Irwan Thahir | IPDN - Academia.edu (original) (raw)

Papers by Irwan Thahir

The results showed vertical and horizontal conflict. There are some factors that causethese confl... more The results showed vertical and horizontal conflict. There are some factors that causethese conflict such as history, cultures, religion, and education factor. Conflictcompletion effort that made by the government through some forms that put forwardby Huug Miall in Alimudin (2006: 49-54) namely negotiation, mediation, conciliation,problem-solving, and reconciliation. However, these efforts could not find an exactway out yet in terms of conflict resolution. Regarding to SWOT analysis results andLitmus Test, researcher obtained several strategies such as find out the roots fromterritorial boundaries conflict completion and resolve with tradition/culturesapproaches and religion, gives guarantee and prioritize in terms of societyadministration services, implementing The Ministry of Home Affairs Regulation No.45/2016 concerning Guidelines for Affirmation and Determination of VillageBoundaries. This territorial boundaries conflict affirmation has occurred since 2016,that is why the govern...

Journal of Public Administration and Governance, 2019

The implementation of community policing policies in creating security and public order in the ci... more The implementation of community policing policies in creating security and public order in the city of Bandung was revealed according to the Von Meter and Von Horn public policy implementation models, there are six variables that shape the relationship between policy and performance. The implementation of the policy must be able to adjust the condition and situation of the object from the implementation of policies adjusted to the dynamics that occur in the field. There is a finding on the factor that hinders the implementation of community policing policies, including the low quality of the human resources that play the role, inadequate funding resources, lack of community policing policy and the lack of local culture empowerment. A new concept obtained so that the implementation of community policing policies in realizing security and order in the city of Bandung can be carried out effectively, so the author found the OK PRAPTO Model, which is a normative model that yields resul...

VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat DPRD Dalam Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. (3) Bagaimana Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai dengan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara Administrasi misalnya pembuatan Raperda Baru, Penghentian Proyek Maupun Program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Depok juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan (2) Faktor Penghambat dalam Fungsi Pengawasan DPRD adalah sehubungan Dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atu...

VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Good Governance merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tata kelola kepemeri... more Good Governance merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tata kelola kepemerintahan yang efisien dan efektif yang dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suatu birokrasi pemerintahan yang miskin struktur tetapi kaya akan fungsi yakni dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Perubahan peraturan ini mengakibatkan adanya perubahan dan pen...

VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa ... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas Pendampingan di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place, dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya kecamatan Namlea Kabupaten Buru belum maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pendampingan Masyarakat desa. Hal ini dikarenakan menurut teori menurut T.R. Mitchell, ditemuk...

AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional

This study aims to analyze the problem of how the delegation of authority and the model of delega... more This study aims to analyze the problem of how the delegation of authority and the model of delegation of authority that can be developed for the BPK in the implementation of auditing tasks for the management and responsibility of state finances using Koontz and Weihrich's theory regarding the seven principles for transferring authority. The research method used is a qualitative research design with a descriptive approach. The results showed that the transfer mechanism was not fully in line with Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The obstacle in the implementation of the delegation of authority policy is that the policy design is not in line with the applicable regulations, and it requires commitment from policy makers and policy implementers to adjust policies and policy implementation with the development of laws and regulations and general principles of good governance. The model of delegation of authority suggested by this study in the implementation ...

AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional

This research aimed to analyze and evaluate the organizational effectiveness of Community and Vil... more This research aimed to analyze and evaluate the organizational effectiveness of Community and Village Empowerment office in West Sumba District, NTT Province. It involved 43 informants (17 from the PMD office, 2 from the inspectorate, 2 from Bappeda, 3 from the organization, 4 from the sub-district, 13 from the village, 1 from the District PKK, and 1 from the P3MD Professional Companion Staff). Data were collected using qualitative methods (qualitative interviews and qualitative document collection), with a case study research strategy. The collected data were analyzed using an interactive model. The implementation of the duties and functions of the PMD Office of West Sumba District, NTT Province has not been effective, of the 5 effectiveness criteria analyzed and evaluated, it was found that 4 criteria (production, satisfaction, adaptability and development) were still low, and 1 other criteria, namely efficiency was quite high, but did not have a positive correlation with the achi...

VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelah... more Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelahiran online. Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran online di Kota Tangerang khususnya di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang; menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan Inovasi pelayanan akta kelahiran online di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif yang bertujuan untuk mengungkap dan membahas implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran secara online. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan penelitian. Penentuan sampel digunakan snow ball technique, yaitu dengan memperoleh sebanyak lima informan penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh simpulan, yaitu Political environment masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kemampuan ASN; Leadership ...

Updates settings on the Local Government Organizations is needed to strengthen the professionalis... more Updates settings on the Local Government Organizations is needed to strengthen the professionalism and performance of the Local Government. Local Government Organizations have an important position in determining the success of the local government. The design, structure, working mechanism, and the quality of personnel largely determines the performance area. Issuance of Government Regulation No. 18 Year 2016 concerning the local Government Organizations is expected to bring significant changes to the establishment of the organizations, with the right principles and the proper function of the size (rightsizing) based on workloads that correspond to real conditions in the respective regions. However, there are 4 (four) important notes to be given as an evaluation of the provisions of Government Regulation No. 18 Year 2016 concerning the Local Government Organizations among other aspects of the philosophical, conceptual theoretical, methodological, as well as a controlled substance. K...

The village's existence has been recognized since ancient times even before this country exis... more The village's existence has been recognized since ancient times even before this country existed. Dutch colonial rule and during the Japanese occupation of Indonesia has put the village as a community that has genuine authority to regulate and manage their own households. The period after independence until the early birth of the New Order era (Soeharto’s regime), not much change the format setting of the village and still dominant guided by the Dutch and Japanese rule. In a further development as a consequence of state law, changes in political and governmental system format and then followed up with changes in legislation in the field of politics and government with the conversion rules governing the implementation of the Village. Historical considerations and consideration of adaptation and anticipation of the demands of the main considerations governing the development, must underlie the concept of village development in the future. Keywords : village, traditional autonomy, ...

Decentralization policy that has been implemented in Indonesia for over a decade brings impact to... more Decentralization policy that has been implemented in Indonesia for over a decade brings impact to the way central government share their authorities and the way local governments manage their administrative organizations. Despite these wider authorities, local governments in most regions Indonesia are still struggling to manage their subdivision. As a result, many administrative organizations a re formed without looking at the basic needs of cities or municipalities. And even some of them are existe d, but their functions do not fit properly with regional conditions. Using the management theory from Osborne and Gaebler (1992), we offe r an alternative model to manage local administrative organizations. Differ to the current model which only follows the regulations without acknowledging local situations, our model shows all steps to form a local administrative orga nization fr om the start which accommodates both vision and mission of local governments. By doing so, managing local ad...

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Kinerja Pendamping Desa dalam Meningkatkan... more Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Kinerja Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sido Rukun dan Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan untuk melakukan penggalian data lewat wawancara serta didukung sumber referensi literatur terkait untuk menganalisis temuan data. Metode yang digunakan ialah Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam menggali informasi. Dengan deduktif, penulis menggunakan teori Mitchell (1987) sebagai pisau analisis untuk menggambarkan kinerja pendampin desa, dengan indikator Quality of Work (Kualitas Kerja), Promptness (Ketepatan), Initiative (Prakarsa), Capability (Kemampuan), dan Communication (Komunikasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Sido Rukun dan Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provins...

Journal of Public Administration and Governance, Mar 29, 2019

Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja

The Constitution Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of the Special... more The Constitution Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of the Special Region of Aceh Province which defines Islamic Sharia as a demand for Islamic teachings in all aspects of life and Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy in Aceh. Which is the basis for the implementation of the decisions of the Regional Government in general, in particular those that apply in Aceh are called Qanun. Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in its implementation is still not in accordance with the rules and has not answered the objectives of the policy. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that influence the enforcement of Islamic law especially in the implementation of Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law.Also to find out the strategies that can be done by the Central Aceh District Government so that the implementation of the Qanun is going well.The method used in this study is a qualitative method with a case study ap...

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja

Companion Performance in Improving Village Development. Development Study in Sido Rukun Village a... more Companion Performance in Improving Village Development. Development Study in Sido Rukun Village and Lubuk Bumbun Margo Tabir District, Merangin District, Jambi Province. This study aims to describe the performance of Village Facilitators in increasing village development in Sido Rukun Village and Lubuk Bumbun Margo Tabir District, Merangin District, Jambi Province. The research was carried out through direct observation to the field to carry out data collection through interviews and supported literature reference sources related to analyzing data findings. The method used is descriptive qualitative. The researcher is directly involved in extracting information. Data analysis was done deductively by using Mitchell’s theory (1987) as an analysis knife to describe the performance of village facilitators, with indicators of Quality of Work, Promptness, Initiative, Capability, and Communication. The results showed that the performance of village facilitators in improving village develop...

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja

Companion Performance in Improving Village Development. Development Study in Sido Rukun Village a... more Companion Performance in Improving Village Development. Development Study in Sido Rukun Village and Lubuk Bumbun Margo Tabir District, Merangin District, Jambi Province. This study aims to describe the performance of Village Facilitators in increasing village development in Sido Rukun Village and Lubuk Bumbun Margo Tabir District, Merangin District, Jambi Province. The research was carried out through direct observation to the field to carry out data collection through interviews and supported literature reference sources related to analyzing data findings. The method used is descriptive qualitative. The researcher is directly involved in extracting information. Data analysis was done deductively by using Mitchell’s theory (1987) as an analysis knife to describe the performance of village facilitators, with indicators of Quality of Work, Promptness, Initiative, Capability, and Communication. The results showed that the performance of village facilitators in improving village develop...

The results showed vertical and horizontal conflict. There are some factors that causethese confl... more The results showed vertical and horizontal conflict. There are some factors that causethese conflict such as history, cultures, religion, and education factor. Conflictcompletion effort that made by the government through some forms that put forwardby Huug Miall in Alimudin (2006: 49-54) namely negotiation, mediation, conciliation,problem-solving, and reconciliation. However, these efforts could not find an exactway out yet in terms of conflict resolution. Regarding to SWOT analysis results andLitmus Test, researcher obtained several strategies such as find out the roots fromterritorial boundaries conflict completion and resolve with tradition/culturesapproaches and religion, gives guarantee and prioritize in terms of societyadministration services, implementing The Ministry of Home Affairs Regulation No.45/2016 concerning Guidelines for Affirmation and Determination of VillageBoundaries. This territorial boundaries conflict affirmation has occurred since 2016,that is why the govern...

Journal of Public Administration and Governance, 2019

The implementation of community policing policies in creating security and public order in the ci... more The implementation of community policing policies in creating security and public order in the city of Bandung was revealed according to the Von Meter and Von Horn public policy implementation models, there are six variables that shape the relationship between policy and performance. The implementation of the policy must be able to adjust the condition and situation of the object from the implementation of policies adjusted to the dynamics that occur in the field. There is a finding on the factor that hinders the implementation of community policing policies, including the low quality of the human resources that play the role, inadequate funding resources, lack of community policing policy and the lack of local culture empowerment. A new concept obtained so that the implementation of community policing policies in realizing security and order in the city of Bandung can be carried out effectively, so the author found the OK PRAPTO Model, which is a normative model that yields resul...

VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat (2) Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat DPRD Dalam Pengawasan Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. (3) Bagaimana Upaya Revitalisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Sesuai dengan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2003. Pengawasan yang dilakukan antara lain tindakan perbaikan secara Administrasi misalnya pembuatan Raperda Baru, Penghentian Proyek Maupun Program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kota Depok juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan dan Peraturan (2) Faktor Penghambat dalam Fungsi Pengawasan DPRD adalah sehubungan Dewan selalu sibuk dalam mengurusi urusan partai politik, walaupun di atu...

VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Good Governance merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tata kelola kepemeri... more Good Governance merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu tata kelola kepemerintahan yang efisien dan efektif yang dapat diwujudkan melalui reformasi birokrasi. Birokrasi di Indonesia selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok atau orang-orang tertentu. Dengan adanya reformasi birokrasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Reformasi birokrasi dapat diwujudkan melalui penataan Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suatu birokrasi pemerintahan yang miskin struktur tetapi kaya akan fungsi yakni dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan pada masyarakat. Perubahan peraturan ini mengakibatkan adanya perubahan dan pen...

VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa ... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku, kemudian untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Pendamping Lokal Desa dalam melaksanakan tugas Pendampingan di Desa Karangjaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber data berupa person, place, dan paper. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Pendamping Lokal Desa di Desa Karangjaya kecamatan Namlea Kabupaten Buru belum maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT No. 18 Tahun 2019 tentang pedoman Umum Pendampingan Masyarakat desa. Hal ini dikarenakan menurut teori menurut T.R. Mitchell, ditemuk...

AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional

This study aims to analyze the problem of how the delegation of authority and the model of delega... more This study aims to analyze the problem of how the delegation of authority and the model of delegation of authority that can be developed for the BPK in the implementation of auditing tasks for the management and responsibility of state finances using Koontz and Weihrich's theory regarding the seven principles for transferring authority. The research method used is a qualitative research design with a descriptive approach. The results showed that the transfer mechanism was not fully in line with Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The obstacle in the implementation of the delegation of authority policy is that the policy design is not in line with the applicable regulations, and it requires commitment from policy makers and policy implementers to adjust policies and policy implementation with the development of laws and regulations and general principles of good governance. The model of delegation of authority suggested by this study in the implementation ...

AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional

This research aimed to analyze and evaluate the organizational effectiveness of Community and Vil... more This research aimed to analyze and evaluate the organizational effectiveness of Community and Village Empowerment office in West Sumba District, NTT Province. It involved 43 informants (17 from the PMD office, 2 from the inspectorate, 2 from Bappeda, 3 from the organization, 4 from the sub-district, 13 from the village, 1 from the District PKK, and 1 from the P3MD Professional Companion Staff). Data were collected using qualitative methods (qualitative interviews and qualitative document collection), with a case study research strategy. The collected data were analyzed using an interactive model. The implementation of the duties and functions of the PMD Office of West Sumba District, NTT Province has not been effective, of the 5 effectiveness criteria analyzed and evaluated, it was found that 4 criteria (production, satisfaction, adaptability and development) were still low, and 1 other criteria, namely efficiency was quite high, but did not have a positive correlation with the achi...

VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelah... more Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah implementasi kebijakan dalam pelayanan akta kelahiran online. Tujuan penelitian adalah (1) menganalisis implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran online di Kota Tangerang khususnya di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang; menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam peningkatan Inovasi pelayanan akta kelahiran online di Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deksriptif yang bertujuan untuk mengungkap dan membahas implementasi kebijakan pelayanan akta kelahiran secara online. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara langsung kepada informan penelitian. Penentuan sampel digunakan snow ball technique, yaitu dengan memperoleh sebanyak lima informan penelitian. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diperoleh simpulan, yaitu Political environment masih perlu adanya evaluasi dan peningkatan kemampuan ASN; Leadership ...

Updates settings on the Local Government Organizations is needed to strengthen the professionalis... more Updates settings on the Local Government Organizations is needed to strengthen the professionalism and performance of the Local Government. Local Government Organizations have an important position in determining the success of the local government. The design, structure, working mechanism, and the quality of personnel largely determines the performance area. Issuance of Government Regulation No. 18 Year 2016 concerning the local Government Organizations is expected to bring significant changes to the establishment of the organizations, with the right principles and the proper function of the size (rightsizing) based on workloads that correspond to real conditions in the respective regions. However, there are 4 (four) important notes to be given as an evaluation of the provisions of Government Regulation No. 18 Year 2016 concerning the Local Government Organizations among other aspects of the philosophical, conceptual theoretical, methodological, as well as a controlled substance. K...

The village's existence has been recognized since ancient times even before this country exis... more The village's existence has been recognized since ancient times even before this country existed. Dutch colonial rule and during the Japanese occupation of Indonesia has put the village as a community that has genuine authority to regulate and manage their own households. The period after independence until the early birth of the New Order era (Soeharto’s regime), not much change the format setting of the village and still dominant guided by the Dutch and Japanese rule. In a further development as a consequence of state law, changes in political and governmental system format and then followed up with changes in legislation in the field of politics and government with the conversion rules governing the implementation of the Village. Historical considerations and consideration of adaptation and anticipation of the demands of the main considerations governing the development, must underlie the concept of village development in the future. Keywords : village, traditional autonomy, ...

Decentralization policy that has been implemented in Indonesia for over a decade brings impact to... more Decentralization policy that has been implemented in Indonesia for over a decade brings impact to the way central government share their authorities and the way local governments manage their administrative organizations. Despite these wider authorities, local governments in most regions Indonesia are still struggling to manage their subdivision. As a result, many administrative organizations a re formed without looking at the basic needs of cities or municipalities. And even some of them are existe d, but their functions do not fit properly with regional conditions. Using the management theory from Osborne and Gaebler (1992), we offe r an alternative model to manage local administrative organizations. Differ to the current model which only follows the regulations without acknowledging local situations, our model shows all steps to form a local administrative orga nization fr om the start which accommodates both vision and mission of local governments. By doing so, managing local ad...

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Kinerja Pendamping Desa dalam Meningkatkan... more Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Kinerja Pendamping Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sido Rukun dan Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan untuk melakukan penggalian data lewat wawancara serta didukung sumber referensi literatur terkait untuk menganalisis temuan data. Metode yang digunakan ialah Kualitatif Deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat langsung dalam menggali informasi. Dengan deduktif, penulis menggunakan teori Mitchell (1987) sebagai pisau analisis untuk menggambarkan kinerja pendampin desa, dengan indikator Quality of Work (Kualitas Kerja), Promptness (Ketepatan), Initiative (Prakarsa), Capability (Kemampuan), dan Communication (Komunikasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Sido Rukun dan Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir Kabupaten Merangin Provins...

Journal of Public Administration and Governance, Mar 29, 2019

Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja

The Constitution Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of the Special... more The Constitution Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Privileges of the Special Region of Aceh Province which defines Islamic Sharia as a demand for Islamic teachings in all aspects of life and Law Number 18 of 2001 concerning Special Autonomy in Aceh. Which is the basis for the implementation of the decisions of the Regional Government in general, in particular those that apply in Aceh are called Qanun. Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law in its implementation is still not in accordance with the rules and has not answered the objectives of the policy. The purpose of this research is to find out and analyze the factors that influence the enforcement of Islamic law especially in the implementation of Qanun No. 6 of 2014 concerning Jinayat Law.Also to find out the strategies that can be done by the Central Aceh District Government so that the implementation of the Qanun is going well.The method used in this study is a qualitative method with a case study ap...

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja

Companion Performance in Improving Village Development. Development Study in Sido Rukun Village a... more Companion Performance in Improving Village Development. Development Study in Sido Rukun Village and Lubuk Bumbun Margo Tabir District, Merangin District, Jambi Province. This study aims to describe the performance of Village Facilitators in increasing village development in Sido Rukun Village and Lubuk Bumbun Margo Tabir District, Merangin District, Jambi Province. The research was carried out through direct observation to the field to carry out data collection through interviews and supported literature reference sources related to analyzing data findings. The method used is descriptive qualitative. The researcher is directly involved in extracting information. Data analysis was done deductively by using Mitchell’s theory (1987) as an analysis knife to describe the performance of village facilitators, with indicators of Quality of Work, Promptness, Initiative, Capability, and Communication. The results showed that the performance of village facilitators in improving village develop...

Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja

Companion Performance in Improving Village Development. Development Study in Sido Rukun Village a... more Companion Performance in Improving Village Development. Development Study in Sido Rukun Village and Lubuk Bumbun Margo Tabir District, Merangin District, Jambi Province. This study aims to describe the performance of Village Facilitators in increasing village development in Sido Rukun Village and Lubuk Bumbun Margo Tabir District, Merangin District, Jambi Province. The research was carried out through direct observation to the field to carry out data collection through interviews and supported literature reference sources related to analyzing data findings. The method used is descriptive qualitative. The researcher is directly involved in extracting information. Data analysis was done deductively by using Mitchell’s theory (1987) as an analysis knife to describe the performance of village facilitators, with indicators of Quality of Work, Promptness, Initiative, Capability, and Communication. The results showed that the performance of village facilitators in improving village develop...