nur setiawati - Academia.edu (original) (raw)
Papers by nur setiawati
contoh Laporan Kerja Praktik punya bang fandi
Drafts by nur setiawati
BAB 1 PENDAHULUAN 1. Pendahuluan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UMKM merupakan salah satu penop... more BAB 1 PENDAHULUAN 1. Pendahuluan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UMKM merupakan salah satu penopang di perekonomian Indonesia. UMKM Perikanan merupakan salah satu sub sektor penting penghasil devisa. Program ekspor hasil perikanan dapat dicapai antara lain dengan cara meningkatkan fasilitas yang diperlukan oleh Pelabuhan Perikanan, meningkatkan hasil tangkapan, peningkapan mutu hasil tangkapan, pengolahan hasil perikanan dan lain-lain yang dapat meningkatkan nilai tambah. Untuk mencapai program tersebut, pengembangan pelabuhan perikanan sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pembangunan perikanan. Bila dilihat berdasarkan harga konstan, maka pertumbuhan perikanan di Indonesia mencapai 5,74% per tahun yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDB kelompok pertanian yang tumbuh 3,57% per tahun. Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2009, PDB perikanan tercatat mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36% terhadap PDB tanpa migas dan 3,12% terhadap PDB Nasional. Perkembangan pertumbuhan perikanan ini harus didukung dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarananya. Masalah yang terkait dengan sarana dan prasarana perlu menjadi fokus yang mesti diatasi, terutama di sentra-sentra usaha dan pelabuhan perikanan di daerah yang merupakan pusat kegiatan perikanan bagi para nelayan dan pemasar (pedagang) ikan. Sentra-sentra tersebut merupakan sarana vital untuk distribusi produk secara efisien dan penyedia stok ikan untuk konsumsi masyarakat, dan juga berperan sebagai penyedia informasi pasar. Dalam kurun waktu satu dekade belakangan ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah banyak memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung produksi dan pemasaran ikan di daerah, baik melalui dukungan penyediaan jenis-jenis kegiatan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana tugas pembantuan (TP) maupun dana APBD (Provinsi dan Kabupaten). Dalam rangka memenuhi harapan pengembangan sektor perikanan, diperlukan kebijakan strategis yang didasarkan pada realitas beserta permasalahannya dan kondisi masa depan yang diharapkan. Pada tataran implementasi diperlukan sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep Minapolitan. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Kep.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, dijelaskan bahwa minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan, berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selesai dibangun pada tahun 1994 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1996 telah melayani kebutuhan masyarakat dan nelayan untuk Panisihan, Glempang jumlah Rumah Tangga Perikanan: 198 RTP luas kolam: 27,15 Ha
contoh Laporan Kerja Praktik punya bang fandi
BAB 1 PENDAHULUAN 1. Pendahuluan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UMKM merupakan salah satu penop... more BAB 1 PENDAHULUAN 1. Pendahuluan (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) UMKM merupakan salah satu penopang di perekonomian Indonesia. UMKM Perikanan merupakan salah satu sub sektor penting penghasil devisa. Program ekspor hasil perikanan dapat dicapai antara lain dengan cara meningkatkan fasilitas yang diperlukan oleh Pelabuhan Perikanan, meningkatkan hasil tangkapan, peningkapan mutu hasil tangkapan, pengolahan hasil perikanan dan lain-lain yang dapat meningkatkan nilai tambah. Untuk mencapai program tersebut, pengembangan pelabuhan perikanan sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan pembangunan perikanan. Bila dilihat berdasarkan harga konstan, maka pertumbuhan perikanan di Indonesia mencapai 5,74% per tahun yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDB kelompok pertanian yang tumbuh 3,57% per tahun. Sampai dengan triwulan ketiga tahun 2009, PDB perikanan tercatat mencapai Rp128,8 triliun atau memberikan kontribusi 3,36% terhadap PDB tanpa migas dan 3,12% terhadap PDB Nasional. Perkembangan pertumbuhan perikanan ini harus didukung dengan penyediaan berbagai sarana dan prasarananya. Masalah yang terkait dengan sarana dan prasarana perlu menjadi fokus yang mesti diatasi, terutama di sentra-sentra usaha dan pelabuhan perikanan di daerah yang merupakan pusat kegiatan perikanan bagi para nelayan dan pemasar (pedagang) ikan. Sentra-sentra tersebut merupakan sarana vital untuk distribusi produk secara efisien dan penyedia stok ikan untuk konsumsi masyarakat, dan juga berperan sebagai penyedia informasi pasar. Dalam kurun waktu satu dekade belakangan ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah banyak memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana pendukung produksi dan pemasaran ikan di daerah, baik melalui dukungan penyediaan jenis-jenis kegiatan dana alokasi khusus (DAK) maupun dana tugas pembantuan (TP) maupun dana APBD (Provinsi dan Kabupaten). Dalam rangka memenuhi harapan pengembangan sektor perikanan, diperlukan kebijakan strategis yang didasarkan pada realitas beserta permasalahannya dan kondisi masa depan yang diharapkan. Pada tataran implementasi diperlukan sistem pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis wilayah dengan konsep Minapolitan. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Kep.18/MEN/2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan, dijelaskan bahwa minapolitan adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan, berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap selesai dibangun pada tahun 1994 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 1996 telah melayani kebutuhan masyarakat dan nelayan untuk Panisihan, Glempang jumlah Rumah Tangga Perikanan: 198 RTP luas kolam: 27,15 Ha