erga fristmana - Academia.edu (original) (raw)
Related Authors
Université Paris-Sorbonne (Paris IV)
Uploads
Papers by erga fristmana
Aktualita (Jurnal Hukum)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat... more Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat khususnya objek wisata Gunung Galunggung memiliki potensi alam yang indah dengan kearifan masyarakat lokal yang mampu menjadi daya tarik wisata, secara administratif kawasan wisata Gunung Galunggung dikelola oleh Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya hal ini membuat wisatawan harus membayar beberapa tiket masuk dalam satu kawasan wisata yang relatif mahal jika dihitung secara keseluruhan serta kurangnya efektivitas pengembangan wisata di kawasan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengelola objek wisata Gunung Galunggung dalam rangka memaksimalkan potensi wisata tersebut dan untuk mengetahui kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode...
Synopsis Expand/Collapse Synopsis In 1999, Indonesia embarked on a reform of regional governance ... more Synopsis Expand/Collapse Synopsis In 1999, Indonesia embarked on a reform of regional governance that brings self-governance to rural districts and municipalities, i.e., the administrative and democratic capacity needed to apply basic services like healthcare, national legislation and environment policies. This edited volume is the first book, which not only deals with the 1999 legislation but also shows how the deficiencies and contradictions of this legislation reduced implementation between 2001 and 2004 to a try-out. The book also discusses the adaptations that were the focus of the debate on the revision of the 1999 legislation that resulted in the 2004 update legislation and the amendment of the 1945 Constitution. Anthropological case studies of five provinces complement and deepen the findings of the more general Desentralisasi politik merupakan pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan pada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendorong warganegara dan perwakilan yang dipilih agar beradaptasi dalam proses pembuatan keputusan.
Aktualita (Jurnal Hukum)
Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat... more Penelitian ini dilatar belakangi oleh potensi wisata yang ada di Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat khususnya objek wisata Gunung Galunggung memiliki potensi alam yang indah dengan kearifan masyarakat lokal yang mampu menjadi daya tarik wisata, secara administratif kawasan wisata Gunung Galunggung dikelola oleh Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya hal ini membuat wisatawan harus membayar beberapa tiket masuk dalam satu kawasan wisata yang relatif mahal jika dihitung secara keseluruhan serta kurangnya efektivitas pengembangan wisata di kawasan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerjasama antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mengelola objek wisata Gunung Galunggung dalam rangka memaksimalkan potensi wisata tersebut dan untuk mengetahui kontribusi pendapatan dari sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode...
Synopsis Expand/Collapse Synopsis In 1999, Indonesia embarked on a reform of regional governance ... more Synopsis Expand/Collapse Synopsis In 1999, Indonesia embarked on a reform of regional governance that brings self-governance to rural districts and municipalities, i.e., the administrative and democratic capacity needed to apply basic services like healthcare, national legislation and environment policies. This edited volume is the first book, which not only deals with the 1999 legislation but also shows how the deficiencies and contradictions of this legislation reduced implementation between 2001 and 2004 to a try-out. The book also discusses the adaptations that were the focus of the debate on the revision of the 1999 legislation that resulted in the 2004 update legislation and the amendment of the 1945 Constitution. Anthropological case studies of five provinces complement and deepen the findings of the more general Desentralisasi politik merupakan pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan pada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendorong warganegara dan perwakilan yang dipilih agar beradaptasi dalam proses pembuatan keputusan.