Muhtar Haboddin - Academia.edu (original) (raw)

Papers by Muhtar Haboddin

Politea : Jurnal Politik Islam

Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaran di sat... more Tulisan ini berusaha menelaah tautan antara pendidik pemilih dengan politik kewarganegaran di satu sisi, sementara di sisi yang lain mengaitkan pendidikan pemilih dengan penguatan demokrasi. Cara pandang ini sangat berbedah dengan kajian pendidikan pemilih, yang menempatkan pemilu sebagai fokus sentralnya. Bagi penulis, pendidikan pemilih perlu diperluas maknanya dengan mengaitkan politik kewarganegaraan dan demokrasi. Pendidikan pemilih berkontribusi menciptakan warganegara yang cerdas, kritis, dan rasional dalam menggunakan hak politiknya. Pada saat yang sama, mandiri dan bebas dalam menyuarakan tuntutan, keinginan, dan kepentingan politiknya. Lebih jauh lagi, hasil dari pendidikan pemilih memungkinkan warganegara melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dengan kata lain, pendidikan pemilih akan menambah kapasitas warganegara bila berhadapan dengan pemerintahan.

Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication

Political leaders worldwide used a diverse model of communication during the COVID-19 pandemic. R... more Political leaders worldwide used a diverse model of communication during the COVID-19 pandemic. Rhetoric becomes an important aspect to comprehend the particular elite communication model. This article discusses Anies Baswedan’s political rhetoric in COVID-19 handling wherein some cases contradict central government policies. Given the increasing political polarisation in Jakarta, Baswedan has become one of the most controversial actors in the national political arena. We use a political rhetorical analysis approach to understand Baswedan’s political actions and rhetoric. Furthermore, we determine that Baswedan’s model of rhetoric political communication is consistent and different from most political elites whose deliberative style is more dominant. Baswedan appears to employ a different type of rhetoric when countering the central government’s opinion and gaining public support. In the former, Baswedan primarily applies the type of bureaucratic rhetoric, which tends to be more tec...

KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan

Makalah ini bertujuan menjelaskan partisipasi kontestan dalam pilkada. Partisipasi kontestan dala... more Makalah ini bertujuan menjelaskan partisipasi kontestan dalam pilkada. Partisipasi kontestan dalam pilkada sangat penting, namun belum banyak ditulis. Kebanyakan artikel menjelaskan soal partisipasi pemilih dalam pilkada. Artikel ini berusaha menjelaskan partisipasi kontestan dalam pilkada di Kabupaten Malang. Dalam pilkada tersebut, ada tiga pasangan konstestan, yang bertarung dalam perebutan jabatan bupati. Dua pasangan kontestan melalui jalur partai politik dan satu kontestan melalui jalur independen. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan studi literatur yang memiliki relevansi dengan tulisan ini. Hasilnya adalah partisipasi kontestan dalam perebutan jabatan kepala daerah sangat kompetitif. Karena diikuti tiga pasangan kontestan, yang berprofesi politisi dan pengusaha ditambah dengan kehadiran kaum perempuan. Jadi, pilkada Kabupaten Malang menggambarkan kesetaraan politik dalam mengakses kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal sudah...

Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2013

Politik kekerabatan atau klan sangat kental terjadi dalam panggung politik, baik ditingkat nasion... more Politik kekerabatan atau klan sangat kental terjadi dalam panggung politik, baik ditingkat nasional maupun lokal. Tulisan ini mencoba menghadirkan jejak langkah politik kekerabatan yang terjadi pada pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Hal ini ditandai oleh banyaknya petinggi partai yang memasukkan anak, ipar, menantu, istri dan saudara dalam pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2009. Tulisan ini dalam batas tertentu berhasil membuktikan para petinggi partai politik yang berhasil memasukkan anak dan keluarganya dalam pesta pemilu. Dalam mengkaji politik kekerabatan, penulis menggunakan perspektif pilihan rasional dan perspektif nepotisme. Pilihan dua pendekatan ini dasari oleh pemahaman bahwa kajian ini belum banyak dilakukan dalam studi politik dan pemerintahan. Hasilnya sangat menakjubkan-dalam artian proses politik kekerabatan menyebar disejumlah partai politik.

Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Jun 1, 2012

Tulisan ini sengaja ditulis untuk mengenang kembali perdebatan paradigmatik politik klasik dalam ... more Tulisan ini sengaja ditulis untuk mengenang kembali perdebatan paradigmatik politik klasik dalam ilmu politik. Secara garis besar, dalam perkembangan ilmu pengetahuan ada dua kutub yang saling berhadap-hadapan, yakni Thomas Kuhn sangat percaya pada 'penelitian dahulu baru teori' sedangkan Karl Popper malah sebaliknya yakni 'teori dahulu baru penelitian'. Dari dua model cara berpikir di atas menunjukkan bahwa kerangka pikir Popper yang mengedepankan 'teori dahulu baru penelitian' yang dianut oleh pemikir pendekatan ilmu politik klasik. Penganut pemikir klasik sangat mementingkan teori ketimbang data; berpikir deduktif; studinya sangat normatif dengan memusatkan pertanyaan yang bersifat das sollen (apa yang seharusnya).

Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antar Daerah, 2016

Jurnal Transformative, Mar 18, 2015

Makalah ini sengaja mengangkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan terobosan dan inova... more Makalah ini sengaja mengangkat keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan terobosan dan inovasi pemerintahan. Berbagai terobosan dan inovasi sudah dihasilkan oleh pemimpin daerah. Kesemua terobosan dan inovasi itu sudah mendapatkan apresiasi dan penghargaan, baik dari lembaga pemerintah, lembaga donor maupun lembaga swasta. Apresiasi dan penghargaan berbagai lembaga merupakan bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam merayakan dan membumikan terobosan dan inovasi yang notabene menjawab kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Keberhasilan ini merupakan cara kerja governability. Dalam perspektif governability memadukan antara kapasitas teknokratik dan kapasitas politik dalam mendorong inovasi dalam bentuk perbaikan pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Proceedings of the Proceedings of the 13th International Interdisciplinary Studies Seminar, IISS 2019, 30-31 October 2019, Malang, Indonesia, 2020

This article focuses on the capacity of the traditional elite in optimizing resources to win in t... more This article focuses on the capacity of the traditional elite in optimizing resources to win in the local election of Indonesia. In particular, the article explains Nurdin Abdullah's capacity to utilize symbolic capital in order to win in the gubernatorial election of South Sulawesi in 2018. The study uses the ideas of Thomas Gibson regarding symbolic knowledge in elaborating the symbolic capital of Abdullah. In South Sulawesi, the nobility is a symbolic capital, Karaeng, that places Abdullah as an elite in the structure of society. Abdullah is well known as a Karaeng, local nobility, or traditional elite who occupies the highest position in the social structure. The predicate of nobility is a symbolic capital that was the most influential power used in gaining political contestation of the gubernatorial election. As an educated and enlightened aristocrat, Abdullah is well-aware that this symbolic capital is firmly embedded in social life, influences the dynamics of local politics, and has massive followers. Herein lays the urgency of the political aristocracy. By that, Abdullah has been successful in reproduction from symbolic capital to political power bringing him to be a Governor.

Proceedings of the Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences, BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia, 2020

This article aims to explain Nurdin Abdullah's strategy in maintaining his power as a regional he... more This article aims to explain Nurdin Abdullah's strategy in maintaining his power as a regional head in Bantaeng Regency, South Sulawesi. It is certainly not easy in the era of the direct election of the regional head. Some regional heads as an incumbent lost in the contestation. However, Abdullah is a thriving regional head that can maintain his authority for two terms in Banteng Regency. In its analysis, this article uses an actor-based approach by placing Abdullah as a rational actor who maintains his power in leading local government. The findings explain that populist policies, closesness and pro-community interest, and regional progress of Bantaeng as a result of real work that are in line with prosperity are the primary resources in maintaining his power in the second term. It not only has strengthened his social status and honor, but also his nobility as the true leader or traditional elite at the local community level.

Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2012

Paper highlights the fight elections in the District of South Sulawesi Jeneponto in 2008. Electio... more Paper highlights the fight elections in the District of South Sulawesi Jeneponto in 2008. Election 2008 was a battle between two major forces that exist in society which Karaeng Group (nobility) represented by Radjamilo, Agus Abdullah, and Djaini Lontang Syansuddin dealing with Zainal, Sonda Runtime, and Baharuddin Baso Tika groups representing Daeng. Brought together with the social background of each candidate pair them fight it out. Pucak of the fight then won Radjamilo of the nobility.

Buku ini mendeskripsikan keterkaitan yang intim antara media dan demokrasi dalam bingkai politik ... more Buku ini mendeskripsikan keterkaitan yang intim antara media dan demokrasi dalam bingkai politik kepemiluan. Dalam politik kepemiluan, partai politik dan kandidat sama-sama menggunakan media massa, baik cetak maupun elektronik dengan sejumlah variannya dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada masyarakat pemilih. Tujuannya adalah agar masyarakat memberikan dukungan politik dalam pemilu. Sejalan dengan itu, media dan demokrasi menjadi satu kesatuan dalam sistem politik modern. Peran media massa sangat penting dalam mempermudah persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan pemilu. Pemilu merupakan bentuk dari pelaksanaan demokrasi prosedural. Agar demokrasi prosedural ini bisa berjalan secara adil, bebas, dan rahasia, maka komunikasi politik di antara peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan media massa perlu ditumbuhkembangkan. Mengingat media massa memiliki peran penting dalam mengawal dan menyukseskan pagelaran demokrasi, maka sistem media dan infrastrukturnya perlu diperkuat sehingga demokrasi tidak "kebablasan". Melalui buku ini, kami ikut berkontribusi dalam memikirkan perkembangan kajian komunikasi politik dalam kaitannya dengan praktik demokrasi yang sedang dirayakan.xxii, 164 hal.; 20.5 c

This paper discusses the struggle of environmental NGO in protecting the environment. Through the... more This paper discusses the struggle of environmental NGO in protecting the environment. Through the case of PT Indorayon paper pulp and rayon fiber plant in North Sumatra, this paper highlights a new approach of NGO's strategy in protecting environment from industrial exploitation. By combining traditional approach such as protest and demostration with formal and legal channel as well as network among NGOs, the movement has successfully forced PT Indorayon to close down. This paper suggests that the case of NGOs movement against PT Indorayon, could becomea model of social movement in Indonesia, particularly in environmental issues.

Tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang keempat dilaksanakan pasca turunnya Soehrato dari kursi ... more Tahun 2014 merupakan pemilihan umum yang keempat dilaksanakan pasca turunnya Soehrato dari kursi kekuasaan. Untuk menghadapi pemilu 2014 para pekerja politik, pengurus dan pimpinan partai politik, baik pusat maupun daerah sudah melakukan langkah-langkah taktis dengan mencoba mendekatkan diri kepada para pemilih pemula. Misalnya mulai beriklan di TV, media massa secara teratur hingga melakukan kunjungan secara langsung ke masyarakat. Mendekatkan diri kepada pemilih pemula merupakan strategi jitu untuk menggaet suara mereka pada pemilu yang akan datang. Misi utamanya adalah selain memperkenalkan ideologi partai juga mensosialisasikan program-program partai politik yang selama ini dilakukan, baik di lembaga parlemen maupun di eksekutif. Harapannya adalah meyakinkan para pemilih pemula yang memiliki tingkat pemahaman politik yang cerdas dan kritis.

Artikel ini bertujuan mengungkap pelaksanaan good governance di daerah. Dalam praktiknya, good go... more Artikel ini bertujuan mengungkap pelaksanaan good governance di daerah. Dalam praktiknya, good governance tidak mudah dilaksanakan. Memang, ada daerah yang berhasil. Namun, ada pula yang gagal. Ironisnya adalah kepada daerah yang terdepan menerapkan good governance, diujung akhir masa jabatan malah terlilit dalam kasus korupsi. Tidak hanya itu, tantangan terberat dari pelaksanaan good governance di daerah dalam adalah jaminan keberlanjutan dan komitmen politik yang rendah. Akibatnya, terkadang penerapan good governance ini terpinggirkan karena ganti pemimpin dengan agenda yang sama sekali berbeda dengan pendahulunya. Bisa juga karena alasan politis, yakni good governance tidak memberikan keuntungan secara personal bagi kepala daerah. Kata kunci: good governance dan pemerintah daerah

This study explains about bureaucracy, corruption, and power. Bureaucracy is an institution that ... more This study explains about bureaucracy, corruption, and power. Bureaucracy is an institution that has huge power in governance. Such power deals with public interest, and potentially it can also be abused. One of power abuses in bureaucracy is corruption. Both bureaucracy and corruption are huge problem that needs to be solved. If bureaucracy corrupts, it will impacts to bad public service, bad government performance, and disadvantaged people. In reducing of power abuse in bureaucracy, political and civil society controls are needed. The control is very needed for guiding bureaucrat behavior in doing job and function.

Artikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Polit... more Artikel ini mengangkat cara kerja politik kekeluargaan dalam pilkada serentak di Indonesia. Politik keluarga semakin mengental dalam beberapa terakhir dalam konteks pemilihan kepala daerah. Kehadiran mereka dalam panggung politik lokal lebih disebabkan karena memiliki jaringan, koneksi dan capital - yang kesemua ini merupakan modal politik yang digunakan dalam kontestasi meraih jabatan politik. Kehadiran sejumlah keluarga besar dalam pilkada secara hukum formal tidak melanggar, tetapi dari segi demokrasi tentunya tidak sehat karena tidak memberikan ruang muncul figur lain selain keluarga mereka. Karena itu, tantangan terberat dalam melembagakan demokrasi lokal yang sehat dan kuat adalah cara untuk menata ulang proses rekrutmen politik di tingkat lokal.

Tulisan ini berusaha menjejaki dua pendekatan yakni tradisionalisme danberavioralisme dalam studi... more Tulisan ini berusaha menjejaki dua pendekatan yakni tradisionalisme danberavioralisme dalam studi ilmu politik. Kedua pendekatan ini menarik untukditelaah karena pertama, miliki jejak sejarah dalam perkembangan ilmu politik.Kedua, memiliki objek kajiannya yang berbeda. Bila pendekatan tradisional aspekhistroris-yuridisi maka bevaioralisme lebih menekankan pada sosiologis-psikologis.Perbedaan berikutnya adalah pemikiran tradisonal berkembang secara pesat diEropa sementara pendekatan behavioralisme berkembang di Amerika Serikat. Tidakhanya itu, kehadiran pendekatan behavioralisme dalam studi ilmu telahmenjungkirbalikkan pendekatan tradisional. Tanpa mengurangi bobot dan penilaianakan perselisihan antara dua pendekatan ini—yang jelas dan pasti adalah keduapendekatan ini memberikan sumbangsih yang sangat berharga dalam perkembanganstudi ilmu politik kontemporer.Kata kunci: pendekatan tradisional, behavioralisme dan ilmu politik