M Afrizal - Academia.edu (original) (raw)

Papers by M Afrizal

Wound Healing, Circumcision, Ring, Conventional. The purpose of this study is to describe the lev... more Wound Healing, Circumcision, Ring, Conventional. The purpose of this study is to describe the level of wound healing by using the ring post circumsisi and conventional, and know the difference in wound healing post circumsisi patients using couter techniques and conventional techniques. This is a quasi experimental study conducted at the landfill (State Education Qur'an) Muhammadiyah Kauman Klaten at mass circumcision event. Sampling technique study using purposive sampling. Total sample overall 16 people (8 persons circumcision done with the technique and 8 ring circumcision performed using conventional techniques) that meet the criteria. Parameters for measuring wound healing variables is to use the observation sheet indicators inflammatory phase, proliferation and maturation. Statistical analysis study using Mc Nemar test with significance level of 95%. The results of this study indicate that post-circumcision wound healing using conventional techniques faster than ring techn...

Tindak Pidana, Penyidikan, Diskresi, Kepolisian, 2019

Oleh : M. Afrizal, S.H., M.H. (NIDN. 0221049302) Penulis adalah dosen tetap di STIH Rahmaniyah Se... more Oleh : M. Afrizal, S.H., M.H. (NIDN. 0221049302) Penulis adalah dosen tetap di STIH Rahmaniyah Sekayu Abstrak Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian.Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia.Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk ke dalam proses peradilan pidana merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini. Hukum tidak mungkin mengatur seluruh persoalan secara rinci dan di pihak lain hukum selalu ketinggalan dari perkembangan yang terjadi dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk mencegah dilakukannya tindakan yang tidak perlu oleh aparat kepolisian selaku penegak hukum akibat kekosongan dalam hukum atau terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama atau peraturan perundang-undangan tertentu yang tidak efektif, maka dalam pelaksanaan tugas dianut asas kewajiban atau plichtmatigheid yang dalam pelaksanaanya terlihat dalam bentuk bentuk diskresi.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU, 2019

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari ... more Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya
nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung
kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan
sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
Pikiran anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa serta gampang
dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak
hukum, khususnys Hakim dalam menerapkan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana
narkotika dalam putusanya, yang dilihat oleh peneliti dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bermasalah
Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, Perlindungan terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana:Diversi dan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice).Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang
Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, dalam
memutuskan perkara Nomor: 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, Hakim mengunakan dasar
pertimbangan yang Bersifat Yudiris dan Bersifat Non-Yudiris.Pertimbangan yang bersifat yuridis
Meliputi:Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan
Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika, Keadaan Yang Dapat
Menjadi Pertimbangan Lain. Sedangkan Pertimbangan non yuridis, hakim melihat bagaimana
perilaku anak dalam persidangan. Serta Aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek kriminologi
anak, dan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt. Litmas : 272/ Lit.Pyd/ VIII/
KA/ 2016.

Wound Healing, Circumcision, Ring, Conventional. The purpose of this study is to describe the lev... more Wound Healing, Circumcision, Ring, Conventional. The purpose of this study is to describe the level of wound healing by using the ring post circumsisi and conventional, and know the difference in wound healing post circumsisi patients using couter techniques and conventional techniques. This is a quasi experimental study conducted at the landfill (State Education Qur'an) Muhammadiyah Kauman Klaten at mass circumcision event. Sampling technique study using purposive sampling. Total sample overall 16 people (8 persons circumcision done with the technique and 8 ring circumcision performed using conventional techniques) that meet the criteria. Parameters for measuring wound healing variables is to use the observation sheet indicators inflammatory phase, proliferation and maturation. Statistical analysis study using Mc Nemar test with significance level of 95%. The results of this study indicate that post-circumcision wound healing using conventional techniques faster than ring techn...

Tindak Pidana, Penyidikan, Diskresi, Kepolisian, 2019

Oleh : M. Afrizal, S.H., M.H. (NIDN. 0221049302) Penulis adalah dosen tetap di STIH Rahmaniyah Se... more Oleh : M. Afrizal, S.H., M.H. (NIDN. 0221049302) Penulis adalah dosen tetap di STIH Rahmaniyah Sekayu Abstrak Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian.Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia.Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral. Penyaringan-penyaringan perkara yang masuk ke dalam proses peradilan pidana merupakan perwujudan dari kebutuhan-kebutuhan praktis sistem peradilan pidana, baik karena tujuan dan asas maupun karena semakin beragamnya aliran-aliran modern saat ini, baik pada lingkup perkembangan hukum pidana maupun kriminologi yang disadari atau tidak disadari, langsung atau tidak langsung mempengaruhi nilai-nilai perkembangan yang ada pada masyarakat dewasa ini. Hukum tidak mungkin mengatur seluruh persoalan secara rinci dan di pihak lain hukum selalu ketinggalan dari perkembangan yang terjadi dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk mencegah dilakukannya tindakan yang tidak perlu oleh aparat kepolisian selaku penegak hukum akibat kekosongan dalam hukum atau terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama atau peraturan perundang-undangan tertentu yang tidak efektif, maka dalam pelaksanaan tugas dianut asas kewajiban atau plichtmatigheid yang dalam pelaksanaanya terlihat dalam bentuk bentuk diskresi.

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU, 2019

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari ... more Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya
nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung
kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan
sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
Pikiran anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa serta gampang
dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak
hukum, khususnys Hakim dalam menerapkan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana
narkotika dalam putusanya, yang dilihat oleh peneliti dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bermasalah
Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, Perlindungan terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana:Diversi dan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice).Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang
Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, dalam
memutuskan perkara Nomor: 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, Hakim mengunakan dasar
pertimbangan yang Bersifat Yudiris dan Bersifat Non-Yudiris.Pertimbangan yang bersifat yuridis
Meliputi:Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan
Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika, Keadaan Yang Dapat
Menjadi Pertimbangan Lain. Sedangkan Pertimbangan non yuridis, hakim melihat bagaimana
perilaku anak dalam persidangan. Serta Aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek kriminologi
anak, dan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt. Litmas : 272/ Lit.Pyd/ VIII/
KA/ 2016.