ichsan muhajir - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by ichsan muhajir
IEEE Transactions on Electron Devices, 2020
This article presents an accurate, reliability-aware statistical Berkeley short-channel IGFET Mod... more This article presents an accurate, reliability-aware statistical Berkeley short-channel IGFET Model 4 (BSIM4) compact model parameter generation methodology using the generalized lambda distribution (GLD) method. Using this methodology, compact model parameter sets can be generated “on the fly” beyond the limitation of the number of compact models extracted from the TCAD simulation. The generated unlimited parameter sets enable circuit designer for the statistical circuit simulation. An analytical model has been developed to interpolate TCAD simulation data points, which enables statistical compact model parameter sets to be generated at any aging level. The capability to generate such intermediate aging model parameters at trap densities that were not physically simulated has important application in statistical circuit simulation, opening up the possibility to include accurately reliability assessment in circuit design. An aging model that can transfer trap density to stress/aging time is an integral part of the presented methodology. The accuracy of the compact model parameter generation methodology is validated by comparing the new generated compact model parameter sets at an interpolated trap density, against physical “atomistic” 3-D TCAD simulation. The compact model parameter generation methodology enables the accurate investigation of the influence of statistical variability and bias temperature instability (BTI)-induced aging at circuit level.
Negara hukum dalam perkembangannya menuntut adanya perkembangan peradilan administrasi sehingga I... more Negara hukum dalam perkembangannya menuntut adanya perkembangan peradilan administrasi sehingga Indonesia membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum Acara PTUN mengenal adanya penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan yang bertujuan untuk menentukan Kompetensi Absolut PTUN.Penelitian inian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan dan menganalisis upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang. Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah. pendekatan doktrinal terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan tidak dapat dikatakan sebagai KTUN karena hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf e UU PTUN. Upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang yaitu penggugat dapat melakukan upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan di...
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan si... more Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Mengapa kinerja Kejaksaan belum maksimal dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?; (2) Bagaimana pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?; dan (3) Bagaimana model pengawasan yang efektif terhadap kinerja Kejaksaan dalam proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doctrinal terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya kekuatan politik, perilaku suap-menyuap, dan bel...
Jurnal Hukum Volkgeist
Weak implementation of the recognition and respect for Indigenous Peoples of Iban Semunying be pr... more Weak implementation of the recognition and respect for Indigenous Peoples of Iban Semunying be problems related to their discriminatory practices in running a government policy. Why is the implementation of the recognition and respect for the Indigenous People of Dayak Iban Semunying still weak and how the principles of human rights and the Sustainable Development Goals are the two issues raised in this article. In this study it aims to find out what are the things that form the basis of the weak protection of indigenous peoples. The results of this study are expected to provide insight into the protection of the rights of indigenous peoples with a perspective of sustainable development goals.
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada... more Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan asas akuntabilitas yang dapat mewujudkan good governance. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara; (2) Mewujudkan good governance melalui asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Motode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis, selain itu juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah akuntabilitas yang berorientasi pad...
IEEE Transactions on Electron Devices, 2020
This article presents an accurate, reliability-aware statistical Berkeley short-channel IGFET Mod... more This article presents an accurate, reliability-aware statistical Berkeley short-channel IGFET Model 4 (BSIM4) compact model parameter generation methodology using the generalized lambda distribution (GLD) method. Using this methodology, compact model parameter sets can be generated “on the fly” beyond the limitation of the number of compact models extracted from the TCAD simulation. The generated unlimited parameter sets enable circuit designer for the statistical circuit simulation. An analytical model has been developed to interpolate TCAD simulation data points, which enables statistical compact model parameter sets to be generated at any aging level. The capability to generate such intermediate aging model parameters at trap densities that were not physically simulated has important application in statistical circuit simulation, opening up the possibility to include accurately reliability assessment in circuit design. An aging model that can transfer trap density to stress/aging time is an integral part of the presented methodology. The accuracy of the compact model parameter generation methodology is validated by comparing the new generated compact model parameter sets at an interpolated trap density, against physical “atomistic” 3-D TCAD simulation. The compact model parameter generation methodology enables the accurate investigation of the influence of statistical variability and bias temperature instability (BTI)-induced aging at circuit level.
Negara hukum dalam perkembangannya menuntut adanya perkembangan peradilan administrasi sehingga I... more Negara hukum dalam perkembangannya menuntut adanya perkembangan peradilan administrasi sehingga Indonesia membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hukum Acara PTUN mengenal adanya penetapan dismissal oleh Ketua Pengadilan yang bertujuan untuk menentukan Kompetensi Absolut PTUN.Penelitian inian ini memiliki tujuan untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan dan menganalisis upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang. Metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah. pendekatan doktrinal terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan Dismissal Terhadap KTUN Yang Berasal Dari Badan Peradilan tidak dapat dikatakan sebagai KTUN karena hal ini sesuai dengan amanat Pasal 2 huruf e UU PTUN. Upaya hukum dari adanya penetapan dismissal yang ditetapkan oleh Ketua PTUN Semarang yaitu penggugat dapat melakukan upaya hukum berupa perlawanan terhadap penetapan di...
Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan si... more Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih dan proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Mengapa kinerja Kejaksaan belum maksimal dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?; (2) Bagaimana pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?; dan (3) Bagaimana model pengawasan yang efektif terhadap kinerja Kejaksaan dalam proses penegakkan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doctrinal terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu adanya kekuatan politik, perilaku suap-menyuap, dan bel...
Jurnal Hukum Volkgeist
Weak implementation of the recognition and respect for Indigenous Peoples of Iban Semunying be pr... more Weak implementation of the recognition and respect for Indigenous Peoples of Iban Semunying be problems related to their discriminatory practices in running a government policy. Why is the implementation of the recognition and respect for the Indigenous People of Dayak Iban Semunying still weak and how the principles of human rights and the Sustainable Development Goals are the two issues raised in this article. In this study it aims to find out what are the things that form the basis of the weak protection of indigenous peoples. The results of this study are expected to provide insight into the protection of the rights of indigenous peoples with a perspective of sustainable development goals.
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum
Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada... more Negara hukum merupakan esensi yang menitik beratkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan keuangan negara yang berdasarkan asas akuntabilitas yang dapat mewujudkan good governance. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: (1) Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara; (2) Mewujudkan good governance melalui asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Motode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif maksudnya data yang diperoleh dengan berpedoman pada segi-segi yuridis, selain itu juga berpedoman pada segi-segi empiris yang dipergunakan sebagai alat bantu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah akuntabilitas yang berorientasi pad...