hadikusuma khusnul | Untag Surabaya (original) (raw)

Papers by hadikusuma khusnul

OMNIBUS LAW, 2020

"Bus Omni" memang mengagetkan. Saat itu, tahun 1820, pertama kali dipakai di Paris. Kok ada kenda... more "Bus Omni" memang mengagetkan. Saat itu, tahun 1820, pertama kali dipakai di Paris. Kok ada kendaraan yang bisa dipakai mengangkut orang begitu banyak dan pula plus berbagai jenis barang milik penumpang. Apa saja bisa masuk. Semua bisa dimuat. Paris pula yang pertama kali menggunakan istilah Omnibus. Bus jenis Omni. Tapi baru menjadi istilah generik ketika dipakai di Amerika Latin. Di sana segala sesuatu yang bisa dimasuki apa saja disebut Omnibus. Seorang yang sangat rakus makan disebut punya perut Omnibus. Bus Omni lantas sangat populer. Itulah kendaraan besar "pengangkut berbagai jenis" keperluan. Omnibus pun dipakai sebagai istilah generik. Apa pun yang bisa dipakai ramai-ramai disebut Omnibus. Omnibus Law adalah konsolidasi besar-besaran. " Kita tahu bahwa program Omnibus Law itu berat sekali. Bahkan berani memulainya saja sudah hebat. Apalagi bisa melakukannya-ini adalah sebuah langkah besar dan semoga sukses." Pun di bidang hukum. Omnibus Law adalah satu paket hukum yang isinya berbagai jenis hukum. Atau, satu UU yang di dalamnya melingkupi banyak UU terkait. Maka UU seperti itu disebut Omnibus Law. Misalnya UU Investasi. Yang, katakanlah, isinya sudah sangat bagus. Tapi bisa jadi UU Investasi itu sulit mencapai tujuan : meningkatkan modal masuk ke Indonesia. Bisa saja investasi terhambat oleh UU yang lain. Misalnya UU Otonomi Daerah, UU Ketenagakerjaan, UU Lingkungan Hidup/Amdal, UU Bangunan/IMB. Dan banyak lagi. Mengubah salah satu UU itu saja tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa saja isinya bertabrakan lagi dengan UU lain. Repotnya sama dan hasilnya tidak tuntas. Maka dilakukanlah paket Omnibus Law. Semua UU yang terkait akan dijadikan satu. Akan diangkut dalam satu bus besar Omni: Omnibus Law. (contoh kecilnya seperti Samsat. Three In One. Polisi, Jasa Raharja, Dipenda), mempermudah urusan konsumen. Betapa besar pekerjaan itu. Betapa mendasarnya. Belum pernah yang seperti ini bisa dilakukan presiden siapa pun. Di Amerika sudah lama pemerintah mengajukan paket RUU Omnibus Law: menyempurnakan banyak UU dalam satu payung. Misalnya saat Amerika kesulitan mengatasi meningkatnya kriminalitas. Kita bisa membayangkan betapa rumitnya pengajuan satu RUU Omnibus Law. Terutama menyusun RUU-nya. Misalnya satu Omnibus Law itu akan diberi nama 'Cipta Lapangan Kerja'. Lebih dari 7 UU berada dalam satu bus itu. Total berisi lebih dari 1.000 pasal. Apalagi, pemerintah sekarang ini tidak hanya mengerjakan satu bus Omni. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan pemberangkatan sekaligus 11 bus Omni. Tiap bus akan ada namanya sendiri. Masing-masing bus mengangkut banyak UU terkait. Sangat Dramatik.

Analisa Kebijakan Publik, 2020

Mengapa pemerintah membolehkan moda transportasi beroperasi kembali? Bagaimana implementasi dari ... more Mengapa pemerintah membolehkan moda transportasi beroperasi kembali? Bagaimana implementasi dari kebijakan ini? Bagaimana cara pemerintah memastikan tak ada pelanggaran? Apa dampak dari kebijakan ini? Apa benar pemerintah akan melonggarkan PSBB? Bagaimana teknisnya? Apa benar kebijakan membolehkan moda transportasi beroperasi dan pelonggaran PSBB semata-mata karena alasan ekonomi? Apakah upaya pemerintah memulihkan ekonomi ini sebanding dengan potensi semakin meledaknya pandemi?

KEBIJAKAN JOKOWI, 2019

Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak sering kali membuat instruksi pimpinan harus terle... more Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak sering kali membuat instruksi pimpinan harus terlebih dahulu melewati rantai birokrasi yang panjang. Optimalisasi terhadap hal tersebut merupakan tujuan utama dari ide perampingan eselon itu. Sebetulnya ini bagian penting dari sebuah program strategis Presiden, yakni deregulasi dan debirokratisasi. Ini berkaitan dengan rentang pengambilan keputusan. Jadi bagaimana rentang pengambilan keputusan itu diperpendek, perampingan eselon tersebut dimaksudkan untuk mengurangi rentang pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat bergerak dengan cepat. Pemangkasan eselon itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Walikota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dalam surat edaran tersebut terdapat sembilan langkah strategis dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.

Penyederhaaan eselonisasi ASN akan segera diterapkan, target Presiden Jokowi bulan Juni 2019 haru... more Penyederhaaan eselonisasi ASN akan segera diterapkan, target Presiden Jokowi bulan Juni 2019 harus sudah dilaksanakan

PAPPER, 2019

Bapak Presiden yang terhormat dalam beberapa bulan terakhir ini pemberitaan mengenai nilai rupiah... more Bapak Presiden yang terhormat dalam beberapa bulan terakhir ini pemberitaan mengenai nilai rupiah yang semakin melemah mewarnai jagat media cetak, media online dan media televisi. Agar bisa memahami dengan jelas dan mendudukkan perkara secara tepat, ada lima hal mendasar yang perlu diketahui.

PAPPER, 2019

Sebuah wawancara imaginer antara Presiden Jokowi dengan Staf Ahlinya Khusnul Hadi Kusuma, tentang... more Sebuah wawancara imaginer antara Presiden Jokowi dengan Staf Ahlinya Khusnul Hadi Kusuma, tentang persoalan utang Indonesia

PROBLEMATIKA KEUANGAN NEGARA, 2019

SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN PROBLEMATIKANYA Khusnul Hadi Kusuma, Mahasiswa Doktor Ilmu Administra... more SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN PROBLEMATIKANYA
Khusnul Hadi Kusuma,
Mahasiswa Doktor Ilmu Administrasi UNTAG Surabaya, 2019

Keuangan Negara merupakan hal terpenting dalam suatu Negara yang berdaulat, tanpa adanya keuangan Negara tidak mungkin suatu Negara yang berdaulat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan hukum yang bersifat publik dan semua alat dan kelengkapan Negara dapat berjalan dengan baik.
Awal perkembangan keuangan Negara di mulai pada akhir abad ke dua puluh ketika Negara mulai ikut campur dalam kepentingan negaranya ini yang dapat di sebut dengan Negara modern (welfare state modern).
Munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sangatlah di sambut gembira karena diharapakan dapat mengatur dan mengelola segala pertanggungjawaban Negara dengan baik dan bijaksana serta dapat mengakhiri silang pendapat yang sering terjadi selama ini.

EKONOMI DIGITAL, 2019

Khusnul hadi kusuma, Mahasiswa Doktor Ilmu Admiistrasi UNTAG Surabaya, 2019 "Anjing menggonggong ... more Khusnul hadi kusuma, Mahasiswa Doktor Ilmu Admiistrasi UNTAG Surabaya, 2019 "Anjing menggonggong kafilah berlalu," begitulah pepatah yang pantas disematkan dalam gelaran bergengsi IMF-World Bank Group annual meeting 2018 di Bali. Gelaran itu baru saja usai. Indonesia terbilang sukses menggelarnya. Dari berbagai segi boleh dibilang gelaran ini sama apiknya dengan pelaksanaan Asian Games 2018. Jumlah peserta yang fantastis, nilai promo bagi Indonesia, keapikan dalam penyelenggaraan, kesempatan bagi pejabat-pejabat tinggi kita duduk sama tinggi dengan ekonom kelas dunia, serta capaian-capaian penting lainnya. Tak heran kalau banyak pujian berdatangan dari pemimpin negara-negara dan juga lembaga keuangan dunia. Ini jelas semakin meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa yang diprediksi banyak kalangan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050. Namun seperti pepatah tadi, selalu ada yang tidak puas. Tetapi sebagai bangsa saya memilih sikap objektif: menerima dengan bangga. Investasi Pertemuan ini sendiri mendatangkan investasi dalam bidang infrastruktur yang nilainya mencapai 202 triliun rupiah. Tak hanya dana, komitmen kerjasama lainnya juga dicapai melalui pertemuan itu. Salah satunya kesepakatan dalam pengembangan SDM (sumber daya manusia) Indonesia dalam hal teknologi. Kesepakatan ini dicapai

ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2038, 2018

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2038

Akan diuraikan disini kondisi geomorfologi, geologi, stratigrafi dan struktur dari Kabupaten Tuba... more Akan diuraikan disini kondisi geomorfologi, geologi, stratigrafi dan struktur dari Kabupaten Tuban masing-masing sebagai berikut.

Kata ziarah berasal dari bahasa Arab zara, yazuru, ziaratun, yang artinya berkunjung atau pergi m... more Kata ziarah berasal dari bahasa Arab zara, yazuru, ziaratun, yang artinya berkunjung atau pergi menengok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ziarah diartikan dengan berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap keramat atau mulia, makam, dan sebagainya. Sedangkan kata kubur adalah tempat pemakaman jenazah. Secara konkret dapat dipahami bahwa ziarah kubur ialah berkunjung ke tempat pemakaman jenazah (orang yang sudah meninggal dunia).

yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan... more yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari waliyullah, yang berarti 'orang yang mencintai dan dicintai Allah'. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 'sembilan'. Jadi, Wali Songo berarti 'wali sembilan', yakni 'sembilan orang yang mencintai dan dicintai Allah'. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubaligh Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Jawa.

A. Kondisi Umum Kabupaten Tuban a. Kondisi Geografis Tuban Kabupaten Tuban merupakan salah satu k... more A. Kondisi Umum Kabupaten Tuban a. Kondisi Geografis Tuban Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota tua di jalur pantai utara. Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.561 Ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km2. Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111 o 30' -112 o 35' BT dan 6 o 40' -7 o 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 km. Secara administratif daerah ini tergabung di dalam propinsi Jawa Timur. Tuban berbatasan langsung dengan kabupaten Lamongan di sebelah timur, kabupaten Bojonegoro di sebelah selatan, dan di sebelah barat dengan kabupaten Rembang propinsi Jawa Tengah sedangkan di bagian utara berbatasan dengan laut Jawa.

KARYA TULIS, 2018

desentralisasi sering dimaknai secara sederhan sebagai suatu penyerahan kewenangan dari pemerinta... more desentralisasi sering dimaknai secara sederhan sebagai suatu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat (nasional) kepada pemerintan kota/daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan keputusannya dikenal sebagai otonomi daerah.
Dengan pemahaman ini, otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi. Di lain pihak, Lemieux (dalam Zuhro: 1998) menyatakan bahwa secara konseptual, desentralisasi dan otonomi dipandang sebagai suatu hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri, baik yang menyangkut keputusan administrasi maupun keputusan politik dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu menurut Rondinelli, desentralisasi itu dinyatakan sebagai:
“The transfer or delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage public functions from the central government its agencies to field organizations of those agencies, subordinate units of government, semi autonomous public corporation, area wide or regional development authorities; financial authorities, autonomous local government, or non government organizational”.
(Desentralisasi merupakan transfer atau pendelegasian wewenang politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan memanage fungsi-fungsi publik daripemerintah pusat dan lembaga-lembaga tersebut, unit-unit pemerintah, otoritas pembangunan regional; wewenang fungsional; pemerintah-pemerintah otonomi lokal; atau lembaga-lembaga non-pemerintahan).

KARYA TULIS, 2018

Dewasa ini korupsi sudah menjadi masalah yang sangat kompleks di negara kita. Praktek korupsi di ... more Dewasa ini korupsi sudah menjadi masalah yang sangat kompleks di negara kita. Praktek korupsi di lembaga negara, baik itu eksekutif dalam hal ini pemerintah, legislatif yang lebih dikenal dengan istilah wakil rakyat ( DPR atau DPRD ), yudikatif sebagai lembaga penegakan hukum maupun swasta korupsi sudah sering terdengar. Bahkan praktek korupsi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ini dilaksanakan oleh berbagai kalangan mulai dari atasan bahkan sampai bawahan atau mulai dari tingat pemerintah yang paling tertinggi sampai dengan tingkatan pemerintahan yang paling rendah sekalipun.
Berbagai media sering menyiarkan masalah korupsi baik media cetak maupun elektronik, dimana hal ini menggambarkan korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa. Upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi pun sudah sering dilakukan baik melalui penegakkan aturan, pemberian sanksi bahkan penerbitan aturan-aturan baru yang kesemuanya itu dalam rangka memberatas korupsi namun, sampai saat ini masalah korupsi tetap menjadi hal yang paling sulit di minimalisir apalagi untuk diberantas.
Selama ini Perang sengit yang digenjarkan pasca reformasi belum mampu memberikan kemenangan atas masalah korupsi yang ternyata sudah melilit Indonesia sangat kuat. Perang ini sangat penting dilakukan karena seperti yang dikatakan oleh Kwik Kian Gie “KKN is the root of evil”. Korupsi tidak hanya sebatas pada usaha untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Korupsi menjadi akar masalah moral, etika, mental, tata nilai dan cara berpikir yang melandasi tindak kejahatan manusia.

KARYA TULIS, 2018

REVOLUSI Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada ber... more REVOLUSI Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence).
Fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain.
Perubahan lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintahan ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan.

OMNIBUS LAW, 2020

"Bus Omni" memang mengagetkan. Saat itu, tahun 1820, pertama kali dipakai di Paris. Kok ada kenda... more "Bus Omni" memang mengagetkan. Saat itu, tahun 1820, pertama kali dipakai di Paris. Kok ada kendaraan yang bisa dipakai mengangkut orang begitu banyak dan pula plus berbagai jenis barang milik penumpang. Apa saja bisa masuk. Semua bisa dimuat. Paris pula yang pertama kali menggunakan istilah Omnibus. Bus jenis Omni. Tapi baru menjadi istilah generik ketika dipakai di Amerika Latin. Di sana segala sesuatu yang bisa dimasuki apa saja disebut Omnibus. Seorang yang sangat rakus makan disebut punya perut Omnibus. Bus Omni lantas sangat populer. Itulah kendaraan besar "pengangkut berbagai jenis" keperluan. Omnibus pun dipakai sebagai istilah generik. Apa pun yang bisa dipakai ramai-ramai disebut Omnibus. Omnibus Law adalah konsolidasi besar-besaran. " Kita tahu bahwa program Omnibus Law itu berat sekali. Bahkan berani memulainya saja sudah hebat. Apalagi bisa melakukannya-ini adalah sebuah langkah besar dan semoga sukses." Pun di bidang hukum. Omnibus Law adalah satu paket hukum yang isinya berbagai jenis hukum. Atau, satu UU yang di dalamnya melingkupi banyak UU terkait. Maka UU seperti itu disebut Omnibus Law. Misalnya UU Investasi. Yang, katakanlah, isinya sudah sangat bagus. Tapi bisa jadi UU Investasi itu sulit mencapai tujuan : meningkatkan modal masuk ke Indonesia. Bisa saja investasi terhambat oleh UU yang lain. Misalnya UU Otonomi Daerah, UU Ketenagakerjaan, UU Lingkungan Hidup/Amdal, UU Bangunan/IMB. Dan banyak lagi. Mengubah salah satu UU itu saja tidak menyelesaikan masalah. Bahkan bisa saja isinya bertabrakan lagi dengan UU lain. Repotnya sama dan hasilnya tidak tuntas. Maka dilakukanlah paket Omnibus Law. Semua UU yang terkait akan dijadikan satu. Akan diangkut dalam satu bus besar Omni: Omnibus Law. (contoh kecilnya seperti Samsat. Three In One. Polisi, Jasa Raharja, Dipenda), mempermudah urusan konsumen. Betapa besar pekerjaan itu. Betapa mendasarnya. Belum pernah yang seperti ini bisa dilakukan presiden siapa pun. Di Amerika sudah lama pemerintah mengajukan paket RUU Omnibus Law: menyempurnakan banyak UU dalam satu payung. Misalnya saat Amerika kesulitan mengatasi meningkatnya kriminalitas. Kita bisa membayangkan betapa rumitnya pengajuan satu RUU Omnibus Law. Terutama menyusun RUU-nya. Misalnya satu Omnibus Law itu akan diberi nama 'Cipta Lapangan Kerja'. Lebih dari 7 UU berada dalam satu bus itu. Total berisi lebih dari 1.000 pasal. Apalagi, pemerintah sekarang ini tidak hanya mengerjakan satu bus Omni. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan pemberangkatan sekaligus 11 bus Omni. Tiap bus akan ada namanya sendiri. Masing-masing bus mengangkut banyak UU terkait. Sangat Dramatik.

Analisa Kebijakan Publik, 2020

Mengapa pemerintah membolehkan moda transportasi beroperasi kembali? Bagaimana implementasi dari ... more Mengapa pemerintah membolehkan moda transportasi beroperasi kembali? Bagaimana implementasi dari kebijakan ini? Bagaimana cara pemerintah memastikan tak ada pelanggaran? Apa dampak dari kebijakan ini? Apa benar pemerintah akan melonggarkan PSBB? Bagaimana teknisnya? Apa benar kebijakan membolehkan moda transportasi beroperasi dan pelonggaran PSBB semata-mata karena alasan ekonomi? Apakah upaya pemerintah memulihkan ekonomi ini sebanding dengan potensi semakin meledaknya pandemi?

KEBIJAKAN JOKOWI, 2019

Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak sering kali membuat instruksi pimpinan harus terle... more Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak sering kali membuat instruksi pimpinan harus terlebih dahulu melewati rantai birokrasi yang panjang. Optimalisasi terhadap hal tersebut merupakan tujuan utama dari ide perampingan eselon itu. Sebetulnya ini bagian penting dari sebuah program strategis Presiden, yakni deregulasi dan debirokratisasi. Ini berkaitan dengan rentang pengambilan keputusan. Jadi bagaimana rentang pengambilan keputusan itu diperpendek, perampingan eselon tersebut dimaksudkan untuk mengurangi rentang pengambilan keputusan sehingga pemerintah dapat bergerak dengan cepat. Pemangkasan eselon itu termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 yang ditujukan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur, dan para Walikota dan Bupati tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dalam surat edaran tersebut terdapat sembilan langkah strategis dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai peta jabatan di masing-masing instansi.

Penyederhaaan eselonisasi ASN akan segera diterapkan, target Presiden Jokowi bulan Juni 2019 haru... more Penyederhaaan eselonisasi ASN akan segera diterapkan, target Presiden Jokowi bulan Juni 2019 harus sudah dilaksanakan

PAPPER, 2019

Bapak Presiden yang terhormat dalam beberapa bulan terakhir ini pemberitaan mengenai nilai rupiah... more Bapak Presiden yang terhormat dalam beberapa bulan terakhir ini pemberitaan mengenai nilai rupiah yang semakin melemah mewarnai jagat media cetak, media online dan media televisi. Agar bisa memahami dengan jelas dan mendudukkan perkara secara tepat, ada lima hal mendasar yang perlu diketahui.

PAPPER, 2019

Sebuah wawancara imaginer antara Presiden Jokowi dengan Staf Ahlinya Khusnul Hadi Kusuma, tentang... more Sebuah wawancara imaginer antara Presiden Jokowi dengan Staf Ahlinya Khusnul Hadi Kusuma, tentang persoalan utang Indonesia

PROBLEMATIKA KEUANGAN NEGARA, 2019

SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN PROBLEMATIKANYA Khusnul Hadi Kusuma, Mahasiswa Doktor Ilmu Administra... more SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN PROBLEMATIKANYA
Khusnul Hadi Kusuma,
Mahasiswa Doktor Ilmu Administrasi UNTAG Surabaya, 2019

Keuangan Negara merupakan hal terpenting dalam suatu Negara yang berdaulat, tanpa adanya keuangan Negara tidak mungkin suatu Negara yang berdaulat dapat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai badan hukum yang bersifat publik dan semua alat dan kelengkapan Negara dapat berjalan dengan baik.
Awal perkembangan keuangan Negara di mulai pada akhir abad ke dua puluh ketika Negara mulai ikut campur dalam kepentingan negaranya ini yang dapat di sebut dengan Negara modern (welfare state modern).
Munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sangatlah di sambut gembira karena diharapakan dapat mengatur dan mengelola segala pertanggungjawaban Negara dengan baik dan bijaksana serta dapat mengakhiri silang pendapat yang sering terjadi selama ini.

EKONOMI DIGITAL, 2019

Khusnul hadi kusuma, Mahasiswa Doktor Ilmu Admiistrasi UNTAG Surabaya, 2019 "Anjing menggonggong ... more Khusnul hadi kusuma, Mahasiswa Doktor Ilmu Admiistrasi UNTAG Surabaya, 2019 "Anjing menggonggong kafilah berlalu," begitulah pepatah yang pantas disematkan dalam gelaran bergengsi IMF-World Bank Group annual meeting 2018 di Bali. Gelaran itu baru saja usai. Indonesia terbilang sukses menggelarnya. Dari berbagai segi boleh dibilang gelaran ini sama apiknya dengan pelaksanaan Asian Games 2018. Jumlah peserta yang fantastis, nilai promo bagi Indonesia, keapikan dalam penyelenggaraan, kesempatan bagi pejabat-pejabat tinggi kita duduk sama tinggi dengan ekonom kelas dunia, serta capaian-capaian penting lainnya. Tak heran kalau banyak pujian berdatangan dari pemimpin negara-negara dan juga lembaga keuangan dunia. Ini jelas semakin meningkatkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa yang diprediksi banyak kalangan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat pada tahun 2050. Namun seperti pepatah tadi, selalu ada yang tidak puas. Tetapi sebagai bangsa saya memilih sikap objektif: menerima dengan bangga. Investasi Pertemuan ini sendiri mendatangkan investasi dalam bidang infrastruktur yang nilainya mencapai 202 triliun rupiah. Tak hanya dana, komitmen kerjasama lainnya juga dicapai melalui pertemuan itu. Salah satunya kesepakatan dalam pengembangan SDM (sumber daya manusia) Indonesia dalam hal teknologi. Kesepakatan ini dicapai

ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2038, 2018

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018-2038

Akan diuraikan disini kondisi geomorfologi, geologi, stratigrafi dan struktur dari Kabupaten Tuba... more Akan diuraikan disini kondisi geomorfologi, geologi, stratigrafi dan struktur dari Kabupaten Tuban masing-masing sebagai berikut.

Kata ziarah berasal dari bahasa Arab zara, yazuru, ziaratun, yang artinya berkunjung atau pergi m... more Kata ziarah berasal dari bahasa Arab zara, yazuru, ziaratun, yang artinya berkunjung atau pergi menengok. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ziarah diartikan dengan berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap keramat atau mulia, makam, dan sebagainya. Sedangkan kata kubur adalah tempat pemakaman jenazah. Secara konkret dapat dipahami bahwa ziarah kubur ialah berkunjung ke tempat pemakaman jenazah (orang yang sudah meninggal dunia).

yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan... more yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari waliyullah, yang berarti 'orang yang mencintai dan dicintai Allah'. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 'sembilan'. Jadi, Wali Songo berarti 'wali sembilan', yakni 'sembilan orang yang mencintai dan dicintai Allah'. Mereka dipandang sebagai ketua kelompok dari sejumlah besar mubaligh Islam yang bertugas mengadakan dakwah Islam di daerah-daerah yang belum memeluk Islam di Jawa.

A. Kondisi Umum Kabupaten Tuban a. Kondisi Geografis Tuban Kabupaten Tuban merupakan salah satu k... more A. Kondisi Umum Kabupaten Tuban a. Kondisi Geografis Tuban Kabupaten Tuban merupakan salah satu kota tua di jalur pantai utara. Luas wilayah Kabupaten Tuban 183.994.561 Ha, dan wilayah laut seluas 22.068 km2. Letak astronomi Kabupaten Tuban pada koordinat 111 o 30' -112 o 35' BT dan 6 o 40' -7 o 18' LS. Panjang wilayah pantai 65 km. Secara administratif daerah ini tergabung di dalam propinsi Jawa Timur. Tuban berbatasan langsung dengan kabupaten Lamongan di sebelah timur, kabupaten Bojonegoro di sebelah selatan, dan di sebelah barat dengan kabupaten Rembang propinsi Jawa Tengah sedangkan di bagian utara berbatasan dengan laut Jawa.

KARYA TULIS, 2018

desentralisasi sering dimaknai secara sederhan sebagai suatu penyerahan kewenangan dari pemerinta... more desentralisasi sering dimaknai secara sederhan sebagai suatu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat (nasional) kepada pemerintan kota/daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sesuai dengan aspirasi dan keputusannya dikenal sebagai otonomi daerah.
Dengan pemahaman ini, otonomi daerah merupakan inti dari desentralisasi. Di lain pihak, Lemieux (dalam Zuhro: 1998) menyatakan bahwa secara konseptual, desentralisasi dan otonomi dipandang sebagai suatu hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri, baik yang menyangkut keputusan administrasi maupun keputusan politik dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Sementara itu menurut Rondinelli, desentralisasi itu dinyatakan sebagai:
“The transfer or delegation of legal and authority to plan, make decisions and manage public functions from the central government its agencies to field organizations of those agencies, subordinate units of government, semi autonomous public corporation, area wide or regional development authorities; financial authorities, autonomous local government, or non government organizational”.
(Desentralisasi merupakan transfer atau pendelegasian wewenang politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan memanage fungsi-fungsi publik daripemerintah pusat dan lembaga-lembaga tersebut, unit-unit pemerintah, otoritas pembangunan regional; wewenang fungsional; pemerintah-pemerintah otonomi lokal; atau lembaga-lembaga non-pemerintahan).

KARYA TULIS, 2018

Dewasa ini korupsi sudah menjadi masalah yang sangat kompleks di negara kita. Praktek korupsi di ... more Dewasa ini korupsi sudah menjadi masalah yang sangat kompleks di negara kita. Praktek korupsi di lembaga negara, baik itu eksekutif dalam hal ini pemerintah, legislatif yang lebih dikenal dengan istilah wakil rakyat ( DPR atau DPRD ), yudikatif sebagai lembaga penegakan hukum maupun swasta korupsi sudah sering terdengar. Bahkan praktek korupsi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ini dilaksanakan oleh berbagai kalangan mulai dari atasan bahkan sampai bawahan atau mulai dari tingat pemerintah yang paling tertinggi sampai dengan tingkatan pemerintahan yang paling rendah sekalipun.
Berbagai media sering menyiarkan masalah korupsi baik media cetak maupun elektronik, dimana hal ini menggambarkan korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa. Upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi pun sudah sering dilakukan baik melalui penegakkan aturan, pemberian sanksi bahkan penerbitan aturan-aturan baru yang kesemuanya itu dalam rangka memberatas korupsi namun, sampai saat ini masalah korupsi tetap menjadi hal yang paling sulit di minimalisir apalagi untuk diberantas.
Selama ini Perang sengit yang digenjarkan pasca reformasi belum mampu memberikan kemenangan atas masalah korupsi yang ternyata sudah melilit Indonesia sangat kuat. Perang ini sangat penting dilakukan karena seperti yang dikatakan oleh Kwik Kian Gie “KKN is the root of evil”. Korupsi tidak hanya sebatas pada usaha untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Korupsi menjadi akar masalah moral, etika, mental, tata nilai dan cara berpikir yang melandasi tindak kejahatan manusia.

KARYA TULIS, 2018

REVOLUSI Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada ber... more REVOLUSI Industri 4.0 sebagai perkembangan peradaban modern telah kita rasakan dampaknya pada berbagai sendi kehidupan, penetrasi teknologi yang serba disruptif, menjadikan perubahan semakin cepat, sebagai konsekuensi dari fenomena Internet of Things (IoT), big data, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (Artificial Intelligence).
Fenomena disrupsi yang mewarnai perkembangan peradaban Revolusi Industri 4.0, dengan dukungan kemajuan pesat teknologi, akan membawa kita pada kondisi transisi revolusi teknologi yang secara fundamental akan mengubah cara hidup, bekerja, dan relasi organisasi dalam berhubungan satu sama lain.
Perubahan lanskap ekonomi politik dan relasi organisasi sebagai konsekuensi Revolusi Industri 4.0 menjadikan transformasi organisasi pemerintah sebagai suatu keniscayaan dalam berbagai skala ruang lingkup, dan kompleksitasnya. Transformasi organisasi pemerintahan ini menjadi kata kunci yang harus terus diupayakan sebagai instrumen bagi aparat pemerintah agar responsif terhadap perubahan.

JURNAL, 2019

ABSTRACT By Hadikusuma Khusnul, mahasiswa Doktor Ilmu Administrasi Angkatan 36, UNTAG Surabaya, 2... more ABSTRACT
By Hadikusuma Khusnul, mahasiswa Doktor Ilmu Administrasi Angkatan 36,
UNTAG Surabaya, 2018, East Java, Indonesia

With the enactment of Law No. 23 of 2014 about local government, the regent / mayor no longer has the right and authority to grant permission for mining management. Because the entire authority has been delegated entirely to the provincial government.
Legal problems of this study are: 1. How Mining Permit issuing authority? and 2. How surveillance Mining Permit ?, aim study is 1. To determine Mining Permit issuing authority? 2. How surveillance Mining Permit ?.
This research is a normative law has empirical-analytical nature, which provides exposition and analysis of the contents (structure) of the applicable law; assessing the applicable laws, providing a theoretical model for the practice of law. Method of collection of legal materials in this study is a normative law, namely the snowball method and systematic method. qualification of legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary.
The results of this study are 1. Authority Mining Permit issuance under the authority of the Province, based on data from the P2T and the Department of Energy and Mineral Resources of East Java show that the increased workload, time permits long and costly resulting in only 4% or 108 applicants are already getting Mining Permit Production Operations. Membutikan that the transfer of authority for issuance of a Mining Permit Regency / City Government to the provinces in the legal analysis is not very effective, efficient and make it difficult for the applicant community, Supervision Mining Permit in the District / City become the full authority of the central government.
Suggestions, soon to innovate with memby pass / cut / simplify the licensing service, and soon formed UPTD (technical executing unit offices) in the Integrated Licensing Services Office of the Assistant Governor of each ex.

Keywords: IUP, IUP Publishing Authority

TERJEMAHAN BUKU KARL POPPER, 2018

sebuah buku tentang LOGIKA SAINS

Saat Indonesia Akhirnya Menyandang Status Investment Grade Bukankah bila menggunakan standar perb... more Saat Indonesia Akhirnya Menyandang Status Investment Grade Bukankah bila menggunakan standar perbandingan antar negara-negara di dunia, Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati.
Mengapa menolak menggunakan indikator yang digunakan untuk membandingkan antara negara? Mengapa alergi dan protes bila Indonesia disebutkan dalam situasi baik oleh lembaga- lembaga internasional. Itu ibarat pepatah “buruk muka cermin dibelah”.

PAPPER, 2019

Dalam beberapa bulan terakhir ini pemberitaan mengenai nilai rupiah yang semakin melemah mewarnai... more Dalam beberapa bulan terakhir ini pemberitaan mengenai nilai rupiah yang semakin melemah mewarnai jagat media cetak, media online dan media televisi. Agar bisa memahami dengan jelas dan mendudukkan perkara secara tepat, ada lima hal mendasar yang perlu diketahui.

UTANG INDONESIA DALAM WAWANCARA IMAGINER DENGAN PRESIDEN JOKOWI.pdf, 2019

saya menjawab apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli (RR) soal utang. Bagaimana RR menyebut utang ... more saya menjawab apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli (RR) soal utang. Bagaimana RR menyebut utang sudah lampu kuning bila pada saat yang sama semua lembaga pemeringkat (Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan Rating & Investment) menyatakan bahwa Indonesia adalah investment grade?

PENYEDERHANAAN ESELONISASI ASN, 2019

PENYEDERHANAAN ESELONISASI ASN