David Efendi - Academia.edu (original) (raw)

Drafts by David Efendi

"Rumah Baca Komunitas (RBK) Yogyakarta merupakan salah satu gerakan kaum muda progresif yang kons... more "Rumah Baca Komunitas (RBK) Yogyakarta merupakan salah satu gerakan kaum muda progresif yang konsisten dalam membangun dan merawat gagasan kritis melalui gerakan literasi. Untuk mewujudkan gerakannya, komunitas kultural ini memadukan kasmaran terhadap ilmu pengetahuan dengan praksis gerakan untuk perubahan yang berkelanjutan.

Dalam perkembangannya, RBK bukan hanya menekankan pada kesadaran literasi an sich, tapi juga mendialektikakan dengan kesadaran ekologis baru. Maka bukan berlebihan, bila RBK saat ini telah menjelma sebagai gerakan kaum muda progresif di Indonesia yang mengusung ecoliteracy sebagai paradigma gerakannya. Selamat satu dekade untuk RBK!

Abstrak Pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan, mengakibatkan peningkatan produksi massal yang ... more Abstrak Pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan, mengakibatkan peningkatan produksi massal yang berimbas pada konsumsi massal. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah timbunan sampah yang semakin menumpuk ditandai dengan problem kontemporer kota lainnya. Banyak masyarakat kota di Indonesia telah berusaha mengembangkan diri untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Aksi kolektif gerakan lingkungan perkotaan menunjukan perubahan sikap terhadap permasalahan kota dimulai dari skala individu maupun kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan menguatnya modal sosial, konsolidasi sosial dan kreatif minoritas masyarakat pinggiran Kota Yogyakarta mampu memunculkan komunitas Kampung Hijau Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta menjadi temuan nilai dan aktor sebagai lokomotif dalam melestarikan lingkungan perkotaan. Sejauh ini, pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran pada wilayah perkotaan Yogyakarta dianggap telah berhasil mendapat berbagai prestasi, ketersediaan fasilitas dan kegiatan lingkungan. Melalui perspektif stakeholder collaborative governance inilah pentingnya mengetahui arah kebijakan, strategi dan kontribusi pihak lain diluar gerakan Kampung Hijau, yaitu pemerintah, Non Goverment Organization dan sektor swasta untuk membantu komunitas Kampung Hijau agar dapat berjalan efektif dan memiliki pedoman strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan. Dari data dokumentasi dan wawancara mendalam dengan berbagai stakekholder dari pemerintah, swasta dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran, menghasilkan temuan penelitian yaitu: pertama, masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kampung Hijau Gambiran menjadi aktor dominan pengelolaan lingkungan dalam model civil society. Kedua, adanya keterlibatan partisipatif dari institusi pemerintahan dan LSM lingkungan hanya sebagai mitra sejajar. Ketiga, tahapan pengelolaan Kampung Hijau Gambiran yang dilakukan secara transformatif dan runtut mulai dari, partisipasi, kemitraan dan jejaring akan tercipta pengelolaan yang berbagi sumber daya yang berkelanjutan. Keempat, prinsip jejaring yang diterapkan Kampung Hijau Gambiran (modal sosial) membuka kesempatan berbagai pihak untuk ikut berperan serta.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan, mengakibatkan peningkatan produksi massal yang berimbas... more Pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan, mengakibatkan peningkatan produksi massal yang berimbas pada konsumsi massal. Hal tersebut akan mempengaruhi jumlah timbunan sampah yang semakin menumpuk ditandai dengan problem kontemporer kota lainnya. Banyak masyarakat kota di Indonesia telah berusaha mengembangkan diri untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Aksi kolektif gerakan lingkungan perkotaan menunjukan perubahan sikap terhadap permasalahan kota dimulai dari skala individu maupun kelompok masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan menguatnya modal sosial, konsolidasi sosial dan kreatif minoritas masyarakat pinggiran Kota Yogyakarta mampu memunculkan komunitas Kampung Hijau Gambiran, Umbulharjo, Yogyakarta menjadi temuan nilai dan aktor sebagai lokomotif dalam melestarikan lingkungan perkotaan. Sejauh ini, pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran pada wilayah perkotaan Yogyakarta dianggap telah berhasil mendapat berbagai prestasi, ketersediaan fasilitas dan kegiatan lingkungan. Melalui perspektif stakeholder collaborative governance inilah pentingnya mengetahui arah kebijakan, strategi dan kontribusi pihak lain diluar gerakan Kampung Hijau, yaitu pemerintah, Non Goverment Organization dan sektor swasta untuk membantu komunitas Kampung Hijau agar dapat berjalan efektif dan memiliki pedoman strategis dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan. Dari data dokumentasi dan wawancara mendalam dengan berbagai stakekholder dari pemerintah, swasta dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran, menghasilkan temuan penelitian yaitu: pertama, masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kampung Hijau Gambiran menjadi aktor dominan pengelolaan lingkungan dalam model civil society. Kedua, adanya keterlibatan partisipatif dari institusi pemerintahan dan LSM lingkungan hanya sebagai mitra sejajar. Ketiga, tahapan pengelolaan Kampung Hijau Gambiran yang dilakukan secara transformatif dan runtut mulai dari, partisipasi, kemitraan dan jejaring akan tercipta pengelolaan yang berbagi sumber daya yang berkelanjutan. Keempat, prinsip jejaring yang diterapkan Kampung Hijau Gambiran (modal sosial) membuka kesempatan berbagai pihak untuk ikut berperan serta.

Kemampuan asosiasional atau bangunan sosial networks kelas menengah yang dilipatgandakan serta da... more Kemampuan asosiasional atau bangunan sosial networks kelas menengah yang dilipatgandakan serta dayagunakan melampau ruang spasial lokalitas (sentripetal) menjadikan politik lokal, dana tau negara di daerah menjadi penting posisinya di hadapan struktur politik pusat. Kecenderungan yang sama terjadi di 200 kota menengah di Indonesia baik karena motiv ingin diperhatikan pusat maupun mengikat populasi di wilayahnya telah memberi andil, bagaimana menjawab kalimat senada dengan pertanyaan penting di atas: bagaimana Indonesia tidak pecah? Mengapa Indonesia tidak bubar atau menjadi negara gagal (failed state). Kelompok intelektual muslim apakah punya jawaban lebih akurat?

Papers by David Efendi

In Indonesia post authoritarian era, the education practice in many districts is facing several d... more In Indonesia post authoritarian era, the education practice in many districts is facing several dynamics especially as logical consuqeunce from political decentralization including in education sector. There have been many horizontal conflicts in regions as political response in opposing central government acts to build local identity that frequently being clashed with racial/race/region based social conflict.This research aims to analyze the dynamic of higher education in Muhammadiyah university of Kupang (UMK) that managed by Muhammadiyah as private institution, to eventually understand how the design and practice of multiculturalism education in this Islam based university in Kupang. Of several FGD and interviews that we combine with political theory analysis about multiculturalism education, we find several conclusions that lead us to say that multicultural education design in UMK is not sufficient. Practice of respecting diversity in UMK is mostly based in individual awareness ...

Special region of Yogyakarta is the newest area that has reached constitutionality privilege stat... more Special region of Yogyakarta is the newest area that has reached constitutionality privilege status of three other special regions: Aceh, Papua and Jakarta. This paper is the results of combination from several data collection method such as survey, interview, and Focus Group Discussion in order to gather a more comprehensive data and analysis. In Addition, data are collected from o cial document, library literature, and media report. And the method of analysis is using descriptive and chronological. Lastly, conclusions are produced by induction and deduction model. This research ndings are go as follow. First, good governance approach in funding are made to be preferred procedure in creating various program and privilege activities under the special fund (danais). Second, the philosophical debates are so dominant in three years instead in more substantial programs related to support and craeate more social welfare in the grassroot. Third, a large proportion of the budget allocation...

This paper aims to compare popular revolutions and riot movements in Malaysia and Indonesia as we... more This paper aims to compare popular revolutions and riot movements in Malaysia and Indonesia as well as their impact on democracy in each of these countries. While revolutions in these countries have been the subject of the research in the social and political sciences, no study has measured how the intensity of resistance affects the prospects for democracy. With all other factors being constant, this article argues that social movements and resistance efforts have their own social impacts. A variety of popular resistance movements occurred in Malaysia, which was colonized by Great Britain, and in Indonesia, which was colonized by the Dutch. These states created different models of control that influenced society directly and indirectly. As what was seen, a lot of radical movements in the Indonesian society existed during the colonial and post-revolution eras, continuing to the current day. Meanwhile, in Malaysia, as examined by Scott, everyday forms of resistance have tended to act...

This paper aims to explain and figure out the relationship between local politics, culture and bu... more This paper aims to explain and figure out the relationship between local politics, culture and business ten years before and shortly after UUK DIY has been implemented in this region. However, there are strong relationship between what is going on today in Yogyakarta and what was happening in the past time as people, in general, see them self as never be apart from their historical background. In so doing, this paper will discuss about local elite, which are consisting of politicians, royal families, and also ‘ethnic based-local businessmen’. Those actors provide a clear explanation about ’who get what and how’ in the field of local economic and market competition under the banner of Decentralization and Yogyakarta Special Privilege of regions status as well.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik melalui politik keseharian (Daily Po... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi politik melalui politik keseharian (Daily Politics) anak muda lewat media seni graffiti di Kota Yogyakarta. Serta responnya dalam masalah pembangunan perkotaan baik pembangun fisik maupun non fisik (sosial, politik, dan ekonomi). Selain itu penelitian ini melihat graffiti dari kaca mata komunikasi politik lewat propaganda, dalam penyampaian pesan serta protes sosial yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggambarkan suatu keadaan, kondisi, dan analisis graffiti sebagai salah satu street art yang digunakan sebagai respon pekerja seni di ruang publik, dan komunikasi politik graffiti dalam ranah media sosial dan internet. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, serta mengunakan Teknis analisa data (Discourse Analysis). Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil graffiti sebagai media komunikasi politik yang terjadi dan marak di Kota Yogyakarta, ka...

Penggambaran mengenai keragaman sikap politik kaum elite Muhammadiyah bukan hal baru misalnya Afa... more Penggambaran mengenai keragaman sikap politik kaum elite Muhammadiyah bukan hal baru misalnya Afan Gaffar, guru besar Ilmu Politik UGM yang merangkap sebagai anggota mejelis Hikmah PP Muhammadiyah pernah mengeluarkan statemen kontroversial mengenai varian elite Muhammadiyah yang terbagi atas tiga golongan yaitu: elit yang mencari makan dari Muhammadiyah, elit yang mencari legitimasi, dan yang terakhir adalah elit yang ikhlas.6 Varian-varian Muhammadiyah lainnya kemudian bermunculan termasuk Muhammadiyah-politisi dan Muhammadiyah Ideologis yang anti terhadap kelompok yang mencoba membawa Muhammadiyah dalam panggung politik praktis. Fenomena ini mempunyai runtutan sejarah yang cukup panjang dalam metamorfasis elite tradisional menjadi elite modern yang merupakan pertarungan perubutan pengaruh dan upaya pertahanannya.7 Ribuan kali penegasan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis tidak menyurutkan langkah elite-elite Muhammadiyah untuk terus berinteraksi politik dan menghimpitkan Muhammadiah dalam politik sejak pendirinya HA Dahlan yang menjadi anggota Partai Politik, lalu zaman Orde Lama di Masyumi dan Parmusi, serta PAN dan PMB dna dukungan kepada capres tertentu. Tabiat ini sudah disinyalir oleh G.H.Bousquet, Orientalis Prancis, ”Memang betul bahwa Muhammadiyah tidak campur tangan dalam politik, tetapi anggota-anggotanya terlibat.”8 Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam mengenai politik elite Muhammadiyah serta memahami bagaimana implikasinya terhadap dinamika internal organisasi dan eksternal politik Indonesia dalam panggung politik di negeri ini khususnya dalam pentas pemilu 2009. Kegagalan politik tahun 2004 tidak menjadikan elite Muhammadiyah trauma untuk melakuka manufernya dalam pemilu 2009 meski memunculkan kubu anti politk praktis yang menguat pasca kekalahan Amien Rais.9 Beberapa argumen tentang signifikansi studi ini dilakukan antara lain. Pertama, banyak pertanyaan mendasar yang betul- betul menganggu mengenai optimisme kelompok civil society untuk membangun demokrasi. Akan tetapi kelompok-kelompok CSO (Civil Society Organization) seperti NU dan Muhammadiyah selalu kandas dalam mengusung kandidat dalam kontes pemilu langsung untuk membentuk rezim yang ‘lebih baik’. Apakah memang elite-elitenya sudah kehilangan karisma, atau mesin ormas ini nyaris lumpuh diterjang badai liberalisme politk yang didorong oleh partai politik, tim sukses dan tentu pemodal yang berkuasa dibalik kisah-kisah dramatis demokrasi elektoral. Atau apakah freagmentasi politik kelompok santri ini semakin membingungkan basis massanya? Ini merupakan beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci dalam study ini.

JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)

Intolerance, discrimination, and violence are three different concepts with different motives and... more Intolerance, discrimination, and violence are three different concepts with different motives and categories, but in the practice of social-society life, the three intersect with each other. This research uses qualitative research with a combination of literature and field studies (mix method). Supported by secondary data processed through the Nvivo 12 Plus analysis to compare alignment using the Nvivo QDA technique, the data is obtained from observations of research subjects using a qualitative data analysis model. To anticipate the practice of violence and intolerance in the Special Region of Yogyakarta, this research becomes a solution to deal with the problems of intolerance that often occur in Yogyakarta. If latent cases have manifested into social conflicts, repressive handling is urgently needed with a practical approach without ignoring human values. Potential acts of intolerance, discrimination, and radicalism in the latent stage can be prevented (preventive) or through gui...

v to researchers and enthusiasts of local politics and contemporary studies, as well as to politi... more v to researchers and enthusiasts of local politics and contemporary studies, as well as to politicians and public policy makers everywhere.

Journal of Government and Political Issues, 2021

This research tried to raise the issue of communism regarding anti-communist politics in the perc... more This research tried to raise the issue of communism regarding anti-communist politics in the perception of the Indonesian Anti-Communist Front of Yogyakarta City and its strategy to understand and the movement of communism. This field research with a qualitative approach in this research is outlined using qualitative descriptive methods. The research findings showed that the Indonesian Anti-Communist Front of Yogyakarta City has a strategy of resistance to communism by organizing rallies and even rallies always collaborating with other nationalist community organizations. FAKI Yogyakarta also always holds an annual event that commemorates Pancasila day by watching G30S/PKI films together to grow the nation's knowledge, especially the younger generation of strategy. The next is to oversee discussions that smell communist and views on politics and religion, The Discourse of the Indonesian Anti-Communist Front Yogyakarta city given the political movement of communism is In the powe...

In response to an uncertain political situation, since 1998, Yoyakartans have engaged in resistan... more In response to an uncertain political situation, since 1998, Yoyakartans have engaged in resistance through groups called indigenous organizations. Such groups reproduce existing cultural resources as part of a broader movement to oppose democra-tization reforms that have been raised by the central government. Based on interviews, fieldwork and newspaper reports, this study finds that: (1) collec-tive identity can be understood in different ways from political and cultural perspectives, and indigenous groups are part of the “deep cultural resources” that establish collective identity; (2) such organizations use cultural resources in ways that conform to social movement theory; and (3) the existence of indig-enous groups contributes to shaping and reshaping the activities of the movements in which they partici-pate.

This study aims to analyze the community's movement against the construction of an apartment ... more This study aims to analyze the community's movement against the construction of an apartment located in Balirejo Hamlet, Muja Muju Village, Umbulharjo District, Yogyakarta City. This research uses qualitative analysis research methodology; the data types in this study are primary and secondary data, data obtained through documentation, direct field observations, and interviews with the affected Balirejo community and the Social Service. This study also uses secondary data collected from previous studies. The findings show that the city refuses due to: a). Social impact with the emergence of an entire society, the entry of modern society will affect culture. b). Damage to the environment, such as water resources that will be disrupted, and the situation during the development process will disrupt people's lives. And then the form of resistance from the community, namely: a). Making a petition against development that will be submitted to government officials. b) Put up billbo...

JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 2020

Studi ini membahas resolusi konflik kepemilikan asset daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan ... more Studi ini membahas resolusi konflik kepemilikan asset daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua pemerintah daerah tersebut setelah adanya pertemuan antara pihak Gubernur Jawa Barat, Bupati Tasikmalaya, dan Walikota Tasikmalaya pada tahun 2013, dan Kejaksaan Negeri pada tahun 2019. Dalam menulis artikel ini penulis menggunakan metode penelitian studi literatur. Hasil dari penulisan ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa perbutan aset dan metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Public Policy and Administration, 2018

Social media has a significant impact on political and social life, particularly in policy making... more Social media has a significant impact on political and social life, particularly in policy making. In order to examine social media use in policy making, the researchers obtained and analyzed data on Twitter or Facebook using a NodeXL program from January to June 2016 in three ASEAN cities, Bandung (Indonesia), Iligan (Philippines) and Pukhet (Thailand). Research found that Bandung City has made significant achievement at the engagement level by engaging with the city community in daily city affairs. Meanwhile, Iligan City and Pukhet City are still in the stage of transforming their respective internal organizations. The pivotal factors of social media use in three cities is top and middle leader role, legal standing for social media use, policy framework and internal change management

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep, implementasi dan problem pendidikan ... more Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana konsep, implementasi dan problem pendidikan multicultural di Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK). Fenomena di kampus muslim ini menarik, karena 70% dari total mahasiswanya yang berjumlah 4500 an adalah non-muslim. Melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam, dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan beberapa stakeholder dapat disimpulkan bahwa mereka dengan penuh kesadaran memilih kuliah di UMK tanpa paksaan dan merasa nyaman selama kuliah. Alasan mereka memilih UMK adalah karena informasi positif dari alumni yang masih mempunyai hubungan saudara, biaya pendidikan terjangkau dan fasilitas yang cukup memadai. Faktor lain adalah karena image Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat dan toleran. Meskipun belum punya grand desaign pendidikan multikultur, tetapi UMK sudah mempraktikanya melalui beberapa kebijakan untuk mahasiswa non-muslim dalam berpakaian, mata kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyahan, kegiatan ...

JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES)

Journal of Government and Political Issues, 2021

JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 2020

Public Policy and Administration, 2018

Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah tidak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan politi... more Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah tidak pernah benar-benar terpisah dari kehidupan politik. Bahkan pernah, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa pendukung Partai Masyumi (1955). Hal itu wajar karena Muhammadiyah memberikan kebebasan berpolitik kepada anggotaanggotanya, termasuk juga para elite pimpinannya. Sampai Pemilu Presiden 2014 yang sangat kompetitif dan keras, sesungguhnya dinamika politik yang ada dalam internal Muhammadiyah menghadapi perpolitikan sebanding dengan dinamika Muhammadiyah mengelola amal usahanya yang semakin besar dan masif. Lihat saja amal usaha di bidang pendidikan yang mencapai ribuan sekolah, mulai TK sampai perguruan tinggi, dan pesantren. Begitu juga amal usaha di bidang kesehatan seperti rumah sakit. Dalam pelayanan amal sosial, Muhammadiyah memiliki ratusan panti asuhan (Profil AUM 2015 diterbitkan MPI PP Muhammadiyah). Hanya, keberadaan ”ihwal politik” sering kali terasa dimarginalkan dalam wacana internal Muhammadiyah, terutama oleh jamaah Mu...

International Journal of Social Science and Religion (IJSSR), 2020

Indonesia is a multiculturalist country by placing Pancasila as the main milestone in formulating... more Indonesia is a multiculturalist country by placing Pancasila as the main milestone in formulating all attitudes towards the nation and state, which are expected to inherit a nation's noble and noble culture. Pancasila contains values that are very noble and do not conflict with religious and social values. The motto "Different but still one" unites differences in religion, race, ethnicity, and culture, from Sabang to Merauke. So that in the future, it will prevent Indonesia from various threats that damage the nation's sovereignty, such as separatism, treason, terrorism, and national diseases that can erode the joints of the state later. Muhammadiyah is an important part of the nation, one of which has a role in participating in caring for and preserving this noble and noble culture of the country. With various contributions in the field of thought, such as the "Pancasila State" as a progressive Indonesian as Darul Ahdi wa al-Syahadah, progressing Islam...

This research has aim to explain about existences of practical collaborative governance which can... more This research has aim to explain about existences of practical collaborative governance which can strengthen process and impact in development schema of welfare in the frontier area, particularly at Nunukan in time of state-security regime. This research is also critically viewed the involvement of non-state stakeholders as voluntary participation by the various component of groups either by external project or from local initiative. By conducting interviews, focus group discussion, literature research, documentation, and field research, our findings are going as follow: Firstly, ‘will to collaborate’ is obvious and less collaborative governance practices has occurred between several sectors especially healthcare service by Puskesmas. However, citizens criticize strongly the goal of the regional development led by central government and governmentality practice under the welfare and security project in the borderland. Second, the local initiative to collaborate actually have grown i...

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang me ngutip atau memperbanyak sebagian atau selur... more Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang me ngutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun juga tanpa izin tertulis dari penerbit.