Muhammad triyan Ananta - Academia.edu (original) (raw)

Uploads

Papers by Muhammad triyan Ananta

Research paper thumbnail of TUGAS HUKUM PAJAK

Research paper thumbnail of STRATEGI IMPLEMENTASI PERIZINAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PEMBATASAN TERHADAP KEBEBASAN BERTINDAK

Asas legal tas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, dan permbatasan pemerintaha... more Asas legal tas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, dan permbatasan pemerintahan ini bukan berarti memalikan kekuasaan pemeintahan yag pada dasamya bersi wewenang untuk mengendalikan (sturing) kehidupan masyarakat. Adapun izin datikan setagai pengecua ian terhadap segala sesuau hal yang peca prinsipnya dilarang atau tidak boeh dilakukan, jadi pemberian izin adalah pengualian terhadap larangan tersebut. Peneitian ini menggunakan metode pendekalan Yurids Emainis. Penelitian ini menggunakan lekrik pengumpulan bahan hukum dan data yang terdini dari Studi Kepustakaan (Liberary Rescarch). Analisa bahan hukum dalam penelitan in dilakukan dengan cara kuaai can disajikan secara deskriptif Pererapan sarksi administratif dalam suatu izin merupakan pembatasan terhadap kebebasan untuk betindak zin seleçai instrumen hukum dalam membatasi kebebasan bertindak hagi seseorang harus berumpu pada aturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik. Pererapan senksi administratif dalam suetu perzinan befungsi untuk mençatur, mengendalikan dan atau mengarahkan kebebasan bertindak seseorang untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum Keta Kunci: Implementasi Perizinan, Instrumen Hukum, Pembatasan Kebebasan Bertindak Pendahuluan Dalam knsep rechtsstaot perlindungan hak-hak dasar twujudkan mclalui asas legalitas. Dengan asas tersebut, hukum harus dipositifkan, artinya hukum harus dibentuk sccara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang rcsmi dan pasti. Asas legalitas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, Hukum Samudra Keadilan

Research paper thumbnail of TUGAS HUKUM PAJAK

Research paper thumbnail of STRATEGI IMPLEMENTASI PERIZINAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF SEBAGAI PEMBATASAN TERHADAP KEBEBASAN BERTINDAK

Asas legal tas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, dan permbatasan pemerintaha... more Asas legal tas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, dan permbatasan pemerintahan ini bukan berarti memalikan kekuasaan pemeintahan yag pada dasamya bersi wewenang untuk mengendalikan (sturing) kehidupan masyarakat. Adapun izin datikan setagai pengecua ian terhadap segala sesuau hal yang peca prinsipnya dilarang atau tidak boeh dilakukan, jadi pemberian izin adalah pengualian terhadap larangan tersebut. Peneitian ini menggunakan metode pendekalan Yurids Emainis. Penelitian ini menggunakan lekrik pengumpulan bahan hukum dan data yang terdini dari Studi Kepustakaan (Liberary Rescarch). Analisa bahan hukum dalam penelitan in dilakukan dengan cara kuaai can disajikan secara deskriptif Pererapan sarksi administratif dalam suatu izin merupakan pembatasan terhadap kebebasan untuk betindak zin seleçai instrumen hukum dalam membatasi kebebasan bertindak hagi seseorang harus berumpu pada aturan perundang undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik. Pererapan senksi administratif dalam suetu perzinan befungsi untuk mençatur, mengendalikan dan atau mengarahkan kebebasan bertindak seseorang untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum Keta Kunci: Implementasi Perizinan, Instrumen Hukum, Pembatasan Kebebasan Bertindak Pendahuluan Dalam knsep rechtsstaot perlindungan hak-hak dasar twujudkan mclalui asas legalitas. Dengan asas tersebut, hukum harus dipositifkan, artinya hukum harus dibentuk sccara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang rcsmi dan pasti. Asas legalitas merupakan asas yang membatasi kekuasaan pemerintahan, Hukum Samudra Keadilan

Log In