yusuf randi - Academia.edu (original) (raw)
Uploads
Papers by yusuf randi
Yurispruden, 2020
Pandemi corona berdampak terhadap hampir seluruh bidang termasuk ketenagakerjaan. kesulitan keuan... more Pandemi corona berdampak terhadap hampir seluruh bidang termasuk ketenagakerjaan. kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan berimplikasi terhadap munculnya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai alasan efisiensi maupun alasan force majure. Tulisan ini menyajikan dua masalah pokok. Pertama, apakah pandemi corona dapat dijadikan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan? kedua, bagaimana perlindungan hak pekerja yang diputus hubungan kerjannya oleh perusahaan menurut UU Ketenagakerjaan? Melalui kajian secara yuridis normatif, diperoleh penjelasan bahwa pengusaha dapat menggunakan pandemi corona sebagai alasan force majeure untuk melakukan PHK karena: berpengaruh terhadap keuangan dan kewajiban perusahaan kepada pekerja; merupakan peristiwa yang sifatnya tidak terduga; serta corona sebagai bencana nonalam berskala nasional. Selain alasan force majeure, efisiensi juga menjadi alasan untuk melakukan PHK. PHK karena alasan force majeure melahirkan hak b...
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum
Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi dalam praktik tidak hanya memberikan dampak posit... more Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi dalam praktik tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, melainkan juga dampak negatif. Luasnya dampak negatif itu, tampak dari meningkatnya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen melalui penjualan produk kesehatan palsu di masa pandemi Covid-19. Sehingga, konsumen dalam transaksi online berada dalam posisi tawar yang lemah. Artikel ini bermaksud untuk mengetahui dan menguraikan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi secara online, serta bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap perbuatannya tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online adalah hal yang penting, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian pula, pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi pelaku usaha atas perbuatannya yang merugikan konsumen.
DE RECHTSSTAAT
Humans as social creatures always work, either endeavored alone or work with others in meeting th... more Humans as social creatures always work, either endeavored alone or work with others in meeting their needs, which then gave birth to work relationships. The working relationship in the journey does not always run harmoniously but there are often disputes that sometimes end with the termination of employment (PHK), as happened in the Supreme Court Decree No: 788k/Pdt.Sus-PHI/2018, where the company laid off workers against and provide compensation for layoffs based on collective agreements and are not guided by the provisions of layoffs in Law No. 13 concerning Manpower.The method of approach used is normative juridical, with research specifications analytical descriptive. The results showed that the joint agreement applied by the Supreme Court Judge as a legal basis in resolving cases, defects an objective requirement that is violating the halal causal conditions, because it regulates layoff compensation whose value is not under the provisions of Article 156 paragraph (1), (2), (3) ...
Yurispruden, 2020
Pandemi corona berdampak terhadap hampir seluruh bidang termasuk ketenagakerjaan. kesulitan keuan... more Pandemi corona berdampak terhadap hampir seluruh bidang termasuk ketenagakerjaan. kesulitan keuangan yang dihadapi perusahaan berimplikasi terhadap munculnya tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai alasan efisiensi maupun alasan force majure. Tulisan ini menyajikan dua masalah pokok. Pertama, apakah pandemi corona dapat dijadikan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja pekerja oleh perusahaan? kedua, bagaimana perlindungan hak pekerja yang diputus hubungan kerjannya oleh perusahaan menurut UU Ketenagakerjaan? Melalui kajian secara yuridis normatif, diperoleh penjelasan bahwa pengusaha dapat menggunakan pandemi corona sebagai alasan force majeure untuk melakukan PHK karena: berpengaruh terhadap keuangan dan kewajiban perusahaan kepada pekerja; merupakan peristiwa yang sifatnya tidak terduga; serta corona sebagai bencana nonalam berskala nasional. Selain alasan force majeure, efisiensi juga menjadi alasan untuk melakukan PHK. PHK karena alasan force majeure melahirkan hak b...
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum
Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi dalam praktik tidak hanya memberikan dampak posit... more Kemajuan teknologi informasi di era globalisasi dalam praktik tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, melainkan juga dampak negatif. Luasnya dampak negatif itu, tampak dari meningkatnya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen melalui penjualan produk kesehatan palsu di masa pandemi Covid-19. Sehingga, konsumen dalam transaksi online berada dalam posisi tawar yang lemah. Artikel ini bermaksud untuk mengetahui dan menguraikan mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi secara online, serta bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap perbuatannya tersebut. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi online adalah hal yang penting, dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Demikian pula, pertanggungjawaban dan sanksi hukum bagi pelaku usaha atas perbuatannya yang merugikan konsumen.
DE RECHTSSTAAT
Humans as social creatures always work, either endeavored alone or work with others in meeting th... more Humans as social creatures always work, either endeavored alone or work with others in meeting their needs, which then gave birth to work relationships. The working relationship in the journey does not always run harmoniously but there are often disputes that sometimes end with the termination of employment (PHK), as happened in the Supreme Court Decree No: 788k/Pdt.Sus-PHI/2018, where the company laid off workers against and provide compensation for layoffs based on collective agreements and are not guided by the provisions of layoffs in Law No. 13 concerning Manpower.The method of approach used is normative juridical, with research specifications analytical descriptive. The results showed that the joint agreement applied by the Supreme Court Judge as a legal basis in resolving cases, defects an objective requirement that is violating the halal causal conditions, because it regulates layoff compensation whose value is not under the provisions of Article 156 paragraph (1), (2), (3) ...