mety rahmawati - Academia.edu (original) (raw)

Papers by mety rahmawati

Research paper thumbnail of Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Trafficking

Abstrak: Banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang,menyebabkan perangkat aturan hukum perlu... more Abstrak: Banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang,menyebabkan perangkat aturan hukum perlu dibenahi. Diantaranya adalah mengenai masalah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Di dalam UU No 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang, diatur beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum, tentunya memiliki kewajiban terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana kita ketahui korban suatu tindak pidana merupakan kunci daripada suatu peristiwa pidana.Koban dapat mengungkapkan dan membuat terang suatu peristiwa pidana. Oleh karenanya korban tindak pidana selayaknya mendapatkan perliindungan hukum dari negara, selaku pihak yang berwenang menyelenggarakan suatu sistem peradilan di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan manusia,selama ini tidak mudah terungkap tanpa adanya peran dari korban tindak pidana tersebut. Korban berada dalam keadaan...

Research paper thumbnail of Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur)

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan POSBAKUM sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-2012, Oct 22, 2020

Research paper thumbnail of Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri

DISERTASI-2013, Feb 26, 2014

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan POSBAKUM tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diselenggarakan pada tanggal 23 Nopember 2012, Desa Sukamulya, Kp. Cikeureuh Babakan Ngantai, Kec. Sukamakmur, Jonggol Jawa Barat

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-2012, Oct 22, 2020

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan posbakum kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-2015, Feb 10, 2020

Research paper thumbnail of Penyuluhan hukum mengenai penanggulangan dan pencegahan menjadi korban tindak pidana

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-2011, Oct 15, 2020

Research paper thumbnail of Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2019

Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korp... more Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan dengan mengadopsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Permasalahan yang akan diteliti: Pertama, apakah korporasi perbankan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya? Kedua, bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana korporasi perbankan? Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, bahwa perbankan dapat dimintakan pertanggungjawabanatas tindak pidana yang dilakukannya, Kedua, mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan adalah melalui restitusi atau melalui gugatan perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan dapat memperoleh suatu perlindungan hukum berupa ganti kerugianberupa restitusi dan gugatan perdata.

Research paper thumbnail of Pelarangan dan Pembolehan Prostitusi di Luar Indonesia

Banua Law Review, Nov 13, 2019

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan pos bantuan hukum hak-hak korban tindak pidana susila dan kekerasan dalam rumah tangga dileselenggarakan di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Tujuannya adalah : 1). Guna melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi, ya.itu pengabdian kepadamasy... more Tujuannya adalah : 1). Guna melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi, ya.itu pengabdian kepadamasyarakat sebagai program kegiatan dari pendidikan dan pengajaran, denganmernberikan penyuluhan dan trantuan hukum yang merrlenuhi ketrutuhanmasyarakat pada umumnya, dapat mengena pada sasaran;2). Memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat rnengenaiperaturan tentang Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap korbanpencemaran nama baik rnelalui media sosial.3). Bagi peserta penyuluhan, akan mendapatkan infonnasi dan pengetahuanmengenai peraturan tentang Peraturan mengenai perlindungan hukutn terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial; 4). Bagi Dosen yang memberikan penyuluhan, sosialisasi dan posbakum, akanmendapat umpan balik sehingga dapat menambah wawasan, serta mengetahuitingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial. Kesimpulan Pelaksanan PKM mengenai pekerja anakdilakukan sesuai rencana yangdiinginkan oleh Tim PKM. Rencana dilakukan di Kelu...

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan pos bantuan hukum mengenai perlindungan hukum dan posbakum tentang perlindungan hukum terhadap korban pencematan nama baik melalui media sosial: diselenggarakan di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Media sosial berupa jaringan what'sapp; you tube; twitter; facebook, d11,sudah menjadi teman ... more Media sosial berupa jaringan what'sapp; you tube; twitter; facebook, d11,sudah menjadi teman bagi anggota warga masyarakat di Jakarta.Wargamenggunakan media sosial untuk menyampaikan berita, menghubungi temanatau kerabat, melakukan transaksi, dan lain sebagainya Singkat katamelakukan perbuatan-per-buatan demi mernenuhi kebutuhan seharihari.Namun adakalanya media sosial dipergunakan untuk menyampaikanmuatan yang dilarang oleh UU ITE. Seperti pencemaran nama baik, fitnah,penghinaan, mengeluarkan kata-kata tidak sepantasnya disampaikan dimukaumum, mengeluarkan isi hati yang menyudutkan orang lain, bergosip dan lainlain.Namun, sebagaimana kita ketahui, kejahatan terjadi karena adakesempatan dan korban. Sehingga ada korban yang menderita secaraimmaterial, dan dampaknya dapat lebih lanjut adalah menyendiri, tidakpercaya diri, ingin bunuh diri.. dll. Darnpak ini tidak seharusnya terjadi,karena perbuatan yang semena-mena tersebut, dan telah melanggar hak privasiseseorang. Maka perlu di ...

Research paper thumbnail of Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik mel... more Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial, menitikberatkan kepada penyampaian pengetahuan dari sudut ilmu hukum perlindungan saksi dan korban. Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum korban pencemaran nama baik, melalui media sosial, dengan measukan muatan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya (penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik). Dimana korban menjadi rendah diri, malu, diasingkan oleh masyarakat, serta dampak yang paling menyedihkan adalah hilangnya harga diri dan tidak mendapatkan pengakuan atas dirinya. Tujuan pengabdian, memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak masyarakat pengguna media sosial di daerah Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, yang menggunakan media sosial untuk menjalin kekerabatan dan persatuan rukun tetangga dan keluarga. Pemahaman sampai pada tingkat perlindungan hukum bagi korban, yang sudah di atur, termasuk prosedurnya untuk mendapatkan perlindungan ...

Research paper thumbnail of Tindak Pidana Terorisme dari Sudut Hukum Pidana Materiil (Pengaturannya dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002)

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang berkermbang terus menerus, mengikuti perkembanga... more Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang berkermbang terus menerus, mengikuti perkembangan dunia kejahatan internasional. Dimana perbuatan pidana selalu berkembang atau menjadi lebih banyak macamnya. Sehingga diperlukan asas-asas yang diberlakukan secara umum di setiap negara. Tindak pidana terorisme menyangkut subyek pidana yang berlaku secara umum, tanpa memandang batas negara, oleh karenanya diperlukan kerjasama internaional yang terpadu untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Research paper thumbnail of Dasar-dasar penghapus penuntutan, penghapus, peringanan dan pemberat pidana dalam KUHP

Buku ini memberikan teori-teori mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, meringankan, dan memper... more Buku ini memberikan teori-teori mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, meringankan, dan memperberat ancaman pidana, serta hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana. Setiap subyek hukum pidana dapat menggunakan dasar-dasar penghapus, peringan dan pemberat pidana tersebut. Disamping teori yang diberikan, juga diberikan putusan pengadilan yang menjadi dasar untuk mengetahui dan menghubungkan antara suatu keadaan dengan dasar penghapus, peringanan dan pemberat yang terdapat dalam teori. Pendapat-pendapat para ahli hukum pidana tidak luput dari bagian untuk mendalami teori dan peraturan-peraturan yang mengatur dasar-dasar penghapus penuntutan, penghapus, peringan dan pemberat pidana, disertai contoh-contoh dari pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan kasus yang akan ditelaah atau dikaji lebih lanjut

Research paper thumbnail of Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 313/PID.B/2017/PN BKN.)

Suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikenakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP... more Suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikenakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dimana terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dan dengan cara melalui jendela untuk sampai pada barang yang dicuri. Permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan pelaku melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap perbuatan pelaku sudah sesuai (Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/ PN Bkn). Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pebuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa belum memenuhi tujuan pemidanaan. Kata Kunc...

Research paper thumbnail of Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Pelapor, Ahli, Saksi Dan Petugas Pemasyakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Terorisme Indonesia Dan Amerika Serikat

Aparat penegak hukum memiliki resiko yang sama dengan korban tindak pidana terorisme. Indonesia b... more Aparat penegak hukum memiliki resiko yang sama dengan korban tindak pidana terorisme. Indonesia baru saja mengekuarkan UU No 5 Tahun 2018, di dalamnya telah di atur mengenai perlindungan terhadap apparat hukum (Penyidik, penuntut umum, Hakim, Advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya). Sedangkan Amerika mengakui adanya Internasional Teroris dan Domestik Teroris. Karenanya memiliki peraturan-peraturan yang sudah diamandement sampai dengan tahun 2015. Dengan menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu menggambarkan persamaan dan perbedaan pengaturan, dengan memperhatikan fungsi hukum dan beberapa faktor yang mempengaruhinya, di dapatkan hasil bahwa pengaturan perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum sudah terdapat di Indonesia dan Amerika. Namun bentuk perlindungan, program perlindungan serta aparat penegak hukum yang dilindungi berbeda tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing negara. Kata kunci: Perlindungan, aparat penegak hukum ...

Research paper thumbnail of Providing Legal Protection for Victims of Child Trafficking and Women (Case Study: North Sumatera, West Sumatera and South Sumatera)

North Sumatera, West Sumatera dan South Sumatera is an area for transit and purpose for human tra... more North Sumatera, West Sumatera dan South Sumatera is an area for transit and purpose for human trafficking. The victim is suffering physically and psychologically. This can cause trauma on victims. Victims usually withstand psychological trauma that occurs the investigation process where the victim recallas the event.The purpose of this study is to get an overview of the legal protection efforts carried out by local governments against child trafficking victims and women with case study in North Sumatera, West Sumatera and South Sumatera. Analitical Descriptive methode by using secondary data and supported by primary data. All area in this study already have regional regulation which has regulated preemtive and preventive prevention, by organizing the task force for the prevention and handling of crimes human trafficking. Providing legal protection for victims child trafficking and woman are done by mentoring, giving health service, legal assistance, repatriation and reintegration. P...

Research paper thumbnail of Indonesian Worker Protection from Labour Exploitation in Singapore

Jurnal Dinamika Hukum

Since 2017, Indonesian labour in Singapore has been getting a salary of SGD 550 excluding the com... more Since 2017, Indonesian labour in Singapore has been getting a salary of SGD 550 excluding the compensation for overtime work. It has attracted Indonesian citizens to work in Singapore. However, they experience exploitation from their employers and, based on the survey, they work over time, receive low salaries and a little time off even some of them experience physical or verbal abuse. The regulations issued by Indonesia have not been able to protect the rights of its migrant workers in Singapore. This is due to the weakness of legal enforcement. To get the protection, the victims require long and strenuous efforts. This is very aggravating for Indonesian labour, considering they are in a state of fear. Indonesian government should learn from the experience of the Philippines, in which the sender of the labour is the government of the Philippines which has been recognized by ILO.Keywords: Protection, Indonesian labour

Research paper thumbnail of Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi DI Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW)

Jurnal Hukum Adigama

So many of the phenomenon of violence and crime against children become the harsh spotlight from ... more So many of the phenomenon of violence and crime against children become the harsh spotlight from various circles. Pursuant to Article 20 of Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection, the State, Government, Society, Family and Parents shall be responsible and responsible for the implementation of child protection. The purpose of this study is to look at one of the state institutions established by the government, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in providing protection for children victims of violent crime. The author took one example of a case study of violent crime against children considering that until now still often occur. The results indicate that there are various efforts by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) to provide legal protection against victims of crime, such as monitoring the progress of the ongoing case and cooperating with community-formed institutions in the field of child protection to realize the welfare of children witho...

Research paper thumbnail of Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran Konten Video Porno Mengenai Pencabulan Anak DI Bawah Umur Melalui Cyber / Dunia Maya

Jurnal Hukum Adigama

The unlimited use of Information Technology (IT), has made cybercrime accessible by both adults ... more The unlimited use of Information Technology (IT), has made cybercrime accessible by both adults and minors. Technology can be very useful for daily needs, yet on the other hand, it also can be abused by certain parties including minors (underaged children). The purpose of this study is to examine law enforcement of cybercrime in Indonesia as well as forms of cybercrime that are able to be performed by underaged children. The method used by the author for this journal is normative legal research method. In this case of cybercrime committed by children under age, law enforcement should involves competent authorities such as psychologists, social supervisor, or other experts so no one makes wrong or bad decision for the children. After the proccess, parents of children that involved, should be required to closely supervise their children usage of IT.

Research paper thumbnail of Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Trafficking

Abstrak: Banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang,menyebabkan perangkat aturan hukum perlu... more Abstrak: Banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang,menyebabkan perangkat aturan hukum perlu dibenahi. Diantaranya adalah mengenai masalah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Di dalam UU No 21Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak Pidana Perdagangan orang, diatur beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum, tentunya memiliki kewajiban terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana kita ketahui korban suatu tindak pidana merupakan kunci daripada suatu peristiwa pidana.Koban dapat mengungkapkan dan membuat terang suatu peristiwa pidana. Oleh karenanya korban tindak pidana selayaknya mendapatkan perliindungan hukum dari negara, selaku pihak yang berwenang menyelenggarakan suatu sistem peradilan di Negara Republik Indonesia. Kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan manusia,selama ini tidak mudah terungkap tanpa adanya peran dari korban tindak pidana tersebut. Korban berada dalam keadaan...

Research paper thumbnail of Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur)

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan POSBAKUM sosialisasi kekerasan dalam rumah tangga

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-2012, Oct 22, 2020

Research paper thumbnail of Penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri

DISERTASI-2013, Feb 26, 2014

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan POSBAKUM tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diselenggarakan pada tanggal 23 Nopember 2012, Desa Sukamulya, Kp. Cikeureuh Babakan Ngantai, Kec. Sukamakmur, Jonggol Jawa Barat

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-2012, Oct 22, 2020

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan posbakum kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-2015, Feb 10, 2020

Research paper thumbnail of Penyuluhan hukum mengenai penanggulangan dan pencegahan menjadi korban tindak pidana

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-2011, Oct 15, 2020

Research paper thumbnail of Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016

Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2019

Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korp... more Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan dengan mengadopsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Permasalahan yang akan diteliti: Pertama, apakah korporasi perbankan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya? Kedua, bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana korporasi perbankan? Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, bahwa perbankan dapat dimintakan pertanggungjawabanatas tindak pidana yang dilakukannya, Kedua, mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan adalah melalui restitusi atau melalui gugatan perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan dapat memperoleh suatu perlindungan hukum berupa ganti kerugianberupa restitusi dan gugatan perdata.

Research paper thumbnail of Pelarangan dan Pembolehan Prostitusi di Luar Indonesia

Banua Law Review, Nov 13, 2019

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan pos bantuan hukum hak-hak korban tindak pidana susila dan kekerasan dalam rumah tangga dileselenggarakan di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Tujuannya adalah : 1). Guna melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi, ya.itu pengabdian kepadamasy... more Tujuannya adalah : 1). Guna melaksanakan Tri Dharma PerguruanTinggi, ya.itu pengabdian kepadamasyarakat sebagai program kegiatan dari pendidikan dan pengajaran, denganmernberikan penyuluhan dan trantuan hukum yang merrlenuhi ketrutuhanmasyarakat pada umumnya, dapat mengena pada sasaran;2). Memberikan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat rnengenaiperaturan tentang Peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap korbanpencemaran nama baik rnelalui media sosial.3). Bagi peserta penyuluhan, akan mendapatkan infonnasi dan pengetahuanmengenai peraturan tentang Peraturan mengenai perlindungan hukutn terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial; 4). Bagi Dosen yang memberikan penyuluhan, sosialisasi dan posbakum, akanmendapat umpan balik sehingga dapat menambah wawasan, serta mengetahuitingkat kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial. Kesimpulan Pelaksanan PKM mengenai pekerja anakdilakukan sesuai rencana yangdiinginkan oleh Tim PKM. Rencana dilakukan di Kelu...

Research paper thumbnail of Penyuluhan dan pos bantuan hukum mengenai perlindungan hukum dan posbakum tentang perlindungan hukum terhadap korban pencematan nama baik melalui media sosial: diselenggarakan di Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat

Media sosial berupa jaringan what'sapp; you tube; twitter; facebook, d11,sudah menjadi teman ... more Media sosial berupa jaringan what'sapp; you tube; twitter; facebook, d11,sudah menjadi teman bagi anggota warga masyarakat di Jakarta.Wargamenggunakan media sosial untuk menyampaikan berita, menghubungi temanatau kerabat, melakukan transaksi, dan lain sebagainya Singkat katamelakukan perbuatan-per-buatan demi mernenuhi kebutuhan seharihari.Namun adakalanya media sosial dipergunakan untuk menyampaikanmuatan yang dilarang oleh UU ITE. Seperti pencemaran nama baik, fitnah,penghinaan, mengeluarkan kata-kata tidak sepantasnya disampaikan dimukaumum, mengeluarkan isi hati yang menyudutkan orang lain, bergosip dan lainlain.Namun, sebagaimana kita ketahui, kejahatan terjadi karena adakesempatan dan korban. Sehingga ada korban yang menderita secaraimmaterial, dan dampaknya dapat lebih lanjut adalah menyendiri, tidakpercaya diri, ingin bunuh diri.. dll. Darnpak ini tidak seharusnya terjadi,karena perbuatan yang semena-mena tersebut, dan telah melanggar hak privasiseseorang. Maka perlu di ...

Research paper thumbnail of Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik mel... more Pengabdian kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial, menitikberatkan kepada penyampaian pengetahuan dari sudut ilmu hukum perlindungan saksi dan korban. Memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum korban pencemaran nama baik, melalui media sosial, dengan measukan muatan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya (penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik). Dimana korban menjadi rendah diri, malu, diasingkan oleh masyarakat, serta dampak yang paling menyedihkan adalah hilangnya harga diri dan tidak mendapatkan pengakuan atas dirinya. Tujuan pengabdian, memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak masyarakat pengguna media sosial di daerah Kota Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat, yang menggunakan media sosial untuk menjalin kekerabatan dan persatuan rukun tetangga dan keluarga. Pemahaman sampai pada tingkat perlindungan hukum bagi korban, yang sudah di atur, termasuk prosedurnya untuk mendapatkan perlindungan ...

Research paper thumbnail of Tindak Pidana Terorisme dari Sudut Hukum Pidana Materiil (Pengaturannya dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002)

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang berkermbang terus menerus, mengikuti perkembanga... more Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan yang berkermbang terus menerus, mengikuti perkembangan dunia kejahatan internasional. Dimana perbuatan pidana selalu berkembang atau menjadi lebih banyak macamnya. Sehingga diperlukan asas-asas yang diberlakukan secara umum di setiap negara. Tindak pidana terorisme menyangkut subyek pidana yang berlaku secara umum, tanpa memandang batas negara, oleh karenanya diperlukan kerjasama internaional yang terpadu untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

Research paper thumbnail of Dasar-dasar penghapus penuntutan, penghapus, peringanan dan pemberat pidana dalam KUHP

Buku ini memberikan teori-teori mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, meringankan, dan memper... more Buku ini memberikan teori-teori mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, meringankan, dan memperberat ancaman pidana, serta hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan pidana. Setiap subyek hukum pidana dapat menggunakan dasar-dasar penghapus, peringan dan pemberat pidana tersebut. Disamping teori yang diberikan, juga diberikan putusan pengadilan yang menjadi dasar untuk mengetahui dan menghubungkan antara suatu keadaan dengan dasar penghapus, peringanan dan pemberat yang terdapat dalam teori. Pendapat-pendapat para ahli hukum pidana tidak luput dari bagian untuk mendalami teori dan peraturan-peraturan yang mengatur dasar-dasar penghapus penuntutan, penghapus, peringan dan pemberat pidana, disertai contoh-contoh dari pengaturan-pengaturan yang berhubungan dengan kasus yang akan ditelaah atau dikaji lebih lanjut

Research paper thumbnail of Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Putusan Nomor 313/PID.B/2017/PN BKN.)

Suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikenakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP... more Suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dikenakan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dimana terdakwa telah melakukan pencurian 2 (dua) unit handphone, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup dan dengan cara melalui jendela untuk sampai pada barang yang dicuri. Permasalahan yang diangkat adalah apakah perbuatan pelaku melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan apakah penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap perbuatan pelaku sudah sesuai (Studi Kasus Putusan Nomor 313/Pid.B/2017/ PN Bkn). Untuk menjawab penelitian ini penulis menggunakan penelitian secara yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data diolah secara kualitatif dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pebuatan terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dan penjatuhan sanksi terhadap terdakwa belum memenuhi tujuan pemidanaan. Kata Kunc...

Research paper thumbnail of Perbandingan Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, Pelapor, Ahli, Saksi Dan Petugas Pemasyakatan Beserta Keluarganya Dalam Perkara Terorisme Indonesia Dan Amerika Serikat

Aparat penegak hukum memiliki resiko yang sama dengan korban tindak pidana terorisme. Indonesia b... more Aparat penegak hukum memiliki resiko yang sama dengan korban tindak pidana terorisme. Indonesia baru saja mengekuarkan UU No 5 Tahun 2018, di dalamnya telah di atur mengenai perlindungan terhadap apparat hukum (Penyidik, penuntut umum, Hakim, Advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya). Sedangkan Amerika mengakui adanya Internasional Teroris dan Domestik Teroris. Karenanya memiliki peraturan-peraturan yang sudah diamandement sampai dengan tahun 2015. Dengan menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu menggambarkan persamaan dan perbedaan pengaturan, dengan memperhatikan fungsi hukum dan beberapa faktor yang mempengaruhinya, di dapatkan hasil bahwa pengaturan perlindungan hukum kepada aparat penegak hukum sudah terdapat di Indonesia dan Amerika. Namun bentuk perlindungan, program perlindungan serta aparat penegak hukum yang dilindungi berbeda tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing negara. Kata kunci: Perlindungan, aparat penegak hukum ...

Research paper thumbnail of Providing Legal Protection for Victims of Child Trafficking and Women (Case Study: North Sumatera, West Sumatera and South Sumatera)

North Sumatera, West Sumatera dan South Sumatera is an area for transit and purpose for human tra... more North Sumatera, West Sumatera dan South Sumatera is an area for transit and purpose for human trafficking. The victim is suffering physically and psychologically. This can cause trauma on victims. Victims usually withstand psychological trauma that occurs the investigation process where the victim recallas the event.The purpose of this study is to get an overview of the legal protection efforts carried out by local governments against child trafficking victims and women with case study in North Sumatera, West Sumatera and South Sumatera. Analitical Descriptive methode by using secondary data and supported by primary data. All area in this study already have regional regulation which has regulated preemtive and preventive prevention, by organizing the task force for the prevention and handling of crimes human trafficking. Providing legal protection for victims child trafficking and woman are done by mentoring, giving health service, legal assistance, repatriation and reintegration. P...

Research paper thumbnail of Indonesian Worker Protection from Labour Exploitation in Singapore

Jurnal Dinamika Hukum

Since 2017, Indonesian labour in Singapore has been getting a salary of SGD 550 excluding the com... more Since 2017, Indonesian labour in Singapore has been getting a salary of SGD 550 excluding the compensation for overtime work. It has attracted Indonesian citizens to work in Singapore. However, they experience exploitation from their employers and, based on the survey, they work over time, receive low salaries and a little time off even some of them experience physical or verbal abuse. The regulations issued by Indonesia have not been able to protect the rights of its migrant workers in Singapore. This is due to the weakness of legal enforcement. To get the protection, the victims require long and strenuous efforts. This is very aggravating for Indonesian labour, considering they are in a state of fear. Indonesian government should learn from the experience of the Philippines, in which the sender of the labour is the government of the Philippines which has been recognized by ILO.Keywords: Protection, Indonesian labour

Research paper thumbnail of Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi DI Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW)

Jurnal Hukum Adigama

So many of the phenomenon of violence and crime against children become the harsh spotlight from ... more So many of the phenomenon of violence and crime against children become the harsh spotlight from various circles. Pursuant to Article 20 of Law Number 23 Year 2002 regarding Child Protection, the State, Government, Society, Family and Parents shall be responsible and responsible for the implementation of child protection. The purpose of this study is to look at one of the state institutions established by the government, the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) in providing protection for children victims of violent crime. The author took one example of a case study of violent crime against children considering that until now still often occur. The results indicate that there are various efforts by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) to provide legal protection against victims of crime, such as monitoring the progress of the ongoing case and cooperating with community-formed institutions in the field of child protection to realize the welfare of children witho...

Research paper thumbnail of Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran Konten Video Porno Mengenai Pencabulan Anak DI Bawah Umur Melalui Cyber / Dunia Maya

Jurnal Hukum Adigama

The unlimited use of Information Technology (IT), has made cybercrime accessible by both adults ... more The unlimited use of Information Technology (IT), has made cybercrime accessible by both adults and minors. Technology can be very useful for daily needs, yet on the other hand, it also can be abused by certain parties including minors (underaged children). The purpose of this study is to examine law enforcement of cybercrime in Indonesia as well as forms of cybercrime that are able to be performed by underaged children. The method used by the author for this journal is normative legal research method. In this case of cybercrime committed by children under age, law enforcement should involves competent authorities such as psychologists, social supervisor, or other experts so no one makes wrong or bad decision for the children. After the proccess, parents of children that involved, should be required to closely supervise their children usage of IT.