Haeruman Jayadi - Academia.edu (original) (raw)

Papers by Haeruman Jayadi

Research paper thumbnail of Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)

Jurnal Risalah Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perumusan norma hukum dalam penyusunan dan pembentukan un... more Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perumusan norma hukum dalam penyusunan dan pembentukan undang-undang, karena kekeliruan dan kesalahan dalam merumuskan norma dalam pasal dan ayat undang-undang akan menimbulkan implikasi hukum dalam implementasi undang-undang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum dengan perumusan norma dalam undang-undangyang dijadikan sampel kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan mengkaji norma dalam undang-undang dan pendekatan konseptual (konceptual aproach) yaitu mengkajipandangan para pakar yang terkait dengan obyek kajian. Analisis hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hokum, yaitu penafsiran gramatikal dan autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perumusan norma hukummasih banyak kekeliruan dalam menggunakan frasa normatif; wajib, dilarang, berhak, harus, dapat, dan berwenang sebagai frasa yang harus digunakan dalam perumusan norma undang-un...

Research paper thumbnail of JURNAL KONSTITUSI / Lies Ariany

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011

Research paper thumbnail of Penyuluhan Hukum Tentang Pemerintahan Desa Di Desa Pringgabaya Lombok Timur

Jurnal Risalah Kenotariatan, Dec 30, 2020

Research paper thumbnail of Authority Dispute Between the Parliament and the Constitutional Court Law Norms in Formation

Jurnal Penelitian, 2014

The purpose of this study was to determine the dispute of authority of state institutions that oc... more The purpose of this study was to determine the dispute of authority of state institutions that occurred between the Parliament and the Constitutional Court in the establishment of the rule of law level legislation , with specific targets in the form of teaching materials produced in the course of Constitutional Law and Technical Regulations . Moreover , the conflict is to be averted in the future state institutions , especially the Parliament and the Constitutional Court in the establishment of the rule of law level legislation . The research method used is a normative legal research, with the method of statute approach and methods of conceptual approaches . Approach through legislation that researchers will conduct in-depth study f the constitusional of the 1945 Constitution and the laws regarding the authority of state institutions in the establishment of the rule of law level legislation . Through a conceptual approach , researchers will examine the concepts of thought from the e...

Research paper thumbnail of Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasaran Uud 1945

Jurnal Media Hukum, 2017

The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of th... more The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and to know the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Head of the Indonesian National Police, so as to prevent conflicts or potential conflicts between the president and parliament in the appointment and dismissal of the police chief.The research method used is normative law research method with the statute approach and the conceptual approach. Through statute approach, researchers will conduct in-depth study of the article of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and the Act on the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. While the conceptual approach, researchers will study the concepts of the thinking of experts in Constitutional Law related to the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief.The results showed that the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Chief of Police is restricted by the requirement for approval of the House of Representatives as a form of checks and balances between state institutions. This is a form of control of the House of Representatives as a representative of all the people of Indonesia who have sovereignty under the Constitution of 1945.

Research paper thumbnail of Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Gelangsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur pemerintah des... more Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan desa yang behadapan langsung dengan masyarakat. Tujuan dari diadakannnya pendampingan ini yaitu agar para aparatur desa memahami tata cara dan teknik pembuatan peraturan desa sehingga peraturan desa memiliki standar yang baik yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah, tanya jawab dan pembimbingan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu aparatur desa dapat memahami baik secara teoritis maupun secara teknis tata cara pembuatan peraturan desa, termasuk peraturan kepala desa serta peraturan lainnya. Pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam membuat peraturan di tingkat desa sangat diperlukan agar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat ...

Research paper thumbnail of Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)

Jurnal Risalah Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perumusan norma hukum dalam penyusunan dan pembentukan un... more Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perumusan norma hukum dalam penyusunan dan pembentukan undang-undang, karena kekeliruan dan kesalahan dalam merumuskan norma dalam pasal dan ayat undang-undang akan menimbulkan implikasi hukum dalam implementasi undang-undang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian hukum dengan perumusan norma dalam undang-undangyang dijadikan sampel kajian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dengan mengkaji norma dalam undang-undang dan pendekatan konseptual (konceptual aproach) yaitu mengkajipandangan para pakar yang terkait dengan obyek kajian. Analisis hukum dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hokum, yaitu penafsiran gramatikal dan autentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perumusan norma hukummasih banyak kekeliruan dalam menggunakan frasa normatif; wajib, dilarang, berhak, harus, dapat, dan berwenang sebagai frasa yang harus digunakan dalam perumusan norma undang-un...

Research paper thumbnail of JURNAL KONSTITUSI / Lies Ariany

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011

Research paper thumbnail of Penyuluhan Hukum Tentang Pemerintahan Desa Di Desa Pringgabaya Lombok Timur

Jurnal Risalah Kenotariatan, Dec 30, 2020

Research paper thumbnail of Authority Dispute Between the Parliament and the Constitutional Court Law Norms in Formation

Jurnal Penelitian, 2014

The purpose of this study was to determine the dispute of authority of state institutions that oc... more The purpose of this study was to determine the dispute of authority of state institutions that occurred between the Parliament and the Constitutional Court in the establishment of the rule of law level legislation , with specific targets in the form of teaching materials produced in the course of Constitutional Law and Technical Regulations . Moreover , the conflict is to be averted in the future state institutions , especially the Parliament and the Constitutional Court in the establishment of the rule of law level legislation . The research method used is a normative legal research, with the method of statute approach and methods of conceptual approaches . Approach through legislation that researchers will conduct in-depth study f the constitusional of the 1945 Constitution and the laws regarding the authority of state institutions in the establishment of the rule of law level legislation . Through a conceptual approach , researchers will examine the concepts of thought from the e...

Research paper thumbnail of Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasaran Uud 1945

Jurnal Media Hukum, 2017

The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of th... more The research was intended to determine the prerogative of the President on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and to know the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Head of the Indonesian National Police, so as to prevent conflicts or potential conflicts between the president and parliament in the appointment and dismissal of the police chief.The research method used is normative law research method with the statute approach and the conceptual approach. Through statute approach, researchers will conduct in-depth study of the article of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, and the Act on the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief. While the conceptual approach, researchers will study the concepts of the thinking of experts in Constitutional Law related to the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the police chief.The results showed that the prerogative of the President in the appointment and dismissal of the Chief of Police is restricted by the requirement for approval of the House of Representatives as a form of checks and balances between state institutions. This is a form of control of the House of Representatives as a representative of all the people of Indonesia who have sovereignty under the Constitution of 1945.

Research paper thumbnail of Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Gelangsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur pemerintah des... more Peningkatan kualitas sumberdaya manusia sangat penting khususnya kualitas aparatur pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan desa yang behadapan langsung dengan masyarakat. Tujuan dari diadakannnya pendampingan ini yaitu agar para aparatur desa memahami tata cara dan teknik pembuatan peraturan desa sehingga peraturan desa memiliki standar yang baik yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Metode yang digunakan yaitu dengan cara ceramah, tanya jawab dan pembimbingan. Hasil yang diperoleh dari pengabdian kepada masyarakat ini yaitu aparatur desa dapat memahami baik secara teoritis maupun secara teknis tata cara pembuatan peraturan desa, termasuk peraturan kepala desa serta peraturan lainnya. Pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam membuat peraturan di tingkat desa sangat diperlukan agar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dapat terlaksana dengan baik, sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat ...