widya yuliantika - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by widya yuliantika
Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik D... more Hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan luas 1.860.359,67 km 2 daratan, 5,8 juta km 2 wilayah perairan dan 81.000 km 2 garis pantai. Sejak akhir 1970-an, Indonesia mengandalkan hutan alam sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan terhadap permintaan pasokan kayu dari hutan Indonesia semakin meningkat. Peningkatan dalam laporan Badan Pusat Statistik ternyata tidak sebanding dengan kenyataan bahwa praktek illegal logging yang masih banyak terjadi di Indonesia. Untuk meminimalisir praktek illegal logging, pada awal 2013, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perdagangan telah memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk kayu ekspor Indonesia. Untuk itu penulis melihat dari sisi kriteria efektivitas sistem verifikasi legalitas yang terdiri atas transparansi penuh, keterlibatan banyak pihak, standar legalitas, prosedur audit yang kuat, dan protokol CoC, yang dikemukakan oleh greenpeace internasional. Hasil yang didapat bahwa implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia masih lemah walaupun telah dibuat dengan berbagai ketentuan yang jelas mengenai prinsip, tujuan, prosedur, ruang lingkup sasaran, serta manfaat. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap tegas pemerintah dalam menegakkan kebijakan SVLK serta sikap pro aktif pengusaha atau industri kayu dalam mendukung sistem yang telah ditetapkan sebagai aksi nyata dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup terkait illegal logging. Kata kunci : Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK), perizinan terpadu, ekspor nonmigas
Dalam pembuatan kebijakan publik, diawali dengan proses perumusan kebijakan publik. Perumusan keb... more Dalam pembuatan kebijakan publik, diawali dengan proses perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik merupakan suatu hal yang kompleks. Diperlukan pemahaman yang baik mengenai perumusan kebijakan publik, karena proses pembuatan kebijakan seringkali dianggap sebagai suatu hal yang bersifat siklis (Kurniawan dalam academia.edu, 2010). Perumusan kebijakan publik dapat terjadi pada tatanan pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pemerintah daerah, khusunya pemerintah provinsi, perumusan kebijakan publik melibatkan gubernur maupun wakil gubernur sebagai eksekutif di tingkat provinsi.
Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik D... more Hutan Indonesia merupakan hutan tropis yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Dengan luas 1.860.359,67 km 2 daratan, 5,8 juta km 2 wilayah perairan dan 81.000 km 2 garis pantai. Sejak akhir 1970-an, Indonesia mengandalkan hutan alam sebagai penopang pembangunan ekonomi nasional. Laju pertumbuhan terhadap permintaan pasokan kayu dari hutan Indonesia semakin meningkat. Peningkatan dalam laporan Badan Pusat Statistik ternyata tidak sebanding dengan kenyataan bahwa praktek illegal logging yang masih banyak terjadi di Indonesia. Untuk meminimalisir praktek illegal logging, pada awal 2013, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perdagangan telah memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk kayu ekspor Indonesia. Untuk itu penulis melihat dari sisi kriteria efektivitas sistem verifikasi legalitas yang terdiri atas transparansi penuh, keterlibatan banyak pihak, standar legalitas, prosedur audit yang kuat, dan protokol CoC, yang dikemukakan oleh greenpeace internasional. Hasil yang didapat bahwa implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia masih lemah walaupun telah dibuat dengan berbagai ketentuan yang jelas mengenai prinsip, tujuan, prosedur, ruang lingkup sasaran, serta manfaat. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap tegas pemerintah dalam menegakkan kebijakan SVLK serta sikap pro aktif pengusaha atau industri kayu dalam mendukung sistem yang telah ditetapkan sebagai aksi nyata dalam menanggulangi permasalahan lingkungan hidup terkait illegal logging. Kata kunci : Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK), perizinan terpadu, ekspor nonmigas
Dalam pembuatan kebijakan publik, diawali dengan proses perumusan kebijakan publik. Perumusan keb... more Dalam pembuatan kebijakan publik, diawali dengan proses perumusan kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik merupakan suatu hal yang kompleks. Diperlukan pemahaman yang baik mengenai perumusan kebijakan publik, karena proses pembuatan kebijakan seringkali dianggap sebagai suatu hal yang bersifat siklis (Kurniawan dalam academia.edu, 2010). Perumusan kebijakan publik dapat terjadi pada tatanan pemerintah tingkat pusat maupun daerah. Pada tingkat pemerintah daerah, khusunya pemerintah provinsi, perumusan kebijakan publik melibatkan gubernur maupun wakil gubernur sebagai eksekutif di tingkat provinsi.