dwi suryahartati - Academia.edu (original) (raw)
Papers by dwi suryahartati
Jurnal sains sosio humaniora, Dec 19, 2022
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga untuk menciptakan sektor pariwisat... more Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga untuk menciptakan sektor pariwisata yang dapat bersaing secara internasional. Pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Jambi mempertimbangkan aspek religius, sosial, dan ekonomi dan aspek hukum. Pandemic covid 19 berdampak besar bagi pertumbuhan bisnis pariwisata di Jambi. Segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata di Jambi menjadi terganggu. Aspek hukum menjadi aspek yang kurang diperhatikan baik oleh pengelola wisata, konsumen, bahkan pemerintah. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam industri pengelolaan wisata di Jambi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tentunya dengan mempertimbangkan pendekatan kajian hukum yang berbasis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan pariswisata di Jambi belum mengimplementasikan bagaimana hukum bekerja terkait dengan perlindungan hukum bagi stake holde...
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebas... more Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebaga wujud kebebasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam kerangka etika dan hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organsiasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Teori yang digunakan penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, un...
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai ... more Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Menurut Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan memperoleh hutang. Dari hasil penelitian ini bahwa pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak, hak cipta atas lagu bila diajukan sebagai objek jaminan maka sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dap...
Notary Journal
The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's respons... more The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's responsibility after his term of office ends and the legal consequences of the Notary's liability after the end of his term of office. This research is normative legal research and uses conceptual approach and statutory approach. The results of the research are that the responsibility of the Notary's position on the deed made by or before him is until the Notary dies because the authentic deed made by the Notary has perfect evidentiary power where the Notary knows for sure the legal actions outlined in the deed are desired and agreed upon by the parties. The legal consequences for a Notary if a legal problem arises criminally, namely if it is indicated in Article 263 of the Criminal Code to falsify a letter, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely a formal error which results in the deed being an underhand deed and causing a loss, it can be requested for compe...
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
This study aims to find out how the implementation of exclusive rights for creators related to so... more This study aims to find out how the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account (a case study on the space music studio nada record) and what are the factors that become obstacles in the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account. (a case study on a space music studio tones record). This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the exclusive rights of creators related to song copyrights in the city of Jambi has not been carried out optimally. This is because there are still many violations of the exclusive rights of creators related to song copyrights in Jambi City. Where this is caused by (1) a lack of knowledge and understanding of the law and copyright, (2) economic factors that require paying a certain amount of money which according to some people is quite burdensome and th...
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the i... more The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the inheritance system according to customary law and Islamic law and the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law. With this aim, the issues discussed are: 1) What is the position of adopted children in the inheritance system according to Customary Law and Islamic Law; 2) What are the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law? Methods: The research method used is a normative juridical research method, which is an approach to the problem by examining, reviewing and comparing the applicable laws and regulations and is competent to be used as a basis in implementing problem solving. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study: 1) The position of adopted children in customary law is very dependent on the kinship system and the law adopted by each r...
Unja Publisher, Mar 8, 2020
INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum, 2018
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan pencipt... more Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan penciptaan branding tempat/kota dan menganalisis kemungkinan penerapan kebijakan tersebut pada tingkat daerah, khususnya Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Deskripsi analitis dilakukan untuk mengurai kondisi hukum dan non hukum. Fokus dari penelitian ini adalah penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan penciptaan Branding Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa legislasi sangat dibutuhkan untuk percepatan city Branding Kota Jambi. Kota Jambi belum memiliki daya saing yang berbasis kearifan lokal yang tercermin dalam branding kotanya. RPJMD Kota Jambi belum menampakkan upaya membangun identitas Kota Jambi. Saran dari hasil penelitian ini adalah bahwa Diperlukan upaya dan proses komunikas teknis yang berguna mensosialisasikan image kota Jambi secara masif dengan program yang nyata dan terukur yang melibatkan riset dan evaluasi dari berbagai unsur. Melaksnakan program legislasi yang berbasis pembangunan branding Kota Jambi dan lebih kritis serta menerima saran dan masukan dari berbagai pihak.
Wajah Hukum, 2020
The city of Sungai Penuh and Kerinci Regency rely on tourism as a source of regional income suppo... more The city of Sungai Penuh and Kerinci Regency rely on tourism as a source of regional income supported by natural beauties and cultural diversity of the local communities. Utilizing the potential of nature and culture as assets of regional financial income requires a variety of supporting business components, including hotels, restaurants, culinary, travel agencies, craft arts and its products, performing arts and natural tourism and so on, where all these components shall be utilized optimally. Legal protection of Intellectual Property Rights is needed as well. Based on that, the main legal problem raised in this article is the application of Intellectual Property Rights in the tourism business in the city of Sungai Penuh and Kerinci Regency. This article is sociological juridical study using the qualitative analysis method and both primary and secondary data as research materials. It is shown that the existence of intellectual property rights in both regions has not exercised opti...
LITERATUS
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai Konsep ... more Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai Konsep berhadapan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian ini yaitu Perbedaan pandangan para ahli dalam memandang terkait perluasan makna “berhadapan dengan Notaris” yang secara fisik apakah dapat diselenggarakan melalui media elektronik di dalam UUJN, Hal ini menimbulkan keragu-raguan di kalangan Notaris dalam menyelenggarakan Tugas dan Kewenangannya dalam menjalankan tugasnya, karena dapat berakibat kekuatan pembuktian dari produk akta risalah E-RUPS yang dibuatnya. Secara hierarki peraturan perundang-undangan POJK tidak serta merta dapat menggeser ketentuan di dalam UUJN yang berstatus Undang-Undang dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Idealnya mekanisme E-RUPS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Ta...
LITERATUS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi substansi akta pendirian Badan Usaha ... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi substansi akta pendirian Badan Usaha Milik Desa dengan perkumpulan oleh notaris dan tanggung jawab notaris terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa berbadan hukum perkumpulan dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis normatif dengan dua pendekatan pokok yaitu pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori badan hukum, teori kewenangan dan teori tanggung jawab. Sifat penelitiannya deskriptif analitis. Jenis penelitiannya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap substansi akta pendirian BUMDes dengan perkumpulan oleh notaris terdapat banyak sekali ketidaksinkronan antara substansi akta BUMDes berbadan hukum perkumpulan dengan Undang-Undang Desa dan PP ...
The purpose of this study is to analyze the form of legal protection of batik motif copyright in ... more The purpose of this study is to analyze the form of legal protection of batik motif copyright in Jambi City, to find out the obstacles in an effort to obtain the use of economic rights on batik motif copyright in Jambi City. The research method used is juridical empirical. Based on the results of the study, it can be stated that 1. The copyright law protects batik motifs, both those who have recorded or not, although it is hoped that the people of Jambi City can record it as a form of preventive legal protection if there is a dispute in the future. 2. Obstacles in an effort to get the benefits of economic rights on batik motif copyrights in the city of Jambi are the lack of knowledge of batik craftsmen on copyright, the recording of copyright is still lacking, coloring is carried out outside the city of Jambi, the lack of creativity of batik craftsmen in Jambi City the conclusion is the lack of knowledge and creativity of batik craftsmen in the city of Jambi resulted in frequent vio...
This article seeks to discuss how legal arrangement about fixation music video clip based on stat... more This article seeks to discuss how legal arrangement about fixation music video clip based on statutory regulation and whether changing a fixation on a music video clip is a valuation of the copyright perspective. This discussion is needed due to development of intellectual property rights are closely related with increasing intellecual abilities of humans. One of them is copyright where the basic idea of copyright is to protect the original form of human copyright works that were born because of their intellectual abilities. This article concludes that from law concerning copyright still lack of discussion about fixation and nothing legal protection for the creator of his creation especially on fixation music clip video. If viewed on from law concerning copyright there is nothing legal certainty is applied. The meaning of legal certainty is concerning applied on sanction for the violator who do change on fixation music video clip from someone else. The change of music video clip is ...
Journal of Advances in Social Science and Humanities, 2018
This study aims at finding models of legal policy of Indonesian Government in determining the Edu... more This study aims at finding models of legal policy of Indonesian Government in determining the Educa-tion of Notary Position in Indonesia. Notaries in Indonesia are assigned by the state to exercise certain authorities under the law. To occupy the position, education becomes an important requirement. Ac-cording to the Act Number 2 Year 2014 on the Amendment of the Act Number 30 Year 2004 on the Position of Notary, the Notary candidate must have earned Master Degree on Notary. Education for candidates of Notary has experienced significant dynamics from the colonial until the reform era in accordance with the underlying legal policies of its time. The research showed that the education for the position of Notary in Indonesia changed from time to time and still needs improvement. Thus, legal reform on the education for Notaries needs serious attention from any parties so that the existence of Notaries in Indonesia meets their portion and proportion with respect to the concept, law and t...
Doktrin ultra vires adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkemban... more Doktrin ultra vires adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkembang di negara ”common Law”. Ultra vires adalah tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan bekenaan dengan maksud dan tujuan perseroan. Secara umum, dalam mendirikan sebuah Perseroan, orang-orang yang mengikatkan diri dalam perseroan tersebut ingin kegiatan usahanya berkembang seluas-luasnya, dengan merumuskannya ke dalam maksud dan tujuan perseroan dalam anggaran dasar. Implikasinya adalah terhadap organ perseroan yang tidak memahami batas-batas kewenangannya sehubungan dengan tujuan Perseroan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), merupakan regulasi yang mengatur limitatif mengenai PT. Tujuan Penulisan ini menganalisis (UUPT) apakah menganut dan mengatur doktrin ultra vires . UUPT secara prinsip menganut doktrin ultra vires yang terlihat dalam rumusan beberapa Klausul. Namun secara tegas tidak dirumuskan sanksi terha...
Tujuan dari pengabdian memberi pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha serta pengelola... more Tujuan dari pengabdian memberi pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha serta pengelolaan homestay kawasan ekowisata di dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Bungo. Standar Pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata. Pemberdayaan kepada pemilik Homestay bertujuan untuk menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup. Homestay di kawasan Ekowisata Dusun Lubuk Beringin memiliki potensi yang dapat dikelola untuk lebih berkembang dengan menerapkan manajemen usaha wisata secara profesional, namun masih menghadapi permasalahan dalam hal sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karenanya pemerintah dapat mengambil peran dal...
ABSTRAK Jaminan fidusia sangat diperlukan bagi masyarakat yang meminjamkan uang untuk pemenuhi ke... more ABSTRAK Jaminan fidusia sangat diperlukan bagi masyarakat yang meminjamkan uang untuk pemenuhi kebutuhan hidup. Di Kelurahan Arab Melayu ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pengikatan jaminan Fidusia, mereka lebih kenal dengan nama lising. Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan adalah : Pengertian Fidusia ; Objek Fidusia ; Hak dan kewajiban para pihak ; Proses pengikatan Fidusia; Penyelesaian ansuran yang macet ;Roya. Dalam pelaksanaan yang telah dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab tergambar masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jaminan fidusia, setelah penyuluhan dilakukan diharapkan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan bertambah. Kata kunci: Jaminan, fidusia, perekonomian
Jurnal sains sosio humaniora, Dec 19, 2022
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga untuk menciptakan sektor pariwisat... more Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga untuk menciptakan sektor pariwisata yang dapat bersaing secara internasional. Pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Jambi mempertimbangkan aspek religius, sosial, dan ekonomi dan aspek hukum. Pandemic covid 19 berdampak besar bagi pertumbuhan bisnis pariwisata di Jambi. Segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata di Jambi menjadi terganggu. Aspek hukum menjadi aspek yang kurang diperhatikan baik oleh pengelola wisata, konsumen, bahkan pemerintah. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam industri pengelolaan wisata di Jambi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tentunya dengan mempertimbangkan pendekatan kajian hukum yang berbasis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan pariswisata di Jambi belum mengimplementasikan bagaimana hukum bekerja terkait dengan perlindungan hukum bagi stake holde...
Jurnal Sains Sosio Humaniora
Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebas... more Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebaga wujud kebebasan fundamental indvidu dan kelompok. Dalam kerangka etika dan hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organsiasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah keluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengananan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Teori yang digunakan penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, un...
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai ... more Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia serta Indikator objek Jaminan fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminkan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Menurut Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014 yang menyebutkan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia”, mengenai tersebut Hak Cipta bermanfaat bagi pencipta karya cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat digunakan sebagai agunan memperoleh hutang. Dari hasil penelitian ini bahwa pembebanan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan kredituratas dasar kebebasan berkontrak, hak cipta atas lagu bila diajukan sebagai objek jaminan maka sebelumnya, Ciptaan Lagu tersebut wajib didaftarkan terlebih terdahulu pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dap...
Notary Journal
The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's respons... more The purpose of this study is to analyze and criticize the arrangement of the Notary's responsibility after his term of office ends and the legal consequences of the Notary's liability after the end of his term of office. This research is normative legal research and uses conceptual approach and statutory approach. The results of the research are that the responsibility of the Notary's position on the deed made by or before him is until the Notary dies because the authentic deed made by the Notary has perfect evidentiary power where the Notary knows for sure the legal actions outlined in the deed are desired and agreed upon by the parties. The legal consequences for a Notary if a legal problem arises criminally, namely if it is indicated in Article 263 of the Criminal Code to falsify a letter, criminal sanctions can be given, if there is a civil error, namely a formal error which results in the deed being an underhand deed and causing a loss, it can be requested for compe...
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
This study aims to find out how the implementation of exclusive rights for creators related to so... more This study aims to find out how the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account (a case study on the space music studio nada record) and what are the factors that become obstacles in the implementation of exclusive rights for creators related to songs published on the youtube account. (a case study on a space music studio tones record). This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the implementation of the exclusive rights of creators related to song copyrights in the city of Jambi has not been carried out optimally. This is because there are still many violations of the exclusive rights of creators related to song copyrights in Jambi City. Where this is caused by (1) a lack of knowledge and understanding of the law and copyright, (2) economic factors that require paying a certain amount of money which according to some people is quite burdensome and th...
Zaaken: Journal of Civil and Business Law
The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the i... more The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the inheritance system according to customary law and Islamic law and the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law. With this aim, the issues discussed are: 1) What is the position of adopted children in the inheritance system according to Customary Law and Islamic Law; 2) What are the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law? Methods: The research method used is a normative juridical research method, which is an approach to the problem by examining, reviewing and comparing the applicable laws and regulations and is competent to be used as a basis in implementing problem solving. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study: 1) The position of adopted children in customary law is very dependent on the kinship system and the law adopted by each r...
Unja Publisher, Mar 8, 2020
INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum, 2018
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan pencipt... more Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan penciptaan branding tempat/kota dan menganalisis kemungkinan penerapan kebijakan tersebut pada tingkat daerah, khususnya Kota Jambi. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Deskripsi analitis dilakukan untuk mengurai kondisi hukum dan non hukum. Fokus dari penelitian ini adalah penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan penciptaan Branding Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa legislasi sangat dibutuhkan untuk percepatan city Branding Kota Jambi. Kota Jambi belum memiliki daya saing yang berbasis kearifan lokal yang tercermin dalam branding kotanya. RPJMD Kota Jambi belum menampakkan upaya membangun identitas Kota Jambi. Saran dari hasil penelitian ini adalah bahwa Diperlukan upaya dan proses komunikas teknis yang berguna mensosialisasikan image kota Jambi secara masif dengan program yang nyata dan terukur yang melibatkan riset dan evaluasi dari berbagai unsur. Melaksnakan program legislasi yang berbasis pembangunan branding Kota Jambi dan lebih kritis serta menerima saran dan masukan dari berbagai pihak.
Wajah Hukum, 2020
The city of Sungai Penuh and Kerinci Regency rely on tourism as a source of regional income suppo... more The city of Sungai Penuh and Kerinci Regency rely on tourism as a source of regional income supported by natural beauties and cultural diversity of the local communities. Utilizing the potential of nature and culture as assets of regional financial income requires a variety of supporting business components, including hotels, restaurants, culinary, travel agencies, craft arts and its products, performing arts and natural tourism and so on, where all these components shall be utilized optimally. Legal protection of Intellectual Property Rights is needed as well. Based on that, the main legal problem raised in this article is the application of Intellectual Property Rights in the tourism business in the city of Sungai Penuh and Kerinci Regency. This article is sociological juridical study using the qualitative analysis method and both primary and secondary data as research materials. It is shown that the existence of intellectual property rights in both regions has not exercised opti...
LITERATUS
Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai Konsep ... more Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis, mengetahui dan kemudian menjelaskan mengenai Konsep berhadapan dalam pembuatan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan secara elektronik. Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil Penelitian ini yaitu Perbedaan pandangan para ahli dalam memandang terkait perluasan makna “berhadapan dengan Notaris” yang secara fisik apakah dapat diselenggarakan melalui media elektronik di dalam UUJN, Hal ini menimbulkan keragu-raguan di kalangan Notaris dalam menyelenggarakan Tugas dan Kewenangannya dalam menjalankan tugasnya, karena dapat berakibat kekuatan pembuktian dari produk akta risalah E-RUPS yang dibuatnya. Secara hierarki peraturan perundang-undangan POJK tidak serta merta dapat menggeser ketentuan di dalam UUJN yang berstatus Undang-Undang dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Idealnya mekanisme E-RUPS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang dasar pengaturannya adalah Undang – Undang Nomor 40 Ta...
LITERATUS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi substansi akta pendirian Badan Usaha ... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritisi substansi akta pendirian Badan Usaha Milik Desa dengan perkumpulan oleh notaris dan tanggung jawab notaris terhadap pendirian Badan Usaha Milik Desa berbadan hukum perkumpulan dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis normatif dengan dua pendekatan pokok yaitu pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (normative approach). Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori badan hukum, teori kewenangan dan teori tanggung jawab. Sifat penelitiannya deskriptif analitis. Jenis penelitiannya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap substansi akta pendirian BUMDes dengan perkumpulan oleh notaris terdapat banyak sekali ketidaksinkronan antara substansi akta BUMDes berbadan hukum perkumpulan dengan Undang-Undang Desa dan PP ...
The purpose of this study is to analyze the form of legal protection of batik motif copyright in ... more The purpose of this study is to analyze the form of legal protection of batik motif copyright in Jambi City, to find out the obstacles in an effort to obtain the use of economic rights on batik motif copyright in Jambi City. The research method used is juridical empirical. Based on the results of the study, it can be stated that 1. The copyright law protects batik motifs, both those who have recorded or not, although it is hoped that the people of Jambi City can record it as a form of preventive legal protection if there is a dispute in the future. 2. Obstacles in an effort to get the benefits of economic rights on batik motif copyrights in the city of Jambi are the lack of knowledge of batik craftsmen on copyright, the recording of copyright is still lacking, coloring is carried out outside the city of Jambi, the lack of creativity of batik craftsmen in Jambi City the conclusion is the lack of knowledge and creativity of batik craftsmen in the city of Jambi resulted in frequent vio...
This article seeks to discuss how legal arrangement about fixation music video clip based on stat... more This article seeks to discuss how legal arrangement about fixation music video clip based on statutory regulation and whether changing a fixation on a music video clip is a valuation of the copyright perspective. This discussion is needed due to development of intellectual property rights are closely related with increasing intellecual abilities of humans. One of them is copyright where the basic idea of copyright is to protect the original form of human copyright works that were born because of their intellectual abilities. This article concludes that from law concerning copyright still lack of discussion about fixation and nothing legal protection for the creator of his creation especially on fixation music clip video. If viewed on from law concerning copyright there is nothing legal certainty is applied. The meaning of legal certainty is concerning applied on sanction for the violator who do change on fixation music video clip from someone else. The change of music video clip is ...
Journal of Advances in Social Science and Humanities, 2018
This study aims at finding models of legal policy of Indonesian Government in determining the Edu... more This study aims at finding models of legal policy of Indonesian Government in determining the Educa-tion of Notary Position in Indonesia. Notaries in Indonesia are assigned by the state to exercise certain authorities under the law. To occupy the position, education becomes an important requirement. Ac-cording to the Act Number 2 Year 2014 on the Amendment of the Act Number 30 Year 2004 on the Position of Notary, the Notary candidate must have earned Master Degree on Notary. Education for candidates of Notary has experienced significant dynamics from the colonial until the reform era in accordance with the underlying legal policies of its time. The research showed that the education for the position of Notary in Indonesia changed from time to time and still needs improvement. Thus, legal reform on the education for Notaries needs serious attention from any parties so that the existence of Notaries in Indonesia meets their portion and proportion with respect to the concept, law and t...
Doktrin ultra vires adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkemban... more Doktrin ultra vires adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkembang di negara ”common Law”. Ultra vires adalah tindakan di luar batas kewenangan yang tercantum dalam anggaran dasar perseroan bekenaan dengan maksud dan tujuan perseroan. Secara umum, dalam mendirikan sebuah Perseroan, orang-orang yang mengikatkan diri dalam perseroan tersebut ingin kegiatan usahanya berkembang seluas-luasnya, dengan merumuskannya ke dalam maksud dan tujuan perseroan dalam anggaran dasar. Implikasinya adalah terhadap organ perseroan yang tidak memahami batas-batas kewenangannya sehubungan dengan tujuan Perseroan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), merupakan regulasi yang mengatur limitatif mengenai PT. Tujuan Penulisan ini menganalisis (UUPT) apakah menganut dan mengatur doktrin ultra vires . UUPT secara prinsip menganut doktrin ultra vires yang terlihat dalam rumusan beberapa Klausul. Namun secara tegas tidak dirumuskan sanksi terha...
Tujuan dari pengabdian memberi pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha serta pengelola... more Tujuan dari pengabdian memberi pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen usaha serta pengelolaan homestay kawasan ekowisata di dusun Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Bungo. Standar Pengelolaan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata. Pemberdayaan kepada pemilik Homestay bertujuan untuk menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup. Homestay di kawasan Ekowisata Dusun Lubuk Beringin memiliki potensi yang dapat dikelola untuk lebih berkembang dengan menerapkan manajemen usaha wisata secara profesional, namun masih menghadapi permasalahan dalam hal sumberdaya manusia yang dimiliki. Oleh karenanya pemerintah dapat mengambil peran dal...
ABSTRAK Jaminan fidusia sangat diperlukan bagi masyarakat yang meminjamkan uang untuk pemenuhi ke... more ABSTRAK Jaminan fidusia sangat diperlukan bagi masyarakat yang meminjamkan uang untuk pemenuhi kebutuhan hidup. Di Kelurahan Arab Melayu ditemukan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang proses pengikatan jaminan Fidusia, mereka lebih kenal dengan nama lising. Adapun materi yang disampaikan dalam penyuluhan adalah : Pengertian Fidusia ; Objek Fidusia ; Hak dan kewajiban para pihak ; Proses pengikatan Fidusia; Penyelesaian ansuran yang macet ;Roya. Dalam pelaksanaan yang telah dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab tergambar masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang jaminan fidusia, setelah penyuluhan dilakukan diharapkan tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan bertambah. Kata kunci: Jaminan, fidusia, perekonomian