anisya ines safitri - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by anisya ines safitri
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Jan 30, 2021
The shift in human lives towards digitalization brings an impact on the emergence of crime in the... more The shift in human lives towards digitalization brings an impact on the emergence of crime in the cyber world. One of the crimes that are of concern to society today is prostitution in the cyber world or what is commonly known as cyber prostitution. Currently, cyber prostitution cases in Indonesia are still rife until now, where a criminal law policy is needed in an effort to overcome this. The purpose of this paper is to examine criminal law policies in efforts to overcome cyber prostitution based on current and future positive laws. Based on the result and discussion, in the current positive law, the regulations regarding cyber prostitution are regulated in the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law, where these regulations do not explicitly regulate cyber prostitution. Criminal law policies in efforts to tackle cyber prostitution in Indonesia in the future through comparative studies with other countries and the Draft Criminal Code can be a reference for better positive legal arrangements. This is because the regulations regarding cyber prostitution have become more stringent because in the regulations in Sweden, not only CSWs can be penalized, but users of these services can also be convicted. Whereas in the Draft Criminal Code, there has been an expansion where the legal subject is more detailed in several groups.
Bergesernya kehidupan masyarakat ke arah digitalisasi berdampak pada timbulnya kejahatan di dunia... more Bergesernya kehidupan masyarakat ke arah digitalisasi berdampak pada timbulnya kejahatan di dunia siber. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau yang biasa dikenal dengan istilah cyber prostitution. Kasus cyber prostitution di Indonesia saat ini masih marak terjadi sampai saat ini sehingga perlunya suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi hal tersebut. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam hasil dan pembahasan, pengaturan mengenai cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini diatur dalam KUHP, UU ITE dan UU Pornografi di mana pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai cyber prostitution. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU...
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Jan 30, 2021
The shift in human lives towards digitalization brings an impact on the emergence of crime in the... more The shift in human lives towards digitalization brings an impact on the emergence of crime in the cyber world. One of the crimes that are of concern to society today is prostitution in the cyber world or what is commonly known as cyber prostitution. Currently, cyber prostitution cases in Indonesia are still rife until now, where a criminal law policy is needed in an effort to overcome this. The purpose of this paper is to examine criminal law policies in efforts to overcome cyber prostitution based on current and future positive laws. Based on the result and discussion, in the current positive law, the regulations regarding cyber prostitution are regulated in the Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law, where these regulations do not explicitly regulate cyber prostitution. Criminal law policies in efforts to tackle cyber prostitution in Indonesia in the future through comparative studies with other countries and the Draft Criminal Code can be a reference for better positive legal arrangements. This is because the regulations regarding cyber prostitution have become more stringent because in the regulations in Sweden, not only CSWs can be penalized, but users of these services can also be convicted. Whereas in the Draft Criminal Code, there has been an expansion where the legal subject is more detailed in several groups.
Bergesernya kehidupan masyarakat ke arah digitalisasi berdampak pada timbulnya kejahatan di dunia... more Bergesernya kehidupan masyarakat ke arah digitalisasi berdampak pada timbulnya kejahatan di dunia siber. Salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di masyarakat saat ini adalah prostitusi di dunia siber atau yang biasa dikenal dengan istilah cyber prostitution. Kasus cyber prostitution di Indonesia saat ini masih marak terjadi sampai saat ini sehingga perlunya suatu kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi hal tersebut. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam hasil dan pembahasan, pengaturan mengenai cyber prostitution berdasarkan hukum positif saat ini diatur dalam KUHP, UU ITE dan UU Pornografi di mana pengaturan tersebut belum secara tegas mengatur mengenai cyber prostitution. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyber prostitution di Indonesia di masa yang akan datang melalui kajian perbandingan dengan negara lain dan RUU...