Lina Hastuti - Academia.edu (original) (raw)
Papers by Lina Hastuti
Commercial paper atau Burat berharga komersial, sebenarnya merupakan suatu instrumen Yang diprakt... more Commercial paper atau Burat berharga komersial, sebenarnya merupakan suatu instrumen Yang dipraktekkan di pasar uang, yang kemu~ian diperluas ruang jelajahnYa ke bidang pasar modal. Bagi hukum dan bisnis di Indonesia instrumen hutang ini merupakanproduk baru dan terbilang canggih, sehingga seluk beluk mengenai commercial paper ini belum banyak diketahui olch masYarakat bisnis. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum, dimana aspek~aspek yuridisnya belum tertata dan belum jelas kualifikasinya. Sebagai salah satu preduk baru, sudah barang tentu eksisten5i commercial PaPer pada akhirnya banYak bersentuhan dengan hukum konvensional, karena sebagian dari kaidah hukum yang digunakan ma5ih meruPakan produk hukum kolonial yang dituangkan dalam KVHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagans/KUHD). Secara yuridis instrumen· commercial paper ini mempunYai dua wajah ganda atau ibarat pedang bermata dua, dimana cii sat~ 51S1 instrumen tadi diatur oleh hukum privat, sehingga dalam ...
UNIVERSITAS AIRLANGGA, 1992
Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi, maka dihar... more Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi, maka diharapkan system sewa tanah pertanian yang dilakukan oleh Pabrik Gula terhadap petani menjadi hapus, dan digantikan dengan proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Hal ini berarti, petani tidak lagi menyewakan tanahnya, tetapi petani bertindak sebagai manajer suatu usaha tani dengan segala akibatnya, dengan bimbingan tehnis dari pihak pabrik gula. Sehingga dengan adanya proyek TRI diharapkan akan terjadi peningkatan produksi gula dan juga terjadi peningkatan pendapatan para petani tebu. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: a. Siapa sajakah yang terlibat dalam proyek Tebu Rakyat Intensifikasi, khususnya di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto? Dan apakah peranannya? b. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh petani di dalam pelaksanaan bagi hasil TRI? Untuk menjawab permasalahan itu, maka di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normative yaitu untuk mengka...
Yuridika, Aug 5, 2022
The COVID-19 pandemic is described as circumstances often interchangeably in social and medical c... more The COVID-19 pandemic is described as circumstances often interchangeably in social and medical contexts as non-boundary spread and directly affected a wide range of human life and a non-traditional security threat. The pandemic has had adverse consequences on the economy, and health and psychology have suffered. In 2020, ASEAN held an extraordinary summit on COVID-19 to accelerate resilience to the pandemic as a regional response; however, a solid commitment and comprehensive foundation are critical focal points for dealing with infectious diseases. Therefore, ASEAN member states should create a permanent mechanism to deal with current and future pandemics by providing a strategic long-term plan, an annual work plan, effective monitoring systems, and quality assurance by strengthening the ASEAN Socio-Cultural Community's role as an open and dynamic entity within the ASEAN Community. Doctrinal research based on normative legal and conceptual approaches was conducted as methods for this study.
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
Universitas Airlangga Press, 2009
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
Universitas Airlangga, 2015
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
Pemilik merek jasa terkenal, yang mereknya dibajaK dapat mengajuKan gugataN secara perdata ke pen... more Pemilik merek jasa terkenal, yang mereknya dibajaK dapat mengajuKan gugataN secara perdata ke pengadilan dngan alasan mereknya telah dibajak oleh orang lain. Gugatan tersebut tidak Menghalangi aparat petugas dan pelaksana hukum, sepertimisalnya jaksa untuk menuntut si pelaku pembajak merek jasa, karena dalam Undang-undang Merek Nomer 19itahun 1992, kejahatan merek barang atau jasa, merupakan delik biasa dan bukan lagi delik aduan. Ini berarti, tanpa pengaduan dari pihak yang dirugikan, penuntutumum dapat menuntut si pelaku ke depan pengadilan. Agar merek jasanya dilindungi oleh UUM, maka pemilik merek jasa yang bersangkutan harus mendaftarkan mereknya pada Kantor Merek. Ini merupakan konsekwensi dari stesel kons~itutif yang dianut oleh Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992
Bila selama ini terdapat kesan Sekretaris Jenderal ASEAN kurang berperan, hal ini bukan disebabka... more Bila selama ini terdapat kesan Sekretaris Jenderal ASEAN kurang berperan, hal ini bukan disebabkan ketentuan pasal III Agreement yang kurang jelas. Dengan melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal beserta stafnya nampak bahwa pasal III telah dilaksanakan sepenuhnya. Jadi ada hal-hal lain di luar pasal III yang menjadi faktor penyebab yaitu tidak dimiliki wewenang politik oleh Sekretaris Jenderal ASEAN seperti pada Sekretaris Jenderal PBB, sifat kerjasama ASEAN dan sidang Menteri Luar Negeri yang berada pada posisi atas dibanding sidang menteri-menteri lainnya. Disamping terdapat persamaan fungsi dan wewenang, terdapat pula perbedaan antara Sekretaris Jenderal ASEAN dengan PBB. Perbedaan yang menyolok adalah wewenang politik yang dimiliki oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang membuat peranannya menjadi luas. Karena dengan wewenang itu, ia bisa menggunakan hak inisiatifnya untuk perdamaian dan keamanan internasional. Juga disebabkan karena sejak semula Se...
Perumahan merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan manuaia yang harua dipenuhi. Untuk membant... more Perumahan merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan manuaia yang harua dipenuhi. Untuk membantu pemenuhan .kebutuhan ini, usaha pengadaan rumah-rumah yang layak ditempati teLah dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan swasta. Pengadaan rurnah-rumah yang dilakukan oleh pemerintah di1aksanakan dengan pembangunan rumah-rumah murah melalui Proyek Perumahan Nasiona1 dan penyediaan dana yang dapat dipinjam untuk membe1i rumah yang dibangun oleh kalangan swasta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatit untuk mengkaji Jual Beli Ramah KPR-BTR P.T. Pondok Permata Estate Yang Belum Lunas dengan menggunakan pendekatan monodisipliner, yaitu pendekatan disiplin ilmu hukum. SUmber data dalam penelitian ini diperoleh di Bank Tabungan Negara Oabang surabaya dan pihak-pihak yang terkait khususnya debitur I dan debitur II dalam perjanjian jual beli rumah XPR-BTN P.T. Pond ok Permata Estate yang belum lunas. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. ...
Bukan merupakan hal baru bila kondisi lalu lintas di kota-kota besar sangat memprihatinkan. Mempr... more Bukan merupakan hal baru bila kondisi lalu lintas di kota-kota besar sangat memprihatinkan. Memprihatinkan di sini mempunyai pengertian bahwa pemecahan Buatu masalah bukan merupakan akhir dari permasalahan itu sendiri, tetapi acapkali me~upakan awal dari suatu permasalahan. Kepadatan arus lalu lintas di kota Surabaya tidakhanya menimbulkan kemacetan tetapi juga menimbulkan kecelakaan yang membawa kerugian, baik itu kerugian yang berupa harta bendamaupun kerugian yang berupa jiwa. Kondisi lalu lintas yang demikian tidak membuat pihak polisi lalu lintas (Polantas) berdiam diri. Berbagai upaya telah dilakukari untuk memperlancar arus lalu lintas dan menekan jumlah kecelakaan.
International humanitarian law requires states to separate the civilian objects from their milita... more International humanitarian law requires states to separate the civilian objects from their military objects known as the Distinction Principle. However, many civilian airports in Indonesia are found in a military area object airbase, thus it is prone to take many victims if there is a war. This study examined the application of Distinction Principle between civilian airport and military objects in Indonesia. The type of study conducted was normative legal research through a historical approach, a conceptual approach, and a statute approach. Indonesia has ratified the 1949 Geneva Convention through Law Number 59 of 1958 concerning Participation of the Republic of Indonesia in all Geneva Conferences on 12 August 1949. According to the ratification of the 1949 Geneva Convention, Indonesia must obey all provisions in the 1949 Geneva Conventions and apply the principles to respect and guarantee civil protection in all circumstances. The application of the Distinction Principle in Indones...
Penelitian Ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-und... more Penelitian Ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya mengenai upaya konsinyasi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai besarnyaganti kerugran daLam pembebasan hak atas tanah
The ratification of the 1949 Geneva Convention implies that Indonesia must obey and implement int... more The ratification of the 1949 Geneva Convention implies that Indonesia must obey and implement international humanitarian law, specifically the distinction principles. One of the distinction principle relates to the separation of civilian objects and military objects, where attacks are only passed on to military objects. civilian objects and military objects in Indonesia are practically not separated and close together. This has the potential to become a threat if it does not follow the rules in international humanitarian law. The purpose of this study is to find out the importance of applying the distinction principle regarding civil objects and military objects in legislation in Indonesia. This writing uses a normative legal research method, the approach is carried out through a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the separation of civilian and military objects is a preventive effort in protecting civilians and civilian objects in ...
Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan desa ... more Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan desa meliputi segala bidang yang menyangkut kehidupan warga masyarakat, peran serta warga masyarakat senantiasa diperlukan bagi kebarhasilan pembangunan. Kuliah kerja nyata sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat memerlukan persiapan yang matang agar terlaksana sebaik-baiknya. Desa Sambi Pondok, Sidoyu, Gresik merupakan salah satu daerah lokasi KKN mahasiswa Unair,seperti juga desa-desa di Indonesia, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan juga meliputi bidang ekonomi, pendidikan, budaya-spiritual dan sebagainya. Penelitian ini diadakan untuk mengetahui sejauh mana bidang-bidang tersebut terselenggara di desa Sambi Pondok.
Commercial paper atau Burat berharga komersial, sebenarnya merupakan suatu instrumen Yang diprakt... more Commercial paper atau Burat berharga komersial, sebenarnya merupakan suatu instrumen Yang dipraktekkan di pasar uang, yang kemu~ian diperluas ruang jelajahnYa ke bidang pasar modal. Bagi hukum dan bisnis di Indonesia instrumen hutang ini merupakanproduk baru dan terbilang canggih, sehingga seluk beluk mengenai commercial paper ini belum banyak diketahui olch masYarakat bisnis. Terlebih lagi bagi masyarakat yang berkecimpung di bidang hukum, dimana aspek~aspek yuridisnya belum tertata dan belum jelas kualifikasinya. Sebagai salah satu preduk baru, sudah barang tentu eksisten5i commercial PaPer pada akhirnya banYak bersentuhan dengan hukum konvensional, karena sebagian dari kaidah hukum yang digunakan ma5ih meruPakan produk hukum kolonial yang dituangkan dalam KVHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagans/KUHD). Secara yuridis instrumen· commercial paper ini mempunYai dua wajah ganda atau ibarat pedang bermata dua, dimana cii sat~ 51S1 instrumen tadi diatur oleh hukum privat, sehingga dalam ...
UNIVERSITAS AIRLANGGA, 1992
Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi, maka dihar... more Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tebu Rakyat Intensifikasi, maka diharapkan system sewa tanah pertanian yang dilakukan oleh Pabrik Gula terhadap petani menjadi hapus, dan digantikan dengan proyek Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Hal ini berarti, petani tidak lagi menyewakan tanahnya, tetapi petani bertindak sebagai manajer suatu usaha tani dengan segala akibatnya, dengan bimbingan tehnis dari pihak pabrik gula. Sehingga dengan adanya proyek TRI diharapkan akan terjadi peningkatan produksi gula dan juga terjadi peningkatan pendapatan para petani tebu. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: a. Siapa sajakah yang terlibat dalam proyek Tebu Rakyat Intensifikasi, khususnya di Pabrik Gula Gempolkrep Mojokerto? Dan apakah peranannya? b. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh petani di dalam pelaksanaan bagi hasil TRI? Untuk menjawab permasalahan itu, maka di dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normative yaitu untuk mengka...
Yuridika, Aug 5, 2022
The COVID-19 pandemic is described as circumstances often interchangeably in social and medical c... more The COVID-19 pandemic is described as circumstances often interchangeably in social and medical contexts as non-boundary spread and directly affected a wide range of human life and a non-traditional security threat. The pandemic has had adverse consequences on the economy, and health and psychology have suffered. In 2020, ASEAN held an extraordinary summit on COVID-19 to accelerate resilience to the pandemic as a regional response; however, a solid commitment and comprehensive foundation are critical focal points for dealing with infectious diseases. Therefore, ASEAN member states should create a permanent mechanism to deal with current and future pandemics by providing a strategic long-term plan, an annual work plan, effective monitoring systems, and quality assurance by strengthening the ASEAN Socio-Cultural Community's role as an open and dynamic entity within the ASEAN Community. Doctrinal research based on normative legal and conceptual approaches was conducted as methods for this study.
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
Universitas Airlangga Press, 2009
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
Universitas Airlangga, 2015
PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, Dec 20, 2020
Pemilik merek jasa terkenal, yang mereknya dibajaK dapat mengajuKan gugataN secara perdata ke pen... more Pemilik merek jasa terkenal, yang mereknya dibajaK dapat mengajuKan gugataN secara perdata ke pengadilan dngan alasan mereknya telah dibajak oleh orang lain. Gugatan tersebut tidak Menghalangi aparat petugas dan pelaksana hukum, sepertimisalnya jaksa untuk menuntut si pelaku pembajak merek jasa, karena dalam Undang-undang Merek Nomer 19itahun 1992, kejahatan merek barang atau jasa, merupakan delik biasa dan bukan lagi delik aduan. Ini berarti, tanpa pengaduan dari pihak yang dirugikan, penuntutumum dapat menuntut si pelaku ke depan pengadilan. Agar merek jasanya dilindungi oleh UUM, maka pemilik merek jasa yang bersangkutan harus mendaftarkan mereknya pada Kantor Merek. Ini merupakan konsekwensi dari stesel kons~itutif yang dianut oleh Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992
Bila selama ini terdapat kesan Sekretaris Jenderal ASEAN kurang berperan, hal ini bukan disebabka... more Bila selama ini terdapat kesan Sekretaris Jenderal ASEAN kurang berperan, hal ini bukan disebabkan ketentuan pasal III Agreement yang kurang jelas. Dengan melihat kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal beserta stafnya nampak bahwa pasal III telah dilaksanakan sepenuhnya. Jadi ada hal-hal lain di luar pasal III yang menjadi faktor penyebab yaitu tidak dimiliki wewenang politik oleh Sekretaris Jenderal ASEAN seperti pada Sekretaris Jenderal PBB, sifat kerjasama ASEAN dan sidang Menteri Luar Negeri yang berada pada posisi atas dibanding sidang menteri-menteri lainnya. Disamping terdapat persamaan fungsi dan wewenang, terdapat pula perbedaan antara Sekretaris Jenderal ASEAN dengan PBB. Perbedaan yang menyolok adalah wewenang politik yang dimiliki oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang membuat peranannya menjadi luas. Karena dengan wewenang itu, ia bisa menggunakan hak inisiatifnya untuk perdamaian dan keamanan internasional. Juga disebabkan karena sejak semula Se...
Perumahan merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan manuaia yang harua dipenuhi. Untuk membant... more Perumahan merupakan salah satu dari beberapa kebutuhan manuaia yang harua dipenuhi. Untuk membantu pemenuhan .kebutuhan ini, usaha pengadaan rumah-rumah yang layak ditempati teLah dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan swasta. Pengadaan rurnah-rumah yang dilakukan oleh pemerintah di1aksanakan dengan pembangunan rumah-rumah murah melalui Proyek Perumahan Nasiona1 dan penyediaan dana yang dapat dipinjam untuk membe1i rumah yang dibangun oleh kalangan swasta.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatit untuk mengkaji Jual Beli Ramah KPR-BTR P.T. Pondok Permata Estate Yang Belum Lunas dengan menggunakan pendekatan monodisipliner, yaitu pendekatan disiplin ilmu hukum. SUmber data dalam penelitian ini diperoleh di Bank Tabungan Negara Oabang surabaya dan pihak-pihak yang terkait khususnya debitur I dan debitur II dalam perjanjian jual beli rumah XPR-BTN P.T. Pond ok Permata Estate yang belum lunas. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara. ...
Bukan merupakan hal baru bila kondisi lalu lintas di kota-kota besar sangat memprihatinkan. Mempr... more Bukan merupakan hal baru bila kondisi lalu lintas di kota-kota besar sangat memprihatinkan. Memprihatinkan di sini mempunyai pengertian bahwa pemecahan Buatu masalah bukan merupakan akhir dari permasalahan itu sendiri, tetapi acapkali me~upakan awal dari suatu permasalahan. Kepadatan arus lalu lintas di kota Surabaya tidakhanya menimbulkan kemacetan tetapi juga menimbulkan kecelakaan yang membawa kerugian, baik itu kerugian yang berupa harta bendamaupun kerugian yang berupa jiwa. Kondisi lalu lintas yang demikian tidak membuat pihak polisi lalu lintas (Polantas) berdiam diri. Berbagai upaya telah dilakukari untuk memperlancar arus lalu lintas dan menekan jumlah kecelakaan.
International humanitarian law requires states to separate the civilian objects from their milita... more International humanitarian law requires states to separate the civilian objects from their military objects known as the Distinction Principle. However, many civilian airports in Indonesia are found in a military area object airbase, thus it is prone to take many victims if there is a war. This study examined the application of Distinction Principle between civilian airport and military objects in Indonesia. The type of study conducted was normative legal research through a historical approach, a conceptual approach, and a statute approach. Indonesia has ratified the 1949 Geneva Convention through Law Number 59 of 1958 concerning Participation of the Republic of Indonesia in all Geneva Conferences on 12 August 1949. According to the ratification of the 1949 Geneva Convention, Indonesia must obey all provisions in the 1949 Geneva Conventions and apply the principles to respect and guarantee civil protection in all circumstances. The application of the Distinction Principle in Indones...
Penelitian Ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-und... more Penelitian Ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembebasan hak atas tanah oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, khususnya mengenai upaya konsinyasi oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam hal tidak tercapai kata sepakat mengenai besarnyaganti kerugran daLam pembebasan hak atas tanah
The ratification of the 1949 Geneva Convention implies that Indonesia must obey and implement int... more The ratification of the 1949 Geneva Convention implies that Indonesia must obey and implement international humanitarian law, specifically the distinction principles. One of the distinction principle relates to the separation of civilian objects and military objects, where attacks are only passed on to military objects. civilian objects and military objects in Indonesia are practically not separated and close together. This has the potential to become a threat if it does not follow the rules in international humanitarian law. The purpose of this study is to find out the importance of applying the distinction principle regarding civil objects and military objects in legislation in Indonesia. This writing uses a normative legal research method, the approach is carried out through a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the separation of civilian and military objects is a preventive effort in protecting civilians and civilian objects in ...
Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan desa ... more Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan desa meliputi segala bidang yang menyangkut kehidupan warga masyarakat, peran serta warga masyarakat senantiasa diperlukan bagi kebarhasilan pembangunan. Kuliah kerja nyata sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat memerlukan persiapan yang matang agar terlaksana sebaik-baiknya. Desa Sambi Pondok, Sidoyu, Gresik merupakan salah satu daerah lokasi KKN mahasiswa Unair,seperti juga desa-desa di Indonesia, dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan juga meliputi bidang ekonomi, pendidikan, budaya-spiritual dan sebagainya. Penelitian ini diadakan untuk mengetahui sejauh mana bidang-bidang tersebut terselenggara di desa Sambi Pondok.