Ermi Suhasti | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (original) (raw)
Uploads
Papers by Ermi Suhasti
Prajnya Media, Feb 1, 2020
K Ka at ta a P Pe en ng ga an nt ta ar r Bismillahir Rahmanir Rahim Puji syukur kehadirat Allah s... more K Ka at ta a P Pe en ng ga an nt ta ar r Bismillahir Rahmanir Rahim Puji syukur kehadirat Allah swt. Atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang tiada terkira. Salam dan shalawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw yang memberi limpahan kenikmatan kepada kita serta kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas kita. Yang terakhir, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada ayahanda almarhum H.M. Syafei dan ibunda Hj. Suratmi. Ucapan terima kasih saya sampaikan secara tulus kepada suami tercinta, Lukito E. Nugroho serta putra-putri terkasih, Rizka, Ais, Olly dan Izna, yang selalu setia mendukung dan mendampingi. Semoga Allah swt memberi taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e... more The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e., a man and woman to embrace the same religion, and prohibits interfaith marriage. However, in practice interfaith marriage is concluded and the couple of such marriage struggled to conduct the marriage and to have the marriage legitimized. One of the ways is to propose a designation or decree from the civil court to officially allow them to marry and to mandate the Civil Marriage Registrar to register their marriages. This article discusses the practice of interfaith marriages based on the permission from the civil courts’ judges in Surakarta. Deploying the socio-legal approach and based on interviews with some relevant persons and on the observation on a number of civil courts’ decrees, this article finds that there are interfaith marriages in Indonesia and interfaith couple struggled to get their marriages officially admitted and legalized by taking the advantage of the legal gap on ...
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies
The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e... more The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e., a man and woman to embrace the same religion, and prohibits interfaith marriage. However, in practice interfaith marriage is concluded and the couple of such marriage struggled to conduct the marriage and to have the marriage legitimized. One of the ways is to propose a designation or decree from the civil court to officially allow them to marry and to mandate the Civil Marriage Registrar to register their marriages. This article discusses the practice of interfaith marriages based on the permission from the civil courts’ judges in Surakarta. Deploying the socio-legal approach and based on interviews with some relevant persons and on the observation on a number of civil courts’ decrees, this article finds that there are interfaith marriages in Indonesia and interfaith couple struggled to get their marriages officially admitted and legalized by taking the advantage of the legal gap on ...
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
In social life is often occur a dispute relating to the rights and obligations of various reasons... more In social life is often occur a dispute relating to the rights and obligations of various reasons. In general, the dispute can usually be resolved through mediation. Mediation can be applied outside the court (litigation) or in court (litigation), as in inheritance disputes for Muslims. Inheritance disputes, including one of the absolute authority of the Religious Court, with the object of dispute in the form of property. Inheritance disputes submitted to the Religious Court and resolved through mediation one of which was verdict No. 181 / Pdt. G / 2013 / PA.Yk which is decided by the Religious Court of Yogyakarta. This paper describes the mediation process and a review of Islamic law on mediation in the heritage dispute settlement process against the verdict. Heritage disputes in the verdict occurred because some of the heirs sold the estate and there are other heirs who have not got the part.[Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi persengketaan yang berkaitan dengan hak...
Conference Presentations by Ermi Suhasti
Pusat Studi Pancasila UGM, 2013
Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia bahwa bangsa ini hidup di negara yang memiliki keberagaman... more Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia bahwa bangsa ini hidup di negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama. Negara senantiasa mengapresiasi keberagaman budaya dan agama (pluralisme). Meskipun untuk mewujudkan sikap toleransi, dialog lintas budaya dan agama, selalu mendapat berbagai tantangan, negara selalu mempunyai niat dan iktikad baik. Keinginan negara yang senantiasa mengedepankan toleransi, multikultural, sering bertolak belakang dengan kondisi faktual terkini, karena masih banyaknya bukti-bukti intoleransi dalam kehidupan. Intoleransi ini menimbulkan pertentangan/konflik, seperti konflik di Sampang, Madura. Kekerasan yang dialami komunitas Syiah di Sampang,
Madura, telah terjadi sejak tahun 1980. Rentetan kekerasan ini terus berlangsung hingga terjadi ledakan kekerasan dan penyerangan pada Agustus 2012 lalu yang memakan korban jiwa dan harta benda. Konflik ini muncul karena rendahnya implementasi nilai-nilai keagamaan yang berwawasan multikultur di Sampang, Madura. Pemicu munculnya aksi kekerasan berawal dari konflik individu, namun meletus menjadi konflik kolektif. Puncak aksi kekerasan massal terjadi ketika masjid dan rumah komunitas Syi’ah dibakar oleh komunitas anti Syi’ah. Saat ini 400 warga Syiah yang mengungsi di GOR Sampang sejak Agustus 2012 menolak
relokasi dan ingin kembali ke kampung halaman. Sementara mayoritas warga dari dua Desa bekas konflik (anti Syiah) menuntut tetap menolak pengungsi Syiah kembali ke Desanya. Bila tetap memaksa kembali ke kampungnya, pengikut aliran Tajul Muluk tersebut (Syi’ah) harus kembali ke Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Pusat Studi Pancasila UGM, 2015
Problem yang dihadapi masyarakat kawasan perbatasan di Indonesia, antara lain dimulai dari kemisk... more Problem yang dihadapi masyarakat kawasan perbatasan di Indonesia, antara lain dimulai dari kemiskinan, minimnya infrastruktur, lunturnya nasionalisme, sampai rendahnya kualitas sumber daya manusia, perlu menjadi pehatian utama pemerintah maupun bangsa Indonesia. Hal inipun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM-Nasional 2004-2009, yang telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas
pembangunan nasional. Problem tersebut disebabkan oleh perubahan yang terjadi terus menerus sebagai konsekwensi arus pergaulan global yang dapat mengikis nilai- nilai Pancasila. Kondisi rendahnya sumber daya manusia (SDM) ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Demikian pula beberapa masyarakat kawasan perbatasan terutama pemudanya yang bekerja di Malasya, Singapore, Filipina, Vietnam dan Australia, yang bekerja hanya sebagai buruh, pembantu rumah tangga dan pekerja kasar lainnya, yang jelas-jelas menggambarkan rendahnya kualitas SDM pada umumnya. Namun tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan saat ini untuk menjadi lebih baik. Untuk itu tulisan ini mencoba mengkaji problematika dan solusi masyarakat di kawasan perbatasan terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia yang rendah.
Strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat memberi kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan. Harapannya bahwa pendidikan karakter berbasis peningkatan wawasan kebangsaan akan menumbuhkan nasionalisme warga perbatasan khususnya para pemuda untuk lebih mencintai negaranya sendiri.
International conference on Socio Legal Studies Held at Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia , 2017
Law No. 1 year 1974 concerning Marriage as a national law has shifted the principle and philosoph... more Law No. 1 year 1974 concerning Marriage as a national law has shifted the principle and philosophy of colonial marriage law system which was originally secular into a religious marriage by hanging the legitimacy of marriage according to the law religions and beliefs. With the enactment of Law No. 23 year 2006 concerning civil administration, an interesting phenomenon occurs which is the shift in the meaning of the sacred value of marriage because the possibility of marriage of different religious
couple can be recorded after the marriage has been determined by the court, even though the religious marriage ritual was not performed.
This study discusses the shift in meaning of religious marriage (the sacred value of marriage) which has become a principle of marriage law in Indonesia with the determination of the court where the recording is not required to perform a religious ritual as determined by the judge in Surakarta District Court and the recording done by the Department of Population and Civil Registration
Prajnya Media, Feb 1, 2020
K Ka at ta a P Pe en ng ga an nt ta ar r Bismillahir Rahmanir Rahim Puji syukur kehadirat Allah s... more K Ka at ta a P Pe en ng ga an nt ta ar r Bismillahir Rahmanir Rahim Puji syukur kehadirat Allah swt. Atas segala rahmat dan nikmat-Nya kepada kita yang tiada terkira. Salam dan shalawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw yang memberi limpahan kenikmatan kepada kita serta kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas kita. Yang terakhir, secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada ayahanda almarhum H.M. Syafei dan ibunda Hj. Suratmi. Ucapan terima kasih saya sampaikan secara tulus kepada suami tercinta, Lukito E. Nugroho serta putra-putri terkasih, Rizka, Ais, Olly dan Izna, yang selalu setia mendukung dan mendampingi. Semoga Allah swt memberi taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.
The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e... more The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e., a man and woman to embrace the same religion, and prohibits interfaith marriage. However, in practice interfaith marriage is concluded and the couple of such marriage struggled to conduct the marriage and to have the marriage legitimized. One of the ways is to propose a designation or decree from the civil court to officially allow them to marry and to mandate the Civil Marriage Registrar to register their marriages. This article discusses the practice of interfaith marriages based on the permission from the civil courts’ judges in Surakarta. Deploying the socio-legal approach and based on interviews with some relevant persons and on the observation on a number of civil courts’ decrees, this article finds that there are interfaith marriages in Indonesia and interfaith couple struggled to get their marriages officially admitted and legalized by taking the advantage of the legal gap on ...
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies
The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e... more The Indonesian rules on marriage manage that a marriage is required to be one faith marriage, i.e., a man and woman to embrace the same religion, and prohibits interfaith marriage. However, in practice interfaith marriage is concluded and the couple of such marriage struggled to conduct the marriage and to have the marriage legitimized. One of the ways is to propose a designation or decree from the civil court to officially allow them to marry and to mandate the Civil Marriage Registrar to register their marriages. This article discusses the practice of interfaith marriages based on the permission from the civil courts’ judges in Surakarta. Deploying the socio-legal approach and based on interviews with some relevant persons and on the observation on a number of civil courts’ decrees, this article finds that there are interfaith marriages in Indonesia and interfaith couple struggled to get their marriages officially admitted and legalized by taking the advantage of the legal gap on ...
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam
In social life is often occur a dispute relating to the rights and obligations of various reasons... more In social life is often occur a dispute relating to the rights and obligations of various reasons. In general, the dispute can usually be resolved through mediation. Mediation can be applied outside the court (litigation) or in court (litigation), as in inheritance disputes for Muslims. Inheritance disputes, including one of the absolute authority of the Religious Court, with the object of dispute in the form of property. Inheritance disputes submitted to the Religious Court and resolved through mediation one of which was verdict No. 181 / Pdt. G / 2013 / PA.Yk which is decided by the Religious Court of Yogyakarta. This paper describes the mediation process and a review of Islamic law on mediation in the heritage dispute settlement process against the verdict. Heritage disputes in the verdict occurred because some of the heirs sold the estate and there are other heirs who have not got the part.[Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali terjadi persengketaan yang berkaitan dengan hak...
Pusat Studi Pancasila UGM, 2013
Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia bahwa bangsa ini hidup di negara yang memiliki keberagaman... more Salah satu kebanggaan bangsa Indonesia bahwa bangsa ini hidup di negara yang memiliki keberagaman budaya dan agama. Negara senantiasa mengapresiasi keberagaman budaya dan agama (pluralisme). Meskipun untuk mewujudkan sikap toleransi, dialog lintas budaya dan agama, selalu mendapat berbagai tantangan, negara selalu mempunyai niat dan iktikad baik. Keinginan negara yang senantiasa mengedepankan toleransi, multikultural, sering bertolak belakang dengan kondisi faktual terkini, karena masih banyaknya bukti-bukti intoleransi dalam kehidupan. Intoleransi ini menimbulkan pertentangan/konflik, seperti konflik di Sampang, Madura. Kekerasan yang dialami komunitas Syiah di Sampang,
Madura, telah terjadi sejak tahun 1980. Rentetan kekerasan ini terus berlangsung hingga terjadi ledakan kekerasan dan penyerangan pada Agustus 2012 lalu yang memakan korban jiwa dan harta benda. Konflik ini muncul karena rendahnya implementasi nilai-nilai keagamaan yang berwawasan multikultur di Sampang, Madura. Pemicu munculnya aksi kekerasan berawal dari konflik individu, namun meletus menjadi konflik kolektif. Puncak aksi kekerasan massal terjadi ketika masjid dan rumah komunitas Syi’ah dibakar oleh komunitas anti Syi’ah. Saat ini 400 warga Syiah yang mengungsi di GOR Sampang sejak Agustus 2012 menolak
relokasi dan ingin kembali ke kampung halaman. Sementara mayoritas warga dari dua Desa bekas konflik (anti Syiah) menuntut tetap menolak pengungsi Syiah kembali ke Desanya. Bila tetap memaksa kembali ke kampungnya, pengikut aliran Tajul Muluk tersebut (Syi’ah) harus kembali ke Ahli Sunnah Wal Jamaah.
Pusat Studi Pancasila UGM, 2015
Problem yang dihadapi masyarakat kawasan perbatasan di Indonesia, antara lain dimulai dari kemisk... more Problem yang dihadapi masyarakat kawasan perbatasan di Indonesia, antara lain dimulai dari kemiskinan, minimnya infrastruktur, lunturnya nasionalisme, sampai rendahnya kualitas sumber daya manusia, perlu menjadi pehatian utama pemerintah maupun bangsa Indonesia. Hal inipun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJM-Nasional 2004-2009, yang telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas
pembangunan nasional. Problem tersebut disebabkan oleh perubahan yang terjadi terus menerus sebagai konsekwensi arus pergaulan global yang dapat mengikis nilai- nilai Pancasila. Kondisi rendahnya sumber daya manusia (SDM) ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan. Demikian pula beberapa masyarakat kawasan perbatasan terutama pemudanya yang bekerja di Malasya, Singapore, Filipina, Vietnam dan Australia, yang bekerja hanya sebagai buruh, pembantu rumah tangga dan pekerja kasar lainnya, yang jelas-jelas menggambarkan rendahnya kualitas SDM pada umumnya. Namun tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki keadaan saat ini untuk menjadi lebih baik. Untuk itu tulisan ini mencoba mengkaji problematika dan solusi masyarakat di kawasan perbatasan terutama dari sisi kualitas sumber daya manusia yang rendah.
Strategi pembudayaan nilai-nilai Pancasila dapat memberi kontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat perbatasan. Harapannya bahwa pendidikan karakter berbasis peningkatan wawasan kebangsaan akan menumbuhkan nasionalisme warga perbatasan khususnya para pemuda untuk lebih mencintai negaranya sendiri.
International conference on Socio Legal Studies Held at Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia , 2017
Law No. 1 year 1974 concerning Marriage as a national law has shifted the principle and philosoph... more Law No. 1 year 1974 concerning Marriage as a national law has shifted the principle and philosophy of colonial marriage law system which was originally secular into a religious marriage by hanging the legitimacy of marriage according to the law religions and beliefs. With the enactment of Law No. 23 year 2006 concerning civil administration, an interesting phenomenon occurs which is the shift in the meaning of the sacred value of marriage because the possibility of marriage of different religious
couple can be recorded after the marriage has been determined by the court, even though the religious marriage ritual was not performed.
This study discusses the shift in meaning of religious marriage (the sacred value of marriage) which has become a principle of marriage law in Indonesia with the determination of the court where the recording is not required to perform a religious ritual as determined by the judge in Surakarta District Court and the recording done by the Department of Population and Civil Registration