Mhd Erwin Munthe - Academia.edu (original) (raw)

Uploads

Papers by Mhd Erwin Munthe

Research paper thumbnail of Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia

IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2019

The growth of Sharia Economic accelerating in the last three decades is also affecting the increa... more The growth of Sharia Economic accelerating in the last three decades is also affecting the increase of potential disputes on sharia economic field. For the purposes of fast, effective and efficient dispute settlement, the disputing parties tend to prefer non-litigation dispute settlement through alternative dispute resolutions (ADR), one of which is through the National Sharia Arbitration Board. The results of this study showed that the authority of the National Sharia Arbitration Board on sharia economic dispute settlement is determined by whether or not the arbitration agreement, either before a dispute arises (Pactum Compromittendo) or after the dispute arises (Acta Compromise). Thereby, the legitimacy of the authority of the National Sharia Arbitration Board on Syariah economic dispute settlement, based on the principle of Pacta Sunt Servanda and Consensual Principles contained in the Civil Code. Further, registration and execution of the National Sharia Arbitration Board verdic...

Research paper thumbnail of Pengelolaan dan Etika Bisnis Islam di Islamic Retail Store 212 Mart Cabang Dumai

JURNAL AL-QARDH

In Indonesia, the Islamic retail store that first appeared in 2017 was the Islamic Retail Store 2... more In Indonesia, the Islamic retail store that first appeared in 2017 was the Islamic Retail Store 212 Mart, which was spearheaded by the Sharia cooperative 212. The retail is also the only market in the city of Dumai whose forms of business management and business ethics based on the Qur'an and As-Sunnah. Although legally positive, this does not include sharia cooperatives because there is no Sharia supervisory board (DPS) in the retail. One of the drivers of this retail existence is due to the awareness of the majority of Muslims to use and utilize products (goods and services) that are both legal and ṭayyib. This research included in the type of field or empirical research. While the approach is qualitative descriptive, this study aims to find out how the forms of management and business ethics applied at the Islamic Retail Store 212 Mart Dumai branch. The results of his research are the Islamic Retail Store 212 Dumai branch Mart in its management practices, and business ethics are following Islamic principles or values. Business management includes aspects of taqwa, balance/fairness, deliberation. In contrast, business ethics include Siddiq (honest and sincere), Amanah (responsibility, trustworthy, credibility), Tabligh (openness or transparency in the communication), Fathonah (smart, talented, wise). Di Indonesia islamic retail store pertama kali muncul pada tahun 2017 adalah Islamic Retail Store 212 Mart yang dipelopori oleh koperasi Syariah 212. Retail tersebut juga merupakan satu-satunya market di kota Dumai yang bentuk pengelolaan bisnis dan etika bisnisnya berlandaskan al-qur’an dan As-Sunnah. Meskipun secara hukum positif bukan termasuk koperasi syariah karena belum adanya dewan pengawas syariah (DPS) pada retail tersebut. Salah satu pendorong adanya retail ini adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang ḥalal dan ṭayyib. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan atau empiris. Sedangkan pendekatannya adalah bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan dan etika bisnis yang diterapkan di Islamic Retail Store 212 Mart cabang Dumai. Hasil penelitiannya adalah Islamic Retail Store 212 Mart cabang Dumai dalam praktek pengelolaan dan etika bisnisnya sudah sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai syariah. Pengelolaan bisnis tersebut meliputi aspek taqwa, keseimbangan/keadilan, musyawarah. Sedangkan etika bisnisnya meliputi Siddiq (jujur dan benar), Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, memiliki kredibilitas), Tabligh (keterbukaan atau transparansi dalam berkomunikasi), Fathonah (cerdas, cerdik, bijaksana).

Research paper thumbnail of Aspek Wanprestasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Dalam Hal Tidak Membayarkan Kekurangan Upah Dosen

Yurispruden

Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dose... more Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen tidak selalu berhasil menciptakan hubungan kerja yang harmonis.Seringkali diantara keduanya terjadi perselisihan hak berupa upah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) dan dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen. Kemudian bahwa ada tindakan wanprestasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal tidak membayarkan kekurangan upah kepada Dosen Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen adalah hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, tindakan berupa tidak membayarkan kekuranga upah kepada Dosen merupakan perbuatan wanprestasi. Maka apabila di...

Research paper thumbnail of Keabsahan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia

IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 2019

The growth of Sharia Economic accelerating in the last three decades is also affecting the increa... more The growth of Sharia Economic accelerating in the last three decades is also affecting the increase of potential disputes on sharia economic field. For the purposes of fast, effective and efficient dispute settlement, the disputing parties tend to prefer non-litigation dispute settlement through alternative dispute resolutions (ADR), one of which is through the National Sharia Arbitration Board. The results of this study showed that the authority of the National Sharia Arbitration Board on sharia economic dispute settlement is determined by whether or not the arbitration agreement, either before a dispute arises (Pactum Compromittendo) or after the dispute arises (Acta Compromise). Thereby, the legitimacy of the authority of the National Sharia Arbitration Board on Syariah economic dispute settlement, based on the principle of Pacta Sunt Servanda and Consensual Principles contained in the Civil Code. Further, registration and execution of the National Sharia Arbitration Board verdic...

Research paper thumbnail of Pengelolaan dan Etika Bisnis Islam di Islamic Retail Store 212 Mart Cabang Dumai

JURNAL AL-QARDH

In Indonesia, the Islamic retail store that first appeared in 2017 was the Islamic Retail Store 2... more In Indonesia, the Islamic retail store that first appeared in 2017 was the Islamic Retail Store 212 Mart, which was spearheaded by the Sharia cooperative 212. The retail is also the only market in the city of Dumai whose forms of business management and business ethics based on the Qur'an and As-Sunnah. Although legally positive, this does not include sharia cooperatives because there is no Sharia supervisory board (DPS) in the retail. One of the drivers of this retail existence is due to the awareness of the majority of Muslims to use and utilize products (goods and services) that are both legal and ṭayyib. This research included in the type of field or empirical research. While the approach is qualitative descriptive, this study aims to find out how the forms of management and business ethics applied at the Islamic Retail Store 212 Mart Dumai branch. The results of his research are the Islamic Retail Store 212 Dumai branch Mart in its management practices, and business ethics are following Islamic principles or values. Business management includes aspects of taqwa, balance/fairness, deliberation. In contrast, business ethics include Siddiq (honest and sincere), Amanah (responsibility, trustworthy, credibility), Tabligh (openness or transparency in the communication), Fathonah (smart, talented, wise). Di Indonesia islamic retail store pertama kali muncul pada tahun 2017 adalah Islamic Retail Store 212 Mart yang dipelopori oleh koperasi Syariah 212. Retail tersebut juga merupakan satu-satunya market di kota Dumai yang bentuk pengelolaan bisnis dan etika bisnisnya berlandaskan al-qur’an dan As-Sunnah. Meskipun secara hukum positif bukan termasuk koperasi syariah karena belum adanya dewan pengawas syariah (DPS) pada retail tersebut. Salah satu pendorong adanya retail ini adalah karena adanya kesadaran masyarakat yang mayoritas muslim untuk menggunakan dan memanfaatkan produk-produk (barang maupun jasa) yang ḥalal dan ṭayyib. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian lapangan atau empiris. Sedangkan pendekatannya adalah bersifat kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengelolaan dan etika bisnis yang diterapkan di Islamic Retail Store 212 Mart cabang Dumai. Hasil penelitiannya adalah Islamic Retail Store 212 Mart cabang Dumai dalam praktek pengelolaan dan etika bisnisnya sudah sesuai dengan prinsip atau nilai-nilai syariah. Pengelolaan bisnis tersebut meliputi aspek taqwa, keseimbangan/keadilan, musyawarah. Sedangkan etika bisnisnya meliputi Siddiq (jujur dan benar), Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, memiliki kredibilitas), Tabligh (keterbukaan atau transparansi dalam berkomunikasi), Fathonah (cerdas, cerdik, bijaksana).

Research paper thumbnail of Aspek Wanprestasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Dalam Hal Tidak Membayarkan Kekurangan Upah Dosen

Yurispruden

Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dose... more Dalam Pelaksanaan perjanjian kerja antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen tidak selalu berhasil menciptakan hubungan kerja yang harmonis.Seringkali diantara keduanya terjadi perselisihan hak berupa upah. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) dan dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen. Kemudian bahwa ada tindakan wanprestasi yang dilakukan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dalam hal tidak membayarkan kekurangan upah kepada Dosen Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk hubungan hukum antara Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta dengan Dosen adalah hubungan kerja yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Kedua, tindakan berupa tidak membayarkan kekuranga upah kepada Dosen merupakan perbuatan wanprestasi. Maka apabila di...