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers

Sriwijaya Law Review, 2017

Public Notary is needed in conducting businesses of varying sectors. For example, people who want... more Public Notary is needed in conducting businesses of varying sectors. For example, people who want to own a house through a bank with House Ownership Loan (Kredit Pemilikan Rumah - KPR). Quite similar to a purchase of common loan contracts, the purchase of KPR contract is formulated into a standard contract. Its contents and clauses have been previously prepared by the bank. Then, bank customers as debtors only have the option to accept the entire contents and clauses of the KPR contract, otherwise they will not be granted KPR loan. As the consequence, the position of banks as lenders and customers as debtors are never equal. Debtors are powerless and have to comply with the content of the contract. This research discusses the protection given by notary in the drafting process of standard contract based on Law No 8 of 1999 on Consumer Protection (Undang-Undang Perlindungan Konsumen - UUPK) and Law No. 2 of 2014 on the Rules of Notary Profession (Undang-Undang Jabatan Notaris - UUJN)....

Research paper thumbnail of Aspek Hukum Wajib Belajar Sebagai Upaya Penghapusan Praktik Perkawinan Bawah Umur DI Indonesia

Jurnal Bina Mulia Hukum, 2019

Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraik... more Perkawinan bawah umur adalah perkawinan yang terjadi dibawah usia 18 tahun. Artikel ini menguraikan aspek hukum wajib belajar sebagai alat yang paling kuat untuk terhindar dari perkawinan anak. Indonesia memiliki kebijakan wajib belajar 9 tahun yang diatur dalam Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional kemudian ditingkatkan masa waktu menduduki pendidikan menjadi 12 tahun melalui "Program Indonesia Pintar" yang merupakan janji politik era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang dianalisis secara normative kualitatif. Hasil penelitian bahwa Indonesia belum memiliki payung hukum yang kuat terkait peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, dalam kaitannya untuk megentaskan perkawinan bawah umur, wajib belajar baru mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menentukan batas usia perkawinan bagi perempuan namun belum cukup untuk mengentaskan perkawinan bawah umur keseluruhan karena diketahui banyaknya pelangsungan perkawinan terjadi pada anak rentan usia 16-17 tahun. Terkait dengan masih banyaknya perkawinan bawah umur di Indonesia yang terjadi maka perlu didukung dengan dibuat aturan hukum yang mengatur peningkatan wajib belajar menjadi 12 tahun, sehingga adanya kebijakan yang mewajibkan seorang anak untuk menyelesaikan pendidikannya sampai dengan usia 18 tahun.

Research paper thumbnail of Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Pelaksanaan Asas Itikad Baik Pada Tahap Pra Kontraktual

ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Jun 29, 2020

ABSTRAKSebagai perjanjian pendahuluan, MoU dibuat sebagai perjanjian awal yang dibuat oleh para p... more ABSTRAKSebagai perjanjian pendahuluan, MoU dibuat sebagai perjanjian awal yang dibuat oleh para pihak. Isi dari MoU mengenai hal-hal yang pokok saja, maksudnya substansi MoU itu nantinya akan menjadi substansi kontrak yang dibuat secara lengkap dan detail oleh para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah mengenai praktik penerapan asas itikad baik pada tahap pra kontraktual di Indonesia dibandingkan dengan negara yang menganut sistem hukum Common Law, pertanggungjawaban pihak yang memiliki itikad tidak baik pada tahap pra kontraktual dalam Memorandum of Understanding, ditinjau dari Buku III KUH Perdata dan Prinsip Hukum UNIDROIT. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama Praktik Penerapan Asas Itikad Baik pada Tahap Pra Kontaktual di Indonesia Dibandingkan dengan Negara yang Menganut Sistem Hukum Common Law adalah bahwa asas itikad baik (good faith) merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang bersifat universal. Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Hukum Civil Law, mengatur juga keberadaan asas itikad baik dalam hukum perjanjiannya. Asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia tercermin dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. kedua Pertanggungjawaban Pihak yang Memiliki Itikad Tidak Baik pada Tahap Prakontraktual dalam Memorandum of Understanding Ditinjau dari Buku III KUHPerdata dan Prinsip Hukum UNIDROIT adalah apabila salah satu pihak dianggap bertikad tidak baik misalnya membatalkan MoU, padahal pihak yang dirugikan tersebut sudah melakukan tindakan-tindakan yang mengeluarkan biaya besar dalam rangka melaksanakan MoU, maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut pihak yang dirasa telah merugikannya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum.Kata kunci: asas itikad baik; hukum perjanjian; MOU. ABSTRACTThe MoU is an initial agreement as a result of negotiations made in written form. The MoU only outlines fundamental matters, meaning that the substance of the MoU will later be the substance of the contract made comprehensively and in detail by the parties. This study aims to comprehensively examine the practice of applying a principle of good faith in the pre-contractual stage. Furthermore, this study investigates the liability for parties who entered into a pre-contractual stage with bad faith in the formulation of an MoU. This study results in the following, firstly, a practice of applying a good faith principle in the pre-contractual stage is that the principle of good faith is one of the universal principles in Contract Law. Indonesia, as a country that adheres to the Civil Law System, also regulates the principle of good faith in its Contract Law. The principle of good faith in Indonesian Contract Law is reflected in the provisions of Article 1338 Paragraph (3) of the Civil Code. Secondly, based on Book III of the Civil Code and UNIDROIT's Legal Principles, if one party is deemed entering a contract in bad faith, meanwhile another party has suffered losses for taking actions that incur large amount of costs in implementing the MoU, then the aggrieved party can sue the party deemed to have caused him/her loses based on the provisions of Article 1365 of the Civil Code on Tort (unlawful act).Keywords: contract law; MOU; principle of good faith

Research paper thumbnail of Kedudukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Jurnal Bina Mulia Hukum, 2016

Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan telah membawa kepas an hukum penyelesaian sengketa konsumen ... more Sengketa (LAPS) sektor jasa keuangan telah membawa kepas an hukum penyelesaian sengketa konsumen di sektor jasa keuangan. Namun keberadaan LAPS sektor jasa keuangan juga menimbulkan ke dakjelasan mengenai kedudukan dan pilihan forum penyelesaian sengketa konsumen terkait keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Metode peneli an yang digunakan merupakan metode yuridis norma f dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi peneli an bersifat deskrip f anali s. Analisa data menggunakan norma f kualita f, dengan metode deduksi dan dianalisis secara yuridis kualita f. Kedudukan Lembaga Alterna f Penyelesaian Sengketa (LAPS) di njau berdasarkan hukum perlindungan konsumen di Indonesia merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang ditujukan khusus untuk konsumen di sektor jasa keuangan, yang memiliki karakteris k permasalahan-permasalahan di sektor jasa keuangan. Hak konsumen dalam penentuan pilihan forum dalam penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan merupakan hak konsumen. Dalam hal konsumen memilih penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, konsumen sektor jasa keuangan yang merupakan konsumen akhir dapat memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK maupun melalui LAPS. Namun bagi konsumen sektor jasa keuangan yang bukan merupakan konsumen akhir, hanya dapat memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui LAPS. Perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi pengaturan dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yakni BPSK maupun LAPS.