Muh Sutri Mansyah | University of Brawijaya (original) (raw)

Papers by Muh Sutri Mansyah

Ta'awun, Jan 15, 2024

Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahanan tentang pen... more Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahanan tentang pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Sampuabalo, Kabupaten Buton. Pengabdian Masyarakat ini diharapkan mampu memberikan kesadaran hukum tentang bagaimana pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini penyuluhan, ceramah dan diskusi. Teknik Analisa yang digunakan yaitu wawancara. Hasil penelitian menunjukan Upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat salah satu yang efektif ialah penyuluhan hukum yang dilakukan dihadapan Masyarakat Desa Sampuabalo dan peserta yang hadir dominan orang yang sudah berkeluarga dan sangat antusias bahkan Masyarakat mengharapkan perlu dilakukan penyuluhan hukum lagi sehingga dapat menambah mengetahuan seputar hukum.

Journal of Human and Education, Jan 16, 2024

Bahwa kesamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara telah dilindungi oleh konstitusi sebagai ... more Bahwa kesamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara telah dilindungi oleh konstitusi sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia dalam memenuhi rasa keadilan hukum. Jaminan kesamaan dihadapan hukum tersebut harus dijunjung tinggi tampa kecuali sebagaimana dimanahkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, hal ini sejalan dengan doktrin Hukum yang menyatakan bahwa keadilan harus dapat diakses oleh semua warga negara tanpa terkecuali (justice for all/accessible to all)". Namun akses hukum dan keadilan belum sepenuhnya menyentuh lapisan masyarakat tidak mampu, olehnya itu dipandang perlu ada sarana untuk dapat menfasilitasi layanan bantuan hukum cuma-cuma/ gratis bagi masyarakat tidak mampu. Melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat terkait pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menggunakan metode tatap muka langsung, agar masyarakat dapat mengetahui tata cara memperoleh layanan bantuan hukum gratis sehingga mewujudkan perubahan sosial yang berkedilan.

This paper investigates the critical issue of immunity rights for experts who provide statements ... more This paper investigates the critical issue of immunity rights for experts who provide statements in trials, with a specific focus on the analysis of Decision No: 47/Pdt.G/LH/2018/PN Cbi. Employing a normative research approach, the study adopts a comprehensive methodology, encompassing a case and statutory perspective alongside grammatical and systematic interpretation. The pivotal finding of the research centers on the rejection of a lawsuit by the Panel of Judges, attributing it to the absence of relative competence in the presented case. Notably, the decision contains a notable directive, proposing that "experts in the future should have the right not to be prosecuted criminally." This forward-looking perspective accentuates the significance of extending immunity rights to experts. The paper underscores the urgent need for recognizing and formalizing these rights within the legal framework, advocating for the incorporation of immunity provisions for experts in the Witness and Victim Protection Law. The research contributes to the broader discourse on legal reforms, highlighting the evolving landscape concerning the legal status and protection of experts involved in legal proceedings. In navigating these complex legal dynamics, this paper calls for a proactive approach from policymakers and legislators to address and safeguard the immunity rights of experts, ensuring a fair and conducive environment for their participation in legal processes.

Al-Ahkam, Dec 31, 2023

The aim of this research is to analyze witness protection in divorce cases in Indonesia. Witnesse... more The aim of this research is to analyze witness protection in divorce cases in Indonesia. Witnesses are one of the pieces of evidence used in divorce cases in the Religious Court, yet witnesses brought forth during trials face threats and legal demands. Meanwhile, the aspect of witness protection remains unregulated. This article questions why it is crucial to protect witnesses in divorce cases in religious courts and what constitutes an ideal concept of witness protection. This research employs a legislative and case-based approach. This article suggests that witness protection is highly significant as witnesses are often utilized as evidence. Based on 709 applications from non-criminal cases seeking protection from the Witness and Victim Protection Agency, it is evident that the Witness and Victim Protection Act only regulates witnesses in criminal offenses. It extends beyond the interests of the petitioner and the respondent. Yet, it has to be in the interest of the witnesses and the court so as to achieve truth and justice. Simply speaking, the protection of witnesses should be regulated under the Witness and Victim Protection Act.

Artikel bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keterangan palsu sebagai salah satu ... more Artikel bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keterangan palsu sebagai salah satu kasus obstruction of justice, disini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pencekatan koseptual dan pendekatan kasus, hal ini di latarbelakangin oleh terdakwa atau saksi memberikan keterangan di persidangan sebagai pembuktian namun dalam proses pemberian keterangan ternyata terdapat permasalahan yakni terdakwa atau saksi memberikan keterangan palsu dipersidangan, hal ini tentunya akan menghambat proses pembuktian yang sedang berjalan dan hakim atau penuntut umum menjadi sulit untuk mencari kebenaran materiil. Maka oleh karena itu dalam hasil penelitian ini menyatakan bahwa keterangan palsu sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari obstruction of justice atau upaya mengahalang-halangi karena dengan keterangan...

Jurnal Hukum Progresif, Apr 30, 2023

Investigators in carrying out their duties actually experience threats and even violence, while f... more Investigators in carrying out their duties actually experience threats and even violence, while from the protection aspect there are no rules. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. It is important for investigators to be given physical protection, namely the sociological aspect that investigators found experiencing threats and persecution by parties who have an interest in the case being handled. The juridical aspect of the Indonesian constitution has guaranteed every citizen to guarantee this protection based on Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "guarantee protection from various threats", in addition to comparing with Article 33 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, which regulates the protection of investigators. proactive government to take preventive measures by providing protection for investigators. So that the investigators of corruption crimes should regulate physical protection.

Asia Pacific Fraud Journal

This study aims to examine and analyze the integrity of investigators in handling criminal cases ... more This study aims to examine and analyze the integrity of investigators in handling criminal cases committed by witnesses (Case Study of Alleged Criminal Acts of Vandalism in Central Buton Regency), through a juridical-empirical research approach and analysis of qualitative methods. The results show. To reveal the integrity of investigators, two indicators are used, namely honesty and objectivism. So the results of the study showed that there was dishonesty by the investigators, namely asking for the summons of witnesses at night, the investigator denied the question and said it was not true while regarding objectivism, the investigator allegedly sided with the reporter based on the alleged threat to the witness to admit that he did it. Suggestions in realizing investigators with integrity can be formed through two aspects, namely internal aspects, and external aspects, internal aspects of the police institution must be seriously fostered through quality education of cultural maturity...

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam melakukan upaya pengembalian aset... more Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam melakukan upaya pengembalian aset tempat wisata sebagai hasil dari korupsi dalam kerangka undang-undang, dengan menggunakan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada literatur. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pengembalian aset tempat wisata yang merupakan hasil dari korupsi menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia karena mengingat dampak yang diakibat dari pengembalian aset tersebut akan timbul masalah lagi, seperti tata pengelolaan yang harus direkonstruksi sehingga perlu terus dilakukan secara masif. Hasil laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kurang lebih Rp 3 triliun total kerugian negara yang ditimbulkan dan 482 kasus korupsi sepanjang 2017, meskipun Indonesia memiliki lembaga yang fokus pada pemberantasan dan pencegahan korupsi seperti KPK. Selain itu, diperlukan juga kerjasama secara kolektif utuk membasmi korupsi serta menyelamatkan aset negara yang ada di Indonesia

IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies), 2018

Currently, the country of Indonesia is experiencing unresolved narcotics problems. various effort... more Currently, the country of Indonesia is experiencing unresolved narcotics problems. various efforts to eradicate and prevent narcotics have been done, but have not caused a deterrent effect in law enforcement. There is a difficulty in eradicating it to its roots, it becomes one of the obstacles experienced by our law enforcement officers, in this study using normative juridical research method with historical approach, conceptual approach which has been studied the customary criminal sanction which is applicable during the reign of the buton sultanate and obstacles in the application of gogoli punishment. The results of this study indicate that the renewal of national criminal law in relation to criminal sanctions may originate from customary law prevailing in the sultanate of buton as intended is gogoli punishment, while the concept of gogoli punishment is a rope encircled on the body of a person convicted and withdrawn by in opposite direction until the loss of endurance or death, ...

Nowadays, Indonesia is undergoing a corruption problem unresolved. a variety of efforts to combat... more Nowadays, Indonesia is undergoing a corruption problem unresolved. a variety of efforts to combat corruption a criminal offence has been committed, but not yet scrapped in law enforcement. as can be eradicated up to its roots, it is to be one of the barriers that were experienced by our law enforcement officers, the overthrow of criminal sanctions as deterrent effects do not cause against the corruptor, then should the overthrow criminal sanctions heavier again. As well as administering Gogoli penalty or death sentence applied in the Sultanate of Buton at the time of his reign, but in execution i.e. a rope twirled and drawn in a manner opposite direction until a dead, Surely the concept of the overthrow of the current criminal sanctions imposed during the reign of the Buton Sultanate. pose a deterrent effect and a structural officials have feelings of fear to commit irregularities such as corruption, then the author represents the hope that the punishment could be applied nationally...

Indonesia is currently facing the problem of corruption that has been rampant and has a tremendou... more Indonesia is currently facing the problem of corruption that has been rampant and has a tremendous negative impact hence it is necessary eradication and prevention of corruption but in reality the resulting loss of corruption becomes a problem also, so this paper aims to describe the effort of Indonesia in retrieving the asset lost in corruption in the form of tourist attractions within the framework of legislation, this paper uses literature research based on literature. The results of this paper argue that the return of assets in the form of places that are the result of corruption becomes a challenge for Indonesia because considering the impacts resulting from the return of assets will arise problems such as management that must be reconstructed so it needs to continue to be done massively but given the corruption has spread in the system of government from the village level to the central government so that in the eradication and prevention of corruption faced obstacles and need...

This article aims to investigate about false information as a case of obstruction of justice, her... more This article aims to investigate about false information as a case of obstruction of justice, here the author uses a type of normative juridical writing with a legislative approach, conceptual approach and case approach, this is the background of the defendant or witness giving information in the trial as proof, but in the process of giving information it turns out that there is a problem, namely the defendant or witness gave a false statement in court, this will certainly hinder the ongoing verification process and the judge or public prosecutor becomes difficult to find material truth. Therefore, the results of this paper state that false information as stipulated in Article 22 of Law Number 31 Year 1999 jo Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption is part of the obstruction of justice because false statements in the trial resulted in the disruption of the trial process and required a long time in the trial process even though it was not directl...

Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai menghilangkan alat bukti oleh pe... more Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai menghilangkan alat bukti oleh penyidik tindak pidana korupsi sebagai upaya obstruction of justice, disini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, hal ini dilatar belakangi setiap kasus tindak pidana korupsi tentunya akan dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, sampai penjatuhan vonis dan pelaksanaan putusan. sebagaimana hal tersebut merupakan proses dalam sistem peradilan pidana, suatu kasus dapat ditindak lanjuti berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, namun muncul permasalahan jika ternyata alat bukti diduga dihilangkan oleh penyidik, maka akan timbul pertanyaan apakah dengan menghilangkan alat bukti oleh penyidik sebagai upaya obstruction of justice, maka hasil penelitian bahwa menghilangkan alat bukti dapat termasuk upaya obstruction of justice yang merupakan perbuatan tindak pidana dan penyidik harus bertangungjawab secara pidana menurut pasal 21 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memberikan kewenangan yang luas unt... more Dengan diberlakukan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memberikan kewenangan yang luas untuk mengatur tata pemerintahannya secara otonom, hal ini ditambah lagi dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi cepat, pengelolaan yang mandiri ini dapat secara maksimal memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, pemerintah berharap dengan diberlakukan peraturan tersebut dapat memberikan pemerataan pembangunan serta dapat menaggulangi kemiskinan dan masalah sosial lainnya, sehingga para perangkat desa harus yang mengetahui tata kelola dana desa yang baik tersebut, pada APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia, alokasi dana desa Pada tahun 2016 sebesar + Rp. 49,96 sedangkan pada tahun 2017 RAPBN-P yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar + Rp. 60 triliyun. Tentunya dengan dana desa yang setiap tahunnya mengalami kenaikan bukanlah dana yang sedikit yang disediakan oleh pemerintah maka pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang berat agar dana yang alokasikan tersebut dapat mendorong kemajuan desa serta memiliki kemandirian dalam mengurus rumah tangganya sendiri, dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa harus berhati-hati dalam penggunaan dana desa karena tidak menutup kemungkinan dapat terjadi korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pemerintah desa diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, laporan itu sebagai proses pengelolaan keuangan desa, namun masih memiliki peluang terjadinya korupsi hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dan ditambahkan lagi dengan lokasi desa yang jauh dari perkotaan atau pedalaman. Sebenarnya pengawasan secara langsung telah dilakukan oleh pendamping desa sedangkan pengawasan tidak langsung itu difasilitasi oleh pemerintah dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan pengganggaran desa sebagaimana disebut Badan Permusyawaratan Desa, meskipun badan tersebut dibentuk sebagai mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat, namun seiring perkembangan pengawasan tersebut tidak menutup kemungkinan masih membuka celah