Anissa Noor | University of Indonesia (original) (raw)
Uploads
Thesis Chapters by Anissa Noor
Universitas Indonesia, 2015
Investasi merupakan salah satu sarana maupun alat dalam perkembangan perekonomian suatu negara, t... more Investasi merupakan salah satu sarana maupun alat dalam perkembangan perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat, maka Indonesia membuka pintu investasi seluas-luasnya bagi asing. Atas kegiatan investasi tersebut, investor pun diwajibkan untuk membayar pajak. Di sisi lain, mengingat bahwa perusahaan merupakan entitas yang berorientasi pada keuntungan maka secara naluriah mereka akan melakukan segala upaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalisasi pajak yaitu salah satunya dengan minimalisasi modal (thin capitalization). Suatu kegiatan pembiayaan melalui utang oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak yang menyebabkan rasio antara utang dan modal yang tidak wajar. Walaupun secara hukum, hal ini sah untuk dilakukan karena termasuk dalam penghindaran pajak namun thin capitalization dapat dikatakan telah
menciderai hakikat hukum investasi maupun hukum pajak itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan.
Universitas Pelita Harapan, 2018
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perse... more Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU tersebut serta peraturan pelaksanaannya (“Perseroan”). Pada saat pendirian Perseroan tersebut, sebagaimana telah didefinisikan di atas bahwa masing-masing pendiri harus mengambil bagian saham guna Perseroan dapat mulai beroperasi. Di kemudian hari, jika Perseroan membutuhkan peningkatan modal maka Perseroan dapat meminta pemegang saham untuk memasukkan modal baru dengan atau tanpa peningkatan modal dasar Perseroan. Peningkatan modal tersebut juga dapat dilakukan dengan mengundang penanam modal baru. Sebaliknya, jika memang kondisi membutuhkan maka Perseroan juga dapat mengurangi modalnya. Di sisi lain, pemegang saham juga berhak mengalihkan sahamnya sepanjang hukum memperbolehkan. Konsekuensi dari peningkatan modal, pengurangan modal, dan/atau pengalihan saham tersebut antara lain adalah perubahan pemegang saham. Adapun perubahan pemegang saham Perseroan tersebut harus dilakukan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang berlaku. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menjelaskan ketentuan mengenai persyaratan dan perubahan perubahan pemegang saham Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus, di dalam tesis ini akan dianalisa mengenai konsistensi antara peraturan perudang-undangan yang mengatur mengenai perubahan pemegang saham tersebut. Lebih lanjut, akan dianalisa juga dalam tesis ini mengenai peran notaris dalam hal terjadi perubahan pemegang saham. Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perubahan pemegang saham serta menunjukkan bagaimana notaris harus berperan dalam hal terdapat perubahan pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan sistem administrasi badan hukum dan jabatan notaris.
Universitas Indonesia, 2015
Investasi merupakan salah satu sarana maupun alat dalam perkembangan perekonomian suatu negara, t... more Investasi merupakan salah satu sarana maupun alat dalam perkembangan perekonomian suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat, maka Indonesia membuka pintu investasi seluas-luasnya bagi asing. Atas kegiatan investasi tersebut, investor pun diwajibkan untuk membayar pajak. Di sisi lain, mengingat bahwa perusahaan merupakan entitas yang berorientasi pada keuntungan maka secara naluriah mereka akan melakukan segala upaya untuk memaksimalkan keuntungan dengan meminimalisasi pajak yaitu salah satunya dengan minimalisasi modal (thin capitalization). Suatu kegiatan pembiayaan melalui utang oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak yang menyebabkan rasio antara utang dan modal yang tidak wajar. Walaupun secara hukum, hal ini sah untuk dilakukan karena termasuk dalam penghindaran pajak namun thin capitalization dapat dikatakan telah
menciderai hakikat hukum investasi maupun hukum pajak itu sendiri yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan.
Universitas Pelita Harapan, 2018
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perse... more Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU tersebut serta peraturan pelaksanaannya (“Perseroan”). Pada saat pendirian Perseroan tersebut, sebagaimana telah didefinisikan di atas bahwa masing-masing pendiri harus mengambil bagian saham guna Perseroan dapat mulai beroperasi. Di kemudian hari, jika Perseroan membutuhkan peningkatan modal maka Perseroan dapat meminta pemegang saham untuk memasukkan modal baru dengan atau tanpa peningkatan modal dasar Perseroan. Peningkatan modal tersebut juga dapat dilakukan dengan mengundang penanam modal baru. Sebaliknya, jika memang kondisi membutuhkan maka Perseroan juga dapat mengurangi modalnya. Di sisi lain, pemegang saham juga berhak mengalihkan sahamnya sepanjang hukum memperbolehkan. Konsekuensi dari peningkatan modal, pengurangan modal, dan/atau pengalihan saham tersebut antara lain adalah perubahan pemegang saham. Adapun perubahan pemegang saham Perseroan tersebut harus dilakukan berdasarkan persyaratan dan prosedur yang berlaku. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang menjelaskan ketentuan mengenai persyaratan dan perubahan perubahan pemegang saham Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus, di dalam tesis ini akan dianalisa mengenai konsistensi antara peraturan perudang-undangan yang mengatur mengenai perubahan pemegang saham tersebut. Lebih lanjut, akan dianalisa juga dalam tesis ini mengenai peran notaris dalam hal terjadi perubahan pemegang saham. Tujuan penelitian ini adalah menunjukkan konsistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perubahan pemegang saham serta menunjukkan bagaimana notaris harus berperan dalam hal terdapat perubahan pemegang saham sehubungan dengan pelaksanaan sistem administrasi badan hukum dan jabatan notaris.