Salsabil Shabrina, S.H., M.Kn. - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Drafts by Salsabil Shabrina, S.H., M.Kn.
Tulisan ini menganalisis sengketa antara Columbia Broadcasting System (CBS) Inc v. Scorpio Music ... more Tulisan ini menganalisis sengketa antara Columbia Broadcasting System (CBS) Inc v. Scorpio Music Distributors, Inc yang merupakan salah satu kasus parallel impor dimana barang hak cipta yang diimpor secara parallel sebelumnya dijual diluar negara importasi dengan melihat bagaimana hukum Hak Cipta Amerika Serikat memandang penerapan doktrin national exhaust sebagai dasar pembelaan dari Pihak tergugat yaitu Scorpio Music Distributors, Inc. Tulisan ini menggunakan metode normative legal studies. CBS memiliki hak cipta rekaman suara di Amerika Serikat, kemudian CBS-Sony Japan telah melisensikan pembuatan dan penjualan rekaman suara di negara Filipina kepada Vicor Music Corporation. Pihak CBS Amerika Serikat menyetujui perjanjian lisensi tersebut dan pihak Scropio membeli produk rekaman tersebut di Filipina kemudian tanpa persetujuan dari CBS mengimpornya kembali ke Amerika Serikat. Penerapan prinsip National Exhaustion yang tercantum dalam s.109(a) UU Hak Cipta Amerika Serikat yang menjadi dasar pembelaan dari Pihak Scorpio tidak dapat digunakan karena pengadilan menyatakan bahwa penjualan pertama (first sale) produk rekaman suara yang terjadi di Filipina tidak menghabiskan hak CBS di Amerika Serikat dan menyatakan bahwa s.109(a) hanya berlaku pada produk yang secara sah dibuat dan dijual di Amerika Serikat.
Jika kita berbicara tentang makna filsafat di dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan pula bahwa... more Jika kita berbicara tentang makna filsafat di dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan pula bahwa filsafat berarti karya manusia tentang hakekat sesuatu Karya manusia tentang hakekat sesuatu ialah hasil pikiran manusia tentang hakekat sesuatu. Sesuatu itu ialah alam semesta dan atau segala isinya (termasuk manusia). Hakekat sesuatu ialah tempat sesuatu dialam semesta atau hubungan antara sesuatu dengan isinya alam semesta (yang lain), termasuk tempat manusia dan segala perilakunya Salah satu gejala tersebut ialah gejala hukum (hidup dan penghidupan hukum). 1
Pada akhir Maret tahun 2019 dini hari, terjadi pembunuhan terhadap Surono, seorang pemilik perkeb... more Pada akhir Maret tahun 2019 dini hari, terjadi pembunuhan terhadap Surono, seorang pemilik perkebunan kopi yang direncanakan oleh istri dan anaknya sendiri-Busani dan Mario bahar.
Thesis Chapters by Salsabil Shabrina, S.H., M.Kn.
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2023
One of the obstacles faced by a Notary in carrying out his position is the limited storage space ... more One of the obstacles faced by a Notary in carrying out his position is the limited storage space for authentic deeds and journals related to filing. With these obstacles, arise an innovation in the form of the development of a Cloud Computing-Based Notary Office Electronic System that adopts internet as the media for storage, but its application still posses risks. This study aims to examine how the Cloud Computing-Based Notary Office Electronic System is viewed from the Notary Office Law in Indonesia, as well as Notaries responsibilities regarding the confidentiality and security of clients' data stroed in electronic systems. The research method used is Normative or Doctrinal Legal Research. The results of this study are that the current Notary Office Law does not accommodate the use of electronic systems in any form related to Notary offices as it has legal authentication barriers and authentication barriers in terms of the electronic system being used, where the obstacles to authenticity are legally law relates to the provision that all authentic information must comply with predetermined formal procedures, and obstacles to electronic system authentication relate to security risks contained in Cloud Computing technology that can threaten the interests of the parties involved. Even though the creation of electronic archives has been supported by regulations, the authenticity of electronic documents is still questionable, and the fundamental thing remains the physical evidence of the deed. Regarding the aspect of responsibilities, Notaries has civil liability to the client regarding the client's rights as a personal data subject, administrative responsibility related to their obligation to keep everything about the deed confidential, and criminal liability if the electronic system is misused by the Notary for personal gain.
Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2021
Pada tanggal 25 November 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... more Pada tanggal 25 November 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia, dimana objek pengajuan permohonan uji materiilnya adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” sertifikat jaminan fidusia yang “sama dengan putusan pengadilan” dan frasa “cidera janji” yang dirasa menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohonnya.
Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang salah satu cirinya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan eksekusinya dikarenakan pemberian hak prefensi yang mendahulukan kreditur terhadap kreditur lainnya, serta pemberian titel “eksekutorial” terhadap sertifikat jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan eksekusi apabila debitor cidera janji.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial dan untuk mengetahui akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap norma eksekusi yang ada dalam jaminan fidusia.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, tulisan para pakar hukum, dan bahan rujukan lain yang relevan.
Hasil penelitian ini adalah sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial karena perintah undang – undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka akibat hukum yang ditimbulkan terhadap norma eksekusi yang ada dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia adalah kreditor baru dapat melakukan eksekusi apabila debitor mengakui telah melakukan wanprestasi, jika debitor tidak mengakui adanya wanprestasi maka kreditor dapat menegakkan haknya dengan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri dan menempuh jalan lain dengan mengajukan permohonan eksekusi sertifikat jaminan fidusia kepada ketua pengadilan. Sedangkan terhadap kapan dilakukannya “cidera janji” ditentukan dalam hal adanya upaya hukum melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Papers by Salsabil Shabrina, S.H., M.Kn.
Corporate Law and Governance Review
This study provides an analysis of the moral principle and values contained in the Indonesian Not... more This study provides an analysis of the moral principle and values contained in the Indonesian Notarial Code of Ethics that prohibits notary from doing any publication or promotional activities, focusing on the phenomenon of notaries who utilizes online media to provide legal counselling and the possible consequences given to the notary who violates it (Ramadhan, Sutiarnoto, Leviza, & Azwar, 2022; Herawati, 2019). The method used is normative legal studies. The prohibition is essentially meant to prevent promotional nature, as it is considered inconsistent with the value of independence and the obligation for a notary to act trustworthy, thoroughly, and impartially and to protect their client’s interests. However, different interpretation and no regulatory limits that specifically explains what forms of action are considered as promotion, thus creating uncertainty on this topic, suggest that a more in-depth study must be pursued by The Indonesian Notary Association on behalf of the o...
Corporate Law and Governance Review Volume 4 Issue 2, 2022
This study provides an analysis of the moral principle and values contained in the Indonesian No... more This study provides an analysis of the moral principle and values
contained in the Indonesian Notarial Code of Ethics that prohibits
notary from doing any publication or promotional activities, focusing
on the phenomenon of notaries who utilizes online media to provide
legal counselling and the possible consequences given to the notary
who violates it (Ramadhan, Sutiarnoto, Leviza, & Azwar, 2022;
Herawati, 2019). The method used is normative legal studies.
The prohibition is essentially meant to prevent promotional nature, as
it is considered inconsistent with the value of independence and
the obligation for a notary to act trustworthy, thoroughly, and
impartially and to protect their client’s interests. However, different
interpretation and no regulatory limits that specifically explains what
forms of action are considered as promotion, thus creating uncertainty
on this topic, suggest that a more in-depth study must be pursued by
The Indonesian Notary Association on behalf of the organization.
The results of this study conclude that notaries, in carrying out their
duties and positions, are required to work properly and professionally
and follow a code of ethics, so that notary products in the form of
authentic deeds can provide legal protection and legal certainty to
parties in need. Also, lawyers and advocates are expected to make
difficult decisions in often difficult situations; this process often
requires legal practitioners to balance conflicting belief systems.
In this case, the idea often arises to use fast technology to make work
more efficient, thus giving rise to the phenomenon of blogs and
websites owned by notaries.
Teaching Documents by Salsabil Shabrina, S.H., M.Kn.
Tulisan ini menganalisis sengketa antara Columbia Broadcasting System (CBS) Inc v. Scorpio Music ... more Tulisan ini menganalisis sengketa antara Columbia Broadcasting System (CBS) Inc v. Scorpio Music Distributors, Inc yang merupakan salah satu kasus parallel impor dimana barang hak cipta yang diimpor secara parallel sebelumnya dijual diluar negara importasi dengan melihat bagaimana hukum Hak Cipta Amerika Serikat memandang penerapan doktrin national exhaust sebagai dasar pembelaan dari Pihak tergugat yaitu Scorpio Music Distributors, Inc. Tulisan ini menggunakan metode normative legal studies. CBS memiliki hak cipta rekaman suara di Amerika Serikat, kemudian CBS-Sony Japan telah melisensikan pembuatan dan penjualan rekaman suara di negara Filipina kepada Vicor Music Corporation. Pihak CBS Amerika Serikat menyetujui perjanjian lisensi tersebut dan pihak Scropio membeli produk rekaman tersebut di Filipina kemudian tanpa persetujuan dari CBS mengimpornya kembali ke Amerika Serikat. Penerapan prinsip National Exhaustion yang tercantum dalam s.109(a) UU Hak Cipta Amerika Serikat yang menjadi dasar pembelaan dari Pihak Scorpio tidak dapat digunakan karena pengadilan menyatakan bahwa penjualan pertama (first sale) produk rekaman suara yang terjadi di Filipina tidak menghabiskan hak CBS di Amerika Serikat dan menyatakan bahwa s.109(a) hanya berlaku pada produk yang secara sah dibuat dan dijual di Amerika Serikat.
Jika kita berbicara tentang makna filsafat di dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan pula bahwa... more Jika kita berbicara tentang makna filsafat di dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan pula bahwa filsafat berarti karya manusia tentang hakekat sesuatu Karya manusia tentang hakekat sesuatu ialah hasil pikiran manusia tentang hakekat sesuatu. Sesuatu itu ialah alam semesta dan atau segala isinya (termasuk manusia). Hakekat sesuatu ialah tempat sesuatu dialam semesta atau hubungan antara sesuatu dengan isinya alam semesta (yang lain), termasuk tempat manusia dan segala perilakunya Salah satu gejala tersebut ialah gejala hukum (hidup dan penghidupan hukum). 1
Pada akhir Maret tahun 2019 dini hari, terjadi pembunuhan terhadap Surono, seorang pemilik perkeb... more Pada akhir Maret tahun 2019 dini hari, terjadi pembunuhan terhadap Surono, seorang pemilik perkebunan kopi yang direncanakan oleh istri dan anaknya sendiri-Busani dan Mario bahar.
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2023
One of the obstacles faced by a Notary in carrying out his position is the limited storage space ... more One of the obstacles faced by a Notary in carrying out his position is the limited storage space for authentic deeds and journals related to filing. With these obstacles, arise an innovation in the form of the development of a Cloud Computing-Based Notary Office Electronic System that adopts internet as the media for storage, but its application still posses risks. This study aims to examine how the Cloud Computing-Based Notary Office Electronic System is viewed from the Notary Office Law in Indonesia, as well as Notaries responsibilities regarding the confidentiality and security of clients' data stroed in electronic systems. The research method used is Normative or Doctrinal Legal Research. The results of this study are that the current Notary Office Law does not accommodate the use of electronic systems in any form related to Notary offices as it has legal authentication barriers and authentication barriers in terms of the electronic system being used, where the obstacles to authenticity are legally law relates to the provision that all authentic information must comply with predetermined formal procedures, and obstacles to electronic system authentication relate to security risks contained in Cloud Computing technology that can threaten the interests of the parties involved. Even though the creation of electronic archives has been supported by regulations, the authenticity of electronic documents is still questionable, and the fundamental thing remains the physical evidence of the deed. Regarding the aspect of responsibilities, Notaries has civil liability to the client regarding the client's rights as a personal data subject, administrative responsibility related to their obligation to keep everything about the deed confidential, and criminal liability if the electronic system is misused by the Notary for personal gain.
Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2021
Pada tanggal 25 November 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... more Pada tanggal 25 November 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia, dimana objek pengajuan permohonan uji materiilnya adalah Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai frasa “kekuatan eksekutorial” sertifikat jaminan fidusia yang “sama dengan putusan pengadilan” dan frasa “cidera janji” yang dirasa menimbulkan kerugian hak konstitusional para pemohonnya.
Jaminan fidusia merupakan jaminan khusus kebendaan yang salah satu cirinya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaan eksekusinya dikarenakan pemberian hak prefensi yang mendahulukan kreditur terhadap kreditur lainnya, serta pemberian titel “eksekutorial” terhadap sertifikat jaminan fidusia yang memberikan hak kepada kreditor untuk melakukan eksekusi apabila debitor cidera janji.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial dan untuk mengetahui akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap norma eksekusi yang ada dalam jaminan fidusia.
Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dimana penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan sumber data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, tulisan para pakar hukum, dan bahan rujukan lain yang relevan.
Hasil penelitian ini adalah sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial karena perintah undang – undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UU Jaminan Fidusia. Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak. Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 maka akibat hukum yang ditimbulkan terhadap norma eksekusi yang ada dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia adalah kreditor baru dapat melakukan eksekusi apabila debitor mengakui telah melakukan wanprestasi, jika debitor tidak mengakui adanya wanprestasi maka kreditor dapat menegakkan haknya dengan tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri dan menempuh jalan lain dengan mengajukan permohonan eksekusi sertifikat jaminan fidusia kepada ketua pengadilan. Sedangkan terhadap kapan dilakukannya “cidera janji” ditentukan dalam hal adanya upaya hukum melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Corporate Law and Governance Review
This study provides an analysis of the moral principle and values contained in the Indonesian Not... more This study provides an analysis of the moral principle and values contained in the Indonesian Notarial Code of Ethics that prohibits notary from doing any publication or promotional activities, focusing on the phenomenon of notaries who utilizes online media to provide legal counselling and the possible consequences given to the notary who violates it (Ramadhan, Sutiarnoto, Leviza, & Azwar, 2022; Herawati, 2019). The method used is normative legal studies. The prohibition is essentially meant to prevent promotional nature, as it is considered inconsistent with the value of independence and the obligation for a notary to act trustworthy, thoroughly, and impartially and to protect their client’s interests. However, different interpretation and no regulatory limits that specifically explains what forms of action are considered as promotion, thus creating uncertainty on this topic, suggest that a more in-depth study must be pursued by The Indonesian Notary Association on behalf of the o...
Corporate Law and Governance Review Volume 4 Issue 2, 2022
This study provides an analysis of the moral principle and values contained in the Indonesian No... more This study provides an analysis of the moral principle and values
contained in the Indonesian Notarial Code of Ethics that prohibits
notary from doing any publication or promotional activities, focusing
on the phenomenon of notaries who utilizes online media to provide
legal counselling and the possible consequences given to the notary
who violates it (Ramadhan, Sutiarnoto, Leviza, & Azwar, 2022;
Herawati, 2019). The method used is normative legal studies.
The prohibition is essentially meant to prevent promotional nature, as
it is considered inconsistent with the value of independence and
the obligation for a notary to act trustworthy, thoroughly, and
impartially and to protect their client’s interests. However, different
interpretation and no regulatory limits that specifically explains what
forms of action are considered as promotion, thus creating uncertainty
on this topic, suggest that a more in-depth study must be pursued by
The Indonesian Notary Association on behalf of the organization.
The results of this study conclude that notaries, in carrying out their
duties and positions, are required to work properly and professionally
and follow a code of ethics, so that notary products in the form of
authentic deeds can provide legal protection and legal certainty to
parties in need. Also, lawyers and advocates are expected to make
difficult decisions in often difficult situations; this process often
requires legal practitioners to balance conflicting belief systems.
In this case, the idea often arises to use fast technology to make work
more efficient, thus giving rise to the phenomenon of blogs and
websites owned by notaries.