Ni Ketut Wiratny - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by Ni Ketut Wiratny
Praktek prostitusi terutama bagi perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan ya... more Praktek prostitusi terutama bagi perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang bersifat komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 turut memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelangganya. Adapun Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah memberikan ancaman pidana namun hanya terbatas pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Metode penulisan yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan pemaparan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan keadilan dam kepastian dalan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana. Bagaimana memfungsikan Polri sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang...
Undung-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sebagai suatu naskah singkat dan supel k... more Undung-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sebagai suatu naskah singkat dan supel karena hanya memuat hal-hal dan aturan-aturan pukuk olch UUD, haIhal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah. Perubahan UUD 1945 telah mengubah susunan, kedudukan serta kewenangan MPR seacar perinsip, tampak dalam dalam Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi Kedaulatan ada dtangzm Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, diubah menjadi Kedaulatan uda dtangan Rakyat dan dilakukan menurut UUD. Kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masingmasing lembaga-lembaga negara berdasarkan check and balances" sehingga MPR tidak sebagai lembaga tertinggi negara.
Undung-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sebagai suatu naskah singkat dan supel k... more Undung-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sebagai suatu naskah singkat dan supel karena hanya memuat hal-hal dan aturan-aturan pukuk olch UUD, haIhal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah. Perubahan UUD 1945 telah mengubah susunan, kedudukan serta kewenangan MPR seacar perinsip, tampak dalam dalam Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi Kedaulatan ada dtangzm Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, diubah menjadi Kedaulatan uda dtangan Rakyat dan dilakukan menurut UUD. Kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masingmasing lembaga-lembaga negara berdasarkan check and balances" sehingga MPR tidak sebagai lembaga tertinggi negara.
PENATAAN KEWENANGAN MPR, 2016
Praktek prostitusi terutama bagi perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan ya... more Praktek prostitusi terutama bagi perempuan dan anak sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan yang sangat kompleks, tentunya memerlukan upaya penanganan yang bersifat komprehensif dan terpadu. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu UU No. 11 tahun 2008 turut memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran online yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelangganya. Adapun Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah memberikan ancaman pidana namun hanya terbatas pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Metode penulisan yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan pemaparan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan keadilan dam kepastian dalan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana. Bagaimana memfungsikan Polri sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang...
Undung-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sebagai suatu naskah singkat dan supel k... more Undung-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sebagai suatu naskah singkat dan supel karena hanya memuat hal-hal dan aturan-aturan pukuk olch UUD, haIhal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah. Perubahan UUD 1945 telah mengubah susunan, kedudukan serta kewenangan MPR seacar perinsip, tampak dalam dalam Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi Kedaulatan ada dtangzm Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, diubah menjadi Kedaulatan uda dtangan Rakyat dan dilakukan menurut UUD. Kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masingmasing lembaga-lembaga negara berdasarkan check and balances" sehingga MPR tidak sebagai lembaga tertinggi negara.
Undung-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sebagai suatu naskah singkat dan supel k... more Undung-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sebagai suatu naskah singkat dan supel karena hanya memuat hal-hal dan aturan-aturan pukuk olch UUD, haIhal yang diperlukan untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah. Perubahan UUD 1945 telah mengubah susunan, kedudukan serta kewenangan MPR seacar perinsip, tampak dalam dalam Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi Kedaulatan ada dtangzm Rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, diubah menjadi Kedaulatan uda dtangan Rakyat dan dilakukan menurut UUD. Kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masingmasing lembaga-lembaga negara berdasarkan check and balances" sehingga MPR tidak sebagai lembaga tertinggi negara.
PENATAAN KEWENANGAN MPR, 2016