Yanuar Priambodo | University of Indonesia (original) (raw)

Uploads

Papers by Yanuar Priambodo

Penanaman Nilai Ideologis Terhadap Pemisahan Dewan Ekonomi dan Sosial dalam Badan Legislatif Pran... more Penanaman Nilai Ideologis Terhadap Pemisahan Dewan Ekonomi dan Sosial dalam Badan Legislatif Prancis Terhadap Uni Eropa" Perubahan format negara Prancis yang berpindah antara Republik dan Monarki (sekarang ini disebut dengan Republik Kelima), berdampak langsung pada labilnya institusi pemerintahan sebagai unit operasional negara. Konstitusi Republik Kelima ini berakar pada pemikiran Charles de Gaulle dan Michel Debre, yang dituangkan dalam act of June 3, 1958, sebagai Presiden dan Perdana Menteri Prancis pada masa awal Republik Kelima. Charles de Gaulle menginginkan sistem pemerintahan Prancis yang lebih rigid namun efektif dalam menjalankan perannya masing-masing. Maka dari itu, ada dua tema besar yang diusung dalam reformasi konstitusi pada masa awal Republik Kelima, yaitu pertama adalah rekonstruksi wewenang negara di bawah kepemimpinan eksekutif yang kuat. Kedua adalah kemunculan konsep rationalized parliament yang menginginkan parlemen dengan kemampuan politik dan kekuasaan yang terbatas. Pada dasarnya kedua tema besar tersebut memang ingin menempatkan kekuatan dan kewenangan politik tertinggi pada Presiden. Perdana Menteri yang berada di bawah presiden, walaupun berada dalam satu kotak eksekutif Prancis, "hanya" diizinkan untuk menggalang koordinasi dan konsolidasi peranan lembaga dan institusi antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Hal ini berkaitan dengan argumen Michel Debre bahwa reformasi konstitusi dilakukan untuk merekonstruksi kekuatan negara. Charles de Gaulle juga menempatkan sistem pemerintahan sesuai dengan Trias Politica, yaitu dengan adanya pemisahan dan keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudisial. Charles de Gaulle sebagai Presiden pada masa awal Republik Kelima, membagi dua kategori tugas pemerintahannya. Pertama, la Politique, memperhatikan posisi Prancis dalam tatanan global dan melibatkan beberapa aspek seperti pertahanan, kebijakan luar negeri, dan hubungan dengan negara-negara bekas koloni Prancis. Sedangkan kategori kedua adalah tanggung jawab pemerintahan yang terkait dengan ekonomi dan sosial untuk mencapai tujuan-tujuan nasional atau domestik. Dari pembagian ini, kita akan melihat bahwa ada

Kehadiran Islamic Bank of Britain (IBB) di tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam studi eko... more Kehadiran Islamic Bank of Britain (IBB) di tahun 2004 merupakan
tonggak penting dalam studi ekonomi dan keuangan Islam. Kehadiran IBB ini diartikan sebagai „ekspansi‟ pertama sistem ekonomi dan keuangan Islam di luar Timur Tengah dan negara-negara Islam. IBB adalah bank ritel pertama berbasissyariah yang mendapatkan otorisasi dari Financial Services Authority (FSA).
Sejak didirikannya IBB, kondisi ekonomi dan keuangan Islam di Inggris semakin berkembang. Bahkan, Inggris adalah negara Barat (non-muslim) pertama yang berhasil menembus peringkat sepuluh besar negara-negara dengan aset keuangan Islam terbesar di dunia. Posisi ini kemudian menjadi semakin menarik
karena langkah Inggris dalam menerapkan sistem ekonomi dan keuangan Islam ini berimbas pada perputaran dana Sovereign Wealth Fund (SWF) dan Petrodolar dari kawasan Teluk (GCC) yang notabene negara-negara Islam eksportir minyak
yang kaya raya. Perbankan syariah, sebagai unit keuangan Islam, juga diyakini lebih kokoh akan gangguan krisis finansial yang sering kali meneror kondisi finansial negara-negara Barat sepeti Inggris.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Keuangan Islam, Perbankan syariah, SWF, FDI, Petrodollar