Syah Firdaus - Academia.edu (original) (raw)
Papers by Syah Firdaus
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2020
Rural areas, according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, are placed as the economic po... more Rural areas, according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, are placed as the economic power behind the villages themselves, especially concerning the agricultural sector. Ideally, the village focused on the development of the agricultural sector. However, there are 158 factories in Purbalingga Regency located in rural areas. While the protection of the rural areas and the spatial planning of industry is unclear, there are conflicts primarily related to the designation of rivers, irrigation canals, agricultural features, settlements, and water and air pollution. This research explains the study of industrial space and the related functional arrangements, especially in the agriculture-based rural and industrial areas of Purbalingga. This paper based on the research results, which were determined using qualitative methods and a case study approach. The data collected through observations, a document-based study, and interviews. The informant selection techniques used were purp...
Khalifa: Journal of Islamic Education
Degradation of morals or moral decadencehas attacked young generations especially college student... more Degradation of morals or moral decadencehas attacked young generations especially college students. Therefore, this paper aims to find out forms of moral decadence found in college students. This research uses qualitative method with case study approach, the data collected through direct interview with ten informants (college students) by using purposive sampling technique. In order to strenghten interview data, the writer performed passive participation observation by coming directly to the observed location. All results of the interview were analyzed using Milles and Hauberman’s pattern. The research found nine forms of moral decadence in college students. They are: i) negligent in worship, ii)sexual promiscuity, iii) involved in drug abuse, iv) hedonism, v) revealing awrah, vi) lack of ethics, vii) impolite speaking , viii) dishonest in academics and ix) lack of time management. The results of this research can be used as initial data for future research investigating simi...
International Journal of Current Science Research and Review
A job description is a document containing the functions, duties, responsibilities, authorities, ... more A job description is a document containing the functions, duties, responsibilities, authorities, working conditions, and work implementation mechanism. The job description is quite important both for leader and employee, since with this document, they may clearly identify the competence they must meet for their position, with which employee’s professionalism will eventually be built. The result of previous research in Banyumas Regency shows a gap between the competence of the village government apparatus and their position’s standard competence. One of the reasons is an ineffective job description, which means there is no job description arranged entirely and in detail. Local Regulation of Banyumas Regency Number 1 the Year 2016 on the Structure and Working Procedure of Village Government only regulates the main duties and functions, not the job description. This Local Regulation actually mandates the village government to arrange the job description, but in reality, the village gov...
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Jun 1, 2012
Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang... more Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang membuatnya unik adalah adanya prose bargaining position antar kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya. Kekuatan tersebut mengkerucut pada upaya untuk mempopulerkan, mesin parpol, peningkatan kharisma, dan media yang memberikan kontribusi efektif bagi calon-calon tertentu dalam membentuk kekuatannya. Di sisi lain masyarakat sebagai calon pemilih sangat beragam dalam melihat pelaksanaan Pemilukada, dari mulai yang antipati sampai yang antusias. Tentunya hal ini memberikan dinamika tersendiri yang secara detail dikaji dalam penelitian ini.
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2013
Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai demokratisasi di era internet yang ditan... more Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai demokratisasi di era internet yang ditandai dengan muncul dan meletusnya pemberontakan masyarakat terhadap rejim Hosni Mubarok di Mesir tahun 2004-2011. Secara khusus artikel ini menganalisis media sosial sebagai ruang publik yang memungkinkan masyarakat sipil Mesir melakukan protes dan mobilisasi isu politik untuk menjatuhkan rejim Hosni Mubarok. Media sosial sebagai media baru berperan sebagai salah satu kekuatan politik di Mesir telah berhasil membantu proses demokratisasi. Secara khusus media sosial telah berhasil dimanfaatakan untuk kepentingan berjalannya ruang publik masyarakat Mesir. Kehadiran media sosial Facebook, MySpace dan YouTube membawa era baru dalam proses perkembangan ruang publik demokratis di Mesir yang selama ini terkekang oleh kekuasaan rejim otoriter Hosni Mubarak. Perjalanan media sosial sendiri menjadi sebuah ruang publik demokratis di Mesir melalui proses yang amat panjang yang telah dimulai dari tahun 2004 hingga berhasil menjadikan media sosial sebagai ruang publik modern yang populer pada tahun 2011 dengan segala faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat terciptanya ruang publik yang lebih demokratis di Mesir. Melalui media sosial pula lah masyarakat Mesir pada akhirnya berhasil menjatuhkan rejim Hosni Mubarak.
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2013
Pasca reformasi seiring gelora demokratisasi digelar, geliat golput juga semakin meningkat. Asums... more Pasca reformasi seiring gelora demokratisasi digelar, geliat golput juga semakin meningkat. Asumsi golput yang paling gampang dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun asumsi tersebut masih bisa diperdebatkan, pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Dalam pembahasan tulisan ini, dengan pendekatan konsep rational choice untuk menelaah golput, adalah keputusan rasional untuk memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara preferensi kelompok elit politik dengan publiknya di bawah. Fenomena golput semestinya dianggap sebagai bagian dari koreksi dan kritikan sosial baik secara politis maupun administratif. Pilihan untuk menekan golput berada di tangan para elit dengan kesadaran mereka untuk mendeteksi bagaimana menekan persentase angka golput setiap kali pemilu digelar .
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2013
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2013
Partai memiliki tiga arena interaksi dan kontestasi yang saling mempengaruhi. Pertama, partai di ... more Partai memiliki tiga arena interaksi dan kontestasi yang saling mempengaruhi. Pertama, partai di pemerintahan. Banyak kandidat publik partai yang gagal menjadi pemimpin inovatif dan justru menjadi pelaku utama korupsi. Kedua, wajah partai di parlemen. Produktivitas legislatif pusat dan daerah sangat rendah dan mengecewakan. Kehadiran dan mutu produk legislasinya tidak mencerminkan posisi strategisnya sebagai wakil rakyat. Kedua wajah itu berdampak pada respon partai diwajah ketiga yaitu ditengah masyarakat. Gejala deparpolisasi mewabah terlihat dari angka golput dan swing voters semakin tinggi. Partai harus berbenah ditiga arena jika tidak ingin tersingkir dari benak publik. Reformasi partai ditiga wajah melalui perbaikan sisem kaderisasi dan kandidasi, penguatan kapasitas kandidat publik serta adaptasi program populis.
Hadirnya Badan Perwakilan Desa ( BPD), sebagai lembaga baru di desa, menimbulkan perubahan pada h... more Hadirnya Badan Perwakilan Desa ( BPD), sebagai lembaga baru di desa, menimbulkan perubahan pada hubungan kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Situasi dan kondisi politik di tingkat daerah serta nasional dan hubungan badan legislatif daneksekutif di tingkat nasional dan daerah berpengaruh hingga tingkat pedesaan Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang hubungan k ekuasaan BPD dan Pemerintah Desa.T ujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat atau Pendorong hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa interaksi BPD dan Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan ternyata tidak seimbang Pemerintah Desa memegang kekuasaan yang lebih besar daripada BPD sebab berbagai langkah BPD yang tidak pro aktif dalam melaksanakan fungsinya. Faktor penghambat interaksi BPD dan Pemerintah Desa adalah lemahnya sumber d...
International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2009
Humaniora, 2007
The research aims at exposing the sustainability of womenâ s participation in the development of ... more The research aims at exposing the sustainability of womenâ s participation in the development of the Tumiyang village after the implementation of the P2MPD program. The data-collecting methods include observation, interview and documents. The data-analyzing method is ...
International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2009
Perempuan telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan program P2MPD. Partisip... more Perempuan telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan program P2MPD. Partisipasi perempuan tersebut tidak berawal dari kesadaran, tetapi lebih karena memenuhi ketentuan program dan pelaksana. Pada tahapan selanjutnya partisipasi perempuan telah dilandasi keinginan untuk belajar dan memenuhi kepercayaan pemilih. Faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan perempuan adalah belum ada kesepakatan di antara para pelaksana program; mekanisme yang “memaksa” perempuan berpartisipasi sebagai anggota Tim Sembilan; masih besar peran aparatur desa dan pelaksana program; Program lebih berorientasi pada aspek fisik; masih besarnya orientasi pemerintah desa pada elit desa dan elit organisasi desa; kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan Tim Sembilan dan program P2MPD. Sedangkan faktor-faktor pendukungnya adalah ketegasan prinsip pemberdayaan perempuan pada program mampu mendorong partisipasi perempuan dalam Tim Sembilan dan pelaksanaan progra...
Tulisan ini hendak memahami kapasitas para pihak membangun resoulusi konflik menghadapi bencana i... more Tulisan ini hendak memahami kapasitas para pihak membangun resoulusi konflik menghadapi bencana industrial berupa limbah. Sepanjang pertengahan tahun 2014 hingga tahun 2015 sering terjadi pencemaran sungai dan lahan pertanian di kelurahan Penambongan, kelurahan purbayasa dan Kelurahan Kandanggampang Kabupaten Purbalingga. Ironisnya, pemerintah dan swasta lamban dan tidak komprehensif menyelesaikan masalah yang dikeluhkan masyarakat sehingga rentan memicu konflik. Tampaknya pabrik dan pemerintah pintar mensiasati potensi protes public. Pabrik menunjukkan wajah dermawanya dengan memberikan berbagai bantuan social walaupun tidak kunjung professional mengolah limbah pabriknya. Disisi pemerintah cenderung mengambil jalan diplomatis dengan memfasilitasi negoisasi warga dan pabrik tanpa berani mengambil positioning kebijakan yang komprehensif. Kami menyebutnya penjinakan karena berakibat pada melemahnya soliditas warga terdampak akibat pengaruh guyuran bantuan social serta skeptisnya warga...
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 2020
Rural areas, according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, are placed as the economic po... more Rural areas, according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, are placed as the economic power behind the villages themselves, especially concerning the agricultural sector. Ideally, the village focused on the development of the agricultural sector. However, there are 158 factories in Purbalingga Regency located in rural areas. While the protection of the rural areas and the spatial planning of industry is unclear, there are conflicts primarily related to the designation of rivers, irrigation canals, agricultural features, settlements, and water and air pollution. This research explains the study of industrial space and the related functional arrangements, especially in the agriculture-based rural and industrial areas of Purbalingga. This paper based on the research results, which were determined using qualitative methods and a case study approach. The data collected through observations, a document-based study, and interviews. The informant selection techniques used were purp...
Khalifa: Journal of Islamic Education
Degradation of morals or moral decadencehas attacked young generations especially college student... more Degradation of morals or moral decadencehas attacked young generations especially college students. Therefore, this paper aims to find out forms of moral decadence found in college students. This research uses qualitative method with case study approach, the data collected through direct interview with ten informants (college students) by using purposive sampling technique. In order to strenghten interview data, the writer performed passive participation observation by coming directly to the observed location. All results of the interview were analyzed using Milles and Hauberman’s pattern. The research found nine forms of moral decadence in college students. They are: i) negligent in worship, ii)sexual promiscuity, iii) involved in drug abuse, iv) hedonism, v) revealing awrah, vi) lack of ethics, vii) impolite speaking , viii) dishonest in academics and ix) lack of time management. The results of this research can be used as initial data for future research investigating simi...
International Journal of Current Science Research and Review
A job description is a document containing the functions, duties, responsibilities, authorities, ... more A job description is a document containing the functions, duties, responsibilities, authorities, working conditions, and work implementation mechanism. The job description is quite important both for leader and employee, since with this document, they may clearly identify the competence they must meet for their position, with which employee’s professionalism will eventually be built. The result of previous research in Banyumas Regency shows a gap between the competence of the village government apparatus and their position’s standard competence. One of the reasons is an ineffective job description, which means there is no job description arranged entirely and in detail. Local Regulation of Banyumas Regency Number 1 the Year 2016 on the Structure and Working Procedure of Village Government only regulates the main duties and functions, not the job description. This Local Regulation actually mandates the village government to arrange the job description, but in reality, the village gov...
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Jun 1, 2012
Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang... more Dinamika Pemilukada Kota Tasikmalaya 2012 dalam perjalanannya melahirkan proses berdemokrasi yang menarik untuk dikaji. Satu hal yang membuatnya unik adalah adanya prose bargaining position antar kekuatan politik lokal di Kota Tasikmalaya. Kekuatan tersebut mengkerucut pada upaya untuk mempopulerkan, mesin parpol, peningkatan kharisma, dan media yang memberikan kontribusi efektif bagi calon-calon tertentu dalam membentuk kekuatannya. Di sisi lain masyarakat sebagai calon pemilih sangat beragam dalam melihat pelaksanaan Pemilukada, dari mulai yang antipati sampai yang antusias. Tentunya hal ini memberikan dinamika tersendiri yang secara detail dikaji dalam penelitian ini.
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2013
Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai demokratisasi di era internet yang ditan... more Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai demokratisasi di era internet yang ditandai dengan muncul dan meletusnya pemberontakan masyarakat terhadap rejim Hosni Mubarok di Mesir tahun 2004-2011. Secara khusus artikel ini menganalisis media sosial sebagai ruang publik yang memungkinkan masyarakat sipil Mesir melakukan protes dan mobilisasi isu politik untuk menjatuhkan rejim Hosni Mubarok. Media sosial sebagai media baru berperan sebagai salah satu kekuatan politik di Mesir telah berhasil membantu proses demokratisasi. Secara khusus media sosial telah berhasil dimanfaatakan untuk kepentingan berjalannya ruang publik masyarakat Mesir. Kehadiran media sosial Facebook, MySpace dan YouTube membawa era baru dalam proses perkembangan ruang publik demokratis di Mesir yang selama ini terkekang oleh kekuasaan rejim otoriter Hosni Mubarak. Perjalanan media sosial sendiri menjadi sebuah ruang publik demokratis di Mesir melalui proses yang amat panjang yang telah dimulai dari tahun 2004 hingga berhasil menjadikan media sosial sebagai ruang publik modern yang populer pada tahun 2011 dengan segala faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat terciptanya ruang publik yang lebih demokratis di Mesir. Melalui media sosial pula lah masyarakat Mesir pada akhirnya berhasil menjatuhkan rejim Hosni Mubarak.
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2013
Pasca reformasi seiring gelora demokratisasi digelar, geliat golput juga semakin meningkat. Asums... more Pasca reformasi seiring gelora demokratisasi digelar, geliat golput juga semakin meningkat. Asumsi golput yang paling gampang dari jumlah pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun asumsi tersebut masih bisa diperdebatkan, pemilih terdaftar yang tidak menggunakan haknya tidak bisa serta merta dikelompokkan sebagai golput. Golput hanyalah mereka yang memang sengaja tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Dalam pembahasan tulisan ini, dengan pendekatan konsep rational choice untuk menelaah golput, adalah keputusan rasional untuk memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara preferensi kelompok elit politik dengan publiknya di bawah. Fenomena golput semestinya dianggap sebagai bagian dari koreksi dan kritikan sosial baik secara politis maupun administratif. Pilihan untuk menekan golput berada di tangan para elit dengan kesadaran mereka untuk mendeteksi bagaimana menekan persentase angka golput setiap kali pemilu digelar .
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2013
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 2013
Partai memiliki tiga arena interaksi dan kontestasi yang saling mempengaruhi. Pertama, partai di ... more Partai memiliki tiga arena interaksi dan kontestasi yang saling mempengaruhi. Pertama, partai di pemerintahan. Banyak kandidat publik partai yang gagal menjadi pemimpin inovatif dan justru menjadi pelaku utama korupsi. Kedua, wajah partai di parlemen. Produktivitas legislatif pusat dan daerah sangat rendah dan mengecewakan. Kehadiran dan mutu produk legislasinya tidak mencerminkan posisi strategisnya sebagai wakil rakyat. Kedua wajah itu berdampak pada respon partai diwajah ketiga yaitu ditengah masyarakat. Gejala deparpolisasi mewabah terlihat dari angka golput dan swing voters semakin tinggi. Partai harus berbenah ditiga arena jika tidak ingin tersingkir dari benak publik. Reformasi partai ditiga wajah melalui perbaikan sisem kaderisasi dan kandidasi, penguatan kapasitas kandidat publik serta adaptasi program populis.
Hadirnya Badan Perwakilan Desa ( BPD), sebagai lembaga baru di desa, menimbulkan perubahan pada h... more Hadirnya Badan Perwakilan Desa ( BPD), sebagai lembaga baru di desa, menimbulkan perubahan pada hubungan kekuasaan dalam Pemerintahan Desa. Situasi dan kondisi politik di tingkat daerah serta nasional dan hubungan badan legislatif daneksekutif di tingkat nasional dan daerah berpengaruh hingga tingkat pedesaan Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian tentang hubungan k ekuasaan BPD dan Pemerintah Desa.T ujuan penelitian ini adalah menggambarkan hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa serta untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat atau Pendorong hubungan kekuasaan BPD dan Pemerintah Desa. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa interaksi BPD dan Pemerintah Desa dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan ternyata tidak seimbang Pemerintah Desa memegang kekuasaan yang lebih besar daripada BPD sebab berbagai langkah BPD yang tidak pro aktif dalam melaksanakan fungsinya. Faktor penghambat interaksi BPD dan Pemerintah Desa adalah lemahnya sumber d...
International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2009
Humaniora, 2007
The research aims at exposing the sustainability of womenâ s participation in the development of ... more The research aims at exposing the sustainability of womenâ s participation in the development of the Tumiyang village after the implementation of the P2MPD program. The data-collecting methods include observation, interview and documents. The data-analyzing method is ...
International Journal of Gynecology & Obstetrics, 2009
Perempuan telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan program P2MPD. Partisip... more Perempuan telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan program P2MPD. Partisipasi perempuan tersebut tidak berawal dari kesadaran, tetapi lebih karena memenuhi ketentuan program dan pelaksana. Pada tahapan selanjutnya partisipasi perempuan telah dilandasi keinginan untuk belajar dan memenuhi kepercayaan pemilih. Faktor-faktor penghambat proses pemberdayaan perempuan adalah belum ada kesepakatan di antara para pelaksana program; mekanisme yang “memaksa” perempuan berpartisipasi sebagai anggota Tim Sembilan; masih besar peran aparatur desa dan pelaksana program; Program lebih berorientasi pada aspek fisik; masih besarnya orientasi pemerintah desa pada elit desa dan elit organisasi desa; kurangnya dukungan keluarga terhadap keterlibatan perempuan dalam kegiatan Tim Sembilan dan program P2MPD. Sedangkan faktor-faktor pendukungnya adalah ketegasan prinsip pemberdayaan perempuan pada program mampu mendorong partisipasi perempuan dalam Tim Sembilan dan pelaksanaan progra...
Tulisan ini hendak memahami kapasitas para pihak membangun resoulusi konflik menghadapi bencana i... more Tulisan ini hendak memahami kapasitas para pihak membangun resoulusi konflik menghadapi bencana industrial berupa limbah. Sepanjang pertengahan tahun 2014 hingga tahun 2015 sering terjadi pencemaran sungai dan lahan pertanian di kelurahan Penambongan, kelurahan purbayasa dan Kelurahan Kandanggampang Kabupaten Purbalingga. Ironisnya, pemerintah dan swasta lamban dan tidak komprehensif menyelesaikan masalah yang dikeluhkan masyarakat sehingga rentan memicu konflik. Tampaknya pabrik dan pemerintah pintar mensiasati potensi protes public. Pabrik menunjukkan wajah dermawanya dengan memberikan berbagai bantuan social walaupun tidak kunjung professional mengolah limbah pabriknya. Disisi pemerintah cenderung mengambil jalan diplomatis dengan memfasilitasi negoisasi warga dan pabrik tanpa berani mengambil positioning kebijakan yang komprehensif. Kami menyebutnya penjinakan karena berakibat pada melemahnya soliditas warga terdampak akibat pengaruh guyuran bantuan social serta skeptisnya warga...