parhan maulana | Stt Nusa Putra (original) (raw)
Papers by parhan maulana
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Parhan Maulana, 2020
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh mau... more Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun
pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya bilamana kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja terjadi pada pekerja, pekerja berhak atas jaminan sosial, untuk itu Pemerintah membuat Program Jamsostek yang diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengakuan atas hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial. Seiring berjalannya waktu kemudian Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pada hakikatnya telah merevisi Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menugaskan PT Jamsostek untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan kata lain PT Jamsostek harus menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan menyelenggarakan program jaminan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hokum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial..
Bookmarks Related papers MentionsView impact
khoirunnisa nurafifah, 2020
ABSTRAK Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau b... more ABSTRAK Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. Setiap pekerjaan atau usaha selalu mengandung potensi resiko berbahaya dalam bentuk kecelakaan kerja atau penyakit kerja. Besarnya potensi kecelakaan dan penyakit kerja tersebut tergantung dari jenis produksi, teknologi yang terpakai, bahan yang di gunakan, tata ruang dan lingkungan bangunan serta kulitas manajemen dan tenaga-tenaga pelaksana. Kecelakaan dan penyakit kerja tersebut mengakibatkan banyak pekerja meninggal, cacat dan mengidap penyakit kronis sehingga tidak mampu lagi bekerja. Penghasilan pun akan berkurang atau menjadi tidak ada. Oleh sebab itu perlu pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan penyakit kerja. Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya terjadi kecelakaan kerja. Kerugian jiwa, material, uang dan waktu merupakan akibat-akibat yang tentu saja akan menghambat secara langsung pelaksanaan pekerjaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk memelihra kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Kesehatan dan Keselamatn Kerja (K3) sering diabaikan, karena dianggap hanya membuang waktu saja, terlebih lagi mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk (K3). Pada penelitian ini akan diteliti mengenai Perencanaan Biaya APD Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemasangan Plafon. Pada saat pelaksanaan penelitian melakukan pengamatan langsung di lapangan, wwancara dan pengambilan dokumentasi di lapangan. PENDAHULUAN Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masa sekarang ini seringkali hal-hal seperti alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sering diabaikan dengan berbagai alasan seperti tidak merasa nyaman dalam bekerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sering di sepelekan karena dianggap hanya membuang waktu dan uang. Oleh karena itu perlu adanya Perencanaan Biaya APD Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pemasangan Plafon. Adanya paradigma tentang safety contruction yang dianggap hanya membuat mahal nilai proyek yang tidak sepenuhnya betul, jika diteliti lebih jauh sebab biaya yang harus dikeluarkan utuk satu kecelakaan nilainya jauh lebih fantastis dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan peralatan safety tersebut.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Parhan Maulana, 2020
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh mau... more Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun
pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan
kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya bilamana kecelakaan kerja
dan penyakit akibat hubungan kerja terjadi pada pekerja, pekerja berhak atas jaminan sosial, untuk itu
Pemerintah membuat Program Jamsostek yang diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengakuan atas hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial.
Seiring berjalannya waktu kemudian Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pada hakikatnya telah merevisi Undang-Undang No. 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menugaskan PT Jamsostek untuk menyesuaikan diri dengan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan kata lain PT Jamsostek
harus menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan menyelenggarakan program jaminan
sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hokum yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan
program jaminan sosial.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Parhan Maulana, 2020
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh mau... more Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun
pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya bilamana kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja terjadi pada pekerja, pekerja berhak atas jaminan sosial, untuk itu Pemerintah membuat Program Jamsostek yang diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengakuan atas hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial. Seiring berjalannya waktu kemudian Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pada hakikatnya telah merevisi Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menugaskan PT Jamsostek untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan kata lain PT Jamsostek harus menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan menyelenggarakan program jaminan sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hokum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program jaminan sosial..
Bookmarks Related papers MentionsView impact
khoirunnisa nurafifah, 2020
ABSTRAK Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau b... more ABSTRAK Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. Setiap pekerjaan atau usaha selalu mengandung potensi resiko berbahaya dalam bentuk kecelakaan kerja atau penyakit kerja. Besarnya potensi kecelakaan dan penyakit kerja tersebut tergantung dari jenis produksi, teknologi yang terpakai, bahan yang di gunakan, tata ruang dan lingkungan bangunan serta kulitas manajemen dan tenaga-tenaga pelaksana. Kecelakaan dan penyakit kerja tersebut mengakibatkan banyak pekerja meninggal, cacat dan mengidap penyakit kronis sehingga tidak mampu lagi bekerja. Penghasilan pun akan berkurang atau menjadi tidak ada. Oleh sebab itu perlu pemberian kompensasi akibat kecelakaan dan penyakit kerja. Masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara umum masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya terjadi kecelakaan kerja. Kerugian jiwa, material, uang dan waktu merupakan akibat-akibat yang tentu saja akan menghambat secara langsung pelaksanaan pekerjaan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk memelihra kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja. Kesehatan dan Keselamatn Kerja (K3) sering diabaikan, karena dianggap hanya membuang waktu saja, terlebih lagi mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk (K3). Pada penelitian ini akan diteliti mengenai Perencanaan Biaya APD Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Pemasangan Plafon. Pada saat pelaksanaan penelitian melakukan pengamatan langsung di lapangan, wwancara dan pengambilan dokumentasi di lapangan. PENDAHULUAN Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masa sekarang ini seringkali hal-hal seperti alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sering diabaikan dengan berbagai alasan seperti tidak merasa nyaman dalam bekerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sering di sepelekan karena dianggap hanya membuang waktu dan uang. Oleh karena itu perlu adanya Perencanaan Biaya APD Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pemasangan Plafon. Adanya paradigma tentang safety contruction yang dianggap hanya membuat mahal nilai proyek yang tidak sepenuhnya betul, jika diteliti lebih jauh sebab biaya yang harus dikeluarkan utuk satu kecelakaan nilainya jauh lebih fantastis dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengadaan peralatan safety tersebut.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Parhan Maulana, 2020
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh mau... more Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu program yang dibuat bagi pekerja atau buruh maupun
pengusaha sebagai sebuah bentuk pencegahan atas timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan
kerja yang mungkin terjadi pada pekerja di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya bilamana kecelakaan kerja
dan penyakit akibat hubungan kerja terjadi pada pekerja, pekerja berhak atas jaminan sosial, untuk itu
Pemerintah membuat Program Jamsostek yang diatur di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai pengakuan atas hak-hak tenaga kerja dalam memperoleh jaminan sosial.
Seiring berjalannya waktu kemudian Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pada hakikatnya telah merevisi Undang-Undang No. 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hal ini sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menugaskan PT Jamsostek untuk menyesuaikan diri dengan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan kata lain PT Jamsostek
harus menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan menyelenggarakan program jaminan
sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hokum yang dibentuk berdasarkan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan
program jaminan sosial.
Bookmarks Related papers MentionsView impact