chintya pertiwi - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by chintya pertiwi
[
Klausula arbitrase merupakan wujud asas kebebasan berkontrak para pihak dalam pemilihan p... more Klausula arbitrase merupakan wujud asas kebebasan berkontrak para pihak dalam pemilihan penyelesaian sengketa hukum atas kontrak bisnis mereka. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Namun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Salah satunya ialah sengketa tentang pailit. Pasal 303 (UUK-PKPU) menegaskan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang di antara para pihak memuat klausula arbitrase. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan terjadinya kepailitan debitor yang terikat dalam perjanjian atau klausula arbitrase maupun debitor yang sedang berperkara sebagai pemohon di forum arbitrase. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai dampak pailitnya debitur terhadap kontrak berklausula arbitrase di luar perkara ke...
NOTARIUS, May 11, 2018
Article 31 in Law no. 24 of 2009 requires the use of the Indonesian language in any agreement inv... more Article 31 in Law no. 24 of 2009 requires the use of the Indonesian language in any agreement involving Indonesian and foreign parties in the contracts made. Judicial practice, there is a difference judge consideration related to the obligation of using the Indonesian language. The existence of these two different judgments creates legal uncertainty. The approach used in this research is normative juridical. The result of research that there is no definite understanding what is causa or cause in contract. The legal implications of contracts made in foreign languages are null and void. The existence of differences in the judgment of judges' considerations, causes legal uncertainty. Lawmakers should be more careful in formulating the Article and test its consequences. In addition, Law Number 24 Year 2009 needs to be revised, especially regarding sanctions if violated Article 31
[
Klausula arbitrase merupakan wujud asas kebebasan berkontrak para pihak dalam pemilihan p... more Klausula arbitrase merupakan wujud asas kebebasan berkontrak para pihak dalam pemilihan penyelesaian sengketa hukum atas kontrak bisnis mereka. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum. Namun demikian, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui forum arbitrase. Salah satunya ialah sengketa tentang pailit. Pasal 303 (UUK-PKPU) menegaskan bahwa Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang di antara para pihak memuat klausula arbitrase. Ketentuan tersebut membuka kemungkinan terjadinya kepailitan debitor yang terikat dalam perjanjian atau klausula arbitrase maupun debitor yang sedang berperkara sebagai pemohon di forum arbitrase. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai dampak pailitnya debitur terhadap kontrak berklausula arbitrase di luar perkara ke...
NOTARIUS, May 11, 2018
Article 31 in Law no. 24 of 2009 requires the use of the Indonesian language in any agreement inv... more Article 31 in Law no. 24 of 2009 requires the use of the Indonesian language in any agreement involving Indonesian and foreign parties in the contracts made. Judicial practice, there is a difference judge consideration related to the obligation of using the Indonesian language. The existence of these two different judgments creates legal uncertainty. The approach used in this research is normative juridical. The result of research that there is no definite understanding what is causa or cause in contract. The legal implications of contracts made in foreign languages are null and void. The existence of differences in the judgment of judges' considerations, causes legal uncertainty. Lawmakers should be more careful in formulating the Article and test its consequences. In addition, Law Number 24 Year 2009 needs to be revised, especially regarding sanctions if violated Article 31