Machrus ali Syifa' - Academia.edu (original) (raw)
Imam Syafi'i Islamic High School Cianjur, Lecturer
Phone: 0821-2041-3438
Address: LAMONGAN JAWA TIMUR INDONESIA
less
Uploads
Papers by Machrus ali Syifa'
2020 M/1441 H. Sehubungan dengan batas usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.... more 2020 M/1441 H. Sehubungan dengan batas usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 20 April 2017 tiga orang Ibu rumah tangga mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal tersebut. Para pemohon beralasan bahwa aturan tersebut telah melanggar prinsip ?Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum?, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan. Hasilnya, MK mengabulkan permohonan dan telah dibacakan putusanya dalam sidang terbuka MK pada tanggal 13 Desember 2018. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan ?, 2) Bagaimanakah Putusan MK tersebut ditinjau dari teori maslaẖah Muẖammad Saʻîd Ramaḏân al-Bûṯî ?, 3) Bagaimanakah Putusan MK tersebut ditinjau dari teori kesetaraan gender d...
This article is intended to answer questions on the legal considerations of the Constitutional Co... more This article is intended to answer questions on the legal considerations of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 regarding the minimum age of marriage for women and how the Judgment is seen from the Muhammad Saʻid Ramaḏân al-Buṯi's maslahah theory and the theory of gender equality in Islam. From the conducted studies, several conclusions can be drawn. First , the Judge's legal considerations in canceling the minimum age of marriage in decision No. 22/PUU-XV/2017 are based on consideration of discrimination acts, health and educational aspects, child exploitation, the minimum age requirement for marriage in various countries, and policy demands related to marriage age. Second , in terms of the al-Buṯi’s masla ẖ ah theory, the Constitutional Court's ruling on the equalization of marital age between men and women is not categorized as a maslahah , since it does not meet the five criteria for something to be called as a maslahah . Third , according to the g...
2020 M/1441 H. Sehubungan dengan batas usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.... more 2020 M/1441 H. Sehubungan dengan batas usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, pada tanggal 20 April 2017 tiga orang Ibu rumah tangga mengajukan permohonan judicial review terhadap Pasal tersebut. Para pemohon beralasan bahwa aturan tersebut telah melanggar prinsip ?Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum?, sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, dan menimbulkan diskriminasi terhadap anak perempuan. Hasilnya, MK mengabulkan permohonan dan telah dibacakan putusanya dalam sidang terbuka MK pada tanggal 13 Desember 2018. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang batas minimal usia menikah bagi perempuan ?, 2) Bagaimanakah Putusan MK tersebut ditinjau dari teori maslaẖah Muẖammad Saʻîd Ramaḏân al-Bûṯî ?, 3) Bagaimanakah Putusan MK tersebut ditinjau dari teori kesetaraan gender d...
This article is intended to answer questions on the legal considerations of the Constitutional Co... more This article is intended to answer questions on the legal considerations of the Constitutional Court Decision No. 22/PUU-XV/2017 regarding the minimum age of marriage for women and how the Judgment is seen from the Muhammad Saʻid Ramaḏân al-Buṯi's maslahah theory and the theory of gender equality in Islam. From the conducted studies, several conclusions can be drawn. First , the Judge's legal considerations in canceling the minimum age of marriage in decision No. 22/PUU-XV/2017 are based on consideration of discrimination acts, health and educational aspects, child exploitation, the minimum age requirement for marriage in various countries, and policy demands related to marriage age. Second , in terms of the al-Buṯi’s masla ẖ ah theory, the Constitutional Court's ruling on the equalization of marital age between men and women is not categorized as a maslahah , since it does not meet the five criteria for something to be called as a maslahah . Third , according to the g...