RAS Ukm | Universitas Malikussaleh (original) (raw)

Papers by RAS Ukm

Gender merupakan isu yang sangat gencar dibicarakan baik oleh akademisi, Lembaga Swadaya Masyarak... more Gender merupakan isu yang sangat gencar dibicarakan baik oleh akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun oleh parlemen dalam suatu daerah/Negara bahkan oleh para pemerhati kebijakan publik, politik, sosial, hukum, agama, budaya dan lainnya. Seiring dengan pergeseran paradigma dari Women In Development (WID) menjadi Gender And Development \(GAD) maka pemerintah republik Indonesia memberikan peluang yang sangat signifikan kepada perempuan untuk melibatkan diri di bidang politik dan kebijakan publik. Sehingga perempuan diberikan kuota 30% yang diharapkan dapat berpartisipasi dalam politik dan kebijakan publik, Kebijakan publik merupakan sebuah ketetapan dalam sebuah Negara atau daerah yang dilahirkan melalui proses politik dengan tujuan untuk menciptakan atau menuju kesejahteraan masyarakat. Kebijakan juga dimaknai sebagai sebuah program, proyek dan legalitas yang dihasilkan oleh badan legislasi di parlemen dan dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan oleh sebuah Negara atau daerah. Kontestasi politik yang terjadi dalam suatu formulasi kebijakan publik adalah perdebatan dan tolak tarik dalam melakukan perumusan kebijakan di dalam proses formulasi suatu kebijakan. Kontestasi ini terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh berbagai unsur kepentingan yang melatarbelakanginya. Pengaruh kontestasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif sangat menentukan kualitas kebijakan atau mutu kebijakan tersebut. Disamping itu kontestasi sangat berdampak kepada output dan outcome dari kebijakan yang diformulasikan. Oleh karena itu kontestasi dalam perumusan qanun berkaitan dengan perlindungan anak di kota Lhokseumawe belum mendapatkan hasil yang menggembirakan bagi masyarakat di kota ini. Badan legislatif Kota Lhokseumawe berargumentasi bahwa qanun berkaitan dengan perlindungan anak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan dianggap qanun ini tidak bernilai ekonomis, dengan alasan tersebut qanun perlindungan di kota Lhokseumawe belum dapat dimasukkan dalam skala prioritas untuk dibahas dan ditetapkan.

ABSTRAK Pilkada merupakan salah satu instrument yang sangat penting untuk mewujudkan demokrasi d... more ABSTRAK
Pilkada merupakan salah satu instrument yang sangat penting untuk mewujudkan demokrasi diberbagai daerah di Republik Indonesia, sehingga pada akhirnya pilkada merupakan sebuah proses yang tidak lain adalah untuk mengkoversikan jumlah suara untuk menjadi pemimpin daerah masing-masing. Dalam proses tersebut bisa berjalan seperti diharapkan oleh penguasa atau partai hegemoni bahkan dapat terjadi diluar prediksi, dalam konteks Aceh pilkada tahun 2017 ini telah merubah paradigma lama dan membentuk suatu paradigma baru. Lahirnya silent power yang merupakan hasil people power yang sangat dahsyat secara diam-diam. Silent power pada pilkada tahun 2017 di Aceh telah mampu menggeser hegemoni politik. Partai hegemoni tergeser dengan kuatnya arus silent power yang dimainkan oleh seluruh rakyat Aceh. munculnya silent power ini tidak lain adalah karena janji politik partai hegemoni pada saat political marketing dan program politiknya ternyata tidak mampu memberikan yang terbaik untuk rakyat. Terbukti selama dua periode kepemimpinan yang dipegang oleh partai hegemoni tersebut pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan Aceh tidak mengalami perubahan yang signifikan, bahkan mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan daerah lain di Negara Republik Indonesia. Terpilihnya pemimpin baru di Aceh maka diharapkan kinerja pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik dan manajemen pemerintahan akan lebih baik dan lebih signifikan dalam menyahuti kebutuhan rakyat Aceh. Key Word : Silent power dan Hegemoni politik. Pendahuluan Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan salah satu perwujudan demokrasi politik di setiap Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pemilihan umum atau sejenisnya bertujuan untuk memilih para pemimpin atau kepala Negara, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota dalam masa waktu tertentu. Pada tahun 2017 di Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berlangsung pemilihan kepala daerah secara serentak, dan telah menghasilkan pimpinan daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Pilkada yang dilaksanakan dinegara Republik Indonesia juga berperan sebagai alat pembangunan demokrasi ditingkat lokal dan nasional dalam memilih/ proses seleksi pemimpin ditingkat daerah dan nasional. Dalam sistem yang sehat partai politik memerlukan representasi dari kontituen, karena apabila berkeinginan untuk menjadi presiden atau kepala daerah harus berkenderaan partai politik, partai politik menjadi juri dalam melahirkan calon pimpinan Negara dan daerah. Namun yang terjadi adalah setiap pilkada yang dilaksanakan selalu ada persoalan-persoalan yang tidak pernah kunjung selesai. Dengan keadaan tersebut masyarakat banyak berpindah dari satu partai politik yang satu ke partai politik lainnya atau yang dikenal dengan swing voter.

Objective of research to study the decentralization of the agricultural sector, namely agricultur... more Objective of research to study the decentralization of the agricultural sector, namely agriculture, is the model VECM (Vector Error Corrections Model), data time series 1981/1982-2012. Research resultsfound in the long term agriculture is significant and positively associated with local revenue. Plantation significant and negative effect local revenue. Livestock significantly and negatively local revenue.Fisheries significantly positively related to local revenues and Forestry significantly and negatively local revenues. While agriculture, farming, livestock, fisheries and forestry is insignificant and does not form relationships Granger causlity in the short term. Thus, local revenues in Aceh only influenced by agriculture, plantation, livestock, fisheries and forestry in the long term.

ABSTRAK Masalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dida... more ABSTRAK

Masalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang didalamnya mengatur mengenai perpindahan lokasi pelaksanaan hukuman cambuk terhadap tersangka kasus pelanggaran hukum jinayat dari ruang publik ke ruang tertutup telah menarik perhatian sejumlah kalangan baik akademisi, tokoh agama, pejabat pemerintahan sampai kepada kalangan masyarakat. Peraturan Gubernur tersebut dianggap melanggar Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang menyatakan bahwa pelaksanaan hukum acara jinayat khususnya pelaksanaan hukuman cambuk dilaksanakan ditempat terbuka dan dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat. Peraturan Gubernur adalah sebuah kebijakan publik tingkat Provinsi yang memiliki makna bahwa stratifikasi kebijakan publik berada pada strata Provinsi dengan penanggungjawab langsung yaitu Gubernur. Penelitian ini menggunakan teori Stratifikasi Kebijakan Publik, dan Metode Penelitian Kepustakaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat Dalam Perspektif Stratifikasi Kebijakan Publik diketahui bahwa peraturan tersebut berada pada kelompok atau strata kebijakan publik teknis operasional yang didalamnya membahas mengenai teknis operasional tata cara pelaksanaan mengenai hukuman bagi para pelanggar hukum jinayat di Provinsi Aceh. Sedangkan jika dilihat dari Stratifikasi kekuasaan pemerintahan, Peraturan Gubernur tersebut berada pada strata kekuasaan pemerintah provinsi yang di eksekusi langsung oleh Gubernur Aceh.

Kata Kunci : Hukum Acara Jinayat, Stratifikasi Kebijakan Publik, Aceh

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji tentang kontestasi legislator DPR Kota Lhokseumawe pada Badan Le... more ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang kontestasi legislator DPR Kota Lhokseumawe pada Badan Legislasi dalam pengajuan rancangan Qanun Perlindungan Anak tahun 2016. Lokasi penelitian adalah di DPR Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana kontestasi legislator DPR Kota Lhokseumawe dalam proses pengajuan rancangan Qanun Perlindungan Anak Tahun 2016 agar dapat menjadi prioritas dalam prolegda untuk kemudian dapat dibahas. Perspektif teoritik yang digunakan adalah teori kebijakan publik, dan teori kontestasi politik. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontestasi legislator DPR Kota Lhokseumawe dalam perancangan Qanun Perlindungan Anak Tahun 2016 terjadi karena rancangan qanun perlindungan anak tidak menjadi prioritas dalam Prolegda yang disebabkan adanya anggapan bahwa qanun tersebut tidak bernilai ekonomis, ketidakpahaman legislator terhadap pentingnya qanun tersebut serta adanya anggapan di kalangan legislator bahwa Perlindungan terhadap Anak Sudah Ada dalam Al-Qur'an sehingga tidak perlu diqanunkan. Kontestasi legislator DPR Kota Lhokseumawe pada Badan Legislasi tidak terjadi secara serius. Hal tersebut dikarenakan para legislator gagal memahami pentingnya kebijakan publik terkait perlindungan anak, legislator belum mampu menghadirkan sense of crisis terhadap isu publik yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu juga, legislator DPR Kota Lhokseumawe lebih memprioritaskan Qanun yang bernilai ekonomis karena bernilai tambah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Books by RAS Ukm

Keterwakilan perempuan dalam partai politik turut menjadi sebuah permasalahan, ketika jika diliha... more Keterwakilan perempuan dalam partai politik turut menjadi sebuah permasalahan, ketika jika dilihat kembali apa yang dimaksudkan dengan keterwakilan perempuan itu sendiri tidak dibahas dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2008, sehingga harus ditinjau kembali dan dicari dalam perundangan lainnya. Pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 bahwasannya, keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender. Sementara jika dipahami lebih lanjut, kata-kata pemberian pada makna keterwakilan perempuan seolah-olah menjelaskan bahwa hak-hak perempuan dalam politik hanyalah sebuah pemberian atau hadiah. Sehingga pergolakan terjadi agar undang-undang tersebut haruslah di verifikasi ulang dengan acuan keterwakilan perempuan bukanlah sebuah pemberian.
Pada kenyataannya hingga saat ini Affirmative Action yang merupakan sebuah harapan agar perempuan mendapatkan setidaknya sesuai dengan ketentuan minimum 30 persen keikutsertaan pada setiap aktivitas publik dan politik, tampaknya belum mampu dipenuhi. Berbagai hambatan baik dari perspektif agama, budaya, sosial, bahkan pendidikan menjadi alasan tidak terpenuhinya kuota untuk para perempuan dapat aktif menyetarakan dan menyuarakan hak nya dengan kaum laki-laki baik dalam ranah lokal, nasional, hingga internasional.

Salah satu tujuan pembangunan pada era Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah menjamin kese... more Salah satu tujuan pembangunan pada era Sustainable Development Goals (SDG’s) adalah menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan. Akan tetapi masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan Gender dan angka Indeks Pemberdayaan Gender. Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan anak, serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin, angka pemberdayaan dan pembangunan gender di Indonesia termasuk terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, hal ini memberikan arti bahwa ketidakadilan gender diberbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang akan dihadapi hingga masa mendatang.

ABSTRAK Masalah Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Hukum Acara Jinayat yang dida... more ABSTRAK

Kata Kunci : Hukum Acara Jinayat, Stratifikasi Kebijakan Publik, Aceh