Istiana Heriani - Academia.edu (original) (raw)
Papers by Istiana Heriani
Al-Adl : Jurnal Hukum
The purpose of this study is first to find out how to protect legal protection for children who a... more The purpose of this study is first to find out how to protect legal protection for children who are victims of domestic violence. Second, to find out how the judicial mechanism is for victims of domestic violence. The research method is normative juridical, with a descriptive approach, namely the results obtained from this study are expected to provide an overview of legal protection for children as victims of domestic violence. The results of his research are legal protection for children as victims of domestic violence, namely the protection provided, including: providing legal assistance; confidentiality of the victim's identity; arrest of the offender with preliminary evidence; providing other assistance in the form of health services; rehabilitation efforts. The judicial mechanism for child victims of domestic violence is with the right handling and approach so that this problem can be handled properly, namely directed to the resolution of domestic violence crimes through r...
Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, Nov 20, 2020
Lingkungan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga secara alamiah manusia ... more Lingkungan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga secara alamiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Pengaruh lingkungan terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap lingkungan lebih bersifat aktif. Manusia memiliki kemampuan ekploitatif terhadap lingkungan, sehingga mampu mengubahnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Meskipun lingkungan tidak memiliki keinginan dan kemampuan aktif-ekploitatif terhadap manusia, namun pelan tapi pasti, apa yang terjadi pada lingkungan, langsung ataupun tidak langsung akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Dalam Hukum Islam, diantara nya melalui Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua tentunya menerangkan bagaimana manusia harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hadis-hadis yang diteliti adalah hadis-hadis yang terdapat dalam al-kutub al-sittah. Adapun metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode empiris normatif. Untuk memperoleh data dan informasi terkait hadis kebersihan dan kesehatan lingkungan, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode takhrīj al-hadīts. Kesimpulan bahwa konsep kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam hadis sama dengan konsep etika lingkungan biosentrisme yaitu teori yang memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga sehingga manusia memiliki kewajiban moral terhadap lingkungan. Oleh karena itu manusia harus selalu menjaga kebersihan sumber air, kebersihan rumah, kebersihan tempat umum dan tidak menebang pohon dan tanaman di tempat-tempat umum tanpa tujuan yang tidak jelas
Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UNISKA MAB, Nov 21, 2020
Pengabdian masyarakat di Kampung Pumpung Kelurahan Sei TiungKecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yan... more Pengabdian masyarakat di Kampung Pumpung Kelurahan Sei TiungKecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang di tujukan kepada masyarakat sekitar untuk memberikan pengetahuan akan akibat hukum dan perlindungan hukum serta menjaga legitimasi peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat. Metode yang di gunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan sosiologis dimana pelaksanaanya adalah melalui metode penyuluhan dan ceramah di lokasi sasaran. Hasil dari pengadian ini adalah bahwa terkait kasus dalam kasus pencemaran lingkungan di Kampung Pumpung Kota Banjarbaru, hal tersebut dijadikan landasan hukum melakukan upaya hukum administratif dan hukum perdata. Untuk hal tersebut, berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah melalui Pemda Kota Banjarbaru memediasikan, agar pihak pelaku pencemaran menghentikan tindakan pengrusakan maupun kondisi lingkungan hidup, kondisi sosial-ekonomi, kebijakan pemerintah, tanggapan, dan kebutuhan masyarakat Kampung Batuah Kota Banjarbaru
Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek penyelenggaraan kesehatan, oleh karena... more Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek penyelenggaraan kesehatan, oleh karenanya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan publik yang strategis seperti UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Dua permasalahan yang mendasari penyusunan Undang-Undang tersebut, yang pertama adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik kedokteran yang ekploitatif dan tidak memenuhi etika kedokteran sehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi medik, yang kedua, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi dokter dari gugatan masyarakat yang berlebihan.
Penelitian ini ingin menelusuri dan menemukan secara langsung mengapa kasus perceraian akibat per... more Penelitian ini ingin menelusuri dan menemukan secara langsung mengapa kasus perceraian akibat pernikahan dini selalu meningkat di Kota Banjarbaru, dan factor-faktor apa yang menyebabkan maraknya kasus perceraian di Kota Banjarbaru. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan jenis kualitatif, yakni suatu penelitian dimana data primernya dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melalui dokumentasi data yang terdapat di Kantor Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu berdasarkan teks-teks Al-Qur‟an, Al-Hadis danQawa„idul Usuliyah, dan pendekatan yuridis, yaitu berdasarkan hukum Islam dan UU Perkawinan Tahun 1974. Metode analisis data riset ini menggunakan pola induktif, yakni analisis yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Dan, penelitian ini bersi...
Al-Ulum, 2014
Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.... more Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum. Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan. Kata kunci : pencabutan hak atas tanah, kepentingan umum, hak dasar, hak asasi manusia, Negara hukum.
Perjanjian distribusi dalam praktiknya mengalami percampuran dengan perjanjian keagenan, padahal ... more Perjanjian distribusi dalam praktiknya mengalami percampuran dengan perjanjian keagenan, padahal perjanjian keagenan adalah perjanjian yang dikecualikan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, akan tetapi asas tersebut dibatasi oleh undang-undang. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama , perjanjian distribusi yang berisi perjanjian keagenan ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikategorikan sebagai perjanjian distribusi apabila dasar perjanjian di antara para pihak adalah perjanjian jual beli sehingga dia bertindak untuk dan atas namanya sendiri sehingga dapat mempunyai kebebasan untuk menentukan harga jual barang atau jasa yang telah dibelinya. Kedua , Setiap pelak...
ABSTRAK Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial ba... more ABSTRAK Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan hak pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) . Hasil pen...
Narkoba merupakan suatu zat atau substansi yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan ba... more Narkoba merupakan suatu zat atau substansi yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi pemakainya. sampai dengan saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah belum mampu mengatasi ketergantungan pemakainya. masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak tertangani secara maksimal dipengaruhi oleh banyak factor. Penelitian ini akan menguraikan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara preventif maupun represif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative Kata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan narkoba.
Al-Ulum, 2015
Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.... more Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum. Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan. Kata kunci : pencabutan hak atas tanah, kepentingan umum, hak dasar, hak asasi manusia, negara hukum.
This study aims to answer the problems in medical disputes why patients often experience difficul... more This study aims to answer the problems in medical disputes why patients often experience difficulties in realizing their rights. The second problem in this research is to answer which forms and dispute resolution systems that provide legal protection to patients in resolving medical disputes between patients and doctors and / or medical personnel and hospitals to realize patient rights. These problems are examined and examined by normative legal research methods and using secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. The results of this study harmonize the laws and regulations with the real situation in the community. Psychological factors, educational and economic factors of patients cause patients to have difficulty in fighting for their rights in medical disputes. Medical dispute resolution that is pursued through litigation and nonlitigation channels are still found weaknesses that have not been in favor of patients. Thus an idea is found thro...
Al-Ulum, 2014
Masalah-masalah hukum yang timbul dalam perjanjian hutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perda... more Masalah-masalah hukum yang timbul dalam perjanjian hutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selama ini perjanjian penanggungan merupakan jaminan perorangan maupun corporate guarantee, maka perjanjian penanggungan ini selalu diadakan antara kreditur dan pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur bilamana debitur sendiri tidak memenuhinya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1820 KUHPerdata.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2014
Dalam era keterbukaan informasi publik, semua informasi menjadi hak bagi publik untuk mengetahuin... more Dalam era keterbukaan informasi publik, semua informasi menjadi hak bagi publik untuk mengetahuinya, salah satunya adalah informasi kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan dan mengatur sistem informasi publik, termasuk sistem informasi kesehatan. Pengembangan sistem informasi kesehatan di antaranya dilakukan melalui sistem pelaporan, pendataan dan pemetaan kasus-kasus kesehatan, termasuk kejadian penyakit. Melalui sistem informasi kesehatan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hak atas informasi kesehatan merupakan hak dasar sosial yakni the rights to health care yang bersumber dari hak asasi manusia. Sementara itu, dalam pelayanan kesehatan dikenal adanya hak atas rahasia medis (medical secrecy). Hak ini merupakan hak dasar individual yang bersumber dari hak asasi manusia, yakni the rights of self determina on. Pada UU KIP, diatur bahwa informasi kesehatan termasuk informasi publik, tetapi informasi kesehatan yang berisi data kesehatan seseorang termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Ar nya bahwa pada UU KIP juga diberikan jaminan perlindungan terhadap rahasia kedokteran. Persoalannya adalah saat rahasia kedokteran tersebut terkait dengan seseorang yang berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain, sementara salah satu strategi penanggulangan yang paling awal adalah melalui pelaporan yang merupakan subsistem informasi kesehatan. Problem yang kemudian muncul adalah hak mana yang perlu didahulukan, apakah hak atas informasi kesehatan terkait penyakit menular ataukah hak individu pasien atas rahasia medisnya untuk dilindungi dan dak diberitahukan mengenai penyakitnya kepada orang lain. Kata Kunci: informasi publik, informasi kesehatan, hak asasi manusia, hak menentukan badan sendiri, rahasia kedokteran.
Al-Adl : Jurnal Hukum
Kesehatan merupakan hal yang harus dijaga oleh setiap manusia, karena kesehatan merupakan investa... more Kesehatan merupakan hal yang harus dijaga oleh setiap manusia, karena kesehatan merupakan investasi untuk membangun sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan: setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Terjadinya malapraktik dalam tindakan medis yang dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian berat yang membahayakan pasien dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pasien/ konsumen kesehatan. Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini pasien/konsumen kesehatan belum sepenuhnya dapat terjamin haknya.
Sriwijaya Law Review
This study examines the legal protection of patient rights in health services in Indonesia. The a... more This study examines the legal protection of patient rights in health services in Indonesia. The aims of the study are to find out how the legal protection of patients as consumers in receiving health services and what factors affecting the legal protection of patients’ rights in receiving health services. The method employed in this study is a normative study by analysing data obtained from library. The data gathered are in form of secondary data. All the data collected are analysed descriptive qualitative. The problem raised herein is Law Number 44/2009 Concerning the Hospital is not fully well implemented. The results showed that there were many factors influent the effectiveness of Law Number 44/2009 above. The conclusion drawn up that the malpractice in terms of providing medical care may cause disharmony between physicians and patients; the facilities and infrastructures in the health care provided for in the hospital do not support the patients’ rights to obtain health care. A...
Al-Adl : Jurnal Hukum
Traditional health services in Indonesia have been regulated in the Law No. 36 of 2009 about Heal... more Traditional health services in Indonesia have been regulated in the Law No. 36 of 2009 about Health and in Minister of Health regulated No. 15 of 2018 about the implementation oc complementary traditional health. This paper isintended to discuss the legal protection of traditional health services and its forms. This study applies normative juridical methods. The results show that the level of legal protection for traditional health services is empirically lower than complementary and integration. This is proven by the absence of the right to obtain legal protection for traditional empirical health services. The legality of traditional empirical health servicesis only attested by Traditional Health Registered Letters (STPT) while complementary and integration is attested by a
Al-Adl : Jurnal Hukum
The purpose of this study is first to find out how to protect legal protection for children who a... more The purpose of this study is first to find out how to protect legal protection for children who are victims of domestic violence. Second, to find out how the judicial mechanism is for victims of domestic violence. The research method is normative juridical, with a descriptive approach, namely the results obtained from this study are expected to provide an overview of legal protection for children as victims of domestic violence. The results of his research are legal protection for children as victims of domestic violence, namely the protection provided, including: providing legal assistance; confidentiality of the victim's identity; arrest of the offender with preliminary evidence; providing other assistance in the form of health services; rehabilitation efforts. The judicial mechanism for child victims of domestic violence is with the right handling and approach so that this problem can be handled properly, namely directed to the resolution of domestic violence crimes through r...
Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB, Nov 20, 2020
Lingkungan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga secara alamiah manusia ... more Lingkungan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga secara alamiah manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Pengaruh lingkungan terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap lingkungan lebih bersifat aktif. Manusia memiliki kemampuan ekploitatif terhadap lingkungan, sehingga mampu mengubahnya sesuai dengan yang dikehendakinya. Meskipun lingkungan tidak memiliki keinginan dan kemampuan aktif-ekploitatif terhadap manusia, namun pelan tapi pasti, apa yang terjadi pada lingkungan, langsung ataupun tidak langsung akan terasa pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Dalam Hukum Islam, diantara nya melalui Hadis sebagai sumber ajaran Islam yang kedua tentunya menerangkan bagaimana manusia harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hadis-hadis yang diteliti adalah hadis-hadis yang terdapat dalam al-kutub al-sittah. Adapun metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode empiris normatif. Untuk memperoleh data dan informasi terkait hadis kebersihan dan kesehatan lingkungan, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan metode takhrīj al-hadīts. Kesimpulan bahwa konsep kebersihan dan kesehatan lingkungan dalam hadis sama dengan konsep etika lingkungan biosentrisme yaitu teori yang memandang setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga sehingga manusia memiliki kewajiban moral terhadap lingkungan. Oleh karena itu manusia harus selalu menjaga kebersihan sumber air, kebersihan rumah, kebersihan tempat umum dan tidak menebang pohon dan tanaman di tempat-tempat umum tanpa tujuan yang tidak jelas
Prosiding Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen UNISKA MAB, Nov 21, 2020
Pengabdian masyarakat di Kampung Pumpung Kelurahan Sei TiungKecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yan... more Pengabdian masyarakat di Kampung Pumpung Kelurahan Sei TiungKecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang di tujukan kepada masyarakat sekitar untuk memberikan pengetahuan akan akibat hukum dan perlindungan hukum serta menjaga legitimasi peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat. Metode yang di gunakan dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan sosiologis dimana pelaksanaanya adalah melalui metode penyuluhan dan ceramah di lokasi sasaran. Hasil dari pengadian ini adalah bahwa terkait kasus dalam kasus pencemaran lingkungan di Kampung Pumpung Kota Banjarbaru, hal tersebut dijadikan landasan hukum melakukan upaya hukum administratif dan hukum perdata. Untuk hal tersebut, berdasarkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah melalui Pemda Kota Banjarbaru memediasikan, agar pihak pelaku pencemaran menghentikan tindakan pengrusakan maupun kondisi lingkungan hidup, kondisi sosial-ekonomi, kebijakan pemerintah, tanggapan, dan kebutuhan masyarakat Kampung Batuah Kota Banjarbaru
Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek penyelenggaraan kesehatan, oleh karena... more Masyarakat bukan hanya menjadi objek melainkan juga subjek penyelenggaraan kesehatan, oleh karenanya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan publik yang strategis seperti UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UUPK), diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Dua permasalahan yang mendasari penyusunan Undang-Undang tersebut, yang pertama adalah memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap praktik kedokteran yang ekploitatif dan tidak memenuhi etika kedokteran sehingga mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi medik, yang kedua, memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi profesi dokter dari gugatan masyarakat yang berlebihan.
Penelitian ini ingin menelusuri dan menemukan secara langsung mengapa kasus perceraian akibat per... more Penelitian ini ingin menelusuri dan menemukan secara langsung mengapa kasus perceraian akibat pernikahan dini selalu meningkat di Kota Banjarbaru, dan factor-faktor apa yang menyebabkan maraknya kasus perceraian di Kota Banjarbaru. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) dengan jenis kualitatif, yakni suatu penelitian dimana data primernya dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung dan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten serta melalui dokumentasi data yang terdapat di Kantor Pengadilan Agama Kota Banjarbaru. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu berdasarkan teks-teks Al-Qur‟an, Al-Hadis danQawa„idul Usuliyah, dan pendekatan yuridis, yaitu berdasarkan hukum Islam dan UU Perkawinan Tahun 1974. Metode analisis data riset ini menggunakan pola induktif, yakni analisis yang berangkat dari fakta atau peristiwa kongkrit di lapangan kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum. Dan, penelitian ini bersi...
Al-Ulum, 2014
Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.... more Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum. Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan. Kata kunci : pencabutan hak atas tanah, kepentingan umum, hak dasar, hak asasi manusia, Negara hukum.
Perjanjian distribusi dalam praktiknya mengalami percampuran dengan perjanjian keagenan, padahal ... more Perjanjian distribusi dalam praktiknya mengalami percampuran dengan perjanjian keagenan, padahal perjanjian keagenan adalah perjanjian yang dikecualikan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun dalam hukum perjanjian dikenal asas kebebasan berkontrak, akan tetapi asas tersebut dibatasi oleh undang-undang. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan ada dua hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama , perjanjian distribusi yang berisi perjanjian keagenan ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dikategorikan sebagai perjanjian distribusi apabila dasar perjanjian di antara para pihak adalah perjanjian jual beli sehingga dia bertindak untuk dan atas namanya sendiri sehingga dapat mempunyai kebebasan untuk menentukan harga jual barang atau jasa yang telah dibelinya. Kedua , Setiap pelak...
ABSTRAK Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial ba... more ABSTRAK Pasal 34 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang menekankan pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan hak pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) . Hasil pen...
Narkoba merupakan suatu zat atau substansi yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan ba... more Narkoba merupakan suatu zat atau substansi yang dapat menimbulkan ketagihan dan ketergantungan bagi pemakainya. sampai dengan saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah belum mampu mengatasi ketergantungan pemakainya. masalah penyalahgunaan narkoba ini tidak tertangani secara maksimal dipengaruhi oleh banyak factor. Penelitian ini akan menguraikan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba baik secara preventif maupun represif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative Kata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan narkoba.
Al-Ulum, 2015
Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.... more Kepemilikan hak atas tanah merupakan hak dasar yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pencabutan kepemilikan hak atas tanah oleh presiden dilakukan untuk kepentingan umum. Perlindungan subjek hak atas dalam menghadapi pencabutan hak didasarkan kepada pemahaman pengertian kepentingan umum. Kepentingan umum merupakan suatu yang abstrak, mudah dipahami secara teoritis, tetapi menjadi sangat kompleks ketika diimplementasikan. Kata kunci : pencabutan hak atas tanah, kepentingan umum, hak dasar, hak asasi manusia, negara hukum.
This study aims to answer the problems in medical disputes why patients often experience difficul... more This study aims to answer the problems in medical disputes why patients often experience difficulties in realizing their rights. The second problem in this research is to answer which forms and dispute resolution systems that provide legal protection to patients in resolving medical disputes between patients and doctors and / or medical personnel and hospitals to realize patient rights. These problems are examined and examined by normative legal research methods and using secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. The results of this study harmonize the laws and regulations with the real situation in the community. Psychological factors, educational and economic factors of patients cause patients to have difficulty in fighting for their rights in medical disputes. Medical dispute resolution that is pursued through litigation and nonlitigation channels are still found weaknesses that have not been in favor of patients. Thus an idea is found thro...
Al-Ulum, 2014
Masalah-masalah hukum yang timbul dalam perjanjian hutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perda... more Masalah-masalah hukum yang timbul dalam perjanjian hutang menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, selama ini perjanjian penanggungan merupakan jaminan perorangan maupun corporate guarantee, maka perjanjian penanggungan ini selalu diadakan antara kreditur dan pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur bilamana debitur sendiri tidak memenuhinya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1820 KUHPerdata.
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2014
Dalam era keterbukaan informasi publik, semua informasi menjadi hak bagi publik untuk mengetahuin... more Dalam era keterbukaan informasi publik, semua informasi menjadi hak bagi publik untuk mengetahuinya, salah satunya adalah informasi kesehatan. Pemerintah menyelenggarakan dan mengatur sistem informasi publik, termasuk sistem informasi kesehatan. Pengembangan sistem informasi kesehatan di antaranya dilakukan melalui sistem pelaporan, pendataan dan pemetaan kasus-kasus kesehatan, termasuk kejadian penyakit. Melalui sistem informasi kesehatan tersebut, pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh hak akses terhadap pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hak atas informasi kesehatan merupakan hak dasar sosial yakni the rights to health care yang bersumber dari hak asasi manusia. Sementara itu, dalam pelayanan kesehatan dikenal adanya hak atas rahasia medis (medical secrecy). Hak ini merupakan hak dasar individual yang bersumber dari hak asasi manusia, yakni the rights of self determina on. Pada UU KIP, diatur bahwa informasi kesehatan termasuk informasi publik, tetapi informasi kesehatan yang berisi data kesehatan seseorang termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik. Ar nya bahwa pada UU KIP juga diberikan jaminan perlindungan terhadap rahasia kedokteran. Persoalannya adalah saat rahasia kedokteran tersebut terkait dengan seseorang yang berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain, sementara salah satu strategi penanggulangan yang paling awal adalah melalui pelaporan yang merupakan subsistem informasi kesehatan. Problem yang kemudian muncul adalah hak mana yang perlu didahulukan, apakah hak atas informasi kesehatan terkait penyakit menular ataukah hak individu pasien atas rahasia medisnya untuk dilindungi dan dak diberitahukan mengenai penyakitnya kepada orang lain. Kata Kunci: informasi publik, informasi kesehatan, hak asasi manusia, hak menentukan badan sendiri, rahasia kedokteran.
Al-Adl : Jurnal Hukum
Kesehatan merupakan hal yang harus dijaga oleh setiap manusia, karena kesehatan merupakan investa... more Kesehatan merupakan hal yang harus dijaga oleh setiap manusia, karena kesehatan merupakan investasi untuk membangun sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi, selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan: setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Terjadinya malapraktik dalam tindakan medis yang dilakukan baik dengan sengaja maupun karena kelalaian berat yang membahayakan pasien dan mengakibatkan kerugian yang diderita oleh pasien/ konsumen kesehatan. Adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal ini pasien/konsumen kesehatan belum sepenuhnya dapat terjamin haknya.
Sriwijaya Law Review
This study examines the legal protection of patient rights in health services in Indonesia. The a... more This study examines the legal protection of patient rights in health services in Indonesia. The aims of the study are to find out how the legal protection of patients as consumers in receiving health services and what factors affecting the legal protection of patients’ rights in receiving health services. The method employed in this study is a normative study by analysing data obtained from library. The data gathered are in form of secondary data. All the data collected are analysed descriptive qualitative. The problem raised herein is Law Number 44/2009 Concerning the Hospital is not fully well implemented. The results showed that there were many factors influent the effectiveness of Law Number 44/2009 above. The conclusion drawn up that the malpractice in terms of providing medical care may cause disharmony between physicians and patients; the facilities and infrastructures in the health care provided for in the hospital do not support the patients’ rights to obtain health care. A...
Al-Adl : Jurnal Hukum
Traditional health services in Indonesia have been regulated in the Law No. 36 of 2009 about Heal... more Traditional health services in Indonesia have been regulated in the Law No. 36 of 2009 about Health and in Minister of Health regulated No. 15 of 2018 about the implementation oc complementary traditional health. This paper isintended to discuss the legal protection of traditional health services and its forms. This study applies normative juridical methods. The results show that the level of legal protection for traditional health services is empirically lower than complementary and integration. This is proven by the absence of the right to obtain legal protection for traditional empirical health services. The legality of traditional empirical health servicesis only attested by Traditional Health Registered Letters (STPT) while complementary and integration is attested by a