Gamal Nasir - Academia.edu (original) (raw)

Papers by Gamal Nasir

Lex Publica

Hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui sebagaimana terlihat dalam Pasal 56 tentang Undang-Und... more Hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui sebagaimana terlihat dalam Pasal 56 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak-hak masyarakat hukum adat akan diatur dalam undang-undang yang belum dilaksanakan. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hak milik, pelaksanaan hak ulayat mengalami masalah, pengabaian hak bisa terjadi terhadap masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kemauan politik dan itikad baik dari pemerintah untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Meninggalkan hak ulayat dengan asumsi tergantung perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pengetahuan dasar dan teori-teori yang dibahas secara tertulis dengan melakukan kajian hukum normatif yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang realitas atau fenomena pengakuan Hak Ulayat oleh Negara se...

Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal

The transfer of rights or transactions does not exist in customary land tenure because it is a co... more The transfer of rights or transactions does not exist in customary land tenure because it is a common property; thus, it can never be transferred to another party. On the other hand, in the Minangkabau indigenous community, West Sumatra, there is a shift in the concept of ulayat land tenure that occurs through two forms of change with six values: religious-magical, self-existence, socio-kinship, cultures and customs, structural and socio-economic asset values. This research will present the concept of the customary land tenure, which is based on these values. The study uses the socio-legal method with sociological approaches, including historical and case approaches. This research shows that there has been a change in land tenure values, moving from communal ownership to individual ownership. There has been an interaction between the laws, the incorporation interaction. It becomes the right concept for the customary land tenure in the future.

Psychology and Education Journal, Dec 25, 2020

This research will portray changes in the value of ulayat rights underlying the change of land ma... more This research will portray changes in the value of ulayat rights underlying the change of land mastery rights, where the true possession of the land rights is not known in the Change/switching rights (transactions), because the communal land owned by the same is not transferable to other parties for ever, but based on preliminary research in the field showed an indication of changes in the mastery of ulayat rights in both evolutionarily and revolutionarily with parameters change six values of land mastery rights ulayat namely the magical religious value, the value of self-consistency, social value of kinship, customs value, structural value and value of socioeconomic assets. This research will answer how the change in land tenure value of ulayat rights has occurred and how the concept of land mastery is a permanent rights based on the values of land mastery of customary rights that have been living in local indigenous peoples. Objectives and benefits to determine the change in the value of land mastery rights in the community, ensure the existence of land rights in the right to the present and provide a concept of land mastery based on the values of land mastery that live in the community. This research used empirical (socio legal research) research with a sociological approach that is a historical approach and case approach. The main data collection techniques with the primary data as a certificate rights to land and ranji, data also obtained from interviews with local figures who know the true six values of land tenure rights of ulayat. Explaining the values of land mastery of ulayat rights that are believed to be indigenous peoples, the mastery of the land of ulayat rights based on customary law and based on national law, change of land mastery value of ulayat of customary law shifted to national law, causes change of land mastery value and the concept of land mastery of ulayat rights which based on the value of land mastery of the problems and legal implications of the interaction between customary law and national law, renewal and interaction of the law to the implementation of the legal interaction is implemented by the regional Administration program through the complete systematic land registration implemented by the government to date. There has been a change of six values of land mastery rights of ulayat or eroded by economic impetus, the astronaut economic function, the integrity of the head of customs/penghulu, the repatriation of national law into the structure of customary law, the influence of globalization and technological advancement. There has been a phenomenon of integration and legal inoperability, namely national law which is a vertical dialogical product between local law and national law as well as a horizontal dialogical between local law, where through the government programs born phenomenon of incorporation that local law/customary accept part of national law and vice versa.

This paper is to describe the modern leadership that has religious leadership based on a propheti... more This paper is to describe the modern leadership that has religious leadership based on a prophetic perspective. This study using normative research methods or library research that uses a normative juridical approach. The use of this method is intended to obtain data about basic knowledge and theories that are discussed in writing by conducting normative legal studies that are used to answer and analyze the problem. The results of the study are the principles of modern leadership that breathes religiously can be implemented in leadership in Indonesia with the quality requirements of human resources in Indonesia as future leaders to base their lives on God Almighty. Modern leadership that has a religious breath must always be based on a prophetic perspective because indeed modern leadership that will be accepted by the wider community in Indonesia and will live forever is a religious leadership based on a prophetic perspective. So that the efforts that must be made by the State in or...

Dalam pembentukan suatu undang-undang memiliki dua aspek yaitu pembentuk undang-undang menetapkan... more Dalam pembentukan suatu undang-undang memiliki dua aspek yaitu pembentuk undang-undang menetapkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat konkrit dari undang-undang tersebut diserahkan kepada Hakim untuk menafsirkannya, disamping itu pembentuk undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan di dalam lingkungan masyarakat, sehingga Hakim sering menambahkan kekurangan yang ada dalam undang-undang tersebut. Apabila Hakim tersebut melakukan hal demikian, artinya Hakim telah mengisi kekosongan hukum. Teori pengisian kekosongan hukum tersebut baru dapat diterima pada abad 19 seiring dengan pendapatnya Scholten bahwa hukum itu merupakan sistim yang terbuka, dan pendapat ini muncul seiring pesatnya perkembangan masyarakat sehingga potensi terjadinya kekosongan hukum makin terbuka. Dalam konstruksi tentang hukum menurut Scholten terdapat tiga bentuk yaitu analogi penafsiran dari suatu peraturan perundang-undangan, penghalusan hukum dan...

Jurnal Jurisprudence

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep pembangunan sumber daya industri bernilai t... more Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep pembangunan sumber daya industri bernilai transendensi Pancasila Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Temuan: membangun industri (sumber daya) membutuhkan adanya sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alam, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan dan memanfaatkan kreatifitas dan inovasi juga tersedianya biaya serta penyediaan sumber pembiayaan dengan memperhatikan nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Kegunaan: Industrialisasi ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan/ketimpangan dalam memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui industrialisasi maka peran negara harus kuat dan berpihak kepada kep...

Lex Publica

Hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui sebagaimana terlihat dalam Pasal 56 tentang Undang-Und... more Hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui sebagaimana terlihat dalam Pasal 56 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak-hak masyarakat hukum adat akan diatur dalam undang-undang yang belum dilaksanakan. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hak milik, pelaksanaan hak ulayat mengalami masalah, pengabaian hak bisa terjadi terhadap masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kemauan politik dan itikad baik dari pemerintah untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Meninggalkan hak ulayat dengan asumsi tergantung perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pengetahuan dasar dan teori-teori yang dibahas secara tertulis dengan melakukan kajian hukum normatif yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang realitas atau fenomena pengakuan Hak Ulayat oleh Negara se...

Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal

The transfer of rights or transactions does not exist in customary land tenure because it is a co... more The transfer of rights or transactions does not exist in customary land tenure because it is a common property; thus, it can never be transferred to another party. On the other hand, in the Minangkabau indigenous community, West Sumatra, there is a shift in the concept of ulayat land tenure that occurs through two forms of change with six values: religious-magical, self-existence, socio-kinship, cultures and customs, structural and socio-economic asset values. This research will present the concept of the customary land tenure, which is based on these values. The study uses the socio-legal method with sociological approaches, including historical and case approaches. This research shows that there has been a change in land tenure values, moving from communal ownership to individual ownership. There has been an interaction between the laws, the incorporation interaction. It becomes the right concept for the customary land tenure in the future.

Psychology and Education Journal, Dec 25, 2020

This research will portray changes in the value of ulayat rights underlying the change of land ma... more This research will portray changes in the value of ulayat rights underlying the change of land mastery rights, where the true possession of the land rights is not known in the Change/switching rights (transactions), because the communal land owned by the same is not transferable to other parties for ever, but based on preliminary research in the field showed an indication of changes in the mastery of ulayat rights in both evolutionarily and revolutionarily with parameters change six values of land mastery rights ulayat namely the magical religious value, the value of self-consistency, social value of kinship, customs value, structural value and value of socioeconomic assets. This research will answer how the change in land tenure value of ulayat rights has occurred and how the concept of land mastery is a permanent rights based on the values of land mastery of customary rights that have been living in local indigenous peoples. Objectives and benefits to determine the change in the value of land mastery rights in the community, ensure the existence of land rights in the right to the present and provide a concept of land mastery based on the values of land mastery that live in the community. This research used empirical (socio legal research) research with a sociological approach that is a historical approach and case approach. The main data collection techniques with the primary data as a certificate rights to land and ranji, data also obtained from interviews with local figures who know the true six values of land tenure rights of ulayat. Explaining the values of land mastery of ulayat rights that are believed to be indigenous peoples, the mastery of the land of ulayat rights based on customary law and based on national law, change of land mastery value of ulayat of customary law shifted to national law, causes change of land mastery value and the concept of land mastery of ulayat rights which based on the value of land mastery of the problems and legal implications of the interaction between customary law and national law, renewal and interaction of the law to the implementation of the legal interaction is implemented by the regional Administration program through the complete systematic land registration implemented by the government to date. There has been a change of six values of land mastery rights of ulayat or eroded by economic impetus, the astronaut economic function, the integrity of the head of customs/penghulu, the repatriation of national law into the structure of customary law, the influence of globalization and technological advancement. There has been a phenomenon of integration and legal inoperability, namely national law which is a vertical dialogical product between local law and national law as well as a horizontal dialogical between local law, where through the government programs born phenomenon of incorporation that local law/customary accept part of national law and vice versa.

This paper is to describe the modern leadership that has religious leadership based on a propheti... more This paper is to describe the modern leadership that has religious leadership based on a prophetic perspective. This study using normative research methods or library research that uses a normative juridical approach. The use of this method is intended to obtain data about basic knowledge and theories that are discussed in writing by conducting normative legal studies that are used to answer and analyze the problem. The results of the study are the principles of modern leadership that breathes religiously can be implemented in leadership in Indonesia with the quality requirements of human resources in Indonesia as future leaders to base their lives on God Almighty. Modern leadership that has a religious breath must always be based on a prophetic perspective because indeed modern leadership that will be accepted by the wider community in Indonesia and will live forever is a religious leadership based on a prophetic perspective. So that the efforts that must be made by the State in or...

Dalam pembentukan suatu undang-undang memiliki dua aspek yaitu pembentuk undang-undang menetapkan... more Dalam pembentukan suatu undang-undang memiliki dua aspek yaitu pembentuk undang-undang menetapkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan pertimbangan tentang hal-hal yang bersifat konkrit dari undang-undang tersebut diserahkan kepada Hakim untuk menafsirkannya, disamping itu pembentuk undang-undang sering ketinggalan dalam mengikuti perkembangan di dalam lingkungan masyarakat, sehingga Hakim sering menambahkan kekurangan yang ada dalam undang-undang tersebut. Apabila Hakim tersebut melakukan hal demikian, artinya Hakim telah mengisi kekosongan hukum. Teori pengisian kekosongan hukum tersebut baru dapat diterima pada abad 19 seiring dengan pendapatnya Scholten bahwa hukum itu merupakan sistim yang terbuka, dan pendapat ini muncul seiring pesatnya perkembangan masyarakat sehingga potensi terjadinya kekosongan hukum makin terbuka. Dalam konstruksi tentang hukum menurut Scholten terdapat tiga bentuk yaitu analogi penafsiran dari suatu peraturan perundang-undangan, penghalusan hukum dan...

Jurnal Jurisprudence

Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep pembangunan sumber daya industri bernilai t... more Tujuan: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan konsep pembangunan sumber daya industri bernilai transendensi Pancasila Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan. Temuan: membangun industri (sumber daya) membutuhkan adanya sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alam, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi, mengembangkan dan memanfaatkan kreatifitas dan inovasi juga tersedianya biaya serta penyediaan sumber pembiayaan dengan memperhatikan nilai Ketuhanan, Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan sehingga dapat membawa kemaslahatan bagi manusia dan lingkungan berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Kegunaan: Industrialisasi ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai Ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan bagi masyarakat Indonesia agar tidak terjadi kesenjangan/ketimpangan dalam memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui industrialisasi maka peran negara harus kuat dan berpihak kepada kep...