Iwan Nurdin - Academia.edu (original) (raw)

Papers by Iwan Nurdin

Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun. Iniu bukan semata mata... more Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun. Iniu bukan semata mata soal administrasi perizinan semata, namun sebuah politik hukum dan politik ekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan UUPA 1960. Konflik agraria tersebut adalah wajah permukaan dari ketidakadilan struktur agraria yang ada.Halaman 13

Apa masalah utama yang harus segera dibenahi oleh Pemerintahan Jokowi-JK ke depan? Jokowi-JK seja... more Apa masalah utama yang harus segera dibenahi oleh Pemerintahan Jokowi-JK ke depan? Jokowi-JK sejak awal pemerintahannya harus berangkat dari itikad melakukan perbaikan mendasar terhadap kondisi agraria nasional yang buruk, yang telah diwariskan oleh rezim SBY selama satu dekade pemerintahannya. Pemerintahan baru ini diharapkan tidak lagi mengulang kesalahan rezim lama dan semakin jauh meninggalkan amanat untuk menjalankan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Hal ini merupakan pekerjaan yang wajib diprioritaskan oleh Jokowi-JK, jika sungguh-sungguh hendak mewujudkan Trisakti Kemerdekaan, yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam budaya seperti termak-tub dalam dokumen Nawa Cita. Oleh sebab itu, reforma agraria adalah janji yang harus ditepati oleh Jokowi-JK.

AbstrakTulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo BambangYud... more AbstrakTulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo BambangYudhoyono yang terjadi akibat hambatan-hambatan kelembagaan. Hambatan yang bersifatkelembagaan ini merupakan akibat dari kebijakan yang dibuat sejak rezim Orde Baru dimanamasalah agraria dijadikan tanggung jawab beberapa departemen dalam pemerintahan. Dengankurangnya koordinasi antar departemen, terjadi tumpang tindih dalam kebijakan mereka mengenaiagraria dan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak terkoordinir ini berlanjut di pemerintahan-pemerintahansetelah reformasi terlihat dari tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatursumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati olehperaturan dibawahnya dan disharmoni peraturan-peraturan hukum yang sifatnya sejajar. Tulisanini kemudian menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan baru di bawahkepemimpinan Joko Widodo untuk mewujudkan agenda reforma agraria. Kata-kata Kunci: Reforma Agraria,...

Jawab Kelemahan Ruu Pertanahan, Feb 20, 2014

Jurnal Perempuan

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women.... more The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressesd with the agrarian reform’s agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration’s priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform’s policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women’s movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Jurnal Perempuan

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women.... more The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressesd with the agrarian reform’s agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration’s priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform’s policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women’s movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Setelah dua tahun tanpa reforma agraria, apakah Jokowi-JK benar-benar ingin ada perubahan agraria... more Setelah dua tahun tanpa reforma agraria, apakah Jokowi-JK benar-benar ingin ada perubahan agraria di tanah air? Padahal kondisi ketimpangan agraria yang buruk dan terus bertahan telah membelok dengan mudah kepada isu-isu SARA seperti yang kerap terjadi akhirakhir ini.

C a t a t a n A k h i r T a h u n 2 0 1 9 K o n s o r s i u m P e m b a r u a n A g r a r i a " D... more C a t a t a n A k h i r T a h u n 2 0 1 9 K o n s o r s i u m P e m b a r u a n A g r a r i a " D a r i A c e h S a m p a i P a p u a : U r g e n s i P e n y e l e s a i a n K o n fl i k S t r u k t u r a l d a n J a l a n P e m b a r u a n A g r a r i a k e D e p a n "

There are three major agrarian problems that still existed namely; 1) Unequal land control and ow... more There are three major agrarian problems that still existed namely; 1) Unequal land control and ownership between land controls by (big) corporation versus people's agricultural land, 2) Land conflict and criminalization against farmers/indigenous peoples (IPs), and 3) Environmental degradation.

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria, 2019

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women.... more The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressesd with the agrarian reform’s agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration’s priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform’s policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women’s movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

September tahun ini UU No.5/1960 UUPA genap berusia enam puluh tahun. Ia adalah salah satu UU ter... more September tahun ini UU No.5/1960 UUPA genap berusia enam puluh tahun. Ia adalah salah satu UU tertua yang masih berlaku. Sepanjang pengundangannya, beberapa interupsi kekuasaan telah membuat UU ini salah implementasi sehingga cita-citanya belum tercapai.

Pada pidato pengesahan RUU Cipta Kerja (5/10), Pimpinan DPR secara khusus menyatakan bahwa RUU in... more Pada pidato pengesahan RUU Cipta Kerja (5/10), Pimpinan DPR secara khusus menyatakan bahwa RUU ini pro reforma agraria. Tentu dimaksudkan untuk menolak tuduhan masyarakat bahwa peraturan ini hanya mendukung pengalokasian tanah kepada pengusaha dan memudahkan penggusuran.

Proses pembahasan akhir dari RUU Pertanahan yang sedang berlangsung memperlihatkan bahwa pemerint... more Proses pembahasan akhir dari RUU Pertanahan yang sedang berlangsung memperlihatkan bahwa pemerintah dan DPR berniat segera mengesahkan RUU Pertanahan.

Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun. Iniu bukan semata mata... more Konflik agraria perkebunan selalu menempati jumlah tertinggi setiap tahun. Iniu bukan semata mata soal administrasi perizinan semata, namun sebuah politik hukum dan politik ekonomi yang tidak sesuai dengan konstitusi dan UUPA 1960. Konflik agraria tersebut adalah wajah permukaan dari ketidakadilan struktur agraria yang ada.Halaman 13

Apa masalah utama yang harus segera dibenahi oleh Pemerintahan Jokowi-JK ke depan? Jokowi-JK seja... more Apa masalah utama yang harus segera dibenahi oleh Pemerintahan Jokowi-JK ke depan? Jokowi-JK sejak awal pemerintahannya harus berangkat dari itikad melakukan perbaikan mendasar terhadap kondisi agraria nasional yang buruk, yang telah diwariskan oleh rezim SBY selama satu dekade pemerintahannya. Pemerintahan baru ini diharapkan tidak lagi mengulang kesalahan rezim lama dan semakin jauh meninggalkan amanat untuk menjalankan reforma agraria dan menyelesaikan konflik agraria secara menyeluruh. Hal ini merupakan pekerjaan yang wajib diprioritaskan oleh Jokowi-JK, jika sungguh-sungguh hendak mewujudkan Trisakti Kemerdekaan, yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat dalam bidang politik dan berkepribadian dalam budaya seperti termak-tub dalam dokumen Nawa Cita. Oleh sebab itu, reforma agraria adalah janji yang harus ditepati oleh Jokowi-JK.

AbstrakTulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo BambangYud... more AbstrakTulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo BambangYudhoyono yang terjadi akibat hambatan-hambatan kelembagaan. Hambatan yang bersifatkelembagaan ini merupakan akibat dari kebijakan yang dibuat sejak rezim Orde Baru dimanamasalah agraria dijadikan tanggung jawab beberapa departemen dalam pemerintahan. Dengankurangnya koordinasi antar departemen, terjadi tumpang tindih dalam kebijakan mereka mengenaiagraria dan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak terkoordinir ini berlanjut di pemerintahan-pemerintahansetelah reformasi terlihat dari tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatursumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati olehperaturan dibawahnya dan disharmoni peraturan-peraturan hukum yang sifatnya sejajar. Tulisanini kemudian menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan baru di bawahkepemimpinan Joko Widodo untuk mewujudkan agenda reforma agraria. Kata-kata Kunci: Reforma Agraria,...

Jawab Kelemahan Ruu Pertanahan, Feb 20, 2014

Jurnal Perempuan

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women.... more The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressesd with the agrarian reform’s agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration’s priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform’s policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women’s movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Jurnal Perempuan

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women.... more The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressesd with the agrarian reform’s agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration’s priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform’s policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women’s movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

Setelah dua tahun tanpa reforma agraria, apakah Jokowi-JK benar-benar ingin ada perubahan agraria... more Setelah dua tahun tanpa reforma agraria, apakah Jokowi-JK benar-benar ingin ada perubahan agraria di tanah air? Padahal kondisi ketimpangan agraria yang buruk dan terus bertahan telah membelok dengan mudah kepada isu-isu SARA seperti yang kerap terjadi akhirakhir ini.

C a t a t a n A k h i r T a h u n 2 0 1 9 K o n s o r s i u m P e m b a r u a n A g r a r i a " D... more C a t a t a n A k h i r T a h u n 2 0 1 9 K o n s o r s i u m P e m b a r u a n A g r a r i a " D a r i A c e h S a m p a i P a p u a : U r g e n s i P e n y e l e s a i a n K o n fl i k S t r u k t u r a l d a n J a l a n P e m b a r u a n A g r a r i a k e D e p a n "

There are three major agrarian problems that still existed namely; 1) Unequal land control and ow... more There are three major agrarian problems that still existed namely; 1) Unequal land control and ownership between land controls by (big) corporation versus people's agricultural land, 2) Land conflict and criminalization against farmers/indigenous peoples (IPs), and 3) Environmental degradation.

Absennya Pengarusutamaan Gender dalam Perpres No. 86/2018 tentang Reforma Agraria, 2019

The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women.... more The situation of agrarian injustice in the rural area carries multiple layers of burden on women. Such situation could be addressesd with the agrarian reform’s agenda. This is the reason why the society welcome the announcement of agrarian reform agenda as Joko Widodo administration’s priority program. After being in power for four years, finally the government had issued the Presidential Regulation No. 86 year of 2018 on Agrarian Reform. The enactment of this Agrarian Reform’s policy cannot be separated from the role of social movement organizations in urging for agrarian reform agenda, including in urging for an agrarian reform policy with gender justice perspective. This paper seeks to see how women’s movement and the agrarian reform movement have been trying to advocate gender perspective in the formulation and the implementation of the Presidential Regulation (Perpres).

September tahun ini UU No.5/1960 UUPA genap berusia enam puluh tahun. Ia adalah salah satu UU ter... more September tahun ini UU No.5/1960 UUPA genap berusia enam puluh tahun. Ia adalah salah satu UU tertua yang masih berlaku. Sepanjang pengundangannya, beberapa interupsi kekuasaan telah membuat UU ini salah implementasi sehingga cita-citanya belum tercapai.

Pada pidato pengesahan RUU Cipta Kerja (5/10), Pimpinan DPR secara khusus menyatakan bahwa RUU in... more Pada pidato pengesahan RUU Cipta Kerja (5/10), Pimpinan DPR secara khusus menyatakan bahwa RUU ini pro reforma agraria. Tentu dimaksudkan untuk menolak tuduhan masyarakat bahwa peraturan ini hanya mendukung pengalokasian tanah kepada pengusaha dan memudahkan penggusuran.

Proses pembahasan akhir dari RUU Pertanahan yang sedang berlangsung memperlihatkan bahwa pemerint... more Proses pembahasan akhir dari RUU Pertanahan yang sedang berlangsung memperlihatkan bahwa pemerintah dan DPR berniat segera mengesahkan RUU Pertanahan.