Yovie A. Pratama - Academia.edu (original) (raw)
Papers by Yovie A. Pratama
ALSA Indonesia Law Journal Vol.6 No.1, 2024
Article 6A Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia showed that the candida... more Article 6A Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia showed that the candidate President and Vice President pairs shall be proposed by political parties or coalition of political parties’ participants before general election. Political parties or coalition of political parties must have a threshold to propose the candidate president and vice president pairs. Presidential Threshold is minimum votes of political parties to propose the candidate president and vice president. Provision of Presidential Threshold in Article 222 Law 7 of 2017. This research has two problem formulations, first, how the provision of Presidential Threshold in Law 7 of 2017? Second, how the impact of political parties’ coalition that patterned in history of Presidential Threshold? Third, how the impact of Presidential Threshold in Indonesian multiparty system? The research’ purpose is analyze about implication of Presidential Threshold to bearer political parties coalition’ pattern in the multiparty system of Indonesian presidential election. The research method is normative juridical with statue approach and conceptual approach. The results of research conclude first, Law 7 of 2017 regulate that political parties or coalition of political parties can propose the candidate president and vice president if having 20% of seats in DPR or 25% of nationally legitimate votes in previous legislative election. Second, Presidential Threshold construct the simplification of party system in Indonesia. Third, application of Presidential Threshold in multiparty system is impact to the constitutional right of political party.
Key word: Presidential Threshold, Political Party, Coalition, Multiparty
General Election is one of implementation on democracy concept and also as a form of distribution... more General Election is one of implementation on democracy concept and also as a form of distribution of citizen’s vote to fulfillment the citizen’s rights. People in the country who have right to follow the election is all of citizen who have 17 years old and residence identification card. Citizen who have 17 years old is classified as milenial’s generation which just now following the election, so abstain’s numbers on milenial’s generation worried will be high as a consequence of lowe sosialization and sympaty to electoral. Technology’s development make the millenial’s generation quickly to pervade the report of electoral mechanism and electoral participant, so as relay for the development of a country, milenial’s political participation is so required to eforts to understand about the importance of election, so can reduce the abstain on milenial’s generation.
Keywords : Political Participation, General Election, Abstain, and Millennial
Pencucian uang merupakan suatu proses perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamar... more Pencucian uang merupakan suatu proses perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana dan diubah menjadi harta kekayaan yang seolah olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu "Money Laundering" merujuk pada buku yang berjudul "White Collar Crime : Case and Materials" Pamela H Bucy menyebutkan definisi pencucian uang merupakan bagian dari penyembunyian keberadaan dan bersifat ilegal yang muncul dari bukti sah pencucian uang dan menjadi haram ketika bukti ditemukan. 1 Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, mendefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 2 Dalam melakukan TPPU salah satu tahap yang dilakukan adalah placement. 3 Singkatnya placement merupakan aksi memindahkan uang ilegal melalui berbagai cara untuk menghilangkan jejaknya. Beberapa yang paling terkenal adalah melalui penyelundupan uang
Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat, karunia-Nya makalah ini dapa... more Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat, karunia-Nya makalah ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Salawat serta
Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya ... more Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas individu berupa makalah yang berjudul "Tinjauan terhadap Fenomena Kawin Siri dan Akibatnya dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" ini dengan lancar dan tanpa ada halangan apapun. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan topik Hukum Perdata dan kekhususan mengenai Hukum Perkawinan. Hukum Perkawinan merupakan peraturan-peraturan hukum yang menyangkut akibat-akibat hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan bahwa setiap perkawinan sah itu yang dicatatkan dalam dokumen negara. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan Hukum Perkawinan adalah tentang perkawinan siri yang tidak dicatatkan dalam dokumen negara.
ALSA Indonesia Law Journal Vol.6 No.1, 2024
Article 6A Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia showed that the candida... more Article 6A Paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia showed that the candidate President and Vice President pairs shall be proposed by political parties or coalition of political parties’ participants before general election. Political parties or coalition of political parties must have a threshold to propose the candidate president and vice president pairs. Presidential Threshold is minimum votes of political parties to propose the candidate president and vice president. Provision of Presidential Threshold in Article 222 Law 7 of 2017. This research has two problem formulations, first, how the provision of Presidential Threshold in Law 7 of 2017? Second, how the impact of political parties’ coalition that patterned in history of Presidential Threshold? Third, how the impact of Presidential Threshold in Indonesian multiparty system? The research’ purpose is analyze about implication of Presidential Threshold to bearer political parties coalition’ pattern in the multiparty system of Indonesian presidential election. The research method is normative juridical with statue approach and conceptual approach. The results of research conclude first, Law 7 of 2017 regulate that political parties or coalition of political parties can propose the candidate president and vice president if having 20% of seats in DPR or 25% of nationally legitimate votes in previous legislative election. Second, Presidential Threshold construct the simplification of party system in Indonesia. Third, application of Presidential Threshold in multiparty system is impact to the constitutional right of political party.
Key word: Presidential Threshold, Political Party, Coalition, Multiparty
General Election is one of implementation on democracy concept and also as a form of distribution... more General Election is one of implementation on democracy concept and also as a form of distribution of citizen’s vote to fulfillment the citizen’s rights. People in the country who have right to follow the election is all of citizen who have 17 years old and residence identification card. Citizen who have 17 years old is classified as milenial’s generation which just now following the election, so abstain’s numbers on milenial’s generation worried will be high as a consequence of lowe sosialization and sympaty to electoral. Technology’s development make the millenial’s generation quickly to pervade the report of electoral mechanism and electoral participant, so as relay for the development of a country, milenial’s political participation is so required to eforts to understand about the importance of election, so can reduce the abstain on milenial’s generation.
Keywords : Political Participation, General Election, Abstain, and Millennial
Pencucian uang merupakan suatu proses perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamar... more Pencucian uang merupakan suatu proses perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana dan diubah menjadi harta kekayaan yang seolah olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu "Money Laundering" merujuk pada buku yang berjudul "White Collar Crime : Case and Materials" Pamela H Bucy menyebutkan definisi pencucian uang merupakan bagian dari penyembunyian keberadaan dan bersifat ilegal yang muncul dari bukti sah pencucian uang dan menjadi haram ketika bukti ditemukan. 1 Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, mendefinisikan pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. 2 Dalam melakukan TPPU salah satu tahap yang dilakukan adalah placement. 3 Singkatnya placement merupakan aksi memindahkan uang ilegal melalui berbagai cara untuk menghilangkan jejaknya. Beberapa yang paling terkenal adalah melalui penyelundupan uang
Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat, karunia-Nya makalah ini dapa... more Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas rahmat, karunia-Nya makalah ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Salawat serta
Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya ... more Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas individu berupa makalah yang berjudul "Tinjauan terhadap Fenomena Kawin Siri dan Akibatnya dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia" ini dengan lancar dan tanpa ada halangan apapun. Makalah ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dengan topik Hukum Perdata dan kekhususan mengenai Hukum Perkawinan. Hukum Perkawinan merupakan peraturan-peraturan hukum yang menyangkut akibat-akibat hukum antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan bahwa setiap perkawinan sah itu yang dicatatkan dalam dokumen negara. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat dan berkaitan dengan Hukum Perkawinan adalah tentang perkawinan siri yang tidak dicatatkan dalam dokumen negara.