Irfan Setiawan | IPDN - Academia.edu (original) (raw)

Papers by Irfan Setiawan

Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam meningkatkan peasaran produk ... more Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam meningkatkan peasaran produk usaha rumahan melalui pemanfaatan produk usaha rumahan melalui pemanfaatan media sosial di desa Manjalling, Kecamatan bajeng Barat, Kabupaten Gowa. Metode peneltian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dimana masalah yang dikaji dalam peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemasaran produk pelaku usaha. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu terjadinya peningkatan pemasaran produk usaha yang melalui pemanfaatan media sosial sebagai sarana pemasaran produk hasil usaha di Desa Manjalling menjadi cukup baik. Pelaku usaha rumahan yang memiliki akun media sosial telah memanfaatkannya sebagai sarana pemasaran produk hasil usahanya.

Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment, 2021

Kota Cimahi yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, memberikan dampak permasalahan sosial k... more Kota Cimahi yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, memberikan dampak permasalahan sosial kemasyarakatan yang tinggi pula. Permasalahan sosial kemasyarakatan tersebut perlu ditangani dengan cepat oleh kelurahan sebagai pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Kelurahan perlu didukungdengan layanan pengaduan yang dapat segera diakses oleh masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dan penanganan berbagai masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Layanan tersebut perlu didukung oleh aparat yang memiliki kompetensi dalam pelayanan pemerintahan yang banyak dikembangkan di kota Cimahi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kajian bertujuan untuk peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan pemerintahan berbasis online pada Kelurahan di Kecamatan Cimahi Selatan khususnya dalam bidang pelayanan pengaduan masyarakat secara online. Metode pengabdian melalui empat tahapan, yaitu tahapan koordinasi, tahapan identifikasi target, tahapan analisis data, dan tahapan imp...

Journal of Borneo-Kalimantan, 2020

The purpose of this study is to analyze the implementation of smart governance and the strengthen... more The purpose of this study is to analyze the implementation of smart governance and the strengthening of city resources in order to support Smart Governance in the city of Balikpapan. This research adopts qualitative descriptive method using interview and observation techniques, and data were then analyzed. Results found that the application of smart governance in the city of Balikpapan was not yet well implemented so it was necessary to strengthen local government resources that include institutions, budgets, and IT (information technology) tools, in the dimensions of local government, and increase community participation and community use for the application in the community dimension.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 2018

Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 2019

The aim of this research is to study and analyze how the implementation of smart governance in th... more The aim of this research is to study and analyze how the implementation of smart governance in the city of Balikpapan, how to strengthen local resources in the implementation of smart governance in the city of Balikpapan, and how to strengthen local government resources in supporting Smart Governance in Balikpapan City. The results of the analysis and discussion was found that the implementation of smart governance in the city of Balikpapan in serving the needs of the community could be carried out well if coupled with strengthening local government resources that include institutions, budgets and IT apparatus on the dimensions of local government, and increasing community participation and community use towards applications in the community dimension.

Breast cancer is the most commonly diagnosed and the second leading cause of cancer-related morta... more Breast cancer is the most commonly diagnosed and the second leading cause of cancer-related mortality among women worldwide. miR-518f-5p has been shown to modulate the expression of the metastasis suppressor CD9 in prostate cancer. However, the role of miR-518f-5p and CD9 in breast cancer is unknown. Therefore, this study aimed to elucidate the role of miR-518f-5p and the mechanisms responsible for decreased CD9 expression in breast cancer, as well as the role of CD9 in de novo tumor formation and metastasis. miR-518f-5p function was assessed using migration, adhesion, and proliferation assays. miR-518f-5p was overexpressed in breast cancer cell lines that displayed significantly lower CD9 expression as well as less endogenous CD9 3 UTR activity, as assessed using qPCR and dual luciferase assays. Transfection of miR-518f-5p significantly decreased CD9 protein expression and increased breast cell migration in vitro. Cd9 deletion in the MMTV/PyMT mouse model impaired tumor growth, but had no effect on tumor initiation or metastasis. Therefore, inhibition of miR-518f-5p may restore CD9 expression and aid in the treatment of breast cancer metastasis.

GEMAKES Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman vaksinasi covid-19 bagi... more Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman vaksinasi covid-19 bagi aparat dan masyarakat di Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Kegiatan ini menggunakan metode koordinasi, pengumpulan data, mengolah dan menganalisis data, pengarahan tekait peningkatan pemahaman aparat dan masyarakat, serta melakukan pemberian masker dan poster. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yaitu terlaksananya pengarahan tekait peningkatan pemahaman aparat Kelurahan Biru terhadap pemberian manfaat vaksin Covid-19, dan terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melakukan vaksinasi covid dan penerapaan protokol kesehatan di rumah dan lingkungan masing-masing seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

This study aims to examine governance in overcoming social problems at state borders in Entikong ... more This study aims to examine governance in overcoming social problems at state borders in Entikong District, Sanggau Regency, West Kalimantan Province. This study uses a qualitative descriptive approach, where data is collected and analyzed using an interactive model. The results showed that in overcoming social problems in the Entikong area, the government built infrastructure by constructing the Entikong area and its supporting facilities, superstructure development, and community empowerment through human resource development and community cultural development through local wisdom.

Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi teknologi informasi dan komunikasi di Kota Pontianak ... more Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi teknologi informasi dan komunikasi di Kota Pontianak dan untuk menganalisa pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 di Kota Pontianak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan menggunakan Model Interaktif. Hasil penelitian menunjukkan Kondisi penerapan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Pontianak sudah berjalan dengan baik dimana pada ketiga dimensi masih terkondisi dengan baik yaitu pada struktur daerah pada sub dimensi kualitas sumber daya manusia, dan kapasitas keuangan daerah, infrastruktur daerah yang mendukung dengan baik, suprastruktur daerah dimana kelembagaan daerah dan organisasi masyarakat daerah mendukung dengan baik. Kondisi yang kurang pada struktur daerah dan infrastruktur daerah dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0 di Kota Pontianak dapat atasi dengan pemetaan ap...

Corruption is a problem it should be a concern to everyone. One of the causes that is the low mor... more Corruption is a problem it should be a concern to everyone. One of the causes that is the low morale as well as offi cials and public awareness about corruption itself. Minimize the movement habits and corruption are other alternatives that should be pursued by the government. Space is narrowed in the implementation of government services, so the opportunity to behave corruption can be eroded. Some things you can minimize the space for corruption is anti-corruption education, standard operating procedures services, e-services and increase community participation. PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program dan kegiatan atau pelaksanaan anggaran yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga penyusunan dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kondisi daerah. APBD merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan pembangunan daerah yang difungsikan untuk kepentingan pertumbuhan...

JOURNAL OF BORNEO-KALIMANTAN (JBK), 2020

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik korupsi di pemerintah Indonesia dan ... more Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik korupsi di pemerintah Indonesia dan upaya untuk menekan korupsi dalam administrasi pemerintahan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang membahas tentang fenomena korupsi pada aparat pemerintah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi telah menjadi hambatan bagi pemerintahan oleh berbagai jenis dan tingkat administrasi pemerintahan. Keserakahan, peluang, kebutuhan, dan paparan adalah semua faktor yang menyebabkan korupsi. Berbagai cara oleh koruptor membuat lemahnya pencapaian tujuan organisasi pemerintah. Praktik korupsi dibuat lebih inovatif, dengan mempelajari kesenjangan dalam temuan auditor keuangan. Komitmen untuk setiap elemen negara diperlukan untuk meningkatkan pemahaman yang telah dibentuk sejauh ini. Integrasi keempat unsur tersebut dalam membentuk budaya antikorupsi dapat meningkatkan pemahaman dan perilaku antikorupsi

Jurnal Ilmiah Wahan Bhakti Praja, 2019

The purpose of this study was to study and analyze the application of smart governance in the cit... more The purpose of this study was to study and analyze the application of smart governance in the city of Balikpapan, strengthening regional resources in the implementation of smart governance, and strengthening local government resources in supporting smart governance. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The research subject was purposive, in order to get research subjects who knew and could provide information about regional resources and the application of smart governance in Balikpapan City. The results of the analysis and discussion found that the implementation of smart governance in the city of Balikpapan in serving the needs of the community can be implemented well if coupled with strengthening local government resources that include institutions, budgets and IT devices, increasing community participation and use of applications. The condition of regional resources in implementing smart governance in Balikpapan City is still low and lacking in the dimensions of regional governance, as well as the low use of the applications provided. The implementation of smart governance in the city of Balikpapan in serving the needs of the community can be well implemented when coupled with the strengthening of regional government resources.

Jurnal MSDA, 2014

Training is one of the aspects of human resource development efforts in order to realize that pro... more Training is one of the aspects of human resource development efforts in order to realize that professional personnel in the field. Training is becoming increasingly important and urgent to further improve the quality and quantity due to the condition of the Maros government bureaucracy today is still a concern. With such conditions it is difficult for the Government to assume Maros workloads and increasing demands of society. Therefore, the apparatus of government must have the ability and competence in their duties.
To achieve transparency, accountability and orderly management of personnel management Maros region, need to be established General Career Development Pattern civil servants in Maros regency government is guided by the Pattern Position Requirements, Career Level, and Career Development Flow. The general pattern of career development is intended to ensure certainty toward career development of civil servants in the Government of Maros

This study aims to analyze the Building Permit Letter Service in the apparatus service of the One... more This study aims to analyze the Building Permit Letter Service in the apparatus service of the One Stop Office and One Stop Office in Jayapura and describe the obstacles in the process of granting Building Permit Letter. The research method used is qualitative research with descriptive method with inductive approach to present data about the apparatus service in the process of Building Permit Letter. The result of the research explains that the service of apparatus in providing building permit service letter at the Investment and One Stop Integrated License Department in Jayapura City of Papua Province has been running well and in accordance with Standard Operating Procedure of issuing Building Permit Letter, despite having some constraints such as; lack of network access, low public awareness, lack of facilities and infrastructure in the service of building permit letter. Keyword: building permit letter, apparatus, public service A. Pendahuluan Pelayanan Aparatur Sipil Negara terhadap masyarakat tidak terlepas dari suatu penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan suatu tujuan negara sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-undang dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Pemerintahan zaman sekarang dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara efektif dan efesien, dengan menggunakan unsur kesetaraan dalam kegiatan pelayanan karena semua masyarakat memiliki kesempatan atau hak dalam kesejahteraan hidup mereka. Sehingga dimana pemerintah memberikan wujud pelayanan yakni terwujudnya pembangunan yang merata dari perkotaan sampai kelurahan atau desa, serta menyamakan tanggapan warga Negara Indonesia demi menjaga suatu perdamaian, kesejahteraan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumah penduduk terbanyak atau terpadat di dunia, dengan terpadatnya jumlah penduduk di Indonesia, tentunya terjadi pembangunan infrastruktur di berbagi wilayah di Indonesia, misalnya

Abstrack Implementation of smartcity in the city of Balikpapan is a challenge for governance that... more Abstrack Implementation of smartcity in the city of Balikpapan is a challenge for governance that aims to provide the welfare of the community. Innovation are developed through the application of the concept of smartcity is still recently implemented and is still fairly new, but the application already indicates the serious intention of the city government to provide ease of information and services needed by the community. With the application of technology in the service to the community, of course the role and duty of the local government of the city will be helped and also the goal of the city government to provide excellent service to the public in order to realize the smart government will be achieved.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja IPDN, 2016

The preparation of this book are intended to supplement the rules of coaching and mentoring of st... more The preparation of this book are intended to supplement the rules of coaching and mentoring of students in institutions with a model Boarding School especially in Indonesia, which is expected to contribute ideas to the managers and executive institutions and provide insight to the public on the Boarding School. This book is also structured based on the knowledge and experience of the author as a nanny and parenting coaches in the Institute of Local government in Indonesia (IPDN).
In this book describes methods of construction and management of residential educational institution that many take the example in boarding institutions, service educational institutions and public educational institutions. The main points of this book consists of 5 chapters will discuss a fundamental, namely: Chapter 1 Concept Boarding School, especially in Indonesia; Chapter 2 Models and cultural institutions boarding; Chapter 3 Methods of coaching and mentoring learners; Chapter 4 Evaluation; and Chapter 5 Barriers and challenges boarding educational institutions.

Dalam buku ini mendeskripsikan metode pembinaan dan pengelolaan institusi pendidikan berasrama ya... more Dalam buku ini mendeskripsikan metode pembinaan dan pengelolaan institusi pendidikan berasrama yang banyak mengambil contoh pada Institusi pesantren, Institusi pendidikan kedinasan dan Institusi pendidikan umum. Pokok-pokok pembahasan buku ini terdiri dari 5 bab yang akan membahas secara mendasar yaitu: Bab 1 Konsep Boarding School khususnya di Indonesia; Bab 2 Model dan budaya lembaga pendidikan berasrama; Bab 3 Metode pembinaan dan pembimbingan peserta didik; Bab 4 Evaluasi; dan Bab 5 Hambatan dan tantangan institusi pendidikan berasrama.

Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan catatan sipil), 2013

Development of e-government policies can be implemented in a systematic and integrated in the act... more Development of e-government policies can be implemented in a systematic and integrated in the activities of local government services, through legislation, standardization, and the necessary guidance. The success of e-ID card policy in Makassar is the joint efforts of government and community support in the success of government programs. The government's efforts in the form of socialization of population and civil records, the role of the executing officers in urban village and sub-district was involved in the data collection using persuasive ways to engage the community in making the e-ID card. Meanwhile, the community support in the form of participation of the community to visit the locations of data collection in urban and active supervision of the media in the city of Makassar.

Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, 2021

Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment, 2021

Journal of Borneo-Kalimantan, 2020

Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa, 2018

Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 2019

GEMAKES Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

JOURNAL OF BORNEO-KALIMANTAN (JBK), 2020

International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 2020

Jurnal Ilmiah Wahan Bhakti Praja, 2019

Jurnal MSDA, 2014

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja IPDN, 2016

Jurnal Dukcapil (Kependudukan dan catatan sipil), 2013

RTujuh Mediaprinting, 2020

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia melalui otonomi daerah di Indonesia yang berjala... more Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia melalui
otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan
Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Perubahan
paradigma tersebut mempengaruhi penyelenggaraan pemeritahan di
institusi kecamatan. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu
menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang
sebelumnya merupakan perangkat daerah menjadi perangkat daerah
dalam asas desentralisasi dan juga sebagai perangkat vertikal dalam
kerangka asas dekonsentrasi dengan melaksanakan urusan
pemerintahan pusat di wilayah kecamatannya, Hal ini terjadi perubahan
atas kebijakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974, pada UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 terjadi perubahan paradigma dimana camat sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya juga mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menjawab keresahan dan
kegalauan aparat di institusi kecamatan. Kepastian bahwa institusi
kecamatan tetap diperlukan terjawab pada peraturan tersebut. Hal ini
dapat dilihat dengan diberikannya kembali fungsi pelaksanaan Tugas
Pemerintahan Umum kepada aparat kecamatan, sehingga fungsi camat
tidak hanya sebagai penyelenggara pelimpahan kewenangan tugas
pelayanan, namun bupati/walikota sebagai kepala daerah otonom, dapat
memberikan tugas kepada Camat untuk penyelenggaraan Tugas
Pemerintahan Umum berdasarkan asas dekonsentrasi, Tugas Umum
Pemerintahan beradasarkan asas desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan menyelenggarakan pelimpahan kewenangan Bupati yang tidak dapat dikerjakan oleh organisasi pemerintah daerah lainnya di wilayah
kecamatan

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami... more Kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang berjalan sejak kemerdekaan Indonesia, banyak mengalami perubahan paradigma. Paradigma pelimpahan urusan pemerintahan yang tepat diterapkan di Indonesia, masih belum menemukan posisi yang tepat. Tarik menarik urusan pemerintahan antara pusat dan daerah banyak ditentukan oleh kepentingan politik. Belum nyamannya posisi “bandul otonomi daerah” menandakan bahwa belum sepakatnya para ahli mengenai kebijakan desentralisasi di Indonesia. Belum terbentuknya paradigma yang dianggap tepat, tentunya dapat menganggu perkembangan daerah-daerah di Indonesia, dan hal ini juga dapat berpengaruh pada perkembangan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara menyeluruh.
Dapat dipahami bahwa memang tidak ada sesuatu yang sempurna dari kebijakan yang dibuat suatu rezim pemerintahan, namun setidaknya diperlukan pemikiran bersama dari para cendikia untuk perkembangan daerah-darah di Indonesia, sehingga diperlukan kebijakan otonomi daerah yang dapat dilengkapi dengan kebijakan turunannya dengan cepat sehingga pemerintah daerah dapat menerapkannya dengan baik. Tentunya pula diperlukan dukungan dari para cendikia untuk memberikan solusi permasalahan dalam penerapan otonomi daerah.
Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai paradigma kebijakan otonomi daerah tersebut, kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan sebagai penerapan hasil kesepakatan kepentingan politik di masa kini, maka dari itu buku dengan judul Handbook Pemerintahan Daerah ini memperjelas kebijakan otonomi daerah, hubungan pemerintahan pusat dan daerah, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berserta sejarah pemerintahan daerah.
Buku ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi para pelajar, mahasiswa, aparat pemerintahan, tenaga pengajar dan pemerhati pemerintahan daerah. Diharapkan pula buku ini dapat membuka wawasan mengenai ilmu pemerintahan, utamanya pemerintahan daerah serta memberikan pandangan berbeda yang dapat diterapkan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatullistiwa, 2016

The border area with the next country Malaysia in West Borneo has a pole that related with anothe... more The border area with the next country Malaysia in West Borneo has a pole that related with another border area in West Borneo with Sarawak country, that area related directly with one and another because the land border. The villages in Entikong sub-district that the front fence NKRi in Sanggau District West Borneo. However it's very unfortunate because the socioeconomic conditions is very contrast with " the local governance " in Tebedu, Malaysia. Different conditions one another where Malaysia region relatively is more develop then another area in Indonesia, so there is the tendency of change of orientation activities socioeconomic population in parts of Indonesia to Malaysia. The dependence rurals in border villages Indonesia-Malaysia in West Borneo on next country, need to be fixed little bit especially on infrastructure roads and bridges between villages to the central villages between villages to sub-district. So as, in health and education also economic on rurals. Fulfillment of the needs will be decrease on dependence border rurals with another villages on next country. Rurals as a core on every policies of fulfillment on border that should have a competence to fulfill the needs, take care, and develop so they can take care on its own without rely with Malaysia.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2014

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menambah kaedah tentang Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, ... more Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menambah kaedah tentang Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, serta Pelayanan Publik, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kelimuan dan pembelajaran teori-teori birokrasi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai birokrasi. Buku ini pula tersusun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis sebagai tenaga pengajar di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Dalam buku ini mendeskripsikan mengenai birokrasi. Pokok-pokok pembahasan buku ini terdiri dari 8 bab yang akan membahas secara mendasar yaitu: Bab 1 tentang Makna Birokrasi Pemerintahan; Bab 2, tentang Teori Dasar Birokrasi, Bab 3 tentang Konsep Organisasi Birokrasi Pemerintahan, Bab 4 tentang Patologi Birokrasi, Bab 5 tentang Birokrasi Indonesia Dan Proses Demokratisasi, Bab 6 Birokrasi Pemerintahan Daerah, dan Bab 7 tentang Rekonstruksi Birokrasi Indonesia, serta Bab 8 tentang Birokrasi Dan Pelayanan Publik.

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menambah kaedah pembinaan dan pembimbingan peserta didik p... more Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk menambah
kaedah pembinaan dan pembimbingan peserta didik pada
institusi dengan model Boarding School, sehingga diharapkan
dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengelola
dan Pelaksana institusi serta memberikan pemahaman kepada
masyarakat mengenai Boarding School. Buku ini pula tersusun
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman penulis sebagai
pengasuh dan pembina pengasuhan di lingkungan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri.
Dalam buku ini mendeskripsikan metode pembinaan
dan pengelolaan institusi pendidikan berasrama yang banyak
mengambil contoh pada Institusi pesantren, Institusi pendidikan
kedinasan dan Institusi pendidikan umum. Pokok-pokok
pembahasan buku ini terdiri dari 5 bab yang akan membahas
secara mendasar yaitu: Bab 1 Konsep Boarding School
khususnya di Indonesia; Bab 2 Model dan budaya lembaga
pendidikan berasrama; Bab 3 Metode pembinaan dan
pembimbingan peserta didik; Bab 4 Evaluasi; dan Bab 5
Hambatan dan tantangan institusi pendidikan berasrama.

JIPSK, 2019

The Focus and Scope of the JIPSK Journal is the result of scientific research and the results of ... more The Focus and Scope of the JIPSK Journal is the result of scientific research and the results of actual and innovative theoretical studies for the government science community, in order to meet the interests and needs of the government community, includes the following topics:
Governance
Public Administration
Governmental studies and Humanities
Public Service
Civil Service