Dirga Achmad | STAIN Parepare (original) (raw)

Papers by Dirga Achmad

Research paper thumbnail of Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa

Jurnal Hukum Magnum Opus

The existence of village regulations first began with the recognition of villages as a unit of cu... more The existence of village regulations first began with the recognition of villages as a unit of customary law communities and their traditional rights. Village regulations are laws and regulations enacted by the Village Head following deliberation and agreed upon with the Village Consultative Body. This paper's primary objective is to analyze the integration of village regulations into the hierarchy of laws and regulations to strengthen village autonomy. The findings indicate that the village autonomy implementation is an absence of freedom from village discretion in forming village regulations due to the authority of the regent/mayor in evaluating and canceling village regulations. Integrating village regulations into the legal hierarchy can empower village autonomy and clarify the position of village regulations in the legal hierarchy. This research proposes an alternative, indicating village regulations are accommodated in the legal hierarchy so that their position is legally ...

Research paper thumbnail of Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitusional System

Amsir Law Jurnal, Apr 6, 2020

The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution is located as ... more The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution is located as a state institution. The existence of the DPD reflects the principle of territorial or regional representation (regional representation). Therefore, as a representative institution, the DPD should ideally have the legislative, supervisory and budgetary functions as well as the House of Representatives (DPR). However, the DPD as a representative institution with these three functions actually has a very weak and soft function. The two chambers of the House of Representatives (DPR and DPD) do not have balanced authority. DPD and DPR are two rooms (houses, chambers) whose authority is not balanced, because it is classified as soft bicameral.

Research paper thumbnail of Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara

Penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Parepare da... more Penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menelaah hukum serta melihat fakta yang terjadi di lapangan, serta menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi pemerintah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare jug...

Research paper thumbnail of Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas Asn DI Provinsi Sulawesi Selatan

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara

Artikel ini menganalisis mengenai prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi... more Artikel ini menganalisis mengenai prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya data pengaduan mengenai pelanggaran netralitas yang terjadi di Sulawesi Selatan menandakan cukup tingginya kesadaran masyarakat dalam pengawalan proses demokrasi. Tingginya pelanggaran Netralitas ASN di Sulawesi Selatan harus terus diminimalisir dengan pengoptimalan kesadaran masyarakat tersebut, baik dalam mencegah hingga melaporkan berbagai bentuk pelanggaran ke pihak terkait melalui masifnya sosialisasi hingga pemberdayaan masyarakat.

Research paper thumbnail of Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Kekuasaan Pemerintahan Daerah Dan UU Kekuasaan Kehakiman

Research paper thumbnail of Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Kekuasaan Pemerintahan Daerah Dan UU Kekuasaan Kehakiman

Research paper thumbnail of Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

The regulations on presidential and vice-presidential candidates can only be proposed through the... more The regulations on presidential and vice-presidential candidates can only be proposed through the path of political parties seen as a condition that restricts the people to choose an ideal leader. While the political party that is the focus of hope has experienced a pragmatist disorientation as the holder of the people's mandate. This research is intended to assess the urgency of individual presidential candidates to be accommodated in elections. This research is normative research with conceptual and statutory approaches. The type of data used is secondary data obtained through literature studies which are analyzed qualitatively. The results of this study show that personal presidential candidates and vice-presidents are not very important to be accommodated in the current context, even if there is disorientation of political parties, due to accommodating personal presidential candidates must change the constitutional provisions that are very sacred in the state of Indonesia, b...

Research paper thumbnail of Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitusional System

Amsir Law Journal, 2020

The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution is located as ... more The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution is located as a state institution. The existence of the DPD reflects the principle of territorial or regional representation (regional representation). Therefore, as a representative institution, the DPD should ideally have the legislative, supervisory and budgetary functions as well as the House of Representatives (DPR). However, the DPD as a representative institution with these three functions actually has a very weak and soft function. The two chambers of the House of Representatives (DPR and DPD) do not have balanced authority. DPD and DPR are two rooms (houses, chambers) whose authority is not balanced, because it is classified as soft bicameral.

Research paper thumbnail of Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.docx

Bagaimana merencanakan Pembangunan Hukum nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara

Research paper thumbnail of Implementasi dan Implikasi Tax Amnesty di Indonesia

Tulisan ini disampaikan dalam Kegiatan Kajian Ilmu Hukum, Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum ... more Tulisan ini disampaikan dalam Kegiatan Kajian Ilmu Hukum, Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) UGM pada tanggal 7 Oktober 2016 di Fakultas Hukum UGM

Research paper thumbnail of Quo Vadis Pembatalan Perda

Belakangan ini, kontroversi disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2016 Tentang Penataa... more Belakangan ini, kontroversi disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah yang telah mengamanatkan pembentukan Lembaga Adat Daerah (LAD) yang diketuai oleh Bupati Gowa sekaligus menjalankan fungsi dan peran sebagai Somba (Raja) di Gowa tak kunjung selesai, berbagai persoalan muncul setelah perda tersebut ditetapkan. Penulis dalam hal ini tidak dalam posisi sepakat, bukan juga menolak perda tersebut. Sebagaimana diketahui, Telah banyak tulisan dan argumentasi terkait kontroversi tersebut baik dari perspektif historis kerajaan, politik lokal, sosial kemasyarakatan, maupun dari perspektif hukum tata negara terkait pembentukan perda, pengakuan masyarakat hukum adat, serta kedudukan Raja dan Kerajaan di Indonesia. Maka penulis kali ini, hanya akan mengurai persoalan pembatalan perda dalam sistem ketatanegaraan kita, (Bagaimana kedudukannya, Siapa yang membatalkan, dan bagaimana mekanisme pembatalan Perda) mengingat hal tersebut merupakan perkembangan isu yang sementara diperbincangkan dikalangan masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan.

Research paper thumbnail of Integrasi Peraturan Desa Ke Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Memperkuat Otonomi Desa

Jurnal Hukum Magnum Opus

The existence of village regulations first began with the recognition of villages as a unit of cu... more The existence of village regulations first began with the recognition of villages as a unit of customary law communities and their traditional rights. Village regulations are laws and regulations enacted by the Village Head following deliberation and agreed upon with the Village Consultative Body. This paper's primary objective is to analyze the integration of village regulations into the hierarchy of laws and regulations to strengthen village autonomy. The findings indicate that the village autonomy implementation is an absence of freedom from village discretion in forming village regulations due to the authority of the regent/mayor in evaluating and canceling village regulations. Integrating village regulations into the legal hierarchy can empower village autonomy and clarify the position of village regulations in the legal hierarchy. This research proposes an alternative, indicating village regulations are accommodated in the legal hierarchy so that their position is legally ...

Research paper thumbnail of Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitusional System

Amsir Law Jurnal, Apr 6, 2020

The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution is located as ... more The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution is located as a state institution. The existence of the DPD reflects the principle of territorial or regional representation (regional representation). Therefore, as a representative institution, the DPD should ideally have the legislative, supervisory and budgetary functions as well as the House of Representatives (DPR). However, the DPD as a representative institution with these three functions actually has a very weak and soft function. The two chambers of the House of Representatives (DPR and DPD) do not have balanced authority. DPD and DPR are two rooms (houses, chambers) whose authority is not balanced, because it is classified as soft bicameral.

Research paper thumbnail of Otoritas Pengawasan Partisipatif Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara

Penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Parepare da... more Penelitian ini membahas tentang peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) di Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menelaah hukum serta melihat fakta yang terjadi di lapangan, serta menggunakan sumber data data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif telah dilaksanakan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui pengawasan yang melibatkan masyarakat dengan merangkul seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, maupun organisasi pemerintah. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif berbasis teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare jug...

Research paper thumbnail of Penindakan Atas Pelanggaran Netralitas Asn DI Provinsi Sulawesi Selatan

JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara

Artikel ini menganalisis mengenai prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi... more Artikel ini menganalisis mengenai prosedur penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana penindakan atas pelanggaran netralitas ASN di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya data pengaduan mengenai pelanggaran netralitas yang terjadi di Sulawesi Selatan menandakan cukup tingginya kesadaran masyarakat dalam pengawalan proses demokrasi. Tingginya pelanggaran Netralitas ASN di Sulawesi Selatan harus terus diminimalisir dengan pengoptimalan kesadaran masyarakat tersebut, baik dalam mencegah hingga melaporkan berbagai bentuk pelanggaran ke pihak terkait melalui masifnya sosialisasi hingga pemberdayaan masyarakat.

Research paper thumbnail of Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Kekuasaan Pemerintahan Daerah Dan UU Kekuasaan Kehakiman

Research paper thumbnail of Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Kekuasaan Pemerintahan Daerah Dan UU Kekuasaan Kehakiman

Research paper thumbnail of Calon Presiden Perseorangan dan Presidential Threshold dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia

The regulations on presidential and vice-presidential candidates can only be proposed through the... more The regulations on presidential and vice-presidential candidates can only be proposed through the path of political parties seen as a condition that restricts the people to choose an ideal leader. While the political party that is the focus of hope has experienced a pragmatist disorientation as the holder of the people's mandate. This research is intended to assess the urgency of individual presidential candidates to be accommodated in elections. This research is normative research with conceptual and statutory approaches. The type of data used is secondary data obtained through literature studies which are analyzed qualitatively. The results of this study show that personal presidential candidates and vice-presidents are not very important to be accommodated in the current context, even if there is disorientation of political parties, due to accommodating personal presidential candidates must change the constitutional provisions that are very sacred in the state of Indonesia, b...

Research paper thumbnail of Legal Standing and Authority of the Regional Representative Council in the Indonesia Constitusional System

Amsir Law Journal, 2020

The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution is located as ... more The Regional Representative Council (DPD) as a regional representative institution is located as a state institution. The existence of the DPD reflects the principle of territorial or regional representation (regional representation). Therefore, as a representative institution, the DPD should ideally have the legislative, supervisory and budgetary functions as well as the House of Representatives (DPR). However, the DPD as a representative institution with these three functions actually has a very weak and soft function. The two chambers of the House of Representatives (DPR and DPD) do not have balanced authority. DPD and DPR are two rooms (houses, chambers) whose authority is not balanced, because it is classified as soft bicameral.

Research paper thumbnail of Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.docx

Bagaimana merencanakan Pembangunan Hukum nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara

Research paper thumbnail of Implementasi dan Implikasi Tax Amnesty di Indonesia

Tulisan ini disampaikan dalam Kegiatan Kajian Ilmu Hukum, Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum ... more Tulisan ini disampaikan dalam Kegiatan Kajian Ilmu Hukum, Keluarga Mahasiswa Magister Ilmu Hukum (KMMIH) UGM pada tanggal 7 Oktober 2016 di Fakultas Hukum UGM

Research paper thumbnail of Quo Vadis Pembatalan Perda

Belakangan ini, kontroversi disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2016 Tentang Penataa... more Belakangan ini, kontroversi disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2016 Tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah yang telah mengamanatkan pembentukan Lembaga Adat Daerah (LAD) yang diketuai oleh Bupati Gowa sekaligus menjalankan fungsi dan peran sebagai Somba (Raja) di Gowa tak kunjung selesai, berbagai persoalan muncul setelah perda tersebut ditetapkan. Penulis dalam hal ini tidak dalam posisi sepakat, bukan juga menolak perda tersebut. Sebagaimana diketahui, Telah banyak tulisan dan argumentasi terkait kontroversi tersebut baik dari perspektif historis kerajaan, politik lokal, sosial kemasyarakatan, maupun dari perspektif hukum tata negara terkait pembentukan perda, pengakuan masyarakat hukum adat, serta kedudukan Raja dan Kerajaan di Indonesia. Maka penulis kali ini, hanya akan mengurai persoalan pembatalan perda dalam sistem ketatanegaraan kita, (Bagaimana kedudukannya, Siapa yang membatalkan, dan bagaimana mekanisme pembatalan Perda) mengingat hal tersebut merupakan perkembangan isu yang sementara diperbincangkan dikalangan masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan.