kahar lahae - Academia.edu (original) (raw)

Papers by kahar lahae

Research paper thumbnail of Making a Notary Deed That Provides Legal Certainty

Awang Long Law Review, Nov 30, 2022

The purpose of this study is to analyze and understand the level of obedience of a Notary in maki... more The purpose of this study is to analyze and understand the level of obedience of a Notary in making a Notary deed. This type of research is empirical legal research. Empirical legal research is oriented to primary data (research results in the field). Empirical legal research is an approach carried out by field research by seeing and observing what is happening in the field, and the application of these regulations in practice in society. All data obtained in the study, both primary data and secondary data, were analyzed using qualitative analysis techniques. After that it is described, by examining the existing problems, describing, describing, and explaining the problems related to this research. The use of this descriptive method is intended to obtain a good, clear picture and can provide as detailed data as possible about the object under study, in this case, to describe how legal certainty and protection is for the community through the making of a Notary deed with legal certainty. Based on these results, a conclusion is drawn which is the answer to the problems formulated in this study and suggestions that aim to provide input for further improvement. The results of this study indicate that in carrying out the duties of office, there are still Notaries who do not carry out the provisions as stipulated in the UUJN, the Notary Code of Ethics, and other laws and regulations. This is because the Notary in carrying out his position is still influenced by internal and external factors, so that due to his disobedience to the procedures and procedures for making the deed results in the degradation of the deed made or produced by the Notary.

Research paper thumbnail of Making a Notary Deed That Provides Legal Certainty

Awang Long Law Review, Nov 30, 2022

The purpose of this study is to analyze and understand the level of obedience of a Notary in maki... more The purpose of this study is to analyze and understand the level of obedience of a Notary in making a Notary deed. This type of research is empirical legal research. Empirical legal research is oriented to primary data (research results in the field). Empirical legal research is an approach carried out by field research by seeing and observing what is happening in the field, and the application of these regulations in practice in society. All data obtained in the study, both primary data and secondary data, were analyzed using qualitative analysis techniques. After that it is described, by examining the existing problems, describing, describing, and explaining the problems related to this research. The use of this descriptive method is intended to obtain a good, clear picture and can provide as detailed data as possible about the object under study, in this case, to describe how legal certainty and protection is for the community through the making of a Notary deed with legal certainty. Based on these results, a conclusion is drawn which is the answer to the problems formulated in this study and suggestions that aim to provide input for further improvement. The results of this study indicate that in carrying out the duties of office, there are still Notaries who do not carry out the provisions as stipulated in the UUJN, the Notary Code of Ethics, and other laws and regulations. This is because the Notary in carrying out his position is still influenced by internal and external factors, so that due to his disobedience to the procedures and procedures for making the deed results in the degradation of the deed made or produced by the Notary.

Research paper thumbnail of Pelepasan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan dan Perkembangan Kontemporer

Al-Azhar Islamic Law Review

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan hak atas tanah adat suku hatam terkait... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan hak atas tanah adat suku hatam terkait dengan penertiban sertifikat hak atas tanah oleh badan pertanahan nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (sociolegal research), dilakukan dengan pendekatan pada realitas dalam masyarakat adat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kepemilikan sertifikat hak atas tanah terhadap peralihan hak atas tanah masih sangat lemah. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman masyarakat adat terhadap pengakan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk menyelesaikan berbagai tuntutan masyarakat adat sebagai wujud perlindungan hak asasi penduduk asli Papua secara damai. Bagi masyarakat adat Papua, hak atas tanah adat selamanya merupakan milik masyarakat adat, jika dialihkan kepada pihak lain dalam hal ini masyarakat di luar masyarakat adat, harus mendapatkan persetujuan masyara...

Research paper thumbnail of Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga

DIVERSI : Jurnal Hukum

Penelitian ini membahas tentang peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan kasus sengketa t... more Penelitian ini membahas tentang peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi dikalangan suku Tolaki-mekongga sebelum terbentuknya lembaga adat dan pasca terbentuknya lembaga adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga adat dalam penyelesian sengketa tanah dengan menggunakan Kalosara sebagai media penengahnya. Penelitian merupakan jenis penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa meski sempat dihapuskan nyatanya peradilan adat masih tetap eksis hingga kini di kalangan suku Tolaki-mekongga, Peralihan proses penyelesaian sengketa dari mekanisnme adat ke mekanisme hukum positif dikalangan suku tolaki pernah terjadi khusnya tentang sengketa tanah dimana pada saat kabupaten kolaka utara baru saja dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru yang kemudian terjadi kekosongan lembaga adat pada tingkat kabupaten yang mengakibatkan struktur kelembagaan adat yang beradah dibawahnya menjadi tidak stabil sehingga masayrakat...

Research paper thumbnail of CIFOR REPORTS ON DECENTRALIZATION AND FORESTS IN INDONESIA District and Provincial Case Studies

2001. The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau Dist... more 2001. The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia. Case Study 4. Casson, A. 2001. Decentralisation of policies affecting forests and estate crops in Kutai Barat District,

Research paper thumbnail of Pengakuan Hak Ulayat Terhadap Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Masyarakat Long Isun Serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Upaya Pengakuan Atas Penguasaan Hutan Adat

Masyarakat Long Isun telah berupaya mendapat pengakuan hutan adat mereka melalui penyerahan dok... more Masyarakat Long Isun telah berupaya mendapat pengakuan hutan adat mereka melalui penyerahan dokumen pengusulan Masyarakat Hukum Adat Kampung Long Isun secara resmi pada 19 September 2018, yang didampingi Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Long Isun tersebut. Ditinjau dari beberapa payung hukum yang telah ada yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga, dan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 800.05.140.436.1/K.185d/2017. Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengakui masy...

Research paper thumbnail of Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020

This research aims to analyze whether a husband/wife has the right to act by themselves in the ca... more This research aims to analyze whether a husband/wife has the right to act by themselves in the case of land right purchase or mortgage, also the means that can be done to induce legal certainty in this matter. The purchase of land rights using money from the marital property should be done together by the husband and wife, or with a statement of approval from the husband/wife. The mortgage of a land right which is a part of a marital property or inheritance property must be done together by all the joint-owners; if an authority is required, it must be given in the form of Power of Attorney to Impose Mortgage. The means that can be done to induce legal certainty in this matter is by making some changes in the laws and regulations concerning marriage, land, and mortgage. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah seorang suami/istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam membeli dan/atau menjaminkan harta bersama berupa hak atas tanah serta upaya untuk mewujudkan kepa...

Research paper thumbnail of Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba/The Community Legal Awareness in Implementing Fishermen's Insurance Policies in Bulukumba Regency

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2020

Fishermen are one of the high risk occupations. The protection of this work sometimes escapes the... more Fishermen are one of the high risk occupations. The protection of this work sometimes escapes the government's attention. This study aims to describe the application of legal protection to fishermen in Bulukumba Regency, South Sulawesi. This article is based on doctrinal law research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the protection of fishermen in Bulukumba district has been carried out using an insurance system since 2016. The insurance premium is borne by the local government which has been budgeted through the Regional Revenue and Expenditure Budget. The obstacle to the implementation of this policy is the legal culture of the people who are reluctant to enroll in programs implemented by the government. In addition, the lack of socialization to the community is also a driving force for weakening public legal awareness of the urgency of selfinsurance when carrying out activities at sea.

Research paper thumbnail of Implementation Of Customary Values In Environmental Management In Rongkong And Ammatoakajang In Sulawesi, Indonesia

The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 2019

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-No... more This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License, permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Research paper thumbnail of The dynamics of decentralization in the forestry sector in South Sulawesi: the history, realities and challenges of decentralized governance

1. Introduction 2. Reaserch methodology 3. Profi le: Luwu Utara District 3.1. Geography and ecolo... more 1. Introduction 2. Reaserch methodology 3. Profi le: Luwu Utara District 3.1. Geography and ecology 3.2. Administration, population and socio-economics 3.3. Land use and natural resource potential 4. A review of forest management policies, allocation of forestry revenues and customary property rights issues under decentralization 4.1. Forestry sector policies prior to decentralization 4.2. Post-decentralization forestry sector policies 4.3. Reforestation fund policy 4.4. Community forest and land policies 5. Decentralization of policy administration in the forestry sector 5.1. Institutional and legal issues: the new duties and functions of district and provincial Forestry and Estate Crops Offi ces 5.2. District Own-source Revenue (PAD) from the forestry sector 5.3. District forestry sector expenditure 5.4. The Equalization Fund for forestry revenues 6. Public participation in decision-making mechanisms in the decentralization era 6.1. Vertical coordination between the district and provincial governments 6.2. Horizontal coordination between district institutions in South Sulawesi and public participation in policy-making processes 6.3. Stakeholder participation in local policy-making 7. Forest concessions in the decentralization era 7.1. Forestry administration in the District 7.2. HPHs versus communities 7.3 Local government roles in forestry business development Contents iv 8. Community access to forest resources in the decentralization era 41 8.1. Rattan collection permits 41 8.2. The rattan gathering community in Pampli, Sepakat village, Luwu Utara District 8.3. The logging community in Pulao hamlet, Sassa village, Luwu Utara District 46 9. Local community claims over customary forests and lands 52 9.1. Community perceptions of customary lands and forests 53 9.2. The To'makaka Masapi's customary land claim 54 9.3. The Balaelo Sassa's customary forest claim 56 9.4. Recommendations for solving claims over forest areas 58 10. District forestry spatial planning 61 10.1. Spatial planning mechanisms and processes in Luwu Utara 62 10.2. Forest products utilization permits 63 11. Conclusion 64 12. Endnotes 66

Research paper thumbnail of Implikasi Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Beberapa

Research paper thumbnail of Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara

Pamulang Law Review, Nov 11, 2022

Research paper thumbnail of The Constitutional Law Values in the Martabat Tujuh Constitution of the Sultanates of Buton

Journal of Hunan University Natural Sciences, Feb 28, 2022

Indonesia has diverse local wisdom. The diversity of local wisdom can strengthen relations betwee... more Indonesia has diverse local wisdom. The diversity of local wisdom can strengthen relations between religious people in an area. Local wisdom contains important values as a reference in behaving and interacting with culturally and religiously different others. Local wisdom is effective in creating a harmonious social life. This research aims to reveal the legal value of the constitution of Martabat Tujuh of the Sultanates of Buton. The data of this qualitative research was analyzed descriptively. The results show that the constitutional value contained in the Martabat Tujuh constitution of the Sultanates of Buton until now is still used as a guideline in implementing the leadership of the government and the people of Buton.

Research paper thumbnail of Peningkatan Pemahaman Masyarakat DI Desa Lapaukke, Kabupaten Wajo Terkait Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum

Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan... more Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pendataan awal sebelum dilakukannya workshop menunjukkan bahwa, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dini kepada masyarakat untuk mengurangi peningkatan kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Wajo. Dipilihnya Desa Lapaukke Kabupaten Wajo sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyararakat ini adalah karena lokasi yang strategis dan terdapat lahan yang cukup luas yang belum memiliki sertifikat sehingga sering tejadi sengketa pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dengan menerapkan protocol Covid-19. Melalui hasil pre-test dan post test terdapat pening...

Research paper thumbnail of KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAL DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI ( The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society )

JURNAL ILMIAH ADVOKASI

Inheritance customary law is the rule of customary law that regulates how the inheritance or inhe... more Inheritance customary law is the rule of customary law that regulates how the inheritance or inheritance is passed on or divided from the heir to the heirs from generation to generation. Indigenous Balinese people with a patrilineal family system, causing only descendants with the status of kapurusa (male) are considered to be able to take care of and carry on family responsibilities. The problem in this research is "What is the position of a single girl in the inheritance system in Balinese indigenous peoples, and what efforts can be made for single unmarried girls to get their rights to inheritance in the inheritance system of Balinese indigenous peoples". This study aims: (1) analyze how the position of an only daughter in the Balinese traditional inheritance system is currently still in accordance with the development of Balinese indigenous peoples and the development of Balinese customary law which does not give inheritance rights to daughter. (2) Analyzing whether there are other efforts that can be made for single and unmarried girls to get a share of the inheritance of their parents. This study uses empirical legal research methods by focusing on the relationship between legal aspects and empirical reality. The results of the research show that (1) Inheritance rights for daughter in Balinese customary law are basically daughter are not heirs according to the Balinese Inheritance Law, but girls are entitled to a share of the inheritance from their parents, the procedure for granting inheritance rights for single girls to Inheritance property can become heirs by way of status changes, namely from pradana status to purusa status and marriage in the form of nyeburin. (2) For a daughter, it is possible to make various efforts in order to inherit or get a part of the inheritance from their parents, where in practice the gift is used with various terms such as tetadan treasure, grant, provision of life, pengupa jiwa and jiwa dana.

Research paper thumbnail of Nature and Legal Standing on the Electronic Integrated Based Land Rights Registration

International journal of health sciences

With the development of the digital world today, especially in Indonesia, land registration has d... more With the development of the digital world today, especially in Indonesia, land registration has developed, which was initially analogue (manual) land registration then turned into electronic land registration. With these changes, this policy turned out to be reaping the pros and cons, especially on the problem of maintaining the data on electronic-based land rights registration. The purpose of this study is to understand the nature of the maintenance of electronic-based land rights registration data integrated at the South Sulawesi National Land Agency Regional Office; to understand how the position of land rights certificates whose registration data maintenance is carried out electronically is integrated. This research is normative research with a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, an analytical approach, and a theoretical approach, and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials and non-le...

Research paper thumbnail of Forest Fire, Destruction, and Sanction: The Perspectives of Health and Law

Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, Feb 13, 2022

BACKGROUND: The search for the ideal concept to eradicate crimes of forest fire and destruction i... more BACKGROUND: The search for the ideal concept to eradicate crimes of forest fire and destruction is inseparable from the sanctions for individual or corporate perpetrators, who fund and order for the forest to be burned and destroyed. It must also consider the health rights of the victims. METHODS: This study used the normative legal research method. RESULTS AND DISCUSSION: There needs to be a clear concept in punishing corporations so that they refrain from undergoing similar criminal actions in the future. The court that handles the forest fire cases may and has the right to improvise by burdening the health treatment fees of those who suffer due to the forest fires to the perpetrators. CONCLUSION: The forest fire law enforcement system is not yet ideal as it cannot yet maximally punish corporations that burn forests. The Punishment of corporation hasn't considered the victims' health rights and their recovery. The authors suggest that the Law on Forestry should be revised so that it will be more effective in resolving the issue of health recovery for forest and land fire victims. The corporations that burn the forests should be responsible for its funding. The fines from the corporations should be used to treat the health of these victims.

Research paper thumbnail of Implementation of Responsive Law Against Recognition of Indigenous Peoples Land Rights in Indonesia

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021

Indigenous peoples have customary rights to land as a determinant of their survival and livelihoo... more Indigenous peoples have customary rights to land as a determinant of their survival and livelihood, the existence of customary rights is respected and recognized not only in the national dimension but also has become a global commitment. In Indonesia the recognition begins with the inclusion in Article 3 of the Basic Agrarian Law, with limitations on their existence and implementation. However, the absence of further rules on recognition and limitations and supported by an authoritarian government system during the new order became one of the factors that gave birth to a law that was still repressive towards the recognition of the customary rights of indigenous peoples. Along with the passing of the reform era, the government system leads to a more democratic system. This is a moment for indigenous peoples to claim their customary land rights so that a responsive law develops in giving recognition to the community's customary land in various regions in Indonesia, including the formal legal determination of customary community land rights and a review of various regulations that are contradictory to the recognition and protection of the customary rights of indigenous and tribal peoples, based on the aspirations that develop by involving the active participation of the community.

Research paper thumbnail of Pertanggungjawaban Penerima Kuasa Menjual Sekaligus Sebagai Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tidak Lunas dengan Akta Notaril

Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sejauhmana pertanggungjawaban penerima kuasa... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sejauhmana pertanggungjawaban penerima kuasa menjual yang sekaligus bertindak sebagai pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak lunas yang dibuat dengan akta notaril, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum Normatif, merupakan penelitian dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum atau norma norma hukum positif guna menentukan apakah suatu peristiwa itu berdasarkan hukum. Berdasarkan penelitian ini telah ditemukan bahwa pertanggungjawaban penerima kuasa menjual yang sekaligus bertindak sebagai pembeli dalam PPJB tidak lunas yang dibuat dengan akta notaril, bahwa penerima kuasa bertanggungjawab atas pelunasan pembayaran terhadap PPJB yang belum lunas sebagaimana yang termuat dalam isi PPJB. Namun mengenai pertanggungjawabanya terhadap kuasa menjual yang diterimanya pertanggungjawaban ini lebih tepat ditujukan kepada notaris yang telah membuat akta kuasa tersebut karena telah memb...

Research paper thumbnail of Implementasi Asas Rechstverwerking Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah DI Indonesia

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normat... more Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. [1] Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual ( conseptualical). Sistem publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 adalah sistem negatif bertendens positif. Pengertian sistem negatif bahwa keterangan-keterangan yang ada pada sertifikat/ buku tanah jika tidak benar dapat diubah, oleh karena itu sertipikat bukan satu-satunya alat bukti, dan kekuatan sertipikat bisa dilumpuhkan oleh alat bukti lain sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya di persidangan. Hal itu hanya bisa dilakukan sebelum 5 tahun pasca terbitnya sertipikat. Sedangkan bertendensi positif berarti adanya peran aktif dari pelaksana...

Research paper thumbnail of Making a Notary Deed That Provides Legal Certainty

Awang Long Law Review, Nov 30, 2022

The purpose of this study is to analyze and understand the level of obedience of a Notary in maki... more The purpose of this study is to analyze and understand the level of obedience of a Notary in making a Notary deed. This type of research is empirical legal research. Empirical legal research is oriented to primary data (research results in the field). Empirical legal research is an approach carried out by field research by seeing and observing what is happening in the field, and the application of these regulations in practice in society. All data obtained in the study, both primary data and secondary data, were analyzed using qualitative analysis techniques. After that it is described, by examining the existing problems, describing, describing, and explaining the problems related to this research. The use of this descriptive method is intended to obtain a good, clear picture and can provide as detailed data as possible about the object under study, in this case, to describe how legal certainty and protection is for the community through the making of a Notary deed with legal certainty. Based on these results, a conclusion is drawn which is the answer to the problems formulated in this study and suggestions that aim to provide input for further improvement. The results of this study indicate that in carrying out the duties of office, there are still Notaries who do not carry out the provisions as stipulated in the UUJN, the Notary Code of Ethics, and other laws and regulations. This is because the Notary in carrying out his position is still influenced by internal and external factors, so that due to his disobedience to the procedures and procedures for making the deed results in the degradation of the deed made or produced by the Notary.

Research paper thumbnail of Making a Notary Deed That Provides Legal Certainty

Awang Long Law Review, Nov 30, 2022

The purpose of this study is to analyze and understand the level of obedience of a Notary in maki... more The purpose of this study is to analyze and understand the level of obedience of a Notary in making a Notary deed. This type of research is empirical legal research. Empirical legal research is oriented to primary data (research results in the field). Empirical legal research is an approach carried out by field research by seeing and observing what is happening in the field, and the application of these regulations in practice in society. All data obtained in the study, both primary data and secondary data, were analyzed using qualitative analysis techniques. After that it is described, by examining the existing problems, describing, describing, and explaining the problems related to this research. The use of this descriptive method is intended to obtain a good, clear picture and can provide as detailed data as possible about the object under study, in this case, to describe how legal certainty and protection is for the community through the making of a Notary deed with legal certainty. Based on these results, a conclusion is drawn which is the answer to the problems formulated in this study and suggestions that aim to provide input for further improvement. The results of this study indicate that in carrying out the duties of office, there are still Notaries who do not carry out the provisions as stipulated in the UUJN, the Notary Code of Ethics, and other laws and regulations. This is because the Notary in carrying out his position is still influenced by internal and external factors, so that due to his disobedience to the procedures and procedures for making the deed results in the degradation of the deed made or produced by the Notary.

Research paper thumbnail of Pelepasan Hak atas Tanah Masyarakat Adat Suku Hatam: Tantangan dan Perkembangan Kontemporer

Al-Azhar Islamic Law Review

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan hak atas tanah adat suku hatam terkait... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelepasan hak atas tanah adat suku hatam terkait dengan penertiban sertifikat hak atas tanah oleh badan pertanahan nasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik (sociolegal research), dilakukan dengan pendekatan pada realitas dalam masyarakat adat. Penelitian dilakukan di Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kepemilikan sertifikat hak atas tanah terhadap peralihan hak atas tanah masih sangat lemah. Hal ini disebabkan karena adanya pemahaman masyarakat adat terhadap pengakan, perlindungan, penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adat, termasuk menyelesaikan berbagai tuntutan masyarakat adat sebagai wujud perlindungan hak asasi penduduk asli Papua secara damai. Bagi masyarakat adat Papua, hak atas tanah adat selamanya merupakan milik masyarakat adat, jika dialihkan kepada pihak lain dalam hal ini masyarakat di luar masyarakat adat, harus mendapatkan persetujuan masyara...

Research paper thumbnail of Peran Lembaga Adat Patowonua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah pada Masyarakat Tolaki-Mekongga

DIVERSI : Jurnal Hukum

Penelitian ini membahas tentang peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan kasus sengketa t... more Penelitian ini membahas tentang peran lembaga adat Patowonua dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah yang terjadi dikalangan suku Tolaki-mekongga sebelum terbentuknya lembaga adat dan pasca terbentuknya lembaga adat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran lembaga adat dalam penyelesian sengketa tanah dengan menggunakan Kalosara sebagai media penengahnya. Penelitian merupakan jenis penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa meski sempat dihapuskan nyatanya peradilan adat masih tetap eksis hingga kini di kalangan suku Tolaki-mekongga, Peralihan proses penyelesaian sengketa dari mekanisnme adat ke mekanisme hukum positif dikalangan suku tolaki pernah terjadi khusnya tentang sengketa tanah dimana pada saat kabupaten kolaka utara baru saja dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru yang kemudian terjadi kekosongan lembaga adat pada tingkat kabupaten yang mengakibatkan struktur kelembagaan adat yang beradah dibawahnya menjadi tidak stabil sehingga masayrakat...

Research paper thumbnail of CIFOR REPORTS ON DECENTRALIZATION AND FORESTS IN INDONESIA District and Provincial Case Studies

2001. The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau Dist... more 2001. The impacts of decentralisation on forests and forest-dependent communities in Malinau District, East Kalimantan. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia. Case Study 4. Casson, A. 2001. Decentralisation of policies affecting forests and estate crops in Kutai Barat District,

Research paper thumbnail of Pengakuan Hak Ulayat Terhadap Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Masyarakat Long Isun Serta Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Upaya Pengakuan Atas Penguasaan Hutan Adat

Masyarakat Long Isun telah berupaya mendapat pengakuan hutan adat mereka melalui penyerahan dok... more Masyarakat Long Isun telah berupaya mendapat pengakuan hutan adat mereka melalui penyerahan dokumen pengusulan Masyarakat Hukum Adat Kampung Long Isun secara resmi pada 19 September 2018, yang didampingi Koalisi Kemanusiaan untuk Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan mengenai usulan pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum Adat Long Isun tersebut. Ditinjau dari beberapa payung hukum yang telah ada yakni, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Timur, Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga, dan Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 800.05.140.436.1/K.185d/2017. Seharusnya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak mengakui masy...

Research paper thumbnail of Kepastian Hukum Dalam Perbuatan Hukum Atas Harta Bersama Pada Pembelian Dan Penjaminan Hak Atas Tanah

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020

This research aims to analyze whether a husband/wife has the right to act by themselves in the ca... more This research aims to analyze whether a husband/wife has the right to act by themselves in the case of land right purchase or mortgage, also the means that can be done to induce legal certainty in this matter. The purchase of land rights using money from the marital property should be done together by the husband and wife, or with a statement of approval from the husband/wife. The mortgage of a land right which is a part of a marital property or inheritance property must be done together by all the joint-owners; if an authority is required, it must be given in the form of Power of Attorney to Impose Mortgage. The means that can be done to induce legal certainty in this matter is by making some changes in the laws and regulations concerning marriage, land, and mortgage. IntisariPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah seorang suami/istri berwenang untuk bertindak sendiri dalam membeli dan/atau menjaminkan harta bersama berupa hak atas tanah serta upaya untuk mewujudkan kepa...

Research paper thumbnail of Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba/The Community Legal Awareness in Implementing Fishermen's Insurance Policies in Bulukumba Regency

De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, 2020

Fishermen are one of the high risk occupations. The protection of this work sometimes escapes the... more Fishermen are one of the high risk occupations. The protection of this work sometimes escapes the government's attention. This study aims to describe the application of legal protection to fishermen in Bulukumba Regency, South Sulawesi. This article is based on doctrinal law research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the protection of fishermen in Bulukumba district has been carried out using an insurance system since 2016. The insurance premium is borne by the local government which has been budgeted through the Regional Revenue and Expenditure Budget. The obstacle to the implementation of this policy is the legal culture of the people who are reluctant to enroll in programs implemented by the government. In addition, the lack of socialization to the community is also a driving force for weakening public legal awareness of the urgency of selfinsurance when carrying out activities at sea.

Research paper thumbnail of Implementation Of Customary Values In Environmental Management In Rongkong And Ammatoakajang In Sulawesi, Indonesia

The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 2019

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-No... more This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 Unported License, permitting all non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Research paper thumbnail of The dynamics of decentralization in the forestry sector in South Sulawesi: the history, realities and challenges of decentralized governance

1. Introduction 2. Reaserch methodology 3. Profi le: Luwu Utara District 3.1. Geography and ecolo... more 1. Introduction 2. Reaserch methodology 3. Profi le: Luwu Utara District 3.1. Geography and ecology 3.2. Administration, population and socio-economics 3.3. Land use and natural resource potential 4. A review of forest management policies, allocation of forestry revenues and customary property rights issues under decentralization 4.1. Forestry sector policies prior to decentralization 4.2. Post-decentralization forestry sector policies 4.3. Reforestation fund policy 4.4. Community forest and land policies 5. Decentralization of policy administration in the forestry sector 5.1. Institutional and legal issues: the new duties and functions of district and provincial Forestry and Estate Crops Offi ces 5.2. District Own-source Revenue (PAD) from the forestry sector 5.3. District forestry sector expenditure 5.4. The Equalization Fund for forestry revenues 6. Public participation in decision-making mechanisms in the decentralization era 6.1. Vertical coordination between the district and provincial governments 6.2. Horizontal coordination between district institutions in South Sulawesi and public participation in policy-making processes 6.3. Stakeholder participation in local policy-making 7. Forest concessions in the decentralization era 7.1. Forestry administration in the District 7.2. HPHs versus communities 7.3 Local government roles in forestry business development Contents iv 8. Community access to forest resources in the decentralization era 41 8.1. Rattan collection permits 41 8.2. The rattan gathering community in Pampli, Sepakat village, Luwu Utara District 8.3. The logging community in Pulao hamlet, Sassa village, Luwu Utara District 46 9. Local community claims over customary forests and lands 52 9.1. Community perceptions of customary lands and forests 53 9.2. The To'makaka Masapi's customary land claim 54 9.3. The Balaelo Sassa's customary forest claim 56 9.4. Recommendations for solving claims over forest areas 58 10. District forestry spatial planning 61 10.1. Spatial planning mechanisms and processes in Luwu Utara 62 10.2. Forest products utilization permits 63 11. Conclusion 64 12. Endnotes 66

Research paper thumbnail of Implikasi Perubahan Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Beberapa

Research paper thumbnail of Problematika Sertifikasi Tanah Adat Tongkonan di Toraja Utara

Pamulang Law Review, Nov 11, 2022

Research paper thumbnail of The Constitutional Law Values in the Martabat Tujuh Constitution of the Sultanates of Buton

Journal of Hunan University Natural Sciences, Feb 28, 2022

Indonesia has diverse local wisdom. The diversity of local wisdom can strengthen relations betwee... more Indonesia has diverse local wisdom. The diversity of local wisdom can strengthen relations between religious people in an area. Local wisdom contains important values as a reference in behaving and interacting with culturally and religiously different others. Local wisdom is effective in creating a harmonious social life. This research aims to reveal the legal value of the constitution of Martabat Tujuh of the Sultanates of Buton. The data of this qualitative research was analyzed descriptively. The results show that the constitutional value contained in the Martabat Tujuh constitution of the Sultanates of Buton until now is still used as a guideline in implementing the leadership of the government and the people of Buton.

Research paper thumbnail of Peningkatan Pemahaman Masyarakat DI Desa Lapaukke, Kabupaten Wajo Terkait Peraturan Menteri Agraria No. 11 Tahun 2016

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum

Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan... more Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pendataan awal sebelum dilakukannya workshop menunjukkan bahwa, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dini kepada masyarakat untuk mengurangi peningkatan kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Wajo. Dipilihnya Desa Lapaukke Kabupaten Wajo sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyararakat ini adalah karena lokasi yang strategis dan terdapat lahan yang cukup luas yang belum memiliki sertifikat sehingga sering tejadi sengketa pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dengan menerapkan protocol Covid-19. Melalui hasil pre-test dan post test terdapat pening...

Research paper thumbnail of KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI ANAK TUNGGAL DALAM SISTEM PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT BALI ( The Position Of Daughter As The Only Children In The Inheritance System In Balinese Society )

JURNAL ILMIAH ADVOKASI

Inheritance customary law is the rule of customary law that regulates how the inheritance or inhe... more Inheritance customary law is the rule of customary law that regulates how the inheritance or inheritance is passed on or divided from the heir to the heirs from generation to generation. Indigenous Balinese people with a patrilineal family system, causing only descendants with the status of kapurusa (male) are considered to be able to take care of and carry on family responsibilities. The problem in this research is "What is the position of a single girl in the inheritance system in Balinese indigenous peoples, and what efforts can be made for single unmarried girls to get their rights to inheritance in the inheritance system of Balinese indigenous peoples". This study aims: (1) analyze how the position of an only daughter in the Balinese traditional inheritance system is currently still in accordance with the development of Balinese indigenous peoples and the development of Balinese customary law which does not give inheritance rights to daughter. (2) Analyzing whether there are other efforts that can be made for single and unmarried girls to get a share of the inheritance of their parents. This study uses empirical legal research methods by focusing on the relationship between legal aspects and empirical reality. The results of the research show that (1) Inheritance rights for daughter in Balinese customary law are basically daughter are not heirs according to the Balinese Inheritance Law, but girls are entitled to a share of the inheritance from their parents, the procedure for granting inheritance rights for single girls to Inheritance property can become heirs by way of status changes, namely from pradana status to purusa status and marriage in the form of nyeburin. (2) For a daughter, it is possible to make various efforts in order to inherit or get a part of the inheritance from their parents, where in practice the gift is used with various terms such as tetadan treasure, grant, provision of life, pengupa jiwa and jiwa dana.

Research paper thumbnail of Nature and Legal Standing on the Electronic Integrated Based Land Rights Registration

International journal of health sciences

With the development of the digital world today, especially in Indonesia, land registration has d... more With the development of the digital world today, especially in Indonesia, land registration has developed, which was initially analogue (manual) land registration then turned into electronic land registration. With these changes, this policy turned out to be reaping the pros and cons, especially on the problem of maintaining the data on electronic-based land rights registration. The purpose of this study is to understand the nature of the maintenance of electronic-based land rights registration data integrated at the South Sulawesi National Land Agency Regional Office; to understand how the position of land rights certificates whose registration data maintenance is carried out electronically is integrated. This research is normative research with a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, an analytical approach, and a theoretical approach, and the legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials and non-le...

Research paper thumbnail of Forest Fire, Destruction, and Sanction: The Perspectives of Health and Law

Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, Feb 13, 2022

BACKGROUND: The search for the ideal concept to eradicate crimes of forest fire and destruction i... more BACKGROUND: The search for the ideal concept to eradicate crimes of forest fire and destruction is inseparable from the sanctions for individual or corporate perpetrators, who fund and order for the forest to be burned and destroyed. It must also consider the health rights of the victims. METHODS: This study used the normative legal research method. RESULTS AND DISCUSSION: There needs to be a clear concept in punishing corporations so that they refrain from undergoing similar criminal actions in the future. The court that handles the forest fire cases may and has the right to improvise by burdening the health treatment fees of those who suffer due to the forest fires to the perpetrators. CONCLUSION: The forest fire law enforcement system is not yet ideal as it cannot yet maximally punish corporations that burn forests. The Punishment of corporation hasn't considered the victims' health rights and their recovery. The authors suggest that the Law on Forestry should be revised so that it will be more effective in resolving the issue of health recovery for forest and land fire victims. The corporations that burn the forests should be responsible for its funding. The fines from the corporations should be used to treat the health of these victims.

Research paper thumbnail of Implementation of Responsive Law Against Recognition of Indigenous Peoples Land Rights in Indonesia

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, 2021

Indigenous peoples have customary rights to land as a determinant of their survival and livelihoo... more Indigenous peoples have customary rights to land as a determinant of their survival and livelihood, the existence of customary rights is respected and recognized not only in the national dimension but also has become a global commitment. In Indonesia the recognition begins with the inclusion in Article 3 of the Basic Agrarian Law, with limitations on their existence and implementation. However, the absence of further rules on recognition and limitations and supported by an authoritarian government system during the new order became one of the factors that gave birth to a law that was still repressive towards the recognition of the customary rights of indigenous peoples. Along with the passing of the reform era, the government system leads to a more democratic system. This is a moment for indigenous peoples to claim their customary land rights so that a responsive law develops in giving recognition to the community's customary land in various regions in Indonesia, including the formal legal determination of customary community land rights and a review of various regulations that are contradictory to the recognition and protection of the customary rights of indigenous and tribal peoples, based on the aspirations that develop by involving the active participation of the community.

Research paper thumbnail of Pertanggungjawaban Penerima Kuasa Menjual Sekaligus Sebagai Pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tidak Lunas dengan Akta Notaril

Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sejauhmana pertanggungjawaban penerima kuasa... more Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai sejauhmana pertanggungjawaban penerima kuasa menjual yang sekaligus bertindak sebagai pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak lunas yang dibuat dengan akta notaril, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian hukum Normatif, merupakan penelitian dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum atau norma norma hukum positif guna menentukan apakah suatu peristiwa itu berdasarkan hukum. Berdasarkan penelitian ini telah ditemukan bahwa pertanggungjawaban penerima kuasa menjual yang sekaligus bertindak sebagai pembeli dalam PPJB tidak lunas yang dibuat dengan akta notaril, bahwa penerima kuasa bertanggungjawab atas pelunasan pembayaran terhadap PPJB yang belum lunas sebagaimana yang termuat dalam isi PPJB. Namun mengenai pertanggungjawabanya terhadap kuasa menjual yang diterimanya pertanggungjawaban ini lebih tepat ditujukan kepada notaris yang telah membuat akta kuasa tersebut karena telah memb...

Research paper thumbnail of Implementasi Asas Rechstverwerking Dalam Memperoleh Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah DI Indonesia

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normat... more Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. [1] Penelitian hukum doktrinal. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual ( conseptualical). Sistem publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 adalah sistem negatif bertendens positif. Pengertian sistem negatif bahwa keterangan-keterangan yang ada pada sertifikat/ buku tanah jika tidak benar dapat diubah, oleh karena itu sertipikat bukan satu-satunya alat bukti, dan kekuatan sertipikat bisa dilumpuhkan oleh alat bukti lain sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya di persidangan. Hal itu hanya bisa dilakukan sebelum 5 tahun pasca terbitnya sertipikat. Sedangkan bertendensi positif berarti adanya peran aktif dari pelaksana...