Muhammad Irayadi - Profile on Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by Muhammad Irayadi
Postulat, Feb 1, 2024
Anak merupakan individu dengan esensi dan kehormatan yang unik, dilindungi oleh berbagai peratura... more Anak merupakan individu dengan esensi dan kehormatan yang unik, dilindungi oleh berbagai peraturan hukum. Sejumlah regulasi mendefinisikan "anak" berdasarkan usia dan status perkawinan. Internasional memandang perlindungan hak anak melalui Deklarasi Anak 1979 dan Konvensi Hak Anak 1989. Di Indonesia, konstitusi dan undang-undang telah mencoba melindungi hak anak. Akan tetapi, anak jalanan seringkali mengalami kesulitan yang berbeda dengan anak-anak lain, dan memiliki berbagai alasan mengapa mereka berada di jalanan. Anak jalanan juga menghadapi berbagai bentuk kekerasan, membutuhkan penanganan khusus. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data dikumpulkan dari dokumentasi, wawanc ara, dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hukum yang ada dan penerapannya. Penelitian ini didominasi oleh kajian literatur, dengan sumber data primer dan sekunder. Meski anak-anak di Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan, anak jalanan sering dilihat sebagai beban. Banyak di antaranya mendapat perlakuan buruk dan terpaksa bekerja di jalanan. Konvensi Hak Anak menekankan empat hak dasar anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab negara dan masyarakat, dijamin oleh UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak melibatkan berbagai aspek sosial dan hukum yang harus diterapkan secara menyeluruh. Negara harus memastikan hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi, mendapat perawatan, memiliki identitas, dan banyak hak lainnya. Kata Kunci: hak anak, anak jalanan, perlindungan anak, hukum normatif, konvensi hak anak
Hermeneutika, Feb 28, 2021
Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa ... more Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Pada umumnya untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian didasarkan atas syarat sahnya perjanjian. Munculnya asas keseimbangan kemudian menimbulkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penulisan hukum ini. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berlakunya asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia, namun penerapan asas keseimbangan secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ditekankannya "kesepakatan", "pelaksanaan dengan itikad baik" serta terikatnya perjanjian dengan "kepatutan, kebiasaan dan undang-undang" menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian sebaiknya ada keseimbangan di antara para pihak sehingga menciptakan rasa keadilan. Suatu perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan itikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan. Sebagai akibatnya perjanjian yang tidak seimbang dapat dimintakan pembatalan perjanjian.
KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat
Sexual violence and child abuse have become serious and widespread issues in school and adolescen... more Sexual violence and child abuse have become serious and widespread issues in school and adolescent environments. This phenomenon has physical, psychological, sexual, and social impacts on the victims. Involvement of the government, society, and educational institutions, as well as legal efforts and socialization, is crucial in preventing and addressing this issue. The main objective of this community service is to provide awareness about protection and create a sense of security for children, while also striving to enhance the role of families through socialization conducted by educational institutions. The method employed in this event is through face-to-face socialization by introducing the basic legal concepts used by the government to prohibit "mudik" (homecoming travel). The event involves students from SMP Al Falah Tlajung. The outcome of this service is that laws such as the Sexual Violence Crime Act (UU TPKS) have been enacted to regulate actions and sanctions agai...
Rechtsnormen Journal of Law
Background. Bitcoin is the world's first digital currency that uses the concept of Cryptocurr... more Background. Bitcoin is the world's first digital currency that uses the concept of Cryptocurrency, which is a digital asset designed as a medium of exchange using cryptographic techniques to secure transactions and control the administration of its currency units that are likely to continue to grow in the future. Based on Law No. 7 of 2011 on Currency or cryptocurrencies, Bitcoin cannot be considered as legal tender in Indonesia. Purpose. It is said to be a means of payment because the means of payment in Indonesia is the Rupiah, but based on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2019, crypto assets are one of the commodities that can be used as the subject of futures contracts traded on futures exchanges. Method. his research uses a statute approach. In addition, a case approach is also used to find out the ratio decidendi used by the Constitutional Court judges in deciding cases of judicial review of laws related to indigenous people...
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa ... more Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Pada umumnya untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian didasarkan atas syarat sahnya perjanjian. Munculnya asas keseimbangan kemudian menimbulkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penulisan hukum ini. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berlakunya asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia, namun penerapan asas keseimbangan secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ditekankannya kesepakatan, pelaksanaan dengan itikad baik serta terikatnya perjanjian dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian sebaiknya ada keseimbangan di antara para pihak sehingga menciptakan rasa keadilan. Suatu perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan itikad baik, rasa keadilan, dan kepa...
Postulat, Feb 1, 2024
Anak merupakan individu dengan esensi dan kehormatan yang unik, dilindungi oleh berbagai peratura... more Anak merupakan individu dengan esensi dan kehormatan yang unik, dilindungi oleh berbagai peraturan hukum. Sejumlah regulasi mendefinisikan "anak" berdasarkan usia dan status perkawinan. Internasional memandang perlindungan hak anak melalui Deklarasi Anak 1979 dan Konvensi Hak Anak 1989. Di Indonesia, konstitusi dan undang-undang telah mencoba melindungi hak anak. Akan tetapi, anak jalanan seringkali mengalami kesulitan yang berbeda dengan anak-anak lain, dan memiliki berbagai alasan mengapa mereka berada di jalanan. Anak jalanan juga menghadapi berbagai bentuk kekerasan, membutuhkan penanganan khusus. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan kerangka hukum normatif. Data dikumpulkan dari dokumentasi, wawanc ara, dan observasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hukum yang ada dan penerapannya. Penelitian ini didominasi oleh kajian literatur, dengan sumber data primer dan sekunder. Meski anak-anak di Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan, anak jalanan sering dilihat sebagai beban. Banyak di antaranya mendapat perlakuan buruk dan terpaksa bekerja di jalanan. Konvensi Hak Anak menekankan empat hak dasar anak. Perlindungan anak adalah tanggung jawab negara dan masyarakat, dijamin oleh UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak melibatkan berbagai aspek sosial dan hukum yang harus diterapkan secara menyeluruh. Negara harus memastikan hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi, mendapat perawatan, memiliki identitas, dan banyak hak lainnya. Kata Kunci: hak anak, anak jalanan, perlindungan anak, hukum normatif, konvensi hak anak
Hermeneutika, Feb 28, 2021
Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa ... more Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Pada umumnya untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian didasarkan atas syarat sahnya perjanjian. Munculnya asas keseimbangan kemudian menimbulkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penulisan hukum ini. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berlakunya asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia, namun penerapan asas keseimbangan secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ditekankannya "kesepakatan", "pelaksanaan dengan itikad baik" serta terikatnya perjanjian dengan "kepatutan, kebiasaan dan undang-undang" menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian sebaiknya ada keseimbangan di antara para pihak sehingga menciptakan rasa keadilan. Suatu perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan itikad baik, rasa keadilan, dan kepatutan. Sebagai akibatnya perjanjian yang tidak seimbang dapat dimintakan pembatalan perjanjian.
KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat
Sexual violence and child abuse have become serious and widespread issues in school and adolescen... more Sexual violence and child abuse have become serious and widespread issues in school and adolescent environments. This phenomenon has physical, psychological, sexual, and social impacts on the victims. Involvement of the government, society, and educational institutions, as well as legal efforts and socialization, is crucial in preventing and addressing this issue. The main objective of this community service is to provide awareness about protection and create a sense of security for children, while also striving to enhance the role of families through socialization conducted by educational institutions. The method employed in this event is through face-to-face socialization by introducing the basic legal concepts used by the government to prohibit "mudik" (homecoming travel). The event involves students from SMP Al Falah Tlajung. The outcome of this service is that laws such as the Sexual Violence Crime Act (UU TPKS) have been enacted to regulate actions and sanctions agai...
Rechtsnormen Journal of Law
Background. Bitcoin is the world's first digital currency that uses the concept of Cryptocurr... more Background. Bitcoin is the world's first digital currency that uses the concept of Cryptocurrency, which is a digital asset designed as a medium of exchange using cryptographic techniques to secure transactions and control the administration of its currency units that are likely to continue to grow in the future. Based on Law No. 7 of 2011 on Currency or cryptocurrencies, Bitcoin cannot be considered as legal tender in Indonesia. Purpose. It is said to be a means of payment because the means of payment in Indonesia is the Rupiah, but based on the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2019, crypto assets are one of the commodities that can be used as the subject of futures contracts traded on futures exchanges. Method. his research uses a statute approach. In addition, a case approach is also used to find out the ratio decidendi used by the Constitutional Court judges in deciding cases of judicial review of laws related to indigenous people...
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa ... more Perkembangan hukum perjanjian melahirkan asas baru yaitu asas keseimbangan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian mengikat sepanjang dilandasi keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Pada umumnya untuk menilai kekuatan mengikat perjanjian didasarkan atas syarat sahnya perjanjian. Munculnya asas keseimbangan kemudian menimbulkan permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penulisan hukum ini. Meskipun tidak terdapat ketentuan yang mengatur berlakunya asas keseimbangan dalam hukum perjanjian Indonesia, namun penerapan asas keseimbangan secara tidak langsung terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ditekankannya kesepakatan, pelaksanaan dengan itikad baik serta terikatnya perjanjian dengan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian sebaiknya ada keseimbangan di antara para pihak sehingga menciptakan rasa keadilan. Suatu perjanjian yang tidak seimbang tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan itikad baik, rasa keadilan, dan kepa...