Edi Darmawijaya - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by Edi Darmawijaya
SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2017
Poligami di Malaysia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah,karena dalam Seksyen 23... more Poligami di Malaysia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah,karena dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak telah diatur secara tegas. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak timbulnya masalah terhadap istri dan anak dikemudian hari. Namun, untuk menghindari prosedural yang terdapat dalam Enakmen, banyak masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan tersebut.Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran poligami, bagaimana prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak serta tinjauan Hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak tertentu.Hasil penelitian menunjukkan di antara faktor ketidakpatuhan masyarakat tersebut adalah karena tidak mendapat kebenaran dari istri, tanggapan bahwa Enakmen bertentangan den...
The threat of criminal (criminalization) towards perpetrators of polygamy in family law of the Is... more The threat of criminal (criminalization) towards perpetrators of polygamy in family law of the Islamic world namely Turkey and Tunisia, is one of the icons of family law in the Muslim world in this contemporary era. Although it is not found explicitly in the books of Fiqh, criminalization of polygamy itself-in the perspective of Islamic law – is acceptable, with reference to the theory framework of criminal domain of ta'zir in Islamic criminal law. Because Ulil amri-through-Siyasa syar'iyyah Action – outlines the reasons and terms the existence of criminalization of polygamy. Then, with reference to the benchmark in the domain of ta'zir, ulil amri has the authority to assign certain actions that are allowed or not prohibited by religion, e.g. polygamy (in this case), as criminal act and its criminal sanction. Family law of Turkey had done the criminalization of polygamy as well as family law of Tunisia.There are provisions that affirm that polygamy marriage is a crim...
Pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-unda... more Pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat Muslim Dunia saat ini. Adalah menarik jika pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami di Turki dan di Tunisia ditelaah lebih dekat, karena kedua negara ini termasuk yang paling tegas mencantumkan klausul ancaman pidana dalam hukum positif mereka. Diskusi ini melibatkan pendapat para ulama baik klasik dan kontemporer tentang poligami, kemudian dikaji dalam perspektif teori maslahat mursalah.
Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dar... more Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari lingkungannya namun juga dari luar lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal, terkadang anak tersebut menjadi pelaku dalam tindak kriminal. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh anak seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai prilaku-prilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan krimanal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang di anggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Dengan begitu tingkat kriminalitas anak harus lebih ditekankan lagi agar kriminalitas anak tersebut semakin menurun jumlahnya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tingkat kriminalitas anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh, bagaimana upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak, serta bagaimana tinjauan fiqih ...
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah
Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, sa... more Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya perusahaan dalam menyelenggarakan upaya keselamatan bagi karyawannya. Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelasan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu Keselamatan Kerja juga merupakan hak yang harus diperoleh pekerja yang sudah tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Jaminan keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Dan untuk mengetahui bagaimana t...
El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues,... more Meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, disebabkan oleh faktor ekonomi, suami yang tidak mengerti perannya di dalam rumah tangga. Sehingga istri melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Hal ini berdasarkan fakta yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren. Oleh karenanya peneliti menarik untuk mengkaji tentang peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren serta bagaimana tinjauan hukum Islam peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian. Dengan permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini mengupas permasalahan dengan cara turun dan melihat sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan, serta pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil dari penelitian, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo yang paling tinggi mengajukan perceraian adalah dari pihak istri dengan cerai gugat terh...
El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Ta’līq talak dalam kajian hukum nikah adalah berkenaan dengan janji nikah yang diucapkan suami pa... more Ta’līq talak dalam kajian hukum nikah adalah berkenaan dengan janji nikah yang diucapkan suami pada saat setelah akad nikah dilangsungkan. Pelanggaran janji ta’līq berakibat pada terbukanya peluang bagi isteri untuk menggugat cerai suami. Praktik ta’līq talak ini agaknya menjadi satu upaya agar hubungan pernikahan tetap berlangsung secara baik dengan adanya ikrar janji suami untuk selalu memenuhi hak isteri. Namun, ta’līq talak seringkali dijadikan alasan bercerai, hal ini seperti yang dilakukan dalam masyarakat Negeri Perak. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana praktik ta’līq talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak, bagaimana akibat hukum pelanggaran ta’līq talak terhadap kelangsungan hubungan pernikahan di Negeri Perak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ta’līq talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil pene...
El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Diantara perkara-perkara perdata yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, jumlah perkara ... more Diantara perkara-perkara perdata yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, jumlah perkara perceraian menempati urutan tertinggi, yakni pekara permohonan cerai talak dan perkara gugatan perceraian (khulu’). Tentu hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang memicu keretakan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini, pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak isteri di dalam rumah tangga dan kesadaran hukum yang memadai diasumsikan menjadi salah satu pendorong bagi para isteri sehingga berani bertindak secara hukum demi memperjuangkan haknya. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tingkat perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan korelasinya dengan pemahaman masyarakat terhadap khulu’. Untuk memperoleh jawaban terkait hal-hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang berpedoman pada instrumen wawancara. Dalam hal penentuan responden, peneliti me...
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Jan 30, 2020
This paper comes from the notion that Islamic law involved with human history - in this context, ... more This paper comes from the notion that Islamic law involved with human history - in this context, with Jahiliyyah-law, is a cultural phenomenon and can be investigated by using a humanities approach and methodological tools. 1 With all the advantages and disadvantages, the study of social change by Islamic law on the law of Jahiliyyah as the background of its appearance, the one becoming the focus of the discussion in this paper, is attempted to keep away from the at- titude, the one Richard C. Martin called as fideistic scientific subjectivism or objectivism. 2 More importantly, the one portraying Islam position on mustadl'afin become a important awareness which is critical towards the social changes by Islamic law in the society.
SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2017
Poligami di Malaysia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah,karena dalam Seksyen 23... more Poligami di Malaysia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mahkamah,karena dalam Seksyen 23 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Perak telah diatur secara tegas. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak timbulnya masalah terhadap istri dan anak dikemudian hari. Namun, untuk menghindari prosedural yang terdapat dalam Enakmen, banyak masyarakat lebih memilih untuk tidak patuh pada ketentuan tersebut.Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap prosedur pendaftaran poligami, bagaimana prosedur pendaftaran poligami di Mahkamah Syariah Perak serta tinjauan Hukum Islam. Untuk mendapatkan jawaban tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara dengan pihak tertentu.Hasil penelitian menunjukkan di antara faktor ketidakpatuhan masyarakat tersebut adalah karena tidak mendapat kebenaran dari istri, tanggapan bahwa Enakmen bertentangan den...
The threat of criminal (criminalization) towards perpetrators of polygamy in family law of the Is... more The threat of criminal (criminalization) towards perpetrators of polygamy in family law of the Islamic world namely Turkey and Tunisia, is one of the icons of family law in the Muslim world in this contemporary era. Although it is not found explicitly in the books of Fiqh, criminalization of polygamy itself-in the perspective of Islamic law – is acceptable, with reference to the theory framework of criminal domain of ta'zir in Islamic criminal law. Because Ulil amri-through-Siyasa syar'iyyah Action – outlines the reasons and terms the existence of criminalization of polygamy. Then, with reference to the benchmark in the domain of ta'zir, ulil amri has the authority to assign certain actions that are allowed or not prohibited by religion, e.g. polygamy (in this case), as criminal act and its criminal sanction. Family law of Turkey had done the criminalization of polygamy as well as family law of Tunisia.There are provisions that affirm that polygamy marriage is a crim...
Pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-unda... more Pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami belum menjadi potret umum dari hukum/undang-undang yang berlaku di negara-negara Muslim, namun keberadaannya semakin dipertimbangkan dan tetap menjadi salah satu topik hangat masyarakat Muslim Dunia saat ini. Adalah menarik jika pemberlakuan ancaman pidana bagi pelaku poligami di Turki dan di Tunisia ditelaah lebih dekat, karena kedua negara ini termasuk yang paling tegas mencantumkan klausul ancaman pidana dalam hukum positif mereka. Diskusi ini melibatkan pendapat para ulama baik klasik dan kontemporer tentang poligami, kemudian dikaji dalam perspektif teori maslahat mursalah.
Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dar... more Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari lingkungannya namun juga dari luar lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal, terkadang anak tersebut menjadi pelaku dalam tindak kriminal. Hal ini dapat dilihat dari begitu banyak tindakan menyimpang lainnya yang dilakukan oleh anak seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai prilaku-prilaku kriminal. Kenakalan anak tersebut tidak hanya tindakan krimanal saja, melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang di anggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Dengan begitu tingkat kriminalitas anak harus lebih ditekankan lagi agar kriminalitas anak tersebut semakin menurun jumlahnya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tingkat kriminalitas anak pada Unit PPA Polresta Banda Aceh, bagaimana upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak, serta bagaimana tinjauan fiqih ...
Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah
Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, sa... more Keselamatan pekerja Merupakan Tanggung jawab perusahaan yang sering diabaikan oleh perusahaan, salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya perusahaan dalam menyelenggarakan upaya keselamatan bagi karyawannya. Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelasan yang memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Selain itu Keselamatan Kerja juga merupakan hak yang harus diperoleh pekerja yang sudah tercantum dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Adapun Permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 terhadap Sistem Jaminan Keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Aye? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Sistem Jaminan keselamatan kerja Karyawan Bengkel Las Kecamatan Tanah Jambo Aye. Dan untuk mengetahui bagaimana t...
El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues,... more Meningkatnya angka perceraian di kalangan masyarakat Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, disebabkan oleh faktor ekonomi, suami yang tidak mengerti perannya di dalam rumah tangga. Sehingga istri melakukan gugat cerai terhadap suaminya. Hal ini berdasarkan fakta yang diperoleh dari Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren. Oleh karenanya peneliti menarik untuk mengkaji tentang peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian di Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren serta bagaimana tinjauan hukum Islam peran suami istri terhadap peningkatan angka perceraian. Dengan permasalahan di atas penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana metode ini mengupas permasalahan dengan cara turun dan melihat sendiri permasalahan yang terjadi di lapangan, serta pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil dari penelitian, di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo yang paling tinggi mengajukan perceraian adalah dari pihak istri dengan cerai gugat terh...
El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Ta’līq talak dalam kajian hukum nikah adalah berkenaan dengan janji nikah yang diucapkan suami pa... more Ta’līq talak dalam kajian hukum nikah adalah berkenaan dengan janji nikah yang diucapkan suami pada saat setelah akad nikah dilangsungkan. Pelanggaran janji ta’līq berakibat pada terbukanya peluang bagi isteri untuk menggugat cerai suami. Praktik ta’līq talak ini agaknya menjadi satu upaya agar hubungan pernikahan tetap berlangsung secara baik dengan adanya ikrar janji suami untuk selalu memenuhi hak isteri. Namun, ta’līq talak seringkali dijadikan alasan bercerai, hal ini seperti yang dilakukan dalam masyarakat Negeri Perak. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana praktik ta’līq talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak, bagaimana akibat hukum pelanggaran ta’līq talak terhadap kelangsungan hubungan pernikahan di Negeri Perak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ta’līq talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil pene...
El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga
Diantara perkara-perkara perdata yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, jumlah perkara ... more Diantara perkara-perkara perdata yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, jumlah perkara perceraian menempati urutan tertinggi, yakni pekara permohonan cerai talak dan perkara gugatan perceraian (khulu’). Tentu hal tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor tertentu yang memicu keretakan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal ini, pengetahuan masyarakat terhadap hak-hak isteri di dalam rumah tangga dan kesadaran hukum yang memadai diasumsikan menjadi salah satu pendorong bagi para isteri sehingga berani bertindak secara hukum demi memperjuangkan haknya. Maka dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tingkat perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan korelasinya dengan pemahaman masyarakat terhadap khulu’. Untuk memperoleh jawaban terkait hal-hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang berpedoman pada instrumen wawancara. Dalam hal penentuan responden, peneliti me...
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH, Jan 30, 2020
This paper comes from the notion that Islamic law involved with human history - in this context, ... more This paper comes from the notion that Islamic law involved with human history - in this context, with Jahiliyyah-law, is a cultural phenomenon and can be investigated by using a humanities approach and methodological tools. 1 With all the advantages and disadvantages, the study of social change by Islamic law on the law of Jahiliyyah as the background of its appearance, the one becoming the focus of the discussion in this paper, is attempted to keep away from the at- titude, the one Richard C. Martin called as fideistic scientific subjectivism or objectivism. 2 More importantly, the one portraying Islam position on mustadl'afin become a important awareness which is critical towards the social changes by Islamic law in the society.