charlyna purba | Diponegoro University (original) (raw)
Papers by charlyna purba
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pentingnya melakukan tinjauan terhadap pen... more Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pentingnya melakukan tinjauan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan pendekatan socio-legal dan studi kepustakaan. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak telah berjalan dengan efektif dibuktikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa lulusan peserta sertifikasi kompetensi pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak tahun 2021 sesuai dengan capaian lulusan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan adalah bagian penting suksesnya pembangunan di... more Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan adalah bagian penting suksesnya pembangunan di kawasan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut mencapai kinerja optimal menjalankan fungsi koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Serawak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangka dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengutamakan data primer melalui kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kompetensi dan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis hubungan kompetensi dengan kinerja diperoleh ada sebanyak empat responden memiliki kompetensi rendah dan memiliki kinerja yang buruk. Serta 16 responden memiliki kompetensi tinggi dan memiliki kinerja baik. Hasil uji statistik ...
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga, kualitas pelayanan, promosi d... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga, kualitas pelayanan, promosi dan brand image terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi online di Kota Pontianak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan alat analisa regresi linier berganda. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan melibatkan 90 orang mahasiswa jurusan administrasi bisnis sebagai sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh yang signifikan 4 variabel yang digunakan, yakni variabel harga (X1), kualitas pelayanan (X2), promosi (X3) dan variabel brand image (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) dengan nilai R-square yakni sebesar 0,223 dan signifikan pada 0,000. Ini berarti, kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 22,23%. Sedangkan sisanya sebesar 77,77% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti d...
Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan adalah bagian penting suksesnya pembangunan di... more Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan adalah bagian penting suksesnya pembangunan di kawasan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut mencapai kinerja optimal menjalankan fungsi koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Serawak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangka dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengutamakan data primer melalui kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kompetensi dan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis hubungan kompetensi dengan kinerja diperoleh ada sebanyak empat responden memiliki kompetensi rendah dan memiliki kinerja yang buruk. Serta 16 responden memiliki kompetensi tinggi dan memiliki kinerja baik. Hasil uji statistik ...
Providing legal aid to the poor in West Kalimantan was one of the state's role manifestations in ... more Providing legal aid to the poor in West Kalimantan was one of the state's role manifestations in providing legal protection as ruled by 16th Indonesian Law of 2011 on Legal Aid. In fact, the authors found that most of the poor society in West Kalimantan faced the difficulty to access the legal aid. It was caused by the lack of verified legal aid providers in West Kalimantan. The aim of the study was finding the solution to maximize the legal aid providers within giving the legal aid to the poor society. Through unstructured legal method, the study found that there was a legal vacuum of the unruled mechanism which institutions that provide verification of legal aid institutions established by the Local Government. The implication of the study gave a recommendation in the form of legislation revision that legal aid regulations need further arrangements in the 16th Indonesian Law of 2011 on Legal Aid.
Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesi... more Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesian Local Government Law. In their campaign, they promote their visions, missions, and work program if they were selected as regional head and vice regional head. In fact, they nominate and nominated to be a regional head candidate and vice regional head candidate in the same region and even different region for the next election before they were able to prove their integrity in their promises. Whereas, their integrity is a guarantee for democratic goals to local autonomy implementation the region got. It caused by the legal vacuum as found in this issue. The study recommends a legislation revision for Article 7 of 10 th Governor, Regent, and Mayor Election Law of 2016, the pairs of regional head candidate requirement should have a specific provision that the newly elected regional head an/or vice regional head cannot be a nominee as regional head candidate and/or vice regional head candidate before their length of service is finished. RESULTS AND DISCUSSIONS A. Local Democracy through Local Election Sovereignty adopted by Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002) is the sovereignty of the people as well as the rule of law as referred to Article 1 paragraph (2) stated "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution". Besides of state agencies, state sovereignty is also carried out by the people themselves through general elections, one of them is to choose regional head and the vice of regional head as governor/vice governor who will order in province, regent/vice regent who will order in district and mayor/vice mayor who will order in city based on Article 18 paragraph (4) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002).
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk... more Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait ketidakadilan gender dan payung hukum yang akan mewujudkan keadilan gender di Indonesia.Metode: Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif (dogmatic legal research) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan (perwakilan parlemen).Kesimpulan: Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan y...
Globalization development, especially information technology recent days brought to both positive... more Globalization development, especially information technology recent days brought to both positive and negative impacts. One of its negative impact is the rampant of violent online video games.The powerof violent online video games can effect on gamers behaviours. It is because violent online games will form gamers behaviors through the violent online video games characters in those games. Of course, it will create the phenomenal violent in real life. It requires how the law would be able to overcome the rampant of violent online video games. Previously, information and electronic transaction is regulated by Act 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, then ratified by the Act 19 on 2016 on Information and Electronic Transaction. The study used socio-legal research method to give the analysis of legal construction to prevent violent online video games. The study found that Act 19 on 2016 on Information and Electronic Transaction is not able to prevent violent online vide...
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, Aug 5, 2018
Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahk... more Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahkamah Partai Politik yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif (dogmatic legal research), dibuktikan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai terkait susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nyatanya belum mampu dipatuhi oleh para pihak terkait ataupun menjadikannya sebagai satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan harus melakukan penguatan baik secara kelembagaan, posisi dan kedudukan, sehingga para pihak yang berselisih akan memilihnya sebagai jalur utama penyelesaian perselisihan internal dalam suatu partai politik dan mampu memberikan kepuasan berupa keadilan kepada para pihak terkait yang berselisih di samping pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk... more Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait ketidakadilan gender dan payung hukum yang akan mewujudkan keadilan gender di Indonesia.Metode: Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif (dogmatic legal research) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan (perwakilan parlemen).Kesimpulan: Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan y...
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah... more Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah berlaku kurang lebih 6 (enam) tahun. Dan sementara itu, hingga saat ini landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya ini telah mengalami beberapa perubahan mengikuti kondisi masyarakat yang dinamis dan perkembangan ketatanegaraan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Melalui metode penelitian yuridis normatif, diketahui bahwa lembaga pembentuk produk hukum daerah di Kabupaten Kubu Raya perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya guna mengikuti p...
International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)
Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesi... more Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesian Local Government Law. In their campaign, they promote their visions, missions, and work program if they were selected as regional head and vice regional head. In fact, they nominate and nominated to be a regional head candidate and vice regional head candidate in the same region and even different region for the next election before they were able to prove their integrity in their promises. Whereas, their integrity is a guarantee for democratic goals to local autonomy implementation the region got. It caused by the legal vacuum as found in this issue. The study recommends a legislation revision for Article 7 of 10 th Governor, Regent, and Mayor Election Law of 2016, the pairs of regional head candidate requirement should have a specific provision that the newly elected regional head an/or vice regional head cannot be a nominee as regional head candidate and/or vice regional head candidate before their length of service is finished. RESULTS AND DISCUSSIONS A. Local Democracy through Local Election Sovereignty adopted by Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002) is the sovereignty of the people as well as the rule of law as referred to Article 1 paragraph (2) stated "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution". Besides of state agencies, state sovereignty is also carried out by the people themselves through general elections, one of them is to choose regional head and the vice of regional head as governor/vice governor who will order in province, regent/vice regent who will order in district and mayor/vice mayor who will order in city based on Article 18 paragraph (4) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002).
International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)
Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesi... more Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesian Local Government Law. In their campaign, they promote their visions, missions, and work program if they were selected as regional head and vice regional head. In fact, they nominate and nominated to be a regional head candidate and vice regional head candidate in the same region and even different region for the next election before they were able to prove their integrity in their promises. Whereas, their integrity is a guarantee for democratic goals to local autonomy implementation the region got. It caused by the legal vacuum as found in this issue. The study recommends a legislation revision for Article 7 of 10 th Governor, Regent, and Mayor Election Law of 2016, the pairs of regional head candidate requirement should have a specific provision that the newly elected regional head an/or vice regional head cannot be a nominee as regional head candidate and/or vice regional head candidate before their length of service is finished. RESULTS AND DISCUSSIONS A. Local Democracy through Local Election Sovereignty adopted by Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002) is the sovereignty of the people as well as the rule of law as referred to Article 1 paragraph (2) stated "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution". Besides of state agencies, state sovereignty is also carried out by the people themselves through general elections, one of them is to choose regional head and the vice of regional head as governor/vice governor who will order in province, regent/vice regent who will order in district and mayor/vice mayor who will order in city based on Article 18 paragraph (4) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002).
Support from sophisticated telecomunication and society's need for information were the reasons o... more Support from sophisticated telecomunication and society's need for information were the reasons of company's presence to provide telecommunication service not only in urban areas, but has been extended to local areas as well. In order to meet society's need, they had established Base Transceiver Stations (BTSs) as part of the telecommunication tower. Rampant of the tower constructions was not always heeded; "did the company get approval or not?". While, tower construction approval was very important as one of the administrative and technical specifications. In fact, unorganized tower construction would have a serious impact on space and land usage, such as reducing of open green area and spatial aesthetic value brought to a new problem, a conflict between communities and the tower's owner (none of the telecommunication providers), etc. In this way, the existence of local act draft on development, control, and telecommunication tower supervision was needed in order to provide legal certainty in tower construction. This research was a normative research (dogmatic legal research) with data inventory method, formulating problem, and preparation of Local Act Draft Model on Development, Control, and Telecommunication Tower Supervision. Method could be specified through collecting and compiling materials and informations, assessment, and analysis through undertaking an intensive discussion among team members by Focus Group Discussion (FGD) to find the feasibility material and information in order to create a legislation framework; then the final Local Act Draft Model on Development, Control, and Telecommunication Tower Supervision coupled with inputs from various experts in the field of development, control, and telecommunications tower supervision.
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pentingnya melakukan tinjauan terhadap pen... more Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pentingnya melakukan tinjauan terhadap penyelenggaraan sertifikasi kompetensi pada mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak. Menggunakan metode penelitian kualitatif, data yang telah diperoleh akan dianalisa dengan pendekatan socio-legal dan studi kepustakaan. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi bagi Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak telah berjalan dengan efektif dibuktikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa lulusan peserta sertifikasi kompetensi pada Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak tahun 2021 sesuai dengan capaian lulusan yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan adalah bagian penting suksesnya pembangunan di... more Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan adalah bagian penting suksesnya pembangunan di kawasan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut mencapai kinerja optimal menjalankan fungsi koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Serawak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangka dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengutamakan data primer melalui kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kompetensi dan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis hubungan kompetensi dengan kinerja diperoleh ada sebanyak empat responden memiliki kompetensi rendah dan memiliki kinerja yang buruk. Serta 16 responden memiliki kompetensi tinggi dan memiliki kinerja baik. Hasil uji statistik ...
JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga, kualitas pelayanan, promosi d... more Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga, kualitas pelayanan, promosi dan brand image terhadap keputusan penggunaan jasa transportasi online di Kota Pontianak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Pontianak). Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan alat analisa regresi linier berganda. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan melibatkan 90 orang mahasiswa jurusan administrasi bisnis sebagai sampelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh yang signifikan 4 variabel yang digunakan, yakni variabel harga (X1), kualitas pelayanan (X2), promosi (X3) dan variabel brand image (X4) terhadap keputusan pembelian (Y) dengan nilai R-square yakni sebesar 0,223 dan signifikan pada 0,000. Ini berarti, kontribusi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya sebesar 22,23%. Sedangkan sisanya sebesar 77,77% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti d...
Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan adalah bagian penting suksesnya pembangunan di... more Penyelenggaraan pemerintahan di kawasan perbatasan adalah bagian penting suksesnya pembangunan di kawasan perbatasan. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dituntut mencapai kinerja optimal menjalankan fungsi koordinasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Barat-Serawak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangka dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh kompetensi terhadap kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan mengutamakan data primer melalui kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kompetensi dan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis hubungan kompetensi dengan kinerja diperoleh ada sebanyak empat responden memiliki kompetensi rendah dan memiliki kinerja yang buruk. Serta 16 responden memiliki kompetensi tinggi dan memiliki kinerja baik. Hasil uji statistik ...
Providing legal aid to the poor in West Kalimantan was one of the state's role manifestations in ... more Providing legal aid to the poor in West Kalimantan was one of the state's role manifestations in providing legal protection as ruled by 16th Indonesian Law of 2011 on Legal Aid. In fact, the authors found that most of the poor society in West Kalimantan faced the difficulty to access the legal aid. It was caused by the lack of verified legal aid providers in West Kalimantan. The aim of the study was finding the solution to maximize the legal aid providers within giving the legal aid to the poor society. Through unstructured legal method, the study found that there was a legal vacuum of the unruled mechanism which institutions that provide verification of legal aid institutions established by the Local Government. The implication of the study gave a recommendation in the form of legislation revision that legal aid regulations need further arrangements in the 16th Indonesian Law of 2011 on Legal Aid.
Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesi... more Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesian Local Government Law. In their campaign, they promote their visions, missions, and work program if they were selected as regional head and vice regional head. In fact, they nominate and nominated to be a regional head candidate and vice regional head candidate in the same region and even different region for the next election before they were able to prove their integrity in their promises. Whereas, their integrity is a guarantee for democratic goals to local autonomy implementation the region got. It caused by the legal vacuum as found in this issue. The study recommends a legislation revision for Article 7 of 10 th Governor, Regent, and Mayor Election Law of 2016, the pairs of regional head candidate requirement should have a specific provision that the newly elected regional head an/or vice regional head cannot be a nominee as regional head candidate and/or vice regional head candidate before their length of service is finished. RESULTS AND DISCUSSIONS A. Local Democracy through Local Election Sovereignty adopted by Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002) is the sovereignty of the people as well as the rule of law as referred to Article 1 paragraph (2) stated "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution". Besides of state agencies, state sovereignty is also carried out by the people themselves through general elections, one of them is to choose regional head and the vice of regional head as governor/vice governor who will order in province, regent/vice regent who will order in district and mayor/vice mayor who will order in city based on Article 18 paragraph (4) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002).
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk... more Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait ketidakadilan gender dan payung hukum yang akan mewujudkan keadilan gender di Indonesia.Metode: Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif (dogmatic legal research) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan (perwakilan parlemen).Kesimpulan: Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan y...
Globalization development, especially information technology recent days brought to both positive... more Globalization development, especially information technology recent days brought to both positive and negative impacts. One of its negative impact is the rampant of violent online video games.The powerof violent online video games can effect on gamers behaviours. It is because violent online games will form gamers behaviors through the violent online video games characters in those games. Of course, it will create the phenomenal violent in real life. It requires how the law would be able to overcome the rampant of violent online video games. Previously, information and electronic transaction is regulated by Act 11 of 2008 on Information and Electronic Transaction, then ratified by the Act 19 on 2016 on Information and Electronic Transaction. The study used socio-legal research method to give the analysis of legal construction to prevent violent online video games. The study found that Act 19 on 2016 on Information and Electronic Transaction is not able to prevent violent online vide...
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI, Aug 5, 2018
Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahk... more Salah satu substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yaitu munculnya Mahkamah Partai Politik yang berwenang menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik. Melalui metode penelitian yuridis normatif (dogmatic legal research), dibuktikan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan melalui Mahkamah Partai terkait susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nyatanya belum mampu dipatuhi oleh para pihak terkait ataupun menjadikannya sebagai satu-satunya jalur penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan harus melakukan penguatan baik secara kelembagaan, posisi dan kedudukan, sehingga para pihak yang berselisih akan memilihnya sebagai jalur utama penyelesaian perselisihan internal dalam suatu partai politik dan mampu memberikan kepuasan berupa keadilan kepada para pihak terkait yang berselisih di samping pencapaian tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana dicita-citakan.
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk... more Pendahuluan: Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan sebagai warga negara untuk dapat menikmati hak asasi dan kebebasan dasarnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi perempuan di Indonesia terkait ketidakadilan gender dan payung hukum yang akan mewujudkan keadilan gender di Indonesia.Metode: Penelitian ini merupakan tipe yuridis normatif (dogmatic legal research) yakni mencari kebenaran dalam ilmu hukum dengan melihat peraturan-peraturan yang tertulis menjadi objek utama kajiannya.Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi perempuan terkait ketidakadilan gender diantaranya hak integritas fisik, hak atas pemilihan jodoh, hak dalam melakukan hubungan seksual, hak menentukan kelahiran dan hak atas pelayanan aborsi yang aman serta masalah perempuan dalam pemerintahan (perwakilan parlemen).Kesimpulan: Terkait penegakan peraturan perundang-undangan di bidang gender di Indonesia, maka seluruh peraturan perundang-undangan y...
JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah... more Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya telah berlaku kurang lebih 6 (enam) tahun. Dan sementara itu, hingga saat ini landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya ini telah mengalami beberapa perubahan mengikuti kondisi masyarakat yang dinamis dan perkembangan ketatanegaraan. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi revisi Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya. Melalui metode penelitian yuridis normatif, diketahui bahwa lembaga pembentuk produk hukum daerah di Kabupaten Kubu Raya perlu untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya guna mengikuti p...
International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)
Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesi... more Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesian Local Government Law. In their campaign, they promote their visions, missions, and work program if they were selected as regional head and vice regional head. In fact, they nominate and nominated to be a regional head candidate and vice regional head candidate in the same region and even different region for the next election before they were able to prove their integrity in their promises. Whereas, their integrity is a guarantee for democratic goals to local autonomy implementation the region got. It caused by the legal vacuum as found in this issue. The study recommends a legislation revision for Article 7 of 10 th Governor, Regent, and Mayor Election Law of 2016, the pairs of regional head candidate requirement should have a specific provision that the newly elected regional head an/or vice regional head cannot be a nominee as regional head candidate and/or vice regional head candidate before their length of service is finished. RESULTS AND DISCUSSIONS A. Local Democracy through Local Election Sovereignty adopted by Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002) is the sovereignty of the people as well as the rule of law as referred to Article 1 paragraph (2) stated "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution". Besides of state agencies, state sovereignty is also carried out by the people themselves through general elections, one of them is to choose regional head and the vice of regional head as governor/vice governor who will order in province, regent/vice regent who will order in district and mayor/vice mayor who will order in city based on Article 18 paragraph (4) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002).
International Journal of Multi Discipline Science (IJ-MDS)
Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesi... more Regional head and vice regional head are selected to be a leader in Indonesian region as Indonesian Local Government Law. In their campaign, they promote their visions, missions, and work program if they were selected as regional head and vice regional head. In fact, they nominate and nominated to be a regional head candidate and vice regional head candidate in the same region and even different region for the next election before they were able to prove their integrity in their promises. Whereas, their integrity is a guarantee for democratic goals to local autonomy implementation the region got. It caused by the legal vacuum as found in this issue. The study recommends a legislation revision for Article 7 of 10 th Governor, Regent, and Mayor Election Law of 2016, the pairs of regional head candidate requirement should have a specific provision that the newly elected regional head an/or vice regional head cannot be a nominee as regional head candidate and/or vice regional head candidate before their length of service is finished. RESULTS AND DISCUSSIONS A. Local Democracy through Local Election Sovereignty adopted by Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002) is the sovereignty of the people as well as the rule of law as referred to Article 1 paragraph (2) stated "Sovereignty is in the hands of the people and is implemented according to this Constitution". Besides of state agencies, state sovereignty is also carried out by the people themselves through general elections, one of them is to choose regional head and the vice of regional head as governor/vice governor who will order in province, regent/vice regent who will order in district and mayor/vice mayor who will order in city based on Article 18 paragraph (4) 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Sekretariat-Negara-RI, 2002).
Support from sophisticated telecomunication and society's need for information were the reasons o... more Support from sophisticated telecomunication and society's need for information were the reasons of company's presence to provide telecommunication service not only in urban areas, but has been extended to local areas as well. In order to meet society's need, they had established Base Transceiver Stations (BTSs) as part of the telecommunication tower. Rampant of the tower constructions was not always heeded; "did the company get approval or not?". While, tower construction approval was very important as one of the administrative and technical specifications. In fact, unorganized tower construction would have a serious impact on space and land usage, such as reducing of open green area and spatial aesthetic value brought to a new problem, a conflict between communities and the tower's owner (none of the telecommunication providers), etc. In this way, the existence of local act draft on development, control, and telecommunication tower supervision was needed in order to provide legal certainty in tower construction. This research was a normative research (dogmatic legal research) with data inventory method, formulating problem, and preparation of Local Act Draft Model on Development, Control, and Telecommunication Tower Supervision. Method could be specified through collecting and compiling materials and informations, assessment, and analysis through undertaking an intensive discussion among team members by Focus Group Discussion (FGD) to find the feasibility material and information in order to create a legislation framework; then the final Local Act Draft Model on Development, Control, and Telecommunication Tower Supervision coupled with inputs from various experts in the field of development, control, and telecommunications tower supervision.