nikesari utari | University of Indonesia (original) (raw)
Uploads
Papers by nikesari utari
Abstrak Skripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip ... more Abstrak Skripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill & staffing serta style & shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.
PENDAHULUAN Pembangunan nasional merupakan cita-cita dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik... more PENDAHULUAN Pembangunan nasional merupakan cita-cita dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pajak berperan dan bertujuan untuk pembangunan nasional, dan sebaiknya pajak tidak disalahgunakan kepentingannya melainkan hanya untuk kepentingan pelayanan publik. Pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan negara untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola pajak harus bekerja keras agar pengelolaan pajak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa yaitu dalam mengamankan anggaran negara. Pertimbangan dalam pemungutan suatu pajak didasarkan pada prinsip keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaanya, guna mengatasi isu-isu keadilan yang sering dipersepsikan tidak baik. Meskipun asas atau prinsip menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan pajak sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis. Tidak mungkin pemerintah dapat mengerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana, terutama yang bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu setiap tahun penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Ada tiga unsur yang menentukan penerimaan pajak, yakni undang-undang perpajakan yang tepat, kepatuhan serta kesadaran dari Wajib Pajak dan aparat perpajakan yang cakap dan bersih. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dan hal tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri. Berdasarkan uraian ini, penulis tertarik mengambil judul " Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak " sebagai judul makalah ini.
Abstrak Skripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip ... more Abstrak Skripsi ini membahas tentang analisa pelaksanaan transaski non tunai berdasarkan prinsip Good Governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Prinsip Good Governance yang dibahas yaitu akuntabilitas, transparasi dan berlandaskan hukum dan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi non tunai di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai secara penuh di tahun 2016 meliputi penerimaan dan pengeluaran APBD. Pelaksanaan mekanisme non tunai yang dilakukan sudah berdasarkan good governance tetapi belum sempurna karena yang dilakukan oleh Pemerintah Provisi DKI Jakarta masih dalam tahap pengembangan sehingga tetap masih perlunya dukungan pihak-pihak yang membantu Pemprov DKI tidak hanya dari sektor perbankan melainkan dari stakeholder/vendor/pihak ketiga serta masyarakat turut mensukseskan keberhasilan dalam implementasi non tunai ini. Teori 7S Mc Kinsey dipergunakan untuk membuktikan bahwa berbagai aspek seperti strategi, struktur, sistem, skill & staffing serta style & shared value kesemuanya berperan penting dalam keberhasilan implementasi program mekanisme non tunai ini.
PENDAHULUAN Pembangunan nasional merupakan cita-cita dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik... more PENDAHULUAN Pembangunan nasional merupakan cita-cita dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pajak berperan dan bertujuan untuk pembangunan nasional, dan sebaiknya pajak tidak disalahgunakan kepentingannya melainkan hanya untuk kepentingan pelayanan publik. Pajak merupakan salah satu alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan negara untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah sebagai pengelola pajak harus bekerja keras agar pengelolaan pajak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Sektor pajak memegang peranan penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa yaitu dalam mengamankan anggaran negara. Pertimbangan dalam pemungutan suatu pajak didasarkan pada prinsip keadilan dan keabsahan dalam pelaksanaanya, guna mengatasi isu-isu keadilan yang sering dipersepsikan tidak baik. Meskipun asas atau prinsip menyatakan bahwa jumlah pajak yang dipungut hendaklah memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, peranan penerimaan pajak sangat penting dan mempunyai kedudukan yang strategis. Tidak mungkin pemerintah dapat mengerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana, terutama yang bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu setiap tahun penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Ada tiga unsur yang menentukan penerimaan pajak, yakni undang-undang perpajakan yang tepat, kepatuhan serta kesadaran dari Wajib Pajak dan aparat perpajakan yang cakap dan bersih. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa sulitnya negara melakukan pemungutan pajak karena banyaknya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak dan hal tersebut merupakan suatu tantangan tersendiri. Berdasarkan uraian ini, penulis tertarik mengambil judul " Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak " sebagai judul makalah ini.