Dewi Purnima | University of Brawijaya (original) (raw)

Papers by Dewi Purnima

Jurnal Administrasi Publik, 2015

The dependency from central government that can increasing fiscal independence. This research use... more The dependency from central government that can increasing fiscal independence. This research used explanatory quantitative method. The sample of the research were 114 analysis units that obtained from documentation of income realization in regencies and cities of East Java Province in 2012 until 2014. The result of this research showed that DBH, DAU, and DAK had a positive impact to fiscal independence simultaneously. Partially, DBH did not had a impact to fiscal independence, while DAU and DAK had a negative impact to fiscal independence. Fiscal decentralization could moderate the correlation of DBH, DAU, and DAK to fiscal independence.

Sebagai salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung, kedelai merupakan bahan pangan... more Sebagai salah satu komoditas pangan utama setelah padi dan jagung, kedelai merupakan bahan pangan yang mendapat perhatian besar bagi Indonesia. Perkembangan secara historis dan kultural menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indoensia menggunakan produk kedelai dalam berbagai produk makanan, seperti tahu, tempe, kecap, tauco, dan susu. Selain itu kedelai merupakan bahan baku industri makanan yang kaya protein nabati dan sebagai bahan baku industri pakan ternak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi kedelai pada periode 1978-2008 meningkat rata-rata sebesar 2,08% per tahun. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya produktivitas kedelai rata-rata sebesar 1,49% per tahun, serta meningkatnya luas areal panen kedelai rata-rata sebesar 0,56% per tahun. Namun, perkembangan tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara produsen utama kedelai di dunia. Melihat berbagai potensi yang ada, kedelai dapat dikembangkan agar dpaat memenuhi kebutuhan nasional secara swasembada dan menjadi ketahanan pangan di Indonesia.

Penggunaan teknologi informasi membangun suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintahan yang ... more Penggunaan teknologi informasi membangun suatu sistem antara masyarakat dengan pemerintahan yang dikenal dengan electronic government (e-Government). E-Government merupakan suatu bentuk sistem informasi baru yang mampu membantu pemerintahan dalam hal transparasi informasi serta layanan masyarakat secara online. Pengembangan e-Government merupakan upaya pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Salah satu sistem informasi yang digunakan dalam pelayanan adalah pelayanan keimigrasian. Pemberian informasi tentang keimigrasian dapat melalui website imigrasi dan pemberian pelayanan mengenai keimigrasian dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi. Sistem informasi tersebut dikenal dengan sistem informasi electronic passport (e-passport) atau e-paspor. Sistem informasi e-paspor berfungsi untuk memberikan pelayanan dan informasi mengenai paspor kepada masyarakat melalui internet.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu menjelaskan pengaruh penggunaan sistem informasi e-paspor terhadap pelayanan publik tentang keimigrasian di Kota Surabaya. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai masukan tentang perubahan perbaikan pelayanan publik melalui penggunaan sistem informasi e-paspor. Manfaat pada penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan praktis.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori mengenai sistem informasi dan teori pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Keimigrasian Kelas I Khusus Kota Surabaya. Variabel yang digunakan adalah penggunaan sistem informasi e-paspor dan pelayanan publik tentang keimigrasian. Tanggapan responden dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Populasi penelitian ini adalah masyarakat pengguna e-paspor dengan jumlah sampel yang digunakan adalah 5 kali 26 item variabel yaitu sebanyak 130 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis statistik eksploratif dan analisis statistik inferensial.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, serta sumber kejiwaan masyar... more Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, serta sumber kejiwaan masyarakat dan negara Indonesia, sehingga diperlukan penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya, banyak kondisi di lapangan yang menunjukkan kemerosotan dari penghayatan dan pengamalan Pancasila. Diperlukan adanya upaya untuk memperbaiki penghayatan dan pengamalan Pancasila. Karya tulis ini dimaksudkan untuk menggambarkan pola penghayatan dan pengamalan Pancasila serta memberikan gagasan mengenai penguatan pola pelaksanaannya melalui media iklan dalam mewujudkan manusia Pancasila.

Drafts by Dewi Purnima

Istilah administrasi publik seringkali diganti oleh para ahli ilmu politik dengan "birokrasi." Va... more Istilah administrasi publik seringkali diganti oleh para ahli ilmu politik dengan "birokrasi." Variasi istilah ini lebih populer karena lebih mudah dipahami dan diamati secara nyata oleh orang awam daripada istilah administrasi publik (Keban, 2008). Secara etimologi, birokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu bureau dan kratia, yang berarti meja atau kantor dan pemerintahan. Jadi birokrasi berarti pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dari meja ke meja. Birokrasi memegang peranan penting dalam perumusan, pelaksanaan dan pengawasan berbagai kebijakan publik, termasuk evaluasi kinerjanya. Dan birokrasi dan politik merupakan hal yang seharusnya dibedakan. Dapat dilihat perbedaan mendasar antara politik dan birokrasi. Politik adalah membuat kebijakan dan mana yang terbanyak, sementara birokrasi adalah melaksanakan kebijakan dan mana yang terbaik. Sebagaimana disebutkan oleh Woodrow Wilson: Administration lies outside the proper sphere of politics. Administration questions are not political questions; although politics sets the tasks for administration, it should not be suffered to manipulate its offices. Namun, kondisi birokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini seperti merupakan alat kekuasaan politik yang dapat disebut politisasi birokrasi. Birokrasi bukan lagi diartikan sebagai penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi dalam skala besar dan untuk kepentingan publik tetapi dapat dilihat bahwa birokrasi lebih sebagai organisasi yang tidak efisien, berbelit-belit, korup, dan untuk meraih segalanya. Secara teoritis birokrasi adalah alat kekuasaan untuk menjalankan keputusan-keputusan politik, namun dalam prakteknya birokrasi telah menjadi kekuatan politik. Birokrasi memang dapat digabungkan dengan politik agar birokrasi tidak hanya melaksanakan kebijakan tetapi juga untuk merumuskan kebijakan yang akan bermanfaat bagi publik. Namun, birokrasi dapat menjadi buruk apabila juga menjadi alat politik untuk mengatur dan mewujudkan agenda-agenda politik. Jadi, peran birokrasi dapat menentukan hitam putihnya kehidupan masyarakat dan negara. Jika birokrasi baik, maka negara dan masyarakat akan baik (Martini, 2010). Begitu juga sebaliknya, jika birokrasi buruk maka masyarakat juga akan buruk. Oleh karena itu ada perbedaan pendapat dalam memberikan makna kepada organisasi birokrasi. Makna-makna itu antara lain : 1. Makna Positif Birokrasi diberi makna positif ketika organisasi birokrasi dikatakan sebagai organisasi legal-rasional yang bekerja secara efisien dan efektif.

Ketentuan mengenai parliamentary threshold merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah demi ... more Ketentuan mengenai parliamentary threshold merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah demi tercapainya Pemilu 2014 yang berhasil. Keputusan tersebut diambil berdasarkan berbagai alternatif dengan mengacu pada perjalanan Pemilu di Indonesia, sistem politik dan sistem pemerintahan di Indonesia, dan situasi dan kondisi politik di Indonesia saat ini.Aktifitas penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan membutuhkan perhatian dan pendefinisian yang tepat atas masalah, penentuan tujuan, menemukan, mendesain dan menetapkan sejumlah tindakan yang tepat, serta mengevaluasi dan memilih alternatif tindakan terbaik. Dalam keputusan memberlakukan sistem parliamentary threshold sebesar 3,5 persen yang ditulis dalam Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang Pemilu terbaru tentu akan terdapat berbagai konsekuensi, pro, dan kontra. Untuk itu, perlu dibahas mengenai implikasi keputusan pemerintah mengenai Pasal 208 dan Pasal 209 Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membahas mengenai ketentuan parliamentary threshold.

Jurnal Administrasi Publik, 2015