idaman alwi - Academia.edu (original) (raw)

Papers by idaman alwi

dengan alamat lengkap disertai identitas dan nomor telepon anda (*) atau bawa langsung ke Redaksi... more dengan alamat lengkap disertai identitas dan nomor telepon anda (*) atau bawa langsung ke Redaksi Kendari Pos, Jalan Malik Raya Nomor 50, Kendari Naskah Opini panjang tulisan sekitar 1000 kata dan disertai foto penulis.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau member... more Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, mema merkan, meng edarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Lakidende Law Review, 2022

The factors that cause narcotics abuse in kolaka regency are first,geographical factors, second, ... more The factors that cause narcotics abuse in kolaka regency are first,geographical factors, second, desire to try, want to be different, lack of confidence, eventually become addiction (dependence). Third, stress release factor fourth, safety factor, narcotics is one form of agreed crimes or criminal acts that will undermine national security and the national defense. Efforts are being made to overcome the occurrence of narcotics abuse in kolaka regency by the kolaka district national narcotics agency (hereinafter abbreviated as bnnk) and the kolaka district narcotics unit, prioritizing or prioritizing the field of prevention in tackling the occurrence of narcotics crimes. The preventive policy or prevention efforts carried out by the kolaka bnnk is to establish a drug clean village (bersinar). And repressive efforts (penal) are the core of the duties and authorities of the police and the kolaka regency bnn as law enforcers in their capacity as investigators in dealing with criminal acts of narcotics abuse, the police as investigators view the same as other criminal acts. That is, in dealing with these criminal acts, investigators also apply standard legal actions of an investigative nature, such as arrests, detentions, searches, confiscations and so on in accordance with the provisions of the applicable procedural law.

Tema riset dalam buku ini menjelaskan bahwa gender bukanlah satu-satunya tema dalam persepsi dan ... more Tema riset dalam buku ini menjelaskan bahwa gender bukanlah satu-satunya tema dalam persepsi dan respon masyarakat mislim tentang isu-isu mutakhir dalam pembangunan. oleh karena itu membahas tentang setiap upaya untuk menwacanakan dan membumikan isu-isu pembangunan seperti gender ke dalam konteks sosial kultural indonesia masyarakat pemahaman yang radikal.xxi, 188 hlm.; 21 cm

Halu Oleo Legal Research, 2020

Pertimbangan keadilan substantif Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/... more Pertimbangan keadilan substantif Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.dalam menetapkan adhalnya wali sangat tepat, karena dalam fakta persidangan sesuai Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/Pa Klk., bahwa calon suami pemohon memiliki 9 (sembilan) orang isteri tidak dapat dibuktikan, sehingga orang tua pemohon menolak untuk menikahkan pemohon adalah tidak benar. Dalam fakta persidangan menjelaskan bahwa tidak ada halangan baik hukum negara maupun hukum Islam yang menolak perkawinan pemohon dan calon suami pemohon, kedua mempelai juga telah bekerja dan cukup umur serta siap untuk menikah. Agar tidak terjadi perbuatan dosa dan hal-hal yang melanggar hukum, maka perkawinan harus dilaksanakan meskipun walinya adhal menjadi wali nikah. Perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukunnya. Sehingga, perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah.

Halu Oleo Legal Research, 2022

Penelitian bertujuan Untuk menganalisis apakah perundang-undangan di Indonesia telah memberikan p... more Penelitian bertujuan Untuk menganalisis apakah perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah upaya hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi jual beli online dan juga menambah dan memperkaya wawasan masyarakat dalam hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum perlindungan konsumen demi tercapainya keadilan dalam jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara aktif yang berlaku dalam masyarakat kemudian melihat secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada situs jual beli online dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nom...

Halu Oleo Law Review, Mar 31, 2019

is a political conceptual in the Konawe kingdom, primarily in the era of Mokole Tebawo (Sangia In... more is a political conceptual in the Konawe kingdom, primarily in the era of Mokole Tebawo (Sangia Inato). The division of several regions into four autonomous regions by means of political and economic resilience over the region of Konawe kingdom. The region of Siwole Mbatohu are: western region as usually called Tambo i Tepuli, ano Oleo (the sunset gate) with positioned in Latoma lead by Sabandara, eastern region of Konawe kingdom as usually called tambo i Losoano Oleo (the rising sun gate) with positioned in Ranomeeto lead by Sapati, the right side of Konawe kingdom as usually called Bharata i Hanano Wuta Konawe with positioned in Tongauna lead by Ponggawa, and the left side of Konawe kingdom as usually called Bharata i Moerino Wuta Konawe with positioned in Asaki lead by Inowa. Several manuscripts of Siwole Mbatohu merely struggling of analyzing toward a security defense. The writers assert that the division of territory by Mokole was mean of security defense of Konawe kingdom. even though, if it is examined, primarily by using of foucault's power relation (power/knowledge), it is clearly visible that the division of region was done in the frame of maintaining of power. It is clearly strengthened by historical reasons, that This is reinforced by historical reasons, that before the division of the territory was carried out, there was a complicated problem which almost led to civil war in the center of the kingdom of Konawe, Inolobunggadue. In epistemological inquiry, especially political epistemology, the concept of Siwole Mbatohu was produced in order to perpetuate the status quo, strengthen power, and control of power in the four small kingdoms, namely wings and gates. These relations were built to legitimize the power of the Konawe kingdom center as a genealogical entity that had links with other regions in Siwole Mbatohu. The mention of mokole Tebawo, and even the kings of pre-Islamic Konawe as sangia (gods) indicate that 133 mokole is the embodiment of gods, a symbol of strength, the most authoritative place of rest for all communities in the Konawe kingdom.

Al-Albab, Jun 1, 2017

Natural disaster managements in Indonesia carried out by the government seemed centralized, slow ... more Natural disaster managements in Indonesia carried out by the government seemed centralized, slow and is not well prepared. Even the government seems to ignore the management of natural disasters that has long been entrenched in the pulse of local community knowledge systems. Considerations in decision-making mitigation of natural disasters is too scientific-positivistic and ignores the philosophical aspect of the work. This paper attempts to offer a perspective of natural disaster management with support of Indonesian local wisdom and Heidegger hermeneutics. Most of the ethnic groups in Indonesia have already had a set or system of knowledge in the management of natural disasters. This knowledge system exists since the long experience of Indonesian society in dealing with natural disasters. This system is then passed on and transformed from many generations through oral hystory. Some studies indicate that local knowledge systems on the management of natural disasters so far are very effective in minimizing the number of dissaster victims. In addition, Martin Heidegger hermeneutics offeres a concept of natural disaster management with the starting point of the idea of being-in-the-world. The idea is one of the basic principles of hermeneutics-facticity Martin Heidegger who supposes that a real human living being has awareness of this universe. In the 'living earth', man does not necessarily accept the fate thrown into the earth, but he has the ability to exercise the creativity for survival. As a result of the awareness of the throwness into the universe, in turn, human beings have awareness that they have a relation to one another, empathy and sensitivity as human beings.

Drafts by idaman alwi

-, 2022

Baru-baru ini, kita dikejutkan pemberitaan mengenai maraknya islamofobia di negeri ini. ada beber... more Baru-baru ini, kita dikejutkan pemberitaan mengenai maraknya islamofobia di negeri ini. ada beberapa kalangan menduga, bahwa di tanah air sendiri masih marak ketakutan terhadap kebangkitan Islam. akibatnya, mereka yang diklaim itu, mencoba menghalangi-halangi ekspresivitas umat Islam dalam berbagai segmen kehidupan. ketakutan terhadap Islam sejatinya ditujukan terhadap ekspresi Islam yang cenderung keluar dari rel "islam rahmatan lil'alamin". islamofhobia, jika memang ada di negeri ini, sejatinya menjadi media umat Islam untuk bercermin diri, seberapa jauh dan dalam eksprersi keberislaman yang ditampilkan berakibat kenyamanan dan ketenangan pihak-pihak lain, utamanya entitas lain di luar Islam.

-, 2022

dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Tenggara atau biasa dikenal sebagai Bumi Anoa, telah memp... more dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Tenggara atau biasa dikenal sebagai Bumi Anoa, telah memperlihatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat keberhasilan merawat kebhinekaan dan kerukunan antar-umat bergama yang cukup baik. bahkan, sejak beberapa dekade, kerukunan antar umat-beragama ini telah terbangun dengan baik. hal ini dimungkinkan oleh jalinan kekerabatan dan penguatan kebudayaan dari berbagai elemen yang ada di daerah ini. kini, Sulawesi tenggara tengah mengukuhkan diri sebagai pilot project kerukunan antar-umat beragama melalui rencana Kemenag Sultra dan FKUB melalui apa yang disebut dengan, "Piagam Kerukunan Kendari"

dengan alamat lengkap disertai identitas dan nomor telepon anda (*) atau bawa langsung ke Redaksi... more dengan alamat lengkap disertai identitas dan nomor telepon anda (*) atau bawa langsung ke Redaksi Kendari Pos, Jalan Malik Raya Nomor 50, Kendari Naskah Opini panjang tulisan sekitar 1000 kata dan disertai foto penulis.

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau member... more Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, mema merkan, meng edarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Lakidende Law Review, 2022

The factors that cause narcotics abuse in kolaka regency are first,geographical factors, second, ... more The factors that cause narcotics abuse in kolaka regency are first,geographical factors, second, desire to try, want to be different, lack of confidence, eventually become addiction (dependence). Third, stress release factor fourth, safety factor, narcotics is one form of agreed crimes or criminal acts that will undermine national security and the national defense. Efforts are being made to overcome the occurrence of narcotics abuse in kolaka regency by the kolaka district national narcotics agency (hereinafter abbreviated as bnnk) and the kolaka district narcotics unit, prioritizing or prioritizing the field of prevention in tackling the occurrence of narcotics crimes. The preventive policy or prevention efforts carried out by the kolaka bnnk is to establish a drug clean village (bersinar). And repressive efforts (penal) are the core of the duties and authorities of the police and the kolaka regency bnn as law enforcers in their capacity as investigators in dealing with criminal acts of narcotics abuse, the police as investigators view the same as other criminal acts. That is, in dealing with these criminal acts, investigators also apply standard legal actions of an investigative nature, such as arrests, detentions, searches, confiscations and so on in accordance with the provisions of the applicable procedural law.

Tema riset dalam buku ini menjelaskan bahwa gender bukanlah satu-satunya tema dalam persepsi dan ... more Tema riset dalam buku ini menjelaskan bahwa gender bukanlah satu-satunya tema dalam persepsi dan respon masyarakat mislim tentang isu-isu mutakhir dalam pembangunan. oleh karena itu membahas tentang setiap upaya untuk menwacanakan dan membumikan isu-isu pembangunan seperti gender ke dalam konteks sosial kultural indonesia masyarakat pemahaman yang radikal.xxi, 188 hlm.; 21 cm

Halu Oleo Legal Research, 2020

Pertimbangan keadilan substantif Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/... more Pertimbangan keadilan substantif Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk.dalam menetapkan adhalnya wali sangat tepat, karena dalam fakta persidangan sesuai Putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/Pa Klk., bahwa calon suami pemohon memiliki 9 (sembilan) orang isteri tidak dapat dibuktikan, sehingga orang tua pemohon menolak untuk menikahkan pemohon adalah tidak benar. Dalam fakta persidangan menjelaskan bahwa tidak ada halangan baik hukum negara maupun hukum Islam yang menolak perkawinan pemohon dan calon suami pemohon, kedua mempelai juga telah bekerja dan cukup umur serta siap untuk menikah. Agar tidak terjadi perbuatan dosa dan hal-hal yang melanggar hukum, maka perkawinan harus dilaksanakan meskipun walinya adhal menjadi wali nikah. Perkawinan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukunnya. Sehingga, perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kolaka Nomor: 2/Pdt.P/2010/PA Klk. adalah sah.

Halu Oleo Legal Research, 2022

Penelitian bertujuan Untuk menganalisis apakah perundang-undangan di Indonesia telah memberikan p... more Penelitian bertujuan Untuk menganalisis apakah perundang-undangan di Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah upaya hukum terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen dalam transaksi jual beli online dan juga menambah dan memperkaya wawasan masyarakat dalam hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum perlindungan konsumen demi tercapainya keadilan dalam jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat bagaimana pemberlakuan peraturan perundang-undangan secara aktif yang berlaku dalam masyarakat kemudian melihat secara nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana perlindungan terhadap konsumen pada situs jual beli online dengan pendekatan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nom...

Halu Oleo Law Review, Mar 31, 2019

is a political conceptual in the Konawe kingdom, primarily in the era of Mokole Tebawo (Sangia In... more is a political conceptual in the Konawe kingdom, primarily in the era of Mokole Tebawo (Sangia Inato). The division of several regions into four autonomous regions by means of political and economic resilience over the region of Konawe kingdom. The region of Siwole Mbatohu are: western region as usually called Tambo i Tepuli, ano Oleo (the sunset gate) with positioned in Latoma lead by Sabandara, eastern region of Konawe kingdom as usually called tambo i Losoano Oleo (the rising sun gate) with positioned in Ranomeeto lead by Sapati, the right side of Konawe kingdom as usually called Bharata i Hanano Wuta Konawe with positioned in Tongauna lead by Ponggawa, and the left side of Konawe kingdom as usually called Bharata i Moerino Wuta Konawe with positioned in Asaki lead by Inowa. Several manuscripts of Siwole Mbatohu merely struggling of analyzing toward a security defense. The writers assert that the division of territory by Mokole was mean of security defense of Konawe kingdom. even though, if it is examined, primarily by using of foucault's power relation (power/knowledge), it is clearly visible that the division of region was done in the frame of maintaining of power. It is clearly strengthened by historical reasons, that This is reinforced by historical reasons, that before the division of the territory was carried out, there was a complicated problem which almost led to civil war in the center of the kingdom of Konawe, Inolobunggadue. In epistemological inquiry, especially political epistemology, the concept of Siwole Mbatohu was produced in order to perpetuate the status quo, strengthen power, and control of power in the four small kingdoms, namely wings and gates. These relations were built to legitimize the power of the Konawe kingdom center as a genealogical entity that had links with other regions in Siwole Mbatohu. The mention of mokole Tebawo, and even the kings of pre-Islamic Konawe as sangia (gods) indicate that 133 mokole is the embodiment of gods, a symbol of strength, the most authoritative place of rest for all communities in the Konawe kingdom.

Al-Albab, Jun 1, 2017

Natural disaster managements in Indonesia carried out by the government seemed centralized, slow ... more Natural disaster managements in Indonesia carried out by the government seemed centralized, slow and is not well prepared. Even the government seems to ignore the management of natural disasters that has long been entrenched in the pulse of local community knowledge systems. Considerations in decision-making mitigation of natural disasters is too scientific-positivistic and ignores the philosophical aspect of the work. This paper attempts to offer a perspective of natural disaster management with support of Indonesian local wisdom and Heidegger hermeneutics. Most of the ethnic groups in Indonesia have already had a set or system of knowledge in the management of natural disasters. This knowledge system exists since the long experience of Indonesian society in dealing with natural disasters. This system is then passed on and transformed from many generations through oral hystory. Some studies indicate that local knowledge systems on the management of natural disasters so far are very effective in minimizing the number of dissaster victims. In addition, Martin Heidegger hermeneutics offeres a concept of natural disaster management with the starting point of the idea of being-in-the-world. The idea is one of the basic principles of hermeneutics-facticity Martin Heidegger who supposes that a real human living being has awareness of this universe. In the 'living earth', man does not necessarily accept the fate thrown into the earth, but he has the ability to exercise the creativity for survival. As a result of the awareness of the throwness into the universe, in turn, human beings have awareness that they have a relation to one another, empathy and sensitivity as human beings.

-, 2022

Baru-baru ini, kita dikejutkan pemberitaan mengenai maraknya islamofobia di negeri ini. ada beber... more Baru-baru ini, kita dikejutkan pemberitaan mengenai maraknya islamofobia di negeri ini. ada beberapa kalangan menduga, bahwa di tanah air sendiri masih marak ketakutan terhadap kebangkitan Islam. akibatnya, mereka yang diklaim itu, mencoba menghalangi-halangi ekspresivitas umat Islam dalam berbagai segmen kehidupan. ketakutan terhadap Islam sejatinya ditujukan terhadap ekspresi Islam yang cenderung keluar dari rel "islam rahmatan lil'alamin". islamofhobia, jika memang ada di negeri ini, sejatinya menjadi media umat Islam untuk bercermin diri, seberapa jauh dan dalam eksprersi keberislaman yang ditampilkan berakibat kenyamanan dan ketenangan pihak-pihak lain, utamanya entitas lain di luar Islam.

-, 2022

dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Tenggara atau biasa dikenal sebagai Bumi Anoa, telah memp... more dalam beberapa tahun terakhir, Sulawesi Tenggara atau biasa dikenal sebagai Bumi Anoa, telah memperlihatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat keberhasilan merawat kebhinekaan dan kerukunan antar-umat bergama yang cukup baik. bahkan, sejak beberapa dekade, kerukunan antar umat-beragama ini telah terbangun dengan baik. hal ini dimungkinkan oleh jalinan kekerabatan dan penguatan kebudayaan dari berbagai elemen yang ada di daerah ini. kini, Sulawesi tenggara tengah mengukuhkan diri sebagai pilot project kerukunan antar-umat beragama melalui rencana Kemenag Sultra dan FKUB melalui apa yang disebut dengan, "Piagam Kerukunan Kendari"