Ahmad S O B A R I natamiharja | Institute for Social and Economic Change

Papers by Ahmad S O B A R I natamiharja

National Journal of Law, Aug 8, 2019

Penelitian ini bertolak dari permasalahan pokok bagaimanakah formulasi delik perzinaan menurut Ki... more Penelitian ini bertolak dari permasalahan pokok bagaimanakah formulasi delik perzinaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP hasil terjemahan, khususnya Pasal 284 KUHP.Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan metode pendekatan yuridis-normatif, yuridis-empiris, dan yuridis komparatif.Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengetahui kebijakan formulasi delik Zina/perzinaan dalam KUHP kaitannya dengan upaya penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan delik perzinaan.Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang delik perzinaan dari aspek pidana dan pemidanaan. Selain itu juga digunakan pendekatan yuridis-komparatif untuk melihat kebijakan formulasi delik perzinaan menurut undang-undang negara lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada salah pengertian terhadap arti dari delik perzinaan di KUHP. Delik Overspel (Belanda) atau Adultery (Inggris) jika di terjemahkan oleh penulis secara bebas ke dalam Bahasa Indonesia adalah “zina Perselingkuhan”, dimana kata “perselingkuhan” atau selingkuh itu mulai popular dimasa jauh sesudah Indonesia merdeka, sementara Overspel atau Adultery dilatarbelakangi oleh budaya barat (dimana KUHP itu berasal) yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral, budaya dan agama. Ketentuan hukum pidana Indonesia (KUHP) mengenai delik perzinahan memiliki pengertian yang berbeda dengan konsepsi yang diberikan masyarakat Indonesia. Menurut KUHP, zina diidentikkan dengan Overspel atau adultery yang pengertiannya lebih sempit dari pada pengertian zina itu sendiri. Overspel hanya dapat terjadi jika salah satu pelaku atau kedua pelaku telah terikat perkawinan.Overspel dapat terkena hukum pidana jika ada pengaduan dari istri atau suami pelaku.Tanpa adanya pengaduan, atau tanpa diadukan oleh istri/suami yang menjadi korban, maka tindak pidana Overspel bukan sebagai hal yang terlarang. Hal ini berbeda dengan konsepsi masyarakat bangsa Indonesia yang komunal dan religius dengan mayoritas penduduk adalah muslim. Setiap bentuk perzinahan, baik telah terikat perkawinan maupun belum, merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan dan agama. Oleh karena itu, kebijakan formulasi delik Zina/perzinaan dalam pembaharuan hukum pidana harus dirubah, rumusan deliknya harus meliputi semua bentuk "perzinaan" baik Overspel atau adultery maupun fornication yaitu perzinahan secara luas, termasuk hubungan sex di luar nikah antara lelaki dengan wanita, yang sama-sama belum menikah.

Jurnal Sosial dan Humaniora, Mar 23, 2017

As the nations that have ratified the Declaration of Human Rights and both have established const... more As the nations that have ratified the Declaration of Human Rights and both have established constitutional rights for citizens in the Constitution of each country , Indonesia and Korea have been conforming the Code /Act to the Convention. This paper is an account of compar ing the Law about Act/Code on Adultery, in Korea and in Indonesia. The method is a comparative analysis of the Law, employing normative perspective. The finding of the account is that the Article 241 paragraph (1) and (2) of Law No. 293 of 1963, of Kore a (the last amendment on April 5th, 2013 by the Law No. 11731) has in common with the contents of the Article 284 paragraph (1) and (2) of the Indonesian Penal Code or Wetboek van Strafrecht . The Indonesian Penal Code on adultery has been emanated mostly by Pancasila’s ideology in which the principle of Islamic morality and the morality of customary people appear in it; the adultery and fornication are quite contrary to the values of customary law, customs, also quite contrary to the moral values of religions. Keywords: Article 241 Korean Criminal Act , Article 284 Indonesian Criminal Code , Adultery, Sharing The Act/Code. Religious Values, Pancasila

Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif diatur dalam Peraturan Komisi... more Larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Komisi Pemilihan Umum membuat peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan berdasarkan semangat menciptakan pemilu yang berintegritas. tetapi larangan tersebut dibatalakan oleh Mahkamah Agung karena dianggap membatasi hak politik seseorang. Tulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, bahan hukumnya yaitu primer, sekunder, tersier. Adapun hipotesa yang di dapat bahwa Mahkamah Agung dalam membatalkan keputusan ini hanya memperhatikan hal-hal prosedural dan kurang mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keberpihakan kepada rakyat, serta aspek mentalitas. KPU telah berupaya menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan terpidana korupsi menjadi calon legislative, berdasarkan kewenangan retributif dan delegatif dan dengan semangat menciptakan pe...

헌법재판소는 1945헌법 개정으로부터 탄생한 국가 기관이다. 헌법재판소는 대법원과 동등한 지위에 있는 것으로 평가되나 그 사법권의 성질이 다르다. 개헌 및 헌법재판소의 설립의... more 헌법재판소는 1945헌법 개정으로부터 탄생한 국가 기관이다. 헌법재판소는 대법원과 동등한 지위에 있는 것으로 평가되나 그 사법권의 성질이 다르다. 개헌 및 헌법재판소의 설립의 취지는 법 규범 및 억제와 균형의 메커니즘을 이행하여 궁극적으로 국민 통치 원리를 실현하려는 데에 있다. 1999년부터 2002년까지 1945헌법은 네 번의 개헌을 거쳤는데, 처음의...

HUFS Law Review, 2013

Indonesia has the Act No. I of 2006 Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, and h... more Indonesia has the Act No. I of 2006 Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, and has ratified Treaty on MLA in Criminal Matters (ASEAN...

Jurnal Kajian Ilmiah, 2020

Era Covid-19 adalah suatu era dimana terjadi bencana Nasional covid-19 di Indonesia, dengan penye... more Era Covid-19 adalah suatu era dimana terjadi bencana Nasional covid-19 di Indonesia, dengan penyebaran yang cepat sehingga pemerintah berusaha memutus rantai penularannya dengan cepat, mengubah pola hidup menjadi baru, karena cakupan perubahannya luas mulai dari dunia bisnis, budaya, sosial hingga pendidikan dan pembelajaran. Tujuan dari penelitian untuk memperoleh gambaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bagi siswa SMANU M.H. Thamrin sebagai upaya menekan penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah. Sesuai Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang Kebijakan Belajar dari rumah, yang intinya adalah melalui pembelajaran jarak jauh, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, tanpa terbebani tuntuntan capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi covid-19, aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat bervariasi antar siswa termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses atau fasilitas bela...

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

Indonesia has the Act No. 1 of 2006 Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, and h... more Indonesia has the Act No. 1 of 2006 Concerning Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, and has ratified Treaty on MLA in Criminal Matters (ASEAN Treaty) with Act No. 15 of 2008, the act mandated to Ministry of Justice and Human Rights as the Central Authority. Modus operandi and crime increasingly sophisticated as technological developments, in such a way that cause difficulties to search, seize and transmit properties from the requested country to the requesting country, so that is needed bilateral or multilateral cooperation. Indonesia must be better cooperation among relevant agencies in accordance with established procedures. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan meratifikasi Perjanjian tentang MLA in Criminal Matters (ASEAN Treaty)dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2008, dan mandat kepada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat. Modus operandi kejahatan makin canggih seiring per...

Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oct 30, 2014

One of the main state organs is formed based on the result of four amendments to the Constitution... more One of the main state organs is formed based on the result of four amendments to the Constitution of 1945 to carry out the checks and balances mechanism is the Indonesian Constitutional Court. The Court has an equal position to the Supreme Court with a different jurisdiction. The four amendments had ultimately dealt with a large range of issues and changed almost the whole original 1945 Constitution, except the preamble of the Constitution, therefore, the amendments were effectively a total revision of the 1945 Constitution. The reasons to reform of the Constitution which affirms the principle of 'rule of law', 'sovereignty of the peoples' and the protection of human rights were based on a fact of histories during the Old Order regime and the New Order authoritarian regime, and provisions in the Constitution, in relation to the spirit of the organizers of the State, are considered not sufficient to establish in the Constitution. To apply the principle of rule of law and the mechanism of checks and balances, then the Constitutional Court is authorized to carry out the Constitutional review.

헌법재판소는 1945헌법 개정으로부터 탄생한 국가 기관이다. 헌법재판소는 대법원과 동등한 지위를 가지나 다른 사법권을 갖는다. 개헌 및 헌법재판소의 개정과 설립의 취지는 ... more 헌법재판소는 1945헌법 개정으로부터 탄생한 국가 기관이다.
헌법재판소는 대법원과 동등한 지위를 가지나 다른 사법권을 갖는다.

개헌 및 헌법재판소의 개정과 설립의 취지는 법률 원칙 및 검증과 균형의 메커니즘을 이행함과 동시에 국민 주권 원리를 실현하려는 데에 있다.

1999년부터 2002년까지 1945헌법은 많은 변화를 거쳐 네 번의 개헌을 거쳤는데, 초기의 1945헌법과 비교하여 거의 전체가 바뀌거나 변경 되었다. 그러나 개헌 과정에 있어서 1945헌법 전문은 바뀌지 않았다.