aldi wahono - Academia.edu (original) (raw)

Uploads

Papers by aldi wahono

Research paper thumbnail of PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan di... more Peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk sebuah barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada kepentingan publik.Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Dibutuhkan hukum yang kuat sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik tersebut, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap-menyuap.Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan disektor ekonomi. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan, yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa melainkan budak yang patuh dengan sebuah tindakan pidana yang bernama korupsi namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan peraturan. Melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang sangat sulit untuk dilakukan. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkantindak pidana korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomidi Indonesia.

Research paper thumbnail of PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan di... more Peraturan perundang-undangan merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi merupakan tindakan memperbesar biaya untuk sebuah barang dan jasa, memperbesar utang suatu Negara, dan menurunkan standar kualitas suatu barang. Biasanya proyek pembangunan dipilih karena alasan keterlibatan modal besar, bukan pada kepentingan publik.Korupsi juga tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Korupsi merupakan permasalahan besar yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat. Dibutuhkan hukum yang kuat sebagai mekanisme solusi sosial untuk menyelesaikan konflik tersebut, penumpuk kekayaan pribadi, dan resiko suap-menyuap.Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghambat pengembangan sistem pemerintahan demokratis. Korupsi cenderung menciptakan inefisiensi dan pemborosan disektor ekonomi. Pengadilan yang merupakan bagian dari tata pemerintahan, yudikatif, tidak lagi menjadi hamba penguasa melainkan budak yang patuh dengan sebuah tindakan pidana yang bernama korupsi namun, memiliki ruang kebebasan menegakkan kedaulatan hukum dan peraturan. Melaksanakan rangkaian kata dalam bentuk gerakan terkadang sangat sulit untuk dilakukan. Dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk mendobrak dan merobohkantindak pidana korupsi yang menjadi penghambat utama lambatnya pembangunan ekonomidi Indonesia.

Log In